Yang memberikan UANG itu ke BANK HIMBARA adalah MENKEU purbaya, agar Dana 240 Triliun yang diambil dari BI disalurkan oleh Bank sebagai Kredit Usaha dengan Bunga 4%.
Lalu BANK HIMBARA menyalurkan Dana 240 Triliun ke PT AGRINAS dengan Bunga 6%, dan PT AGRINA Menggunakan UANG Pinjaman itu untuk Membangun KDMP di seluruh Indonesia dan Operasionalnya.
Lalu saat Harus MEMBAYAR Uang PINJAMAN itu, maka yang MEMBAYAR MENKEU dengan cara Mencicil selama 6 tahun termasuk BUNGA pinjamannya.
PERTANYAANNYA... 🤣 yang Punya Duit Membayar Uang nya sendiri, lalu Yang MEMAKAI Uang itu GA MEMBAYAR APA-APA, Selain MENGHABIS kan Uang tersebut dalam TEMPO SESINGKAT-SINGKAT nya, meski Uang itu digunakan AGRINAS untuk Membangun USAHA / BISNIS...
Ini dalam Akutansi BELAJAR nya dimana? 🤣🤣🤣
TOLONG DONK YANG PAHAM EKONOMI DAN KEUANGAN, JELASKAN PADA SAYA YANG BODOH INI 🙏
Mau donk Saya, diberi PINJAMAN UANG Triliunan TANPA KEWAJIBAN MEMBAYAR PINJAMAN, kan ada NEGARA yang bayar 🙏🤣
🤣🤣😎
Mba Dyah ini Kaka kelas saya, kenal baik. Sering menjadi lawan waktu lomba debat.
Semoga dengan adanya kasus ini malah melejitkan usahanya sekaligus derajat Mba Dyah.
Kalau kata Mancur Olson yang teorinya pernah kita pelajari di kelas.
Negara yang “memerah” pelaku usaha kecil secara berlebihan hingga mematikan inisiatif ekonomi akan menghancurkan pertumbuhan itu sendiri.
Namanya The Stationary Bandit.
Negara yang menjadi bandit.
Acemoglu juga bilang ini ciri negara gagal.
Negara yang alih-alih melindungi ekonomi rakyat justru bertindak seperti predator yang memangsa sumber penghidupannya sendiri. Merusak ekosistem bisnis dan sumber penghasilan warganya.
Padahal yang berkontribusi dalam pertumbuhan adalah private sector.
Ombudsman RI menemukan klaster rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam sidak yang berlangsung pada Rabu (23/09).
Begitu masuk ke dalam, tim Ombudsman mengklaim menemukan area seperti klaster rumah mewah "yang terlihat seperti homestay".
WKWKKWK yg counter emg harus internasional gini.
Bahkan Muhammadiyah pun ketuanya ga berani giniin Prabs.
Ini Gontor coy. Cabangnya dimana2, umurnya ratusan tahun, relasinya ke negara2 Islam ga main2.
Kalopun misal Pak Kyai ini "diserang", alumni sama relasinya ga bakal diem aja.
Ini namanya mulai muak dan ditelanjangi dgn elegan ya gaes. Biang keroknya diundang, "dilulu" sampai puas. Disuruh dulu membadut sampai semua kebodohan itu keluar. Bicara ttg antek asing sampai bicara sawit.
Kemudian di depan mukanya bilang sesuatu yg maknanya "kowe ki goblok"
Untuk warga X kami dari org Kalimantan minta tolong di up di setiap pemberitaan yg kami posting karna itulah yg terjadi sekarang ini.
KAMI CAPEKKKK kasian petugas pemadam sampai bbrp org yg meninggal 😭🏳️
Penculik jadi presiden, dirjen, direktur BUMN, koruptor menjabat lagi, dan nyiram air keras GAK dipecat jadi tentara meski sudah disebut TERORIS oleh PRESIDEN !!!
