Dulu Prabowo yang disebut sampai lima kali meminta Gibran kepada Jokowi untuk jadi cawapres, sekarang Gibran seolah mau disingkirkan. π Di depan kamera pura-pura simpati, di belakang layar siapa yang tertawa puas? Prabowo sebagai ketua koalisi justru diam seribu bahasa. Kalau ini bukan sandiwara politik, kenapa para pemainnya begitu kompak bikin drama? π€£
Kalau yang mendekat saat berkuasa dianggap palsu, bagaimana dengan yang dulu sampai berkali-kali meminta restu Jokowi agar Gibran jadi cawapres? π
Waktu butuh dukungan, disebut koalisi. Setelah kekuasaan diraih, mulai bicara ketulusan dan kepalsuan.
Politik memang lucu. Yang dulu dicari-cari, sekarang disindir-sindir. Jangan sampai lupa sejarah hanya karena sudah nyaman di kursi.
Kita fight lagi di 2029! π₯π€£
Heheheβ¦ politik durhaka rupanya perlu dibuatkan kamus sejarah, Bro. π
Kalau berbeda jalan dengan partai yang membesarkan disebut durhaka, bagaimana dengan sejarah ketika Pak SBY, yang pernah menjadi Menko Polkam di era Presiden Megawati, kemudian memilih jalan politik berbeda hingga menjadi rival dalam Pilpres 2004?
Jangan sampai durhaka menjadi istilah yang hanya berlaku untuk lawan politik, sementara untuk kawan sendiri disebut dinamika demokrasi. π€
Sejarah itu seperti cermin, Bro. Jangan hanya diarahkan ke wajah orang lain. ππ
Polemik ijazah Gibran jangan sampai menjadi panggung ambisi kekuasaan. Muncul pertanyaan, apakah kegaduhan ini murni demi penegakan hukum atau ada kepentingan politik untuk merebut kursi Wapres? Jika Partai Demokrat dituding berada di baliknya, tuduhan itu harus dibuktikan. Jangan korbankan stabilitas negara demi ambisi politik!
@mohmahfudmd Bukan tidak mungkin Presiden Prabowo pun kelak digugat karena pernah menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di luar negeri. Jika logika hukum yang sama diterapkan, jangan ada standar ganda. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Equality before the law!
@mohmahfudmd Jika pembatalan suket oleh MA dijadikan dasar melengserkan Wapres, betapa rapuhnya negara ini! Bupati dan gubernur lulusan luar negeri bisa jadi sasaran gugatan, bahkan pemerasan oknum: bayar atau digugat! Jika hukum jadi alat tekanan, kekacauan menanti negeri ini.
Jika pembatalan surat keterangan (suket) oleh MA dapat dijadikan dasar melengserkan Wakil Presiden, betapa rapuhnya sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan, bupati dan gubernur lulusan luar negeri bisa menjadi sasaran gugatan serupa. Celah ini berpotensi menjadi alat pemerasan oleh oknum: bayar atau digugat! Hukum seharusnya menjaga keadilan dan kepastian, bukan menjadi alat tekanan. Jika persoalan administrasi terus dipaksakan menjadi krisis konstitusi, jangan heran bila negeri ini akhirnya dilanda kekacauan.
Jika pembatalan surat keterangan (suket) oleh MA dapat dijadikan dasar melengserkan Wakil Presiden, betapa rapuhnya sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan, bupati dan gubernur lulusan luar negeri bisa menjadi sasaran gugatan serupa. Celah ini berpotensi menjadi alat pemerasan oleh oknum: bayar atau digugat! Hukum seharusnya menjaga keadilan dan kepastian, bukan menjadi alat tekanan. Jika persoalan administrasi terus dipaksakan menjadi krisis konstitusi, jangan heran bila negeri ini akhirnya dilanda kekacauan.
Denny, PTUN itu lembaga peradilan, bukan panggung stand-up comedy. Datang menggugat, lalu mencabut gugatan, kemudian walk out sambil bertanya, βAda apa?β Lah, yang menggugat siapa, yang pergi siapa, yang bingung siapa? Jangan sampai ruang sidang dijadikan panggung dagelan demi sensasi. Kalau memang memperjuangkan kebenaran, buktikan melalui proses hukum, bukan sekadar menciptakan drama. LOL
LUCU JUGA LOGIKA HUKUM DENNY INDRAYANA INI
Giliran menyerang orang lain, namanya perjuangan menegakkan hukum dan demokrasi. Tapi giliran diserang balik melalui proses hukum, mendadak teriak ZALIM, KRIMINALISASI, DAN REKAYASA KEKUASAAN! Lho, Pak Denny, hukum itu bukan pintu putar yang hanya boleh berputar sesuai arah kepentingan kita. Kