PartaiDemokratKepri

Bangkit Bersama #AHY u/ Perubahan & Perbaikan

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

@DidikMukrianto : Pemulihan Kerugian Negara Harus Jadi Prioritas dalam Kasus Korupsi MBG.
@rmol_id
@PDemokrat
@BakomstraPD
@Andiarief__
@jansen_jsp
@Herzaky__MP
@renandabachtar
@RicKY_KCh

https://t.co/HKS09gXPHk

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Koruptor Program MBG Layak Dijatuhi Hukuman Maksimal.
@DidikMukrianto
@PDemokrat
@BakomstraPD
@Andiarief__
@jansen_jsp
@Herzaky__MP
@renandabachtar
@RicKY_KCh

https://t.co/f7mA92N3GH

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Presiden Prabowo, Komisi Aplikator Ojol di Bawah 10% adalah intervensi negara yang rasional untuk mengatasi ketimpangan struktural di ekonomi gig.

Pada peringatan May Day 2026, Presiden @prabowo memberikan sinyal kuat mendukung tuntutan pengemudi ojek online (ojol) untuk memangkas komisi aplikator dari kisaran 20% menjadi 10% atau di bawahnya.

Pernyataan ini menurut saya bukan retorika semata, melainkan intervensi negara yang rasional dan berbasis bukti untuk mengatasi ketimpangan struktural di ekonomi gig.

Fakta Masalah Saat Ini, Komisi Tinggi dan Penghasilan Tipis.

Regulasi Kemenhub (Kepmenhub No. KP 1001/2022) menetapkan batas maksimal komisi aplikator sebesar 20% per perjalanan. Namun, di lapangan, banyak driver melaporkan potongan efektif lebih tinggi (hingga 30-50% di beberapa kasus karena biaya tambahan, promo, dan sistem algoritma).

Estimasi jumlah driver ojol bervariasi antara 2-7 juta orang. Data BPJS Ketenagakerjaan (2025) menyebut sekitar 2,5 juta, dengan hanya sekitar 351.000 (12%) yang terdaftar program jaminan sosial. Garda Indonesia pernah estimasi 4 juta (2020), sementara Gojek sendiri melaporkan 3,1 juta mitra pada 2023.

Survei Kemenhub 2022, menunjukkan pendapatan harian kotor Rp50.000–Rp100.000, hampir setara dengan biaya operasional (bensin, maintenance, makan). Studi IDEAS (2023) di Jabodetabek: pendapatan kotor harian Rp175.000–Rp200.000, setelah biaya operasional Rp50.000–Rp55.000, bersih sangat tipis. Banyak driver hanya Rp2–4 juta bersih per bulan setelah semua potongan.

Dengan komisi 20%, dari tarif Rp50.000 per order, driver hanya dapat Rp40.000 sebelum biaya lain. Turun ke 10% berarti naik menjadi Rp45.000 – kenaikan 12,5% per order yang signifikan jika dikalikan ratusan order per bulan.

Bagaimana meningkatkan Kesejahteraan tanpa Bunuh Industri?

Keadilan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan. Penurunan komisi langsung tingkatkan pendapatan bersih driver. Penetapan jasa aplikasi dibawah 10% berpotensi thd kenaikan signifikan bagi 7 juta driver. Jika rata-rata driver kerja 25 hari/bulan dengan 20-30 order/hari, kenaikan 10% komisi bisa tambah ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan, cukup untuk BPJS, tabungan, atau pendidikan anak. Ini selaras dengan target penurunan kemiskinan dan peningkatan daya beli kelas menengah bawah.

Preseden Internasional dan Efektivitas Regulasi. Indonesia satu-satunya di ASEAN yang sudah punya cap komisi (20%). China sukses cap komisi ride-hailing untuk lindungi pekerja. Regulasi serupa di berbagai negara menunjukkan platform tetap profitable dengan margin lebih rendah, asal efisiensi ditingkatkan (bukan hanya andalkan potongan driver).

Apa Manfaatnya Thd Makroekonomi?

Stimulus konsumsi. Driver ojol (sebagian besar kelas menengah bawah) akan belanja lebih banyak, mendorong UMKM dan pertumbuhan.

Stabilitas sosial. Kurangi demonstrasi berulang dan frustrasi yang bisa ganggu ketertiban.

Inovasi platform. Platform harus lebih efisien (kurangi subsidi promo berlebih, optimasi algoritma) daripada bergantung pada potongan tinggi.

Niat Prabowo terhadap komisi ojol di bawah 10% adalah langkah konkret keberpihakan negara pada pekerja gig economy yang selama ini jadi tulang punggung mobilitas dan logistik Indonesia, tapi kerap terpinggirkan.

Data menunjukkan ketimpangan nyata. Platform untung besar, driver berjuang di ambang layak. Ini merupakan koreksi pasar agar pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan eksekusi bijak, monitoring yang komprehensif, penyesuaian dinamis, dan peningkatan skill/driver ownership, kebijakan ini berpotensi menjadi model sukses nasional. Indonesia butuh lebih banyak kebijakan berbasis data u/ melindungi yang lemah, dorong efisiensi, dan bangun ekosistem win-win.

Mari dukung implementasi yang cerdas untuk Indonesia yang lebih adil.

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Wasekjen Demokrat, Didik Mukrianto menilai rencana Presiden @prabowo menurunkan komisi aplikator ojek online hingga < 10 % sbg langkah rasional u/ mengatasi ketimpangan dlm ekonomi gig. @DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD
@Andiarief__
@RicKY_KCh

https://t.co/mywyv8GuSy

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : Masterclass Diplomasi di Tengah Chaos Global?

@DidikMukrianto
@PDemokrat
@BakomstraPD
@Andiarief__
@jansen_jsp
@Herzaky__MP
@renandabachtar
@RicKY_KCh

https://t.co/JOILm8m6Ec

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Cocok, Mathuk, Gathuk - Masterclass Diplomasi di Tengah Chaos Global?

Pada hari yang sama, 13 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of War AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC.

Peristiwa ini bisa menjadi simbol paling jelas dari pendekatan politik luar negeri Indonesia yang #hedging, dan representasi politik bebas dan aktif di tengah dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian.

Pertemuan Presiden @prabowo dengan Putin berlangsung selama sekitar lima jam, terdiri dari sesi bilateral dan one-on-one. Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, energi, pertanian, industri, farmasi, dan luar angkasa.
Presiden Prabowo menekankan kebutuhan pasokan minyak dan energi bagi Indonesia di tengah gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.

Putin menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan Rusia terbuka untuk kerja sama yang lebih luas, termasuk di sektor militer. Kunjungan ini merupakan pertemuan ketiga Presiden Prabowo dengan Putin dalam waktu kurang dari setahun, menunjukkan hubungan yang semakin erat.

Dari perspektif politik, langkah ini bisa mencerminkan prioritas Presiden Prabowo untuk ketahanan nasional, mencari sumber energi alternatif ketika pasokan dari Timur Tengah terganggu, sekaligus menjaga hubungan baik dengan Rusia.

Di sisi lain, di Washington DC, Menteri Pertahanan @sjafriesjams disambut dengan upacara penghormatan pasukan kehormatan (honor cordon) di River Entrance Pentagon. Hasil utama pertemuan adalah pengumuman Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), kerangka kerja sama pertahanan bilateral paling tinggi baru antara Indonesia dan Amerika Serikat.

MDCP dibangun di atas tiga pilar utama, modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan latihan bersama dan kerja sama operasional.

Kedua pihak juga sepakat mengeksplorasi inisiatif teknologi canggih di bidang maritim, bawah permukaan, sistem otonom, serta pemeliharaan dan perbaikan alutsista. Latihan multilateral seperti Super Garuda Shield akan diperluas, termasuk peningkatan pelatihan pasukan khusus.

Pete Hegseth menyatakan bahwa MDCP memperkuat peace through strength dan deterrence regional di Indo-Pasifik.

Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan antusiasme tinggi untuk menjadikan hubungan pertahanan ini langgeng bagi generasi mendatang, dengan prinsip saling menghormati kedaulatan.

Dari perspektif politik, sinkronisasi kedua peristiwa ini mungkin bukan kebetulan. Ini mungkin #hedgingstrategy. Indonesia tidak memihak satu kubu geopolitik mana pun, melainkan memaksimalkan kepentingan nasional dari semua pihak. Ke Moskow, Indonesia mencari ketahanan energi dan pangan (minyak, pupuk) di saat dunia mengalami volatilitas tinggi. Ke Washington, Indonesia memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas militer untuk menghadapi dinamika Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan.

Ini bisa dianggap sbg kelanjutan dari politik bebas dan aktif yang lebih assertif. Indonesia meunjukkan middle power yang relevan bagi semua kekuatan besar. Berteman dengan Rusia untuk energi, dengan AS untuk teknologi pertahanan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan China sebagai mitra dagang.

Peristiwa 13 April 2026 ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak terjebak dalam pilihan hitam-putih ala Perang Dingin baru.

Alih-alih memilih kubu, Jakarta memilih mengedepankan kepentingan nasional, menghormati semua mitra sambil menjaga kedaulatan dan independensi.

Di saat banyak negara terpaksa berpihak, Indonesia justru semakin fleksibel dan semakin memperkuat posisi politik bebas aktifnya.

#PrabowoPutin #MDCPIndonesiaAS #DiplomasiBebasAktif #IndonesiaMiddlePower

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Page 2/2

Jaringan listrik dan penyimpanan energi untuk mendukung target bauran EBT 23% (2025) menuju 31% (2050) harus menjadi langkah prioritas.

Kesadaran kolektif untuk hemat energi dan penggunaan BBM bijak, termasuk pembatasan pembelian berlebih di SPBU harus terus dibangun.

Monitoring berkala termasuk evaluasi rutin harga global dan penyesuaian kebijakan yang transparan, tanpa mengorbankan kepentingan rakyat akan melengkapi langkah-langkah pemerintah.

Jika pada kondisi tertentu, Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tidak populer, ada baiknya dipersiapkan jaring pengaman sosial (JPS) yang tepat dan terukur. Menjaga stabilitas harga BBM bukan berarti mengabaikan risiko fiskal jangka panjang. Jika suatu saat penyesuaian harga menjadi tidak terhindarkan (meski saat ini tidak direncanakan), jaring pengaman sosial harus disiapkan secara matang.

Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan (masyarakat bawah, UMKM, nelayan) tetap terlindungi. JPS bukan sekadar tambal sulam, melainkan instrumen struktural untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial.

Keputusan saat ini yag tidak menaikkan BBM dan menerapkan WFH bukanlah kebijakan populis semata, melainkan bagian dari strategi holistik yang menggabungkan perlindungan rakyat, efisiensi energi, transisi hijau, dan ketahanan fiskal. Di tengah krisis energi global, pemerintah membuktikan bahwa APBN tetap resilien, ekonomi domestik terjaga, dan masa depan energi Indonesia semakin mandiri.

Dengan terus mengoptimalkan peluang, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat jaring pengaman sosial, Indonesia tidak hanya bertahan dari krisis, melainkan keluar lebih kuat, lebih hijau, dan lebih sejahtera. Jika ini bisa terealisasi dengan baik akan mebuktikan bahwa ini adalah kebijakan yang pro rakyat sekaligus probkemajuan.

Mari dukung bersama langkah ini dengan penggunaan energi yang bijak dan partisipasi aktif dalam transisi nasional.

#HematEnergi
#KetahananEnergi
#APBNResilien
#IndonesiaTangguh

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Menjaga Stabilitas Ekonomi, Ketahanan APBN, dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang bijak di tengah gejolak harga minyak dunia yang dipicu konflik Timur Tengah. Dengan tegas menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026, serta menerapkan WFH satu hari seminggu (setiap Jumat) bagi ASN (dengan imbauan kepada swasta), pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga berusaha membangun fondasi ketahanan energi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan holistik yang mengintegrasikan efisiensi jangka pendek, transisi energi, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat resiliensi APBN dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah merespon dengan bijak konteks krisis energi saat ini, di saat
harga minyak mentah dunia melonjak di atas asumsi APBN 2026, akibat ketegangan geopolitik. Meskipun geopolitik ini menciptakan tekanan pada impor BBM dan subsidi energi, namun, pemerintah memastikan harga Pertalite, Solar, serta BBM nonsubsidi tetap stabil setidaknya hingga pasca-Lebaran. Keputusan ini langsung menjaga inflasi transportasi dan logistik, sehingga konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang lebih dari 50% PDB, tidak terganggu.

Lebih dari itu, kebijakan ini terintegrasi dalam strategi holistik ketahanan energi, khususnya terkait dengan efisiensi konsumsi. WFH ASN setiap Jumat mengurangi perjalanan kantor, memangkas penggunaan BBM, dan mendorong transformasi digital pelayanan publik. Ini bukan sekadar penghematan sementara, tapi diharapkan menjadi budaya kerja baru yang efisien.

Percepatan transisi, mandatori B50 (biodiesel 50%) mulai 1 Juli 2026 diharapka akan menghemat subsidi hingga Rp48 triliun dan berpotensi membuat Indonesia surplus Solar. Presiden Prabowo juga mendorong optimalisasi bioetanol, biodiesel dari CPO, serta percepatan EBT melalui RUPTL hijau dan proyek JETP.

