hauraaputri

Wife and Mom

[Reftif @reftif_]

Purbaya : Presiden itu pinter banget, inget angka angka yang kita sebutkan, jadi saya gaboleh ngibul

Densu : Tapi kok bisa dikibulin Pak Dadang (kepala BGN yang tertangkap korupsi)

Purbaya : Bukan dikibulin, dia tau, dia hatinya baik, hehe

Sapuin terus pakkk😂

[Esdeath @esdeathxz]

gak sengaja denger obrolan ibu ibu di angkutan umum, katanya semua harga harga pada naik jauh. ini pembicaraan normal sebenarnya, tpi analisa mereka yg menarik.
katanya ini efek MBG, masyarakat umum kena imbasnya karena semua lari kesana. mereka kenagian sisanya & harganya jadi naik, belum makanan yg banyak sisa.
katanya sehari habis 1T itu andai dialokasikan ke bpjs kesehatan biar gratis, atau buat gaji guru honorer. tukang cuci ompreng digaji 1,2jt sementara guru honorer cman 600rb. padahal sudah banyak yg bersuara di tiktok, tpi pda tutup telinga karena udah terlanjur.
di level akar rumput pun sudah mulai resah.

[hauraaputri @PApriana]

Yang terparah salah satunya gerbong wanita. Pasti banyak working mom disana yg uda ditungguin pulang😭😭

[hauraaputri @PApriana]

Yang meninggal semoga husnul khatimah, yg luka luka semoga lekas membaik😭

[hauraaputri @PApriana]

Gak bisa gak nangis liat tragedi kereta bekasi 😭😭

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Mulai dr tempat penitipan anak yg terjangkau bg semua, smp cuti melahirkan bg ayah, sila simak Janji Kerja #BERSAMAmuliakanPerempuan ini:

[akun hewan | tapi bukan @akunhewan]

kalian boleh ndak suka sama mutualku ini, tapi

dia menjanjikan daycare saat kampanye pilkada DKI 2016, dan beneran membangun 32 daycare profesional ketika jadi gubernur.

saat menjadi mendikbud 2014, dia juga membuatkan daycare di kantor kementrian [yg kemudian digusur].

sayangnya, masyarakat kita ga terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, janji serupa di pilpres 2024 cuma dianggap remeh.

sekarang ketika ada kasus daycare malpraktek di jogja yg kemudian viral, kita cuma bisa menuntut pertanggungjawanan setelah kejadian, karena akar masalahnya tidak pernah jadi perhatian.

mereka gak care pentingnya daycare.

#lamjutkanmbg

[Angga Fauzan  @angga_fzn]

Kita pernah punya calon presiden yang mau memastikan setiap keluarga setidaknya punya 1 sarjana utk mengubah nasib keluarganya, memotong rantai kemiskinan.

Kita pernah punya calon presiden yang peduli sama daycare di kantor agar ayah ibu yang harus bekerja tidak perlu was-was soal anaknya.

Note: ini program 2 dari 3 calon presiden ya. Dan keduanya nampaknya berhasil sebagai sosok ayah dan suami yang baik untuk keluarganya, memberikan teladan bagi banyak orang yg fatherless, dan perempuan korban irresponsible husband.

[Narasi @narasitv]

Sudah dengar kabar kalau Donald Trump diduga demensia?

Jadi, anggota DPR dari Partai Demokrat AS lagi gencar banget menyoroti kesehatan mental Trump nih.

Jamie Raskin, salah satu anggota DPR yang paling banyak bersuara soal isu ini mendesak dokter kepresidenan buat melakukan tes kognitif ke Trump, karena khawatir sudah sampai alami demensia.

Soalnya, Raskin menilai fungsi kognitif Trump udah menurun berkaca dari rentetan statement dan kebijakan kontroversial terkait ketegangan antara AS dan Iran.

Lebih jauh, bahkan beberapa petinggi Kongres, terutama yang dari fraksi Demokrat udah mulai mendesak adanya pemakzulan ni. Lho lho lho~

Nah, tapi apa sih demensia itu? Coba cek mitos2 yang sering disalahpahami tentang demensia.

[cepila @cepillaa]

Ngeliat kasus FH UI, aku semakin yakin kalau ngajarin anak laki-laki jauh lebih susah daripada anak perempuan.

Ngajarin jangan body shaming, ngajarin respect, ngajarin harus ada boundaries, educate biar gak ngelecehin perempuan.

