🏴Agung Firdaus

Kesempurnaan Hanya Milik Allah

[𝔹𝕚𝕃𝕃 ℝ𝕒𝕐 @BiLLRaY2019]

Mahasiswa UI - BEM UI dihadang Polisi di Semanggi dan DPR RI

Panjang Umur Perjuangan
#demo #ReformasiJilid2 #MenujuIndonesiaBangkrut

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Trimakasih Mahasiswa Semoga Iktiar Kalian Memperbaiki bangsa Terwujud

[Iby @nightraws]

KAMI DI HADANG LAGI @BudiBukanIntel

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Bismillah ,,,Stay Safe Semua Yaa

[Pers Suara Mahasiswa UI @SumaUI]

JUST IN: Masa aksi BEM UI kloter pertama, telah berangkat menuju Bundaran HI

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Semoga Aksi Mahasiswa hari ini berjalan lancar, aman dan damai.
Hati² penyusup yg akan membuat chaos !

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Tentara Kok Ngene, Tugas Pokok nya Bukannya Jaga Negara dari Ancaman Asing!!!

[Sendal Jepit Terbang @Cakra_Ardila]

Kebrutalan aparat TNI di Lenteng Agung..

Makin brutal ya loreng ini, mentang² nyiram air keras ke warga sipil cuma dihukum 2,5 tahun penjara

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@Khanzaa27 @indepenSumatera Kmrin bekasi area Harapan jaya mati, tadi area rawa bugel gantian...

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@indepenSumatera Bekasi mati bergilir

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@Jateng_Twit Daerah Bekasi Beberapa Area Padam tadi Sore dan malam

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Fakta mengejutkan terkait pengadaan motor listrik MBG. Harga asli motor MBG ternyata berkisar antara Rp.8 juta hingga Rp.37 juta per unit.

Namun, dalam proses pengadaan, terjadi mark-up yg sangat signifikan, yaitu sekitar Rp.10 juta hingga Rp.39 juta utk setiap jenis motor.

Dengan total pengadaan mencapai 21.801 unit motor listrik MBG, praktik mark-up ini diperkirakan telah menyebabkan pembengkakan anggaran negara yang sangat besar.

Temuan ini sontak menjadi sorotan publik, memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pengadaan barang pemerintah."

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Realita Hidup diKonoha Hanya Untuk Di Manfaatkan, Tp Heran nya Pada Ga Sadar!!!

[CatatanAli7 @Catatan_ali7]

Kalian Para BURUH Merasa diwakilkan Said Iqbal tidak ???

Naik Mobil mewah perut kenyang badan subur

Buruh ?????? Hidup pas pasan boro booro mobil mewah untuk ganti oli aja susah

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@kenhans03 Jijik bget gaa sikkk

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Ohh ORANGNYA JOKOWI

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Menolak Lupa !

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Udah Pak Udaaah Nanti Ada Yg Tantrum lagi Loh wkwkwk

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Kalo Di Pikirin Bener juga yah,Kasihan Pedagang toko kelontong, Sudah Di Hajar Alfa Indomaret, Skrng koprasi Negara 😖

[iii_chromatic @blue_berets7]

lain kali klw pilih presiden yang teliti ya pak 😂😂😂
skrng di nikmati saja hasil pilihan nya 🤣🤣🤣

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

Udah Mau Sabtu lagi aja, Ga kerasa Hari makin cepat berlalu.

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@unmagnetism Mauu Un

[🏴Agung Firdaus @Raffa1510]

@TeddGus Kalau mampu tp pelit sayang duit ya gabakalan bolak balik LN....