Dalam konteks penguatan produksi domestik, peningkatan lifting migas, revitalisasi sumur idle, serta hilirisasi minerba akan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan impor.

Semua ini tertuang dalam alokasi APBN 2026 sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, dengan Rp381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM, LPG, serta listrik. APBN berfungsi sebagai #shockabsorber yang tangguh, menyerap guncangan global tanpa membebani rakyat.

Namun demikian, tidak ada kebijakan tanpa tantangan. Tekanan utama berasal dari Pembengkakan subsidi. Setiap kenaikan US$1 per barel minyak dunia berpotensi menambah beban APBN Rp7–13 triliun per tahun. Jika harga bertahan tinggi, total subsidi energi bisa mendekati Rp400–500 triliun.

Ketergantungan impor dan volatilitas global juga menjadi tantangan di sisi lain. Indonesia masih net importer BBM, sehingga gejolak Timur Tengah langsung memengaruhi devisa dan inflasi.

Risiko fiskal jangka menengah juga menjadi bagian dari tantangan. APBN harus tetap prudent agar defisit terkendali dan ruang belanja produktif (infrastruktur, pendidikan, kesehatan) tidak tergerus.

Namun, pemerintah tidak mengabaikan realitas ini. Justru dengan menahan harga BBM dan mendorong efisiensi, tekanan jangka pendek diredam sambil membangun ketahanan jangka panjang.

Di tengah tantangan ini, setidaknya kita juga bisa melihay peluang dan perbaikan yang dapat dioptimalkan. Krisis ini bisa membuka peluang, diantaranya kemandirian energi. B50 dan bioenergi dapat mengurangi impor Solar secara signifikan, bahkan menciptakan surplus. Transisi EBT (surya, geotermal, angin) akan menciptakan jutaan lapangan kerja hijau.

WFH dan penghematan BBM di sektor pemerintah bisa menjadi contoh bagi swasta, menghemat devisa dan mengurangi emisi. Hilirisasi minerba dan proyek JETP bisa menarik dana hijau internasional.

Untuk langkah perbaikan, beberapa langkah konstruktif yang dapat ditingkatkan antara lian pengetatan targeting subsidi. Dengan menggunakan data terintegrasi, subsidi akan tepat sasaran, minim leakage.

Page 1/2

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : De-eskalasi Perang AS-Iran Masih Rapuh.

@DidikMukrianto
@PDemokrat
@BakomstraPD
@Andiarief__
@jansen_jsp
@Herzaky__MP
@renandabachtar
@RicKY_KCh

https://t.co/ekUqv8Y6Ll

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Potensi De-eskalasi Perang AS-Israel vs Iran.

Konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang meletus pada 28 Februari 2026 kini memasuki hari ke-32. Trump telah dua kali memperpanjang jeda serangan terhadap fasilitas energi Iran, terakhir hingga 6 April 2026 pukul 20.00 waktu AS. Langkah ini disertai klaim Trump bahwa pembicaraan berjalan sangat baik (talks are going very well) dan dilakukan atas permintaan Teheran. Namun, Iran secara tegas menyangkal adanya negosiasi langsung dan menolak proposal damai 15 poin AS yang dianggap sepihak dan tidak adil.

Apakah jeda ini merupakan sinyal de-eskalasi sungguhan atau sekadar taktik buying time?

Trump semula mengancam akan menghancurkan (obliterate) pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kharg Island, pusat ekspor minyak Iran, jika Teheran tidak membuka penuh Selat Hormuz. Ancaman itu muncul setelah Iran menutup jalur laut krusial tersebut sebagai respons terhadap serangan awal AS-Israel.

Pada 26 Maret 2026, Trump memperpanjang jeda 10 hari lagi, menyatakan ada percakapan produktif dengan pihak Iran. Iran, melalui pejabat senior dan media resmi, menegaskan tidak ada pembicaraan langsung dengan Washington. Mereka justru mengajukan lima syarat antara lain jaminan tidak ada serangan lanjutan, reparasi perang, pengakuan kontrol Iran atas Selat Hormuz, dan penghentian perang di semua front (termasuk Lebanon).

Sementara itu, Israel terus melanjutkan serangan udara terhadap target militer dan nuklir Iran, termasuk fasilitas produksi bahan bakar nuklir di Isfahan baru-baru ini.