Sementara anak-anak muda ditolak kerja karena SKCK atau jejak digital postingan medsos.
pengakun netizen yang kerja di luar negeri:
- setelah tinggal di luar negeri dia justru makin paham kemiskinan di indonesia itu disengaja
- menurut dia sudah mirip korea utara
- muda kerja keras, tua tetap tidak ada jaminan hidup
- akhirnya muncul generasi sandwich, bukan karena orang tua tidak melek finansial
- tapi karena memang tidak pernah ada uang sisa untuk investasi, tiap hari mode bertahan hidup
- menurut dia agama di indonesia cuma jadi alat kontrol
- manusia di indonesia cuma jadi ternak
- bahkan hewan ternak di denmark lebih dimanusiakan
- katanya indonesia salah pilih pendiri
- dimiskinkan oleh sistem, cepat pergi, sayang umur
Jujur iya, Mas. Kalo mau jual beras, jangan jual beras yg generik. Itu udah pasti mafianya banyak.
Mau gak mau kita naik tangga yg lebih tinggi dg produksi beras khusus: organik.
Tmn2 mungkin awam ya, jadi gini:
Beras umum itu beras yg kualitasnya <medium. Dari panen, langsung dikemas atau dijual curah di pasar. Beras jenis ini, HET-nya diatur oleh pemerintah. Kami sdh ada izinnya, tapi karena harga gabah tinggi bgt ya skrg sementara HET-nya rendah, kami gak main di beras jenis ini. Hanya melayani yayasan, horeka, B2B.
Beras khusus: beras jenis ini udah menambah klaim mutu, seperti PREMIUM/ORGANIK/LOW GI, dll. HET ditentukan sendiri oleh pengusaha. Bebas asal ada yg beli. Saya produksi beras jenis ini karena barrier entrynya susah. Mafia pun gak sanggup main di sini karena ribet dan celah nya sempit bgt. Potensi ekspor untuk beras jenis ini juga sangat tinggi + tidak dibatasi oleh pemerintah (CMIIW).
Untuk produksi beras khusus, syaratnya banyak banget. Setiap mutu harus ada hasil pengujian lab, tempat produksinya juga harus memenuhi standar SPPB-PSAT-PD, dll. Misalnya, beras organik Jawatan, kami punya klaim berasnya pulen, itu harus ada hasil uji lab kandungan amilosenya. Lalu aromatik, itu harus ada keterangan varietas. Organik, itu harus ada sertifikat dari penanaman sampai pengemasan. Proses produksinya gak boleh gabung dengan beras reguler.
Karena sulit, pikir saya pasti dikit yg "mau dan kuat". Akhirnya masuknya ke beras jenis itu.
Saya punya pengalaman, di masa covid, supply ke penyedia beras untuk bansos. 350 juta lenyap kelahap mafia. Orgnya masih blm tertangkap. Males ngejar2. Ikhlas aja akhirnya. Saya menganggap ada kesalahan dr saya juga yaweslah... saya anggap biaya sekolah.
Sejak itu, kami bermain di field yg kami yakin bisa menangkan haha...
Mafia2 ini bisa sejahat itu soalnya, setega itu,
Mengawali hari ini dengan membuka data DBH (Dana Bagi Hasil) 2026.
Kelen liat lah ini. 5 provinsi dan 5 kabupaten yang DBHnya dipotong. Kebetulan mereka penghasil SDA.
Ada daerah yang dipotong hampir 70%!
Dari 4T hanya tersisa 1 T!
Jujur, sebenarnya gw kasian sama daerah-daerah yang dipotong DBHnya. Terutama daerah penghasil SDA (sawit, nikel dan batubara).
Ya gimana..mereka sebagai penghasil SDA kan harus menanggung kerugian dan kerusakan dari pertambangan dan perkebunan di wilayah mereka.
Mulai dari jalan rusak, hutan rusak, polusi, karhutla dsb.
Gimana ga sakit hati itu daerah?
Hati-hati, sakit hati ini jangan sampai kelamaan. Nanti jadi ancaman buat NKRI.
Penerimaan Pajak Nasional sekitar Rp2000 Triliun/ thn
Rp140 T (7% of Rp.2000 T) pajak dari produk nikel
60% (Rp. 84 T) dari Sulteng
Plus pajak lain2, total Rp.90 T / thn dari Sulteng ke Pusat
Transfer pusat ke Sulteng hny Rp222 M =0.247%
Gilaaak !
Jakarta kalahkan Belanda