Dalam KUHP-BK (Kitab Undang-Undang Hukum Polres Bima Kota), pasal 1 ayat 2, "Jika tersangka adalah kepala Desa, maka Tersangka itu "haram" ditahan. Astaghfirullah, bagaimana ini Bapak Kapolres Bima Kota? Emang begitu yah KUHP di bima Bapak?
Giliran tersangkanya kepala desa, Kapolresnya diam, wkwkwk. Negeri para bedebah, negara hukum apaan. Baru kades saja sudah ciut, belum yang lebih tinggi jabatannya.. Memang Polres Buka Kota tempat lahirnya para perwira yang lacuri hukum.
@bima_humas@polda_ntb1@DivHumas_Polri
Memang begitu hukum ketika sudah berhadapan dengan penguasa, baru sekelas Kepala Desa sudah bisa membeli hukum, apalagi penguasa di atas nya. Apa kabar anak yatim yang tidak bisa membelinya? Berarti didiamkan saja. Sungguh malang...
Setelah dua tahun membuat jalan ditempat kasus ini, kini Polres Bima Kota kembali membuat langkah kejutan dengan memberikan hak spesial untuk tidak menahan Kepala Desa yang memalsukan surat tanah anak yatim ini. Tidak ditahan dan hanya wajib lapor.
Kalau kesejahteraan terjamin, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut penjepit, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Bakti kami untuk Indonesia yang katanya "sudah" Merdeka 81 tahun yang lalu.
Dua minggu sudah Febrie Ardiansyah, Eks. Jampidsus menyandang status tersangka, dua minggu pula tak ada kejelasan di mana ia sekarang? Telahkah diamankan? Dilindungi? Atau-atau disengaja untuk disuruh sembunyi?