Faktor Pendukung De-eskalasi ad tekanan Ekonomi dan Kalkulasi Trump. Ada tiga indikator kuat yang menunjukkan potensi de-eskalasi.

Pertama, Dampak Ekonomi Global yang Tak Tertahankan. Harga minyak Brent sempat melonjak lebih dari 40% sejak perang dimulai, mencapai di atas $104 per barel pada akhir Maret. Setiap kali Trump mengumumkan jeda, pasar merespons positif, saham AS naik dan minyak turun hingga 11% dalam satu sesi. Namun, ketidakpastian tetap tinggi, minyak masih jauh di atas level pra-perang. Serangan ke fasilitas energi Iran berisiko memicu kenaikan harga lebih gila lagi ($150–200/barel), yang akan memukul inflasi AS dan popularitas Trump di dalam negeri.

Kedua, Gaya Art of the Deal Trump. Trump secara konsisten menggunakan ancaman maksimal sebagai leverage, lalu memberi jeda untuk negosiasi. Ia pernah melakukan hal serupa dengan Korea Utara dan China. Kali ini, ia mengklaim Iran telah mengizinkan 10 kapal tanker melintas Hormuz sebagai tanda itikad baik, meski Iran membantah ini sebagai negosiasi.

Ketiga, Sinyal Internal AS. Konon ada informasi bahwa Trump bersedia mengakhiri kampanye militer AS meski Hormuz belum sepenuhnya terbuka, dengan beralih ke tekanan diplomatik dan sanksi.

Mengapa De-eskalasi Masih Rapuh? Beberapa faktor yang membuat de-eskalasi sulit terwujud cepat, antara lain Penolakan Keras Iran. Rezim Teheran ahli bertahan dan bermain waktu. Mereka menganggap proposal AS hanya menguntungkan Washington dan Tel Aviv. IRGC (Korps Garda Revolusi Islam) diyakini tidak mau kehilangan kendali atas Hormuz, yang mereka anggap sebagai jalur hidupbstrategis.

Selain itu, Israel sebagai Variabel Tak Terduga. Israel terus melanjutkan serangan independen dan menolak gencatan senjata yang dianggap terlalu lunak.

Proxy dan Eskalasi Regional. Serangan drone dan rudal Iran ke basis AS, Israel, serta negara Teluk masih terjadi. Houthi di Yaman dan milisi pro-Iran di Irak/Suriah bisa menjadi pemicu baru.

Target Militer yang Masih Banyak. Trump sendiri mengakui ada 3.554 target lagi di Iran yang bisa dihantam dengan cepat.

Skenario De-eskalasi Optimis (30–40% probabilitas). Backchannel melalui mediator (Qatar/Oman/Pakistan) berhasil. Iran membuka Hormuz secara bertahap, AS-Israel menghentikan serangan besar-besaran, dan kesepakatan sementara tercapai sebelum deadline. Harga minyak turun tajam, pasar global stabil.

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Skenario Paling Mungkin (50% probabilitas). Jeda diperpanjang lagi, tapi tanpa kesepakatan penuh. Perang berubah menjadi low-intensity conflict dengan serangan sporadis. Trump mengklaim kemenangan parsial untuk kepentingan domestik.

Skenario Pesimis. Deadline 6 April dilewatkan tanpa kesepakatan. Serangan ke fasilitas energi sipil dimulai, risiko eskalasi besar dan krisis energi global.

Jeda Trump mungkin kalkulasi rasional. Memaksimalkan tekanan tanpa terjebak perang panjang yang mahal. Namun, ini bukan de-eskalasi penuh, melainkan deadline diplomacy yang sangat rapuh. Iran memiliki insentif kuat untuk bertahan, sementara Trump butuh kemenangan cepat menjelang dinamika politik domestik AS.

Dunia, termasuk Indonesia sebagai importir minyak harus bersiap terhadap volatilitas harga energi minimal hingga pertengahan April. Satu-satunya jalan keluar realistis adalah kompromi. Iran membuka Hormuz secara bertahap, AS-Israel memberikan jaminan keamanan dan sanksi ringan, serta mediasi intensif dari negara Teluk.

Situasi saat ini masih sangat cair. Satu tweet Trump atau satu serangan rudal Iran bisa mengubah segalanya dalam hitungan jam.

Kita tunggu tg 6 April, saat itulah kita akan tahu apakah jeda ini benar-benar membuka pintu perdamaian atau hanya jeda sebelum babak baru yang lebih destruktif.

