Hendra Daulay

@Papa_Orlin

Yuk gabung & menangkan Partai Buruh , kita perjuangkan nasib kita di Parlemen...!!!

Banten, Indonesia

Joined January 2010

1.2K Following

591 Followers

2.9K Posts

Papa_Orlin retweeted

swan.

@Swanketigaaa

about 1 month ago

peringatan darurat 🚨🚨🚨🚨🚨 “ AKSI SERENTAK SELURUH MAHASISWA INDONESIA UNTUK SELAMATKAN INDONESIA “ jumat, 12 Juni 2026 credit tertera.

24K

261

291K

Papa_Orlin retweeted

Dianawati Seri @SeriDianawati

3 months ago

Inget ya presiden bukan raja,bahkan rajapun TDK berhak membungkam suara rakyat

327

62K

Papa_Orlin retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

3 months ago

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan: negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan. Angkanya dulu: 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah. Dikali iuran Rp42.000 per bulan. Dikali 12 bulan. Hasilnya: Rp113 triliun per tahun. Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran: Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles: Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Satu kalimat. Tapi isinya sangat berat. Karena kita semua tahu angka-angkanya: MBG: Rp171 triliun per tahun. Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK. Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun. Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang. BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun. Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar. Selisihnya bahkan lebih murah. Dan dampaknya jauh lebih terukur. Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan: Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau. Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan. Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas. Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan. Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu. Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan. Harus bayar BPJS mandiri. Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah. Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif. Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS. Harus bayar penuh. Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan. Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup: Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban: kita akan perbaiki data Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan. Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian. Solusi paling simpel: tanggung semuanya. Selesai. Tidak perlu verifikasi. Tidak perlu data yang sempurna. Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis. Apakah ini fiskal realistis? Rp113 triliun per tahun terdengar besar. Tapi mari bandingkan: MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai. Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau. Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif. Yang paling bikin gue geleng-geleng: Ini bukan ide baru. Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan. Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya. Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga. Sri Lanka. Bangladesh. Bahkan beberapa negara Afrika. Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak. Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur? Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral. Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara. Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi: Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.

Angkanya dulu:

225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.

Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:

Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.

Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.

Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.

BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.

Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.

Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:

Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.

Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.

Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.

Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.

Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data

Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.

Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.

Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.

Apakah ini fiskal realistis?

Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.

Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.

Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.

Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.

Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.

Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.

Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.

Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?

Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.

Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.

Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

781

126

63K

Papa_Orlin retweeted

𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ

@OmJ_J3Nggott

4 months ago

Jejak Bebobrokan yang tak bisa Hilang 5 Penemu Hebat di Negri ini bukan di kasih penghargaan tapi Malah di beri Hukuman karena di anggap ilegal

644

14K

Who to follow

🇮🇩 🅕🅞🅚🅤🅢 ‼

@CharlioMoerdadi

🇮🇩(Anti PKI,JIL, LGBT, Liberalisme) Jangan Mentang-mentang Berkuasa Kau berbuat sesuka hati Mu ⬆️ Allah SWT Maha melihat ➡️YANG CURANG PASTI CELAKA⬅️

