BPJS Kesehatan sudah ada sejak 2014 dan sistem kepesertaan yang dipakai oleh BPJS adalah turunan dari sistem pembiayaan contributory yang hingga kini masih berlangsung.
Sebetulnya sudah ada BPJS PBI (KIS) untuk warga miskin. Namun karena buruknya sistem pendataan, banyak orang miskin yang tidak terdata (exclusion error) dan warga non-miskin yang mendapat KIS (inclusion error).
Yang menjadi masalah adalah nyawa tidak bisa menunggu perbaikan sistem pendataan yang carut marut. Itulah kenapa @psi_id menggaungkan "BPJS Gratis" yang makna sebetulnya adalah menghapus sistem kepesertaan.
Pembiayaan yang digagas PSI menggunakan sistem tax financed, yaitu earmarking PPN/PPNBM sebanyak 1% tanpa harus menaikkan pajak. Bukan hanga gratis, tapi juga layanannya bersifat nation-wide, bukan localised seperti sekarang.
Sementara BPJS yang saat ini mengurus kepesertaan dan layanan, kalau sistem kepesertaan ini dihapus, mereka cukup fokus ke layanan. Ini adalah amanat konstitusi kita yang harus kita perjuangkan.
Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi2 dgn sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka. Suasana akrab penuh canda, menertawakan kesalahpahaman bersama 😂
Ketika Barat kembali 'menjilat ludah mereka sendiri' terkait energi hijau, Putin pun menyindir tajam dgn kata-kata;
"Eropa telah meningkatkan pembangkit listrik dari batu bara secara tajam, dan itu dilakukan oleh orang yg sama, yg disebut hijau, -->
--> yg baru kemarin adalah yg paling vokal tentang perlunya mematikan sepenuhnya tenaga batu bara... Semuanya telah dilupakan , semua omong kosong itu telah dibuang"
Madjid selalu ingat janji Kepala Kanwil tgl 19 Oktober 2022 di ruangan Kepala Kanwil BPN Kab. Tangerang.
Baik kepala Kanwil BPN Prov. Banten Rudy Rubijaya & BPN Kab. Tangerang Joko Susanto berjanji akan menyelidiki & menuntaskan kasus tsb.
Gimana warga Kab. Tangerang Bener ga🤔
Madjid sempat mengajukan perlawanan, bknnya di bantu malah tanah miliknya berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama salah satu perusahaan.
Dr sinilah permainan para oknum BPN KAB. Tangerang bergerak.
Awalnya Madjid memproses pembuatan Peta Bidang Tanah (PBT) di kantor BPN Kab. Tangerang sejak pertengahan November 2021 lalu. Sampai detik ini pembuatannya pun tak kunjung selesai.
Gimana sih BPN Kab. Tangerang bermain dalam sertifikat tanah?
Neh gue jelasin dari awal.
Permainan oknum BPN & Mafia tanah terkait perizinan hak milik tanah.
Gw langsung cari data kasus Mafia Tanah di Kab. Tangerang.
https://t.co/oxViIZ1R9h
Akal Bulus Pejabat BPN Kabupaten Tangerang
"Kita telah menjadi asing di tanah leluhur sendiri"
Gimana kalo sambil nunggu @KPK_RI periksa para pejabat Kab. Tangerang. Gw mau bantu bocorin sedikit pola BPN Kab. Tangerang bermain dgn mafia tanah, atas penerbitan sertifikat tanah.
Hati² dgn DIAMNYA orang SABAR & TULUS, karena getaran Hatinya Mengundang Dukungan SEMESTA, baginya memang tdk Masalah diperlakukan tidak Baik, tetapi masalah akan Berdatangan pd Mereka yg Mendzoliminya..!!