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Panggilan bagi Indonesia untuk berhenti jadi pemain cadangan di panggung internasional yang kejam.

Duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Jumlah pasukan perdamaian TNI yang gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan bertambah menjadi tiga orang. Pertama, Praka Farizal Rhomadhon tewas akibat proyektil artileri yang menghantam markas kontingen Indonesia di Adchit Al Qusayr pada Minggu (29 Maret 2026). Dua prajurit lainnya terluka. Keesokan harinya, Senin (30 Maret 2026), dua prajurit TNI lagi gugur dan dua lainnya terluka parah ketika kendaraan mereka hancur akibat ledakan di dekat Bani Hayyan. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima, dan dapat dikategorikan sebagai #kejahatanperang.

Insiden ini bukan kejadian terisolasi. Konflik Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan telah memasuki fase eskalasi berbahaya sejak akhir 2025, dengan Israel memperluas operasi darat dan artileri di zona penyangga. UNIFIL, yang seharusnya menjadi penyangga netral sejak 1978, kini terjebak di tengah api. Posisi kontingen Indonesia di Adchit Al Qusayr langsung dihantam artileri Israel, bukan salah tembak biasa, melainkan diduga keras serangan yang mengenai markas pasukan perdamaian PBB secara langsung. Ledakan kedua di Bani Hayyan, sumber masih belum diketahui, tapi berada di wilayah operasi militer Israel yang intens. Ini menunjukkan kegagalan total mekanisme #dekonfliksi yang selama ini dijanjikan PBB.

Secara hukum internasional, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dilindungi Konvensi Jenewa dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menyerang mereka adalah kejahatan perang. Namun realitas di lapangan, UNIFIL hanya bersenjata ringan, aturan tembak (Rules of Engagement) sangat restriktif, dan koordinasi dengan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) seringkali hanya formalitas. Hasilnya? Pasukan perdamaian menjadi target empuk di tengah perang asimetris.

Ini bukan sekadar insiden tragis. Ini kegagalan sistemik. Israel harus bertanggung jawab. Menembakkan artileri ke markas UNIFIL yang jelas bertanda biru PBB adalah pelanggaran berat terhadap hukum perang. Tidak ada alasan Hizbullah bersembunyi di dekatnya yang bisa membenarkan pembunuhan prajurit netral. Ini menunjukkan arogansi kekuasaan. Jangan sampai Israel menempatkan nyawa pasukan perdamaian dari negara berkembang seperti Indonesia dianggap risiko yang bisa diterima. Jangan sampai PBB hanya bisa mengutuk dan investigasi, kata-kata kosong tanpa sanksi.

Ledakan kedua menunjukkan kekacauan total di zona konflik. Entah itu ranjau, drone, atau serangan tidak langsung, fakta bahwa kendaraan logistik UNIFIL bisa hancur begitu saja membuktikan bahwa zona aman UNIFIL hanyalah ilusi. PBB gagal melindungi pasukannya sendiri.

PBB lemah. Bertahun-tahun UNIFIL dibiarkan dengan mandat lemah, anggaran terbatas, dan tanpa kemampuan deterrence. Indonesia sudah puluhan tahun menyumbang ribuan prajurit terbaiknya dari Garuda Contingent tapi PBB tidak pernah serius mereformasi misi ini.

Pemerintah Indonesia harus terus aktif bersuara di PBB. Kita kirim prajurit ke medan berbahaya tanpa jaminan keamanan maksimal, tanpa tekanan diplomatik yang keras, dan tanpa rencana kontingensi penarikan jika situasi memburuk. Jangan sampa, korban demi korban sekedar diterima sebagai risiko misi.

Lantas Apa yang Harus Dilakukan Indonesia? Langkah Konkret dan Tegas. Indonesia tidak boleh hanya menyampaikan duka cita dan mengecam. Sudah saatnya bertindak. Tuntut investigasi independen 72 jam dengan hasil publik dan melibatkan perwakilan Indonesia. Jika terbukti Israel bersalah, bawa ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional.

Evaluasi mendalam keikutsertaan di UNIFIL. Jika PBB tidak bisa menjamin keselamatan dengan ROE yang lebih kuat dan dukungan logistik memadai, tarik seluruh kontingen Garuda. Lebih baik jaga kedaulatan di rumah daripada mati sia-sia di medan yang tak terlindungi.

Berikan santunan maksimal dan penghargaan negara kepada keluarga korban.

Page 1/2

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Page 2/2

Tekanan diplomatik multilateral. Libatkan ASEAN, OKI, dan negara kontributor UNIFIL lain untuk desak reformasi total misi perdamaian PBB. Jangan biarkan Indonesia selalu jadi pahlawan tanpa perlindungan.

Tingkatkan kesiapan TNI untuk misi serupa di masa depan dengan persenjataan lebih baik, intelijen real-time, dan hak veto atas penempatan di zona merah.

Kematian tiga prajurit ini bukan akhir dari cerita. Ini panggilan bagi Indonesia untuk berhenti jadi “pemain cadangan” di panggung internasional yang kejam. Kita hormati pengorbanan mereka dengan tindakan nyata, bukan hanya pidato duka.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga gugurnya Praka Farizal Rhomadhon dan dua rekan lainnya menjadi pengingat abadi bahwa perdamaian sejati harus ditegakkan dengan kekuatan, bukan hanya bendera biru PBB.

#TNIgugurLebanon #UNIFILDiserang #KritikKerasIsrael #KejahatanPerang #MisiPerdamaianGagal #PrakaFarizalRhomadhon #PahlawanGaruda #ReformasiPBB

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Wajah Perang Modern di Era Attrition dan Multi-Domain

Perang modern telah berevolusi jauh dari model konvensional abad ke-20 yang mengandalkan serangan kilat (blitzkrieg) atau invasi besar-besaran dengan tujuan kemenangan cepat. Saat ini, wajah perang lebih ditandai oleh perang #atrisi ( #attritionwarfare ) yang berkepanjangan, hybrid (kombinasi kinetik, cyber, informasi, ekonomi, dan propaganda), serta pemanfaatan teknologi rendah-biaya yang sangat efektif seperti drone otonom, AI, dan serangan presisi.

Dua konflik utama yang mendefinisikan fenomena ini pada 2025–2026 adalah Perang Rusia-Ukraina (sejak 2022 dan Konflik Iran-AS-Israel.

Perang Rusia-Ukraina, kini memasuki tahun ke-5). Telah menjadi perang atrisi klasik di mana drone FPV Ukraina menghancurkan lebih dari 65% tank Rusia, sementara kedua pihak saling menguras amunisi artileri 155 mm dan rudal. Rusia mengandalkan ekonomi perang dan kemungkinan pasokan dari Iran serta Korea Utara, sementara Barat (AS dan Eropa) harus menguras stok senjata untuk mendukung Ukraina.

Sementara itu, dalam Konflik Iran-AS-Israel, AS di bawah Trump melakukan serangan besar-besaran terhadap lebih dari 2.000 target di Iran menggunakan AI untuk analisis target. Meski Trump mengklaim kemenangan, tapi secara hitungan wajah perang modern menguras instrumen kekuatan nasional/global. AS-Israel berhasil menghancurkan instalasi, tapi Iran tetap mampu membalas dengan serangan asimetris, pangkalan AS di Timur Tengah rusak (bahkan 13 pangkalan tidak dapat digunakan), dan ekonomi global serta Timur Tengah terganggu akibat gangguan energi dan rantai pasok.

Perang modern kini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat secara numerik, melainkan siapa yang lebih tahan lama dalam menguras (dan dikuras) sumber daya lawan tanpa harus menang total di medan perang.

Lantas, Pertanyaannya, Bagaimana Perang Modern Menguras Instrumen Kekuatan Global? Instrumen kekuatan global mencakup militer (stok senjata, personel, platform mahal), ekonomi (industri pertahanan, mata uang, energi), teknologi/informasi (AI, cyber, propaganda), dan diplomatik (aliansi). Perang modern secara sistematis menguras semua instrumen ini.

Pengurasan Militer melalui Atrisi Asimetris. Senjata murah (drone FPV, rudal balistik sederhana) mampu menghancurkan aset mahal (tank, kapal perang, pangkalan udara). Di Ukraina, NATO terkejut karena produksi bulanan amunisi AS hanya cukup untuk kebutuhan harian Ukraina. Di Timur Tengah Maret 2026, AS terpaksa mempertimbangkan pengalihan senjata dari Ukraina ke front Iran, menunjukkan stok global yang menipis.

Rusia kehilangan ratusan ribu personel dan ribuan kendaraan, tapi justru berhasil meregenerasi pasukan melalui mobilisasi ekonomi perang. Iran, meski ekonominya lemah, tetap mampu melakukan serangan balik yang membuat AS dan Israel menang di medan tapi kalah di sustainabilitas.

Pengurasan Ekonomi dan Industri. Biaya perang mencapai triliunan dolar. Sanksi Barat terhadap Rusia malah mendorong Rusia membangun ekonomi perang mandiri, sementara Eropa mengalami lonjakan impor senjata hingga 155% (SIPRI 2025). Konflik Iran-AS menyebabkan gangguan Selat Hormuz dan harga energi global melonjak, yang langsung menguras instrumen ekonomi dunia. Bahkan negara pemenang pun menderita. AS dan Israel harus menanggung biaya rekonstruksi dan dampak inflasi global.

Pengurasan Dimensi Non-Kinetik (Cyber, AI, Propaganda). Perang dimulai dengan operasi senyap (data, hacking, disinformasi) sebelum ledakan. Operasi seperti #EpicFury menunjukkan serangan cyber dan AI bisa menetralkan ribuan target tanpa invasi darat. Propaganda menjadi bumbu utama yang memperuncing konflik, sementara AI (seperti model Claude di militer AS) mempercepat pengambilan keputusan tapi juga menciptakan ketergantungan baru yang rentan.

Page 1/2

[DIDIK MUKRIANTO @DidikMukrianto]

Page 2/2

Dampak Strategis Global. Kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan China terjebak dalam #strategicfatigue, kelelahan strategis. AS harus memilih prioritas (sequencing threats) antara Ukraina, Timur Tengah, dan kemungkinan ancaman China di Indo-Pasifik. Rusia dan Iran bisa saling mendukung, menciptakan jaringan poros perlawanan yang justru bisa memperlemah instrumen hegemoni Barat. Akibatnya, keseimbangan kekuatan bergeser ke multipolar, di mana tidak ada satu pun superpower yang mampu mendominasi tanpa menguras diri sendiri.

Perang modern adalah perang keberlanjutan (sustainability war). Pemenang bukan yang paling kuat, melainkan yang paling tahan dikuras.

Wajah perang modern yang menguras instrumen kekuatan global adalah perang atrisi hybrid berbasis teknologi asimetris dan ekonomi perang. Ia tidak lagi menjanjikan kemenangan mutlak, melainkan kelelahan bertahap yang melemahkan semua pihak, termasuk superpower. Konflik Ukraina dan Iran-AS-Israel 2026 membuktikan bahwa bahkan AS sebagai kekuatan nomor satu dunia pun dapat goyah ketika stok senjata menipis, ekonomi global terganggu, dan propaganda lawan berhasil membalik narasi.

Implikasinya bagi tatanan dunia, muncul era strategic fatigue di mana negara besar lebih memilih deterrence dan proxy daripada perang langsung. Negara menengah seperti Indonesia harus belajar, membangun ketahanan nasional melalui industri pertahanan mandiri, diversifikasi energi, serta kemampuan cyber dan AI untuk menghadapi ancaman hybrid. Secara global, perang semacam ini justru mempercepat transisi ke dunia multipolar yang lebih rapuh, di mana kekuatan sejati terletak pada kemampuan bertahan lama, bukan sekadar kekuatan tembak.

Perang modern mengajarkan satu pelajaran pahit. Kekuatan global yang paling berharga bukanlah yang paling mahal, melainkan yang paling sulit dikuras. Siapa yang mampu bertahan paling lama, dialah yang pada akhirnya menentukan peta kekuatan abad ke-21.

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : Secara hukum internasional, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dilindungi Konvensi Jenewa dan Resolusi DK PBB. Menyerang mereka adalah kejahatan perang.
@DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD
@Andiarief__
@jansen_jsp
@RicKY_KCh

https://t.co/IGmQJo1aWr

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : Panggilan bagi Indonesia untuk jadi pemain utama di panggung internasional yang kejam.
@DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD
@andimalarangeng @Andiarief__ @jansen_jsp @RicKY_KCh

https://t.co/eQ0dQPyXx4

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : Kemudahan Pinjol Bisa Berujung Nestapa.
@DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD @RicKY_KCh

https://t.co/EiNHZuO88x

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

Didik Mukrianto : Penghematan Tak Boleh Abaikan Perlindungan Sosial. @DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD @RicKY_KCh

https://t.co/0zUMO4GtUZ

[PartaiDemokratKepri @PDKepri]

No Kings, pertanda menuju runtuhnya demokrasi barat? @DidikMukrianto @PDemokrat @BakomstraPD @RicKY_KCh

https://t.co/aQkiLnukIK