Papa_Orlin retweeted

4 months ago

Guys, Ahok baru blak-blakan soal kasus korupsi Pertamina yang dulu rame dan yang dia bilang bikin gue merinding. Bukan lebay. Tapi karena ini orang yang empat tahun duduk di dalam lihat langsung, catat semua, dan sekarang siap buka semuanya. Ada tangan berkuasa yang ikut main. Itu kalimat Ahok yang paling nancep dari semua yang dia bilang. Bukan cuma soal Rifa Siahan atau Petral Niaga. Bukan cuma soal pengoplosan BBM. Ini lebih dalam dan lebih luas dari itu. Ahok bukan Dirut. Tapi dia lakukan lebih dari yang banyak Dirut lakukan. Ini yang perlu dipahami dulu. Sebagai Komisaris Utama, Ahok nggak bisa mecat direksi langsung. Tapi dia bisa mengawasi, menegur, mencatat, dan mengancam lapor. Dan itu persis yang dia lakukan setiap hari, selama empat tahun. Semua rapat direkam. Semua notulen disimpan. Setiap kali direksi ngeyel, Ahok maki langsung di rapat. Termasuk ke Rifa Dirut Petral Niaga yang sekarang jadi tersangka. Kalau jaksa mau panggil saya, saya senang banget. Semua rekaman, semua notulen, saya kasih semuanya. Apa yang sebenernya terjadi di Pertamina? Ahok kasih gambaran yang cukup detail. Satu ada pengadaan aditif BBM yang mencurigakan. Tender dipisah antara transport dan aditif dengan cara yang nggak masuk akal. Ada satu Dirut Petral Niaga sebelumnya yang dipecat diduga karena nggak mau tanda tangani pengadaan aditif ini. Dan ada isu oknum BPK yang ikut terlibat sebagai backing. Dua ada pengkondisian supaya impor minyak terus tinggi. Caranya? Klaim bahwa minyak produksi kilang dalam negeri nggak efisien, nggak ekonomis, nggak sesuai spek. Sehingga harus impor. Terus. Tiap tahun. Tiga ada yang tarik cash dalam jumlah miliaran tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu pengusaha normal, ngapain tarik cash puluhan miliar? Pasti buat bagi-bagi. Dan ini yang paling bikin gue syok. Ahok bilang dari sekitar 800.000 barel minyak mentah yang diimpor ada isu komisi 2 sampai 4 dolar per barel yang dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu. Kalau hitungannya 2 dolar per barel saja dikali 800.000 barel itu 1,6 juta dolar per hari. Tiap hari. Setiap pengiriman. Dan ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun. Kenapa Ahok nggak bisa berbuat lebih? Ini yang jadi frustrasi terbesarnya. Sebagai Komut, dia nggak punya wewenang untuk pecat direksi. Yang bisa pecat adalah Dirut Holding yang di atasnya lagi ada Menteri BUMN. Jadi Ahok bisa maki, bisa ancam, bisa catat — tapi kalau direksi udah merasa Ahok nggak akan bisa pecat mereka, mereka ngeyel. Dan itu persis yang terjadi begitu akses Ahok ke presiden mulai terputus. Begitu 7-8 bulan presiden tidak terima saya, direksi mulai berani melawan. Mereka tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Solusi yang Ahok dorong dari dulu dan masih belum dijalankan: E-Katalog LKPP untuk pengadaan BBM dan minyak mentah. Simpelnya semua pengadaan minyak masuk ke sistem katalog elektronik pemerintah yang transparan. Harga ICP sudah ada, ditetapkan Menteri ESDM tiap bulan. Siapa yang bisa suplai dengan harga nggak melebihi itu silakan masuk. Nggak ada lagi tender yang bisa dimanipulasi. Nggak ada lagi aditif dengan spek aneh. Nggak ada lagi alasan impor karena minyak dalam negeri "nggak memenuhi spek. Kalau pemerintah sekarang nggak mau terapkan e-katalog di LKPP untuk pengadaan migas saya berani jamin ini cuma ganti pemain. Pemain baru makan uang yang sama. Dan kalimat terakhir yang bikin gue diem: Kalau rezim betul-betul mau bereskan negeri ini dari korupsi di Migas dan Pertamina saya berani jamin, dengan data yang saya punya, saya akan penjarakan kalian semua. Njir semua berarti isi pertamina busuk semua ? Dia bilang itu ke direksi-direksi yang dulu ngeyel. Di dalam rapat. Dan sekarang dia ulang di depan publik. Ahok bukan orang yang nggak punya data. Dia punya rekaman. Punya notulen. Punya catatan empat tahun yang rapi. Pertanyaannya tinggal satu apakah ada yang cukup berani untuk beneran buka semuanya sampai ke akarnya? Atau ini cuma ganti pemain dengan naga baru yang main dengan cara yang sama?

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, Ahok baru blak-blakan soal kasus korupsi Pertamina yang dulu rame dan yang dia bilang bikin gue merinding.
Bukan lebay.
Tapi karena ini orang yang empat tahun duduk di dalam lihat langsung, catat semua, dan sekarang siap buka semuanya.

Ada tangan berkuasa yang ikut main.

Itu kalimat Ahok yang paling nancep dari semua yang dia bilang.

Bukan cuma soal Rifa Siahan atau Petral Niaga.
Bukan cuma soal pengoplosan BBM.
Ini lebih dalam dan lebih luas dari itu.
Ahok bukan Dirut.
Tapi dia lakukan lebih dari yang banyak Dirut lakukan.

Ini yang perlu dipahami dulu.
Sebagai Komisaris Utama, Ahok nggak bisa mecat direksi langsung.
Tapi dia bisa mengawasi, menegur, mencatat, dan mengancam lapor.
Dan itu persis yang dia lakukan setiap hari, selama empat tahun.

