Protests emerge in Indonesia over changes to the law that allow active-duty military officers to serve a dual role in government positions. Activists warn this could damage accountability.
Buat adik2 polisi yg masih main gebuk orang yg udah dipegangin & gak melawan.
Jangan lupa, karma itu ada. Semoga anak cucu anda selalu dilindungi Tuhan.
Manusia yg kalian gebukin itu, seperak dua perak pajak yg dibayar dirinya / orang tuanya, bisa jadi sarapan anda pagi tadi.
📢 Join Statement: 234 International Organizations Say #TolakRUUTNI! 📢
🇮🇩#Indonesia: Rejection of the Problematic and Rushed Amendments to Law No. 34/2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law)
The government & parliament are pushing for a revision of the TNI Law that expands the military’s role in government, law enforcement, and even cyber operations. This threatens civilian supremacy, opens the door to power abuse, and weakens democracy.
Worse, this revision is being discussed behind closed doors without public participation. Activists opposing it are facing intimidation. The military reform fought for since 1998 is now at risk of being reversed!
(1/2)
#TolakRUUTNI
Alerta... Alerta...‼️ Jakarta Hari Ini..‼️
Bantu share gaess.... Aparat melakukan aksi kekerasan terhadap peserta aksi
Gedung DPR MPR RI Kamis malam 20.03.25
Kawan, rapatkan barisan, sudah saatnya arahkan moncong meriam ke atas, jangan ke sesama. Minoritas, mayoritas, Kristen, Islam, Tionghoa, Jawa, dll, bukan musuh kalian. Tidak ada yang namanya permusuhan antar agama, tidak ada yang namanya permusuhan antar etnis. Lawan ke atas!
Mohon maaf nih pak Maruli, TNI aja beli celana dalam masih pake duit rakyat, ya masa mengkritik dan menolak dwi fungsi TNI malah dikatain kampungan.
Orang kampungan pun punya kontribusi beliin celana dalam prajurit TNI.
#TolakRevisiUUTNI#TolakDwifungsiABRI
Call for International Attention!
This evening, @KontraS along with the Civil Society Coalition, expressed our strong objection to the continued discussion of the problematic and non-transparent revision of the TNI Law.
The TNI Bill contains problematic provisions that threaten democracy and human rights. Its revision risks undermining military professionalism and reviving the TNI’s Dual Function, allowing active military personnel to hold civilian positions—potentially leading to civilian exclusion, increased military dominance, and dual loyalty.
#TolakRUUTNI!
Intimidasi terus terjadi. Hari ini, kami mendapatkan kabar bahwa 3 orang rekan kami dilaporkan menggunakan pasal menggangu ketertiban umum dan penghinaan terhadap penguasa atas aksi mereka melakukan protes saat agenda pembahasan RUU TNI.
Kami bersama @KontraS dan terus #TolakRUUTNI yang mengembalikan dwi fungsi TNI.
Seorang praktisi hukum bilang, skrg itu susah catch up perubahan UU, aturan, kepres, perpres, kepmen, dll, dsb. Ada pembahasan yang paralel dan jalan terus. Jurnalis aja kelabakan ngejarnya. Salut sih sama yang gerebek hotel malam ini…
Bayangkan lu seorang pebisnis, lu ngaku gak peduli dengan politik, tiba-tiba bisnis lu bangkrut gara-gara bersaing dengan tentara yang ikutan bisnis di pasar yang sama dengan lu.
Bayangkan lu seorang profesional, terus yang keterima kerja anggota TNI. Lu nganggur.
#TolakRUUTNI
Amanat reformasi sudah jelas. Jika TNI duduki jabatan sipil, tanggalkan seragam dan pensiun. Bedil dikembalikan beserta ajudannya.
Posisi strategis di jabatan sipil menuntut kompetensi dan inteligensi. Bukan senjata dan jiwa korsa.
Lewat RUU TNI, mereka coba kembalikan supremasi. TNI boleh jabat jabatan sipil dengan tetap aktif dan bersenjata. Gak boleh begitu.
#TolakRUUTNI #TolakDwifungsiABRI