PLEASE ✨ EDUCATE ✨ YOUR ✨ SON

[Imara ♛ @imaqueennz]

KELUYURAN ke Luar Negeri
hingga 49x dalam 1,5 Tahun ?

Buseet dah bilangnya efisiensi, kritik ga digubris, pulang2 ga bawa hasil nyata dan transparan, ekonomi n apbn tekor dengan banyak ketidakpastian tnp ada prioritas pengangan dari pemerintah. Emang agak laen firaun satu ini.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada yang baru terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini dan ini adalah salah satu pernyataan paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan di depan sidang resmi oleh seorang akademisi hukum Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Profesor Zainal Arifin, dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Peradilan Militer.

Dan di tengah sidang itu dia melontarkan satu kalimat yang menurut gua harus didengar oleh setiap orang Indonesia.

Sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu?

Dia tidak berbasa-basi.
Dia tidak pakai kalimat diplomatik yang biasa dipakai akademisi waktu bicara di forum resmi.
Dia tanya langsung sebodoh apakah kita?

Dan untuk memahami kenapa kalimat itu sangat penting, kita perlu paham dulu apa masalahnya.

Undang-Undang Peradilan Militer yang sekarang berlaku dibuat di tahun 1997 di era Orde Baru, di zaman ketika militer punya privilege yang sangat kuat dan hampir tidak bisa disentuh oleh hukum sipil.

Waktu itu masuk akal dalam tanda kutip karena memang sistemnya didesain untuk melindungi militer dari akuntabilitas publik yang sesungguhnya.

Tapi kemudian reformasi 1998 datang.
Konstitusi diubah.
TAP MPR tahun 2000 sudah tegas bilang anggota TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer.

Undang-Undang TNI tahun 2004 sudah mengatur hal yang sama di pasal 65.
Semua landasan hukumnya sudah berubah total 180 derajat berbeda dari politik hukum Orde Baru yang jadi fondasi UU Peradilan Militer 1997.

Tapi undang-undangnya tidak pernah diubah. Selama hampir 30 tahun.

Dan ini yang paling mengejutkan bukan karena tidak ada yang tahu masalahnya.
Jimly Asshiddiqie sudah menulis soal ini tahun 2008.
Fajrul Falaakh tahun 2012.
Berbagai ahli hukum sudah berulang kali mengingatkan.
Dan setiap kali ada pertanyaan kenapa belum diubah jawabannya selalu sama, direproduksi terus-menerus dari tahun 2016, 2017, 2018 sampai sekarang.
Ada pasal 74 yang bilang tetap berlaku sampai ada undang-undang baru.

Pasal 74 ini dijadikan alasan pembenaran selama hampir dua dekade untuk tidak mengubah apapun.

Dan inilah yang membuat Zainal Arifin tidak bisa menahan diri.
Dia bilang masalahnya bukan inability bukan ketidakmampuan.
Indonesia punya akademisi hukum terbaik.
Punya DPR.
Punya pemerintah.
Punya semua sumber daya untuk menyelesaikan ini.

Masalahnya adalah unwillingness.
Ketidakmauan.
Implikasinya sangat konkret dan sangat menyentuh orang biasa.
Ketika anggota militer melakukan tindak pidana terhadap warga sipil kasus kekerasan, kasus pembunuhan, kasus apapun mereka diadili di pengadilan militer yang hakimnya juga militer, yang prosesnya tidak sepenuhnya terbuka, dan yang hasilnya sering kali membuat keluarga korban tidak pernah benar-benar mendapat keadilan yang setara dengan yang mereka dapatkan seandainya kasusnya diadili di pengadilan umum.

Ini bukan teori.
Ini sudah terjadi berulang kali.
Dan korbannya selalu yang paling tidak punya kuasa untuk melawan.

Zainal Arifin menutup kesaksiannya dengan melempar bola panas langsung ke Mahkamah Konstitusi.
Dia bilang ini adalah tantangan besar buat MK apakah mereka mau jadi institusi yang mendorong selesainya pekerjaan rumah yang sudah dibiarkan mengambang hampir 20 tahun dan sudah mereproduksi ketidakadilan secara berulang-ulang?

Intinya guys ada undang-undang yang sudah jelas ketinggalan zaman, sudah jelas berseberangan dengan konstitusi yang berlaku, sudah jelas merugikan korban sipil, dan sudah jelas diketahui oleh semua pihak yang berwenang.

