Mendengar nama beliau ini membuat kita teringat kembali tentang satu ironi lama dalam hukum korupsi.
Tahun 2019, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, divonis 2 tahun penjara dalam perkara korupsi Rp2,5 miliar terkait PLTU Riau-1.
Di waktu yang sama, sejumlah kepala desa justru dihukum lebih berat dalam kasus korupsi lainnya terkait dana desa:
- Kades Pulo Panjang dihukum 5 tahun untuk Rp230 juta.
- Kades Sawang Selatan dihukum 4 tahun untuk Rp252 juta.
- Kades Aernanang dihukum 4 tahun untuk Rp700 juta.
- Kades Salem dihukum 4,5 tahun untuk Rp350 juta.
- Kades Hambuku Pasar dihukum 5 tahun untuk Rp609 juta.
Kembali nengutip kata-kata beliau, "Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini?"
September 2025: Karding dicopot dari menteri setelah foto viral main domino bareng pengusaha kayu yang sebelumnya sempat ditetapkan tersangka pembalakan liar di Kalimantan.
April 2026: Karding dilantik jadi Kepala Badan Karantina Indonesia , lembaga yang tugasnya melindungi ekosistem dan hayati nasional dari ancaman.
Gue kagum.
Negeri ini punya selera ironi yang tinggi sekali.
Jadi sekarang lo dipercaya menjaga gerbang Indonesia dari makhluk berbahaya, sementara rekam jejak lo menunjukkan lo juga perlu dikarantina dulu sebelum masuk posisi itu?
Lembaga yang tugasnya ngasih informasi jernih ke rakyat ini udah ganti kepala 3 kali dalam 18 bulan:
pertama Hasan Nasbi : merespons teror kepala babi ke redaksi Tempo dengan "dimasak aja", dicopot, lalu malah jadi Komisaris Pertamina.
Kedua Angga Raka Prabowo,rangkap 3 jabatan sekaligus (Wamenkomdigi + Kepala BKP + Komisaris Utama Telkom), melanggar Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025.
Ketiga Qodari , saat masih pejabat KSP langsung dapat kursi Komisaris Pertamina Hulu Energi, dan per LHKPN 2024 punya 176 bidang tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar, seluruhnya diklaim hasil sendiri.
Tiga kepala, satu pola: dapat kursi negara, dapat kursi BUMN.
Hasan Nasbi bilang informasi dari lembaga ini harus seperti air yang "jernih dan bisa diminum", kira-kira udah berapa lama rakyat minum dari sumber yang begini?
Melihat budiman dan fachri hamzah yg skrg sdh nyaman di dalam kekuasaan, tentu ada kekhawatiran kl suatu saat nanti aktivis2 yg msh lantang saat ini akan mengikuti jejak mereka. Tapi apa boleh buat, saat ini di legislatif tak ada lagi oposisi, semuanya bestie. Yg tersisa saat ini hanya berdiri bersama Feri Amsari.
- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
Qodari bilang efisiensi Rp 300 triliun adalah jawaban atas kritik pemborosan APBN.
Oke, mari kita periksa dengan angka resmi pemerintah sendiri.
Yang dipotong:
Kemenkes Rp 19,6 triliun.
Kementerian PU Rp 81,38 triliun , 73% anggarannya. Transfer ke daerah Rp 50,59 triliun , yang langsung menghantam layanan kesehatan dan infrastruktur di kabupaten.
Ombudsman khawatir.
Pakar UGM, UMY, Transparency International Indonesia kompak minta dikaji ulang.
Lalu uang Rp 300 triliun itu pergi ke mana?
Sebagian ke MBG ,program yang kepala BGN-nya baru saja ditangkap Kejagung karena korupsi.
Sisanya masuk Danantara , super holding yang sampai hari ini belum pernah audit publik.
Sementara itu:
utang pemerintah per Desember 2025 tercatat Rp 9.637,9 triliun, naik dari Rp 9.138 triliun enam bulan sebelumnya.
Tahun 2026, utang baru yang ditarik Rp 832,2 triliun.
Bunga utang yang harus dibayar tahun ini saja Rp 599,4 triliun ,naik 13% dari tahun lalu.
Jadi dalam satu narasi "efisiensi": puskesmas dan jalan daerah dipotong, tapi cicilan bunga utang naik lebih besar dari yang dihemat, dan uangnya masuk ke lembaga yang governance-nya dipertanyakan.
Kalau itu definisi "menghentikan pemborosan" ,pemborosannya dihentikan dari siapa, dan mengalir ke mana?
@Simemaki Lek kmren mamakmu ku pake jadi lonte g cukup duitny?
Malah ngebuzzer
Sini lah skalian adek, kakak plus mamak mu kubayari
Biar g hina kali kau jadi buzzer 🤣😁
BPS menetapkan garis kemiskinan Indonesia Maret 2025 di Rp20.305 per hari.
Artinya, lo dianggap tidak miskin kalau pengeluaran lo Rp21.000 per hari , cukup buat makan warteg sekali, bayar ongkos angkot, dan sisanya entah. 🤷♂️
Bank Dunia pakai standar Rp41.000 per hari untuk negara sekelas Indonesia, dan dengan standar itu 60,3 persen penduduk kita , 171,8 juta orang , masih miskin.
Tapi Presiden Prabowo berdiri di depan kongres partai sambil bilang
"Kepala BPS lapor ke saya, angka kemiskinan menurun."
Dua angka, dua realita, satu yang dipakai untuk pidato kemenangan.
Pertanyaannya: data ini dibuat untuk siapa?