Sangat prihatin lihat foto Laras hadir di persidangan dengan tangan diborgol. Entah apa urgensi pemborgolan itu selain bahwa penguasa hendak mengirim pesan pembungkaman.
APH khawatir Laras mau kabur? Kabur kemana? Jika jawabannya "sesuai SOP", saya yakin: SOP-nya salah!
Dosen Universitas Islam Makassar (UIM), Sulawesi Selatan, Amal Said mengakui meludahi kasir swalayan berinisial N (21) di Jalan Perintis Kemerdekaan karena tersulut emosi.
Simak berita di https://t.co/ofpIBySRo1
#HardNews_Viral#FlashOne#CariBeritaditvOne#Oknum#Dosen#FO03
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan permohonan maaf usai viral foto dirinya bermain domino bersama tersangka pembalakan liar, Azis Wellang. Permohonan maaf ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia.
"Dari hati yang terdalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).
"Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih," tutur dia.
Simak berita selengkapnya hanya di https://t.co/wvj0CBEHEh
#HardNews_Viral #NewsOne #CariBeritaditvOne #RajaJuli #PresidenPrabowo #BermainDomino #AzisWellang #Viral #NO2
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Andre Rosiade turut bicara soal isu kenaikan PPN menjadi 12%. Andre menegaskan kenaikan PPN tersebut merupakan inisiatif dari PDIP.
"Sekarang seakan-akan PDIP lempar batu sembunyi tangan atas kenaikan PPN 12%, lalu menyerang Pemerintahan Prabowo, padahal tahun 2021 lalu ini adalah inisiatif mereka. Jadi kenaikan PPN 12% ini inisiatif mereka, sekarang PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Andre kepada wartawan, Senin (22/12/2024) malam.
Andre mengatakan Pemerintahan Prabowo kini dihadapkan dengan situasi harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menjadi dasar kenaikan PPN 12%. Pemerintahan Prabowo, kata Andre, tidak bisa serta merta memotong tarif PPN, karena APBN untuk tahun anggaran 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR periode 2019-2024.
"Kalau masyarakat ingin tahu kenapa PPN naik, tanya Dolfie PDIP. Siapa Dolfie? Dia adalah ketua Panitia Kerja Undang Undang HPP tahun 2021 lalu, yang menjadi dasar kenaikan PPN 12%. Dia, dan PDIP, adalah motornya kenaikan PPN 12%. Jadi sekali lagi saya katakan PDIP jangan lempar batu sembunyi tangan," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini.
Pemerintah Prabowo, masih kata Andre, berupaya tetap menjalankan Undang-Undang itu namun dengan memahami kondisi masyarakat yang sedang sulit. Dia mengatakan Pemerintahan Prabowo 'mengakali' pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan menerapkan PPN 12% hanya ke barang mewah, sementara kebutuhan pokok rakyat tetap dengan PPN 11%.
"Jadi Pemerintahan Prabowo ini sudah berupaya untuk meringankan beban masyarakat dari penerapan Undang-Undang yang dimotori PDIP. Jadi PDIP, khususnya Dolfie sebagai Ketua Panja UU HPP, jangan memprovokasi masyarakat. Anda Dolfie adalah motor kenaikan PPN 12% ini," ujar Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR.
#AndreRosiade #Gerindra