Tapi tidak ada yang mau menyentuhnya.
Bukan karena tidak bisa.
Tapi karena ada yang diuntungkan oleh situasi yang dibiarkan mengambang itu.

Dan Profesor Zainal Arifin hari ini di depan Mahkamah Konstitusi punya keberanian untuk menyebut itu dengan nama yang sebenarnya.

[hauraaputri @PApriana]

Astaghfirullah astaghfirullah

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

News:🚨Prabowo diam-diam buka pintu langit Indonesia lebar-lebar buat militer AS! Blanket overflight rahasia disetujui, besok ditandatangani
kedaulatan udara RI tinggal kenangan!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu pertanyaan yang Mahfud MD lempar di podcast terbarunya dan jawabannya bikin gue diam cukup lama.

Bagaimana Indonesia di mata Prabowo
dan bagaimana Indonesia di tangan Prabowo?

Dan untuk menjawab itu, Mahfud MD buka sebuah buku yang ditulis Prabowo sendiri tahun 2017.
Dan hasilnya jujur mengejutkan.

Apa kata Prabowo tentang Indonesia sebelum jadi presiden?

Buku itu judulnya panjang:
Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia:
Negara Kaya tetapi Masih Banyak Rakyat yang Hidup Miskin.
Dicetak 2017.
Dijual bebas, dibagikan ke menteri dan kepala daerah sebagai referensi visi presiden.

Mahfud buka halaman demi halaman.
Dan ini yang tertulis di sana.

Halaman 13: Indonesia seperti ini sedang menuju kehancuran.

Halaman 19: Keputusan politik lah yang bisa menentukan Indonesia kaya atau miskin.

Halaman 111: Demokrasi kita ini mau diperkosa dan bahkan sudah diperkosa. Kita butuh pendekar demokrasi di negeri ini.

Halaman 112: Tugas besar kita ada dua: pastikan supremasi hukum, dan kejar dan tangkap koruptor.

Halaman 113: Kalau Anda merobek-robek hukum, Anda harus siap menghadapi risiko. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.

Halaman 117: Koruptor tidak boleh melanglang buana bebas. Kita harus dorong penegak hukum mengejar mereka sampai ke ujung dunia.

Halaman 124: Saya mantan prajurit TNI. Sumpah saya adalah membela seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana saya bisa melanggar sumpah saya?

Dan satu lagi yang paling diingat banyak orang.

Di halaman 128, Prabowo menulis: Minta ampun politik ini. 14 dari 15 politisi yang saya temui semua bohong.

14 dari 15.
Kalau dihitung: 93,3%.

Lalu Mahfud tanya apakah sekarang angka itu sudah berubah?
Dan jawabannya tersirat dari seluruh diskusi adalah: belum ada bukti yang menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Soal demokrasi ini yang paling keras disampaikan Mahfud.
Bulan ke-18 pemerintahan Prabowo.
Dan Mahfud bilang terang-terangan: Demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa sebelumnya.

DPR yang seharusnya jadi penyeimbang diam.
Tidak ada satu pun pertanyaan berarti soal keputusan-keputusan besar presiden.
Contohnya: perjanjian reciprocal trade dengan Amerika yang bisa merugikan Indonesia menurut Pasal 11 ayat 2 UUD, harus dapat persetujuan DPR. Tapi DPR diam. Yang ribut justru rakyat di luar.

Board of Peace kesepakatan internasional yang melibatkan ideologi, geopolitik, dan uang Rp17 triliun DPR diam lagi.
Impor 105.000 mobil Mahindra dari India padahal Prabowo sendiri pernah berjanji di hadapan publik bahwa Indonesia akan punya mobil buatan sendiri. DPR diam. Mobilnya sudah datang.

Soal hukum ada satu istilah yang dipakai Mahfud: autocratic legalism.
Hukum dibuat bukan untuk melindungi rakyat tapi untuk membenarkan kehendak penguasa. Tanpa diskusi yang memadai. Tanpa partisipasi yang bermakna.

Dan penegakannya?
Tebang pilih.
Di era sebelumnya, empat menteri aktif masuk penjara. Sekarang satu mantan menteri pun kontroversialnya luar biasa, lebih banyak warna politik daripada warna hukum.

Soal korupsi angkanya berbicara.
Corruption Perception Index Indonesia pernah mencapai angka terbaik dalam sejarah reformasi di 2019 skornya 40. Setelah itu turun terus. Sekarang kembali di angka 34.

Pagar laut kasus yang melibatkan 16 desa, pasti melibatkan pejabat BPN di beberapa kabupaten, mungkin sampai tingkat kementerian kasusnya tiba-tiba senyap. Yang kena hanya seorang kepala desa.

Undang-undang perampasan aset yang dijanjikan keras-keras di atas panggung di hadapan puluhan ribu buruh sampai sekarang tidak ada kabar.
Tapi Mahfud juga jujur soal yang bagus.

Stabilitas keamanan membaik.
Terorisme tidak muncul selama pemerintahan Prabowo berjalan. Koruptor tetap ditangkap meski ada kesan tebang pilih. Lebaran kemarin lancar transportasi, kebutuhan pangan, keamanan perjalanan semuanya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Kita tidak boleh jadi nihilis menganggap semua yang dilakukan tidak ada nilainya. Banyak yang sudah dilakukan Prabowo. Tapi kita juga harus mengingatkan hal-hal yang belum dilaksanakan dengan benar.

Dan ini kesimpulan yang paling gue catat dari seluruh diskusi ini.
Semua orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo hari ini sebenarnya sedang mengulang apa yang pernah Prabowo tulis sendiri di bukunya.

Orang yang menuntut supremasi hukum sedang menjalankan komitmen halaman 112.

Orang yang menuntut koruptor dikejar sampai ke ujung dunia sedang mengutip halaman 117.

Orang yang menuntut demokrasi dijaga sedang memperjuangkan apa yang Prabowo sebut sebagai pendekar demokrasi" di halaman 111.

Jadi kalau kritik-kritik itu dianggap musuh maka yang dilawan bukan kritikus. Yang dilawan adalah visi Prabowo sendiri.

Mahfud menutup dengan satu kalimat yang sederhana tapi berat.
Tempat kembali kita adalah konstitusi dan penegakan hukum. Kalau tidak ikut hukum semua berbuat sendiri, kacau negaranya.
Masih ada 3,5 tahun. Masih ada waktu.

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

iPhone lo dicopet sekarang. Maling matiin HP lo. Find My nunjukin "Offline."

Data lo, foto lo, mobile banking lo, semuanya di tangan dia.

Tapi kalau lo udah setup 3 hal ini sebelumnya, maling itu cuma pegang lempengan logam seharga 15 juta yang ga bisa diapa2in.

[hauraaputri @PApriana]

Tidak lebih baik dari SMI

[kiv z @triwul82]

ALARM DARURAT: APBN TEKOR Rp240 TRILIUN! Selamat Datang di "Jurang Fiskal" Indonesia.

Kabar buruk pagi ini: Menkeu Purbaya mengumumkan APBN per Maret 2026 defisit Rp240,1 Triliun. Lonjakan tekor mencapai 140% dibanding periode yang sama tahun lalu. Apakah ini awal dari kebangkrutan fiskal? Mari kita bedah.

Utas ; oleh Tim Gantangan.

https://t.co/3iLask7vod

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Ikut urun rembug soal IGRS boleh ya… Dulu pernah terlibat langsung dalam rapat-rapat inisiasi awal bersama Menkominfo saat kami bertugas di Kemdikbud.

Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan “steril” lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun “imunitas” pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan.

Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dgn melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya bekerja sama erat dengan komunitas game. Lebih baik lagi, biarkan komunitas itu sendiri yang menjalankan sepenuhnya dengan difasilitasi pemerintah. Tak perlu berpretensi serba tahu apa yang terbaik bagi setiap segmen masyarakat. Punya wewenang tidak otomatis punya pengetahuan.

IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan. 🙏

——

Sosialisasi ESRB di 2016, saat belum ada IGRS: https://t.co/KE3lc9tkB0

[🐈 ☭ 🔻 @Puspen_PKI]

nasib perpusnas di tangan prabowo

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Siswa kita tidak punya ruang aman untuk berpendapat di ruang publik. Keamanan fisik, digital dan psikosisial mereka sangat rentan ketika mengkritik program pemerintah. Begitupula guru.

[Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ @AnKiiim_]

Feri Amsari :"Impeachment bisa kedua-duanya"

Ngakak banget waktu Bang Feri nyentil pidato prabowo tentang tongkat Nabi Musa, apalagi waktu ngomongin ibu negara😆
Negara ada pokoknya 😭🤣