Pengusaha asal Sukabumi mengaku sdh menyetorkan dana ratusan milyar sesuai kesepakatan kpd BGN tp hak pengelolaan 97 dapur yg dijanjikan disebut tak kunjung diberikan 🫣
Makanya jgn pnh berbisnis dg negara krn isinya pejabat2 korup !
********************
Spill Outfit Murah
Aneh ga sih?
Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.
Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.
Yang marah malah yang punya Dapur.
Kenalan dulu sama orang yang "kasih pahamm Pak Seskab 🔥🔥🔥" di kolom komentar waktu seskab bikin video buat respon ke Dino Pati Djalal
Agung Surahman.
Sespri Presiden Prabowo.
Kader Gerindra.
Eks Ketua Relawan Sanak Prabowo Bengkulu.
Simak dulu track record-nya sebelum dia ikut-ikutan ngomongin kualitas pejabat negara.
Nanik S Deyang : Kepala BGN baru
Rekam jejaknya:
2018: Orang yang menyebarkan foto hoaks Ratna Sarumpaet di Facebook, menyebarkan kronologi "penganiayaan" fiktif via broadcast WhatsApp, dan membawa langsung Ratna menemui Prabowo untuk melaporkan kebohongan itu. Diperiksa polisi dua kali. Bersaksi di persidangan.
2019: Wakil Ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi.
September 2025: Nangis di depan kamera minta maaf soal ribuan anak keracunan MBG. Di saat yang sama, aktif menyerang balik pengkritik program di media sosial.
Juni 2026: Diangkat jadi Kepala BGN , lembaga yang ngurus makan puluhan juta anak Indonesia setiap hari.
Latar belakang gizi? Nol.
Keamanan pangan? Nol.
Yang ada: loyalitas politik sejak 2018.
Ini bukan soal kompetensi vs loyalitas lagi.
Ini soal siapa yang dipercaya ngurus makanan anak-anak lo , dan jawaban pemerintah adalah: orang yang ikut sebar hoaks 2018.
Coba dipikir.
Cita2 pingin industrialisasi, bikin mobil dan ponsel sendiri
Tp belanja APBN Top 3 nya: BGN, TNI, Polri
Programnya: MBG, Kopdes, Gentengisasi
Budget R&D to GDP cuma 0,28%.
Preman di mana2. Kepastian hukum ga pasti.
Gimana industrialisasi dan investasi bisa jalan?
Ada berapa hal yang bisa kita garisbawahi dari postingan mereka
1. Ada kata thin-skinned, alias berkulit tipis.
Kalau yg gw tahu, itu maksudnya mudah tersinggung.
Ya, The Economist bilang Presiden mudah tersinggung alias temperamental.
2. Lalu, The Economist bilang Prabowo harus siap sama unpalatable truths alias kebenaran yang menyakitkan.
Implikasinya, majalah ini menduga kalau Prabowo sering disuapin info manis dan nggak siap dengan info jelek.
3. Judul berita yang menyebut risky path, eroding finance and democracy.
The economist ingin pembaca mengetahui bahwa Indonesia berada di posisi yang rawan atas ulah presidennya sendiri.
Seperti apa ulah itu?
Pengkondisian oposisi, kebijakan MBG dan Kopdes dsb.
Kalau kelen sadari, hanya media asing yang berani nulis postingan kek gini. Media lokal mana sanggup. Bisa diganggu-ganggu mereka ntar.
Source gambar : VOI
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Ada jurnal menarik yang neliti sampe 14 tahun buat ngejawab pertanyaan apakah kemiskinan yang terjadi pada masa anak-anak hanya berdampak sementara, atau efeknya terbawa sampai dewasa
Studi relevan soal BBM bersubsidi di Indonesia:
- Rumah tangga 20% teratas memakai BBM bersubsidi jauh lebih dari rumah tangga 20% terbawah (World Bank, 2024)
- 72% dari subsidi BBM dinikmati oleh kelompok penghasilan 30% teratas (Dartanto, 2013)
Apa opsi lain yang lebih adil?
Kebijakan kesehatan itu tak melulu bicara soal atas nama Kesehatan tapi juga harus ditelaah dampak sisi lain yg secara langsung lambat laun juga terdampak secara Kesehatan akibat ekonomi yang tertahan.
Selamat berakhir pekan manteman.