Radityakaka

[Radityakaka @Radityakakww]

@pallacy22773 @kangcendol6890 udah dibakar sendiri bukannya dapet asuransi malah disita negara 😸

[Radityakaka @Radityakakww]

@GusDikaOfficial nih dengerin dr pak wok "Aspirasi yang Sah silahkan untuk disampaikan"

[Radityakaka @Radityakakww]

@GusDikaOfficial doain yang baik-baik lah, kan udah pidato tadi

[ISLAM HARUS TEGAS KALAU TIDAk DI INJAK DAJJAL @WaliAlbanjary]

Bagaikan Petir Di Siang Bolong Tokoh Tokoh Umat Islam Berkumandang Dari Mesjid Alazar.

Untuk Melawan Oligarki

[Sarah @sarah_pndjtn]

Asing atau lokal, BAKAR HUTAN = HGU DICABUT. 🔥

11 perusahaan disikat.
15.000+ hektare dicabut, lahan diambil negara, izin bodong tak akan terbit.

Pemiliknya dari Korsel, Malaysia, Singapura.

Bertahun-tahun lolos. Di era Pak @prabowo, tak ada lagi yg kebal.

Alasannya jelas, kata Menteri ATR/BPN: lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian berulang, sarana pencegahan kebakaran nol.

Negara yg berdaulat tidak tawar-menawar soal hutannya! 💪🏾

Ini daftar 11 perusahaan ygdievaluasi, sesuai pengumuman Menteri ATR/BPN (9/11/2026):

PT MIB, Banjar (Kalsel).
PT RKA, Melawi (Kalbar).
PT SKM, Ketapang (Kalbar).
PT SAE, Landak (Kalbar).
PT BSLT, Kubu Raya (Kalbar).
PT BOS, Kapuas Hulu (Kalbar).
PT AER, Ketapang (Kalbar).
PT GMS, Kutai Kartanegara (Kaltim).
PT STP, Kutai Kartanegara (Kaltim).
PT ANI, Landak (Kalbar).
PT API, Ketapang (Kalbar).

Kalbar paling banyak: 8 dari 11. 👀

Hasilnya:
1. HGU PT MIB (4.000 ha) dan PT RKA (11.558 ha) dicabut total.
2. Lahan eks PT BSLT (2.300 ha) diambil alih negara.
3. PT ANI, PT BOS, dan PT AER dipastikan tidak dapat HGU, karena izinnya ada tapi kebunnya tidak ada.

Asing atau lokal, hukumnya sama!!

Hutan dan tanah Indonesia bukan utk dibakar demi untung segelintir orang!

@PolkamRI

[tempo.co @tempodotco]

Akhirnya, Dapur MBG pun Memecat Massal Pegawainya

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Kencangnya semua sabuk kalian wak, baik sabuk ekonomi dan apapun itu. Antisipasi TURBULENSI POLITIK

Jika mulyono masih di luar dan berkeliaran bebas tidak mungkin dia akan diam saja pasti akan melakukan perlawanan yang di topang dana dari oligarki dan oknum² di Singapura.

Keadaan akan aman jika mulyono dan semua genk solo sudah di kandangkan. Selama itu belum terjadi selama itu juga potensi turbulensi politik akan tiba tanpa kita duga.

[𝒎𝒑𝒖𝒕𝒕𝒕 @pnggilajadekput]

PAPUA DIBAKAR‼️
PAPUA DIBAKAR‼️
PAPUA DIBAKAR‼️

TOLONG MEREKA TIDAK BISA BICARA, MEREKA TIDAK BISA BILANG KALO RUMAH MEREKA DIBAKAR ORANG" SERAKAH ITU‼️‼️

[Radityakaka @Radityakakww]

@indepenSumatera hati-hati lpsk ini jg dulu ada maen

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

GAWAT WAK.....

RUMOR: ENAM SAKSI KASUS PENYADAPAN TERANCAM DIMUNIR-KAN OLEH GENK SOLO!!

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang salah satu sasarannya Presiden Prabowo Subianto terus berkembang.

Kali ini wak, Polri secara resmi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk enam orang saksi yang dinilai memiliki informasi penting dalam perkara tersebut.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan permohonan itu telah diterima. Namun, saat ini masih dalam tahap penelaahan. Identitas keenam saksi belum dibuka kepada publik.

Pertanyaannya wak, informasi apa yang mereka miliki hingga penyidik merasa perlu mengajukan perlindungan?

Ini menjadi penting karena perkara tersebut bukan sekadar dugaan penyadapan terhadap satu atau dua nomor telepon. Penyidik juga sedang menelusuri dugaan penyalahgunaan sistem LIMS milik Bareskrim, termasuk proses memasukkan nomor ke sistem dan dugaan penghapusan data hasil penyadapan.

ADA TIGA LAPIS PERSOALAN YANG HARUS DIBONGKAR:

1. SIAPA YANG MEMBERIKAN PERINTAH?

Penyidik harus menelusuri rantai komando secara utuh. Siapa yang meminta nomor tertentu dimasukkan ke sistem? Siapa yang memberikan persetujuan? Siapa yang menjalankan operasi? Dan siapa yang menerima atau memanfaatkan hasilnya?

Jangan berhenti pada orang yang menjalankan perintah. Jika memang ada pihak yang mengendalikan operasi, perannya juga harus diungkap berdasarkan bukti.

2. APA YANG TERJADI DI DALAM SISTEM LIMS?

Dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik harus diuji melalui pemeriksaan forensik digital.

Log aktivitas, riwayat akses, dokumen persetujuan, perangkat yang digunakan, hingga aliran data harus diperiksa.

Jika benar ada penyalahgunaan fasilitas negara, persoalannya bukan hanya pelanggaran terhadap privasi seseorang. Ini juga menyangkut integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum.

3. SIAPA SAJA YANG MENJADI SASARAN?

Di ruang publik beredar klaim mengenai lebih dari 6.000 nomor telepon yang diduga masuk dalam daftar sasaran penyadapan.

Angka ini sangat serius, tetapi harus ditegaskan bahwa daftar tersebut belum diumumkan secara resmi dan diverifikasi secara terbuka oleh Bareskrim.

Karena itu, publik perlu mendesak penyidik menjelaskan jumlah sebenarnya, kategori sasaran, periode penyadapan, serta dasar hukum setiap tindakan intersepsi.

DPR JUGA MULAI TURUN TANGAN.

Komisi III DPR RI telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan rapat tersebut akan membahas siapa dalang dan apa motif di balik dugaan penyadapan ilegal.

Ini kesempatan bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Jangan hanya mendengar paparan normatif. Minta penjelasan mengenai rantai komando, pengawasan internal, mekanisme penggunaan LIMS, dan pertanggungjawaban para pihak.

ADA SATU HAL YANG TIDAK BOLEH DILUPAKAN

Jika sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga disalahgunakan untuk memantau pejabat, aktivis, jurnalis, pengusaha, atau masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalannya menyangkut hak privasi seluruh warga negara.

Hari ini mungkin nama pejabat yang menjadi sasaran. Besok, siapa yang bisa menjamin masyarakat biasa tidak mengalami hal serupa?

Kita tidak boleh membiarkan kewenangan negara berubah menjadi alat pengawasan tanpa batas.

Enam saksi harus mendapat perlindungan yang layak. Penyidik harus bekerja tanpa tekanan. DPR harus mengawasi secara terbuka. Dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

JANGAN HANYA UNGKAP SIAPA YANG MENYADAP. UNGKAP SIAPA YANG MEMERINTAHKAN, SIAPA YANG MENERIMA HASILNYA, DAN UNTUK KEPENTINGAN APA OPERASI ITU DIJALANKAN.

Sebab, keadilan tidak akan tuntas jika hanya pelaksana yang diperiksa, sementara seluruh rantai tanggung jawab dibiarkan gelap.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Tidak ada alasan lain dalam kasus penyadapan LSP terhadap prabowo selain untuk melemahkan pemerintahan prabowo.

LSP adalah satu satunya jendral bintang 4 kepolisian diseluruh dunia yang perna menyadap atasannya dengan tujuan makar. Dan

LSP menjalankan aksinya atas perintah mulyono dan kemungkinan mulyono akan bernasib yang sama seperti nasib Francisco Macias Nguema, Jozef Tiso, Nicolae Ceausescu dan Zulfikar Ali Bhutto.

[Akbar Faizal Uncensored @AFCensored]

BANYAK SUMPAH TAPI BERAKHIR DI PENJARA. LUHUT: "KITA SEMUA INI PEMBOHONG"

Saksikan pada Senin, 9 November 2026, pukul 19.00 WIB
di https://t.co/8uQSIIjQXp

[Aza💅 @Matchampion7]

Perihal mbg

[Selena Wulan🦄 @celleoreo]

Masyaallah pak, kami menaruh harapan supaya instansi ini bisa berubah, jadi masyarakat bisa merasa aman.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

BANYAK KADER YANG MUNDUR DARI PSI KAESANG BILANG URUSAN NEGARA DIATAS SEGALANYA

jadi gini guys, ini cerita soal ketua umum psi kaesang pangarep yang bilang tugas negara jauh di atas kepentingan partai, setelah menhut raja juli antoni, wamenbud giring ganesha, dan wamendukbangga isyana bagoes oka mundur dari psi

kaesang, yang di artikel disebut putra bungsu presiden ke-7 jokowi, menyampaikannya dalam siaran pers senin (9/11/2026) malam, kutipannya, kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai

psi menerima pengunduran diri raja juli dari jabatan sekjen, isyana dari jabatan wakil ketua umum, dan giring ganesha, kaesang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi ketiganya dan mendoakan mereka makin fokus menjalankan tugas kenegaraan

bagian baru yang menarik ada di cerita giring, yang menyampaikan pengunduran dirinya lewat video di instagram dan threads, dia bilang saat pertama terjun ke politik cita-citanya sederhana, menjadi pelayan publik yang membawa perbaikan nyata bagi indonesia

giring juga cerita sekitar september 2024 presiden prabowo subianto menelepon dan mengajaknya berjuang bersama di pemerintahan, dan dia mengaku langsung menjawab siap tanpa ragu

setelah dua tahun jadi wamenbud, giring bilang makin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara, tapi menurutnya dia sudah tidak sejalan lagi dengan psi, karena itu dia memutuskan mundur

jadi bahasa gampangnya, kaesang bilang tugas negara lebih penting dari partai dan menerima mundurnya tiga orang, sedangkan giring bilang dia diajak prabowo masuk kabinet dan akhirnya merasa tidak sejalan lagi dengan psi

nah menurut kalian guys, apakah wajar kalau seseorang merasa tidak sejalan dengan partainya setelah masuk pemerintahan?

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

MANTAU JOKOWI GAK BISA KERJA

EKSEKUSI LAHAN DI KARO BERUJUNG KERICUHAN! WARGA PARTIBI LAMA BERSITEGANGAN DENGAN PEMKAB.

Ketegangan terjadi di Partibi Lama, Kabupaten Karo, saat Pemerintah Kabupaten Karo melakukan eksekusi lahan yang direncanakan untuk dijadikan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi korban erupsi Gunung Sinabung dalam program relokasi tahap III.

Rencana yang berkaitan dengan pemulihan kehidupan para korban bencana ini justru diwarnai kericuhan dengan warga setempat.

Persoalannya tidak boleh dilihat hanya sebagai urusan pengosongan atau penguasaan lahan. Ada hak masyarakat, kepastian hukum, riwayat penguasaan tanah, dan nasib para korban erupsi Sinabung yang juga harus diperhatikan.

Kita perlu mengingat bahwa para penyintas erupsi Gunung Sinabung sudah melewati masa sulit yang panjang. Mereka kehilangan rumah, lahan, mata pencaharian, dan harus membangun kembali kehidupan dari awal.

Karena itu, program relokasi dan penyediaan lahan usaha tani seharusnya menjadi jalan keluar, bukan justru melahirkan konflik baru antarmasyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karo perlu menjelaskan secara terbuka:

1. Apa dasar hukum eksekusi lahan di Partibi Lama?
2. Bagaimana status kepemilikan dan riwayat penguasaan tanah tersebut?
3. Apakah warga yang terdampak sudah mendapatkan pemberitahuan dan ruang untuk menyampaikan keberatan?
4. Bagaimana memastikan hak para korban erupsi Sinabung atas lahan usaha tani?
5. Apakah proses penyelesaian sengketa sudah ditempuh secara transparan dan adil?

Jangan sampai kepentingan membantu korban bencana dijalankan dengan mengabaikan hak warga lainnya.

Pemerintah harus membuka ruang dialog, memastikan dasar hukum yang jelas, dan mencegah bentrokan semakin meluas.

Korban erupsi Sinabung berhak mendapatkan masa depan. Warga Partibi Lama juga berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Jangan mempertentangkan dua kelompok masyarakat yang sama-sama membutuhkan keadilan.

Jangan biarkan konflik agraria menjadi luka baru bagi masyarakat Karo.

[Nameless @namelesid]

🚨NEW: kaka beradik Jerome & Jehian conter attack aa Rappi Ahmad dan sekutunya.

Flashback 1 tahun lalu, Jehian dan Jerome di maki2 abies & dibilang penyebar HOAX karena upload tawaran endorse dari rejim sebesar 150jt.

Dan belum lama ini genk aa Rappi juga ngegiring opini publik kalau Jerome itu penyebar HOAX dsb, but time will tell.

Sekarang aa Rappi diduga dapet endorse 14M dari kementrian, itu berarti selama ini Jerome & Jehian gk bohong tentang tawaran buzzer rejim.😹

[Radityakaka @Radityakakww]

@MamatAlkatiri tolong balas dm saya segera, kami sedang butuh pasokan amunisi tambahan, segeraa bung

[✊️ @MamatAlkatiri]

Lampu tanda situasi politik yang deadlock telah dinyalakan

[𝐆𝐀𝐑𝐔𝐃𝐀 𝐌𝐄𝐑𝐀𝐇 @GARUDAMERAH__]

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago:

Presiden Prabowo harus di jaga, karena ia membela rakyat kecil.

#GARUDAMERAH #KamiBersamaPrabowo