Semua rapat direkam.
Semua notulen disimpan. Setiap kali direksi ngeyel, Ahok maki langsung di rapat.
Termasuk ke Rifa Dirut Petral Niaga yang sekarang jadi tersangka.

Kalau jaksa mau panggil saya, saya senang banget. Semua rekaman, semua notulen, saya kasih semuanya.
Apa yang sebenernya terjadi di Pertamina?

Ahok kasih gambaran yang cukup detail.
Satu ada pengadaan aditif BBM yang mencurigakan. Tender dipisah antara transport dan aditif dengan cara yang nggak masuk akal.

Ada satu Dirut Petral Niaga sebelumnya yang dipecat diduga karena nggak mau tanda tangani pengadaan aditif ini.
Dan ada isu oknum BPK yang ikut terlibat sebagai backing.

Dua ada pengkondisian supaya impor minyak terus tinggi.
Caranya?
Klaim bahwa minyak produksi kilang dalam negeri nggak efisien, nggak ekonomis, nggak sesuai spek. Sehingga harus impor.
Terus.
Tiap tahun.

Tiga ada yang tarik cash dalam jumlah miliaran tanpa alasan yang jelas.
Kalau kamu pengusaha normal, ngapain tarik cash puluhan miliar?
Pasti buat bagi-bagi.

Dan ini yang paling bikin gue syok.
Ahok bilang dari sekitar 800.000 barel minyak mentah yang diimpor ada isu komisi 2 sampai 4 dolar per barel yang dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu.

Kalau hitungannya 2 dolar per barel saja dikali 800.000 barel itu 1,6 juta dolar per hari.
Tiap hari.
Setiap pengiriman.

Dan ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun.
Kenapa Ahok nggak bisa berbuat lebih?
Ini yang jadi frustrasi terbesarnya.
Sebagai Komut, dia nggak punya wewenang untuk pecat direksi. Yang bisa pecat adalah Dirut Holding yang di atasnya lagi ada Menteri BUMN.

Jadi Ahok bisa maki, bisa ancam, bisa catat — tapi kalau direksi udah merasa Ahok nggak akan bisa pecat mereka, mereka ngeyel.
Dan itu persis yang terjadi begitu akses Ahok ke presiden mulai terputus.

Begitu 7-8 bulan presiden tidak terima saya, direksi mulai berani melawan.
Mereka tahu saya nggak bisa gantikan mereka.
Solusi yang Ahok dorong dari dulu dan masih belum dijalankan:

E-Katalog LKPP untuk pengadaan BBM dan minyak mentah.

Simpelnya semua pengadaan minyak masuk ke sistem katalog elektronik pemerintah yang transparan.
Harga ICP sudah ada, ditetapkan Menteri ESDM tiap bulan.
Siapa yang bisa suplai dengan harga nggak melebihi itu silakan masuk.

Nggak ada lagi tender yang bisa dimanipulasi.
Nggak ada lagi aditif dengan spek aneh.
Nggak ada lagi alasan impor karena minyak dalam negeri "nggak memenuhi spek.

Kalau pemerintah sekarang nggak mau terapkan e-katalog di LKPP untuk pengadaan migas saya berani jamin ini cuma ganti pemain.
Pemain baru makan uang yang sama.

Dan kalimat terakhir yang bikin gue diem:

Kalau rezim betul-betul mau bereskan negeri ini dari korupsi di Migas dan Pertamina saya berani jamin, dengan data yang saya punya, saya akan penjarakan kalian semua.

Njir semua berarti isi pertamina busuk semua ?

Dia bilang itu ke direksi-direksi yang dulu ngeyel.
Di dalam rapat.
Dan sekarang dia ulang di depan publik.
Ahok bukan orang yang nggak punya data. Dia punya rekaman.
Punya notulen.
Punya catatan empat tahun yang rapi.

Pertanyaannya tinggal satu apakah ada yang cukup berani untuk beneran buka semuanya sampai ke akarnya?
Atau ini cuma ganti pemain dengan naga baru yang main dengan cara yang sama?

161

922

206K

Papa_Orlin retweeted

Santoso Wibisono❤️🇮🇩 @S4N_W1B1

4 months ago

Betul Bang Panji, Orang2 Sekelas Menteri, Anggota DPR, Kepala2 Daerah Sudah Punya Rumah & Mobil. Pejabat Seperti Inilah Harusnya Kena Efisiensi. Bukan Guru Honorer, Gaji Tidak Seberapa Kena Efisiensi Pulan, Kan Goblok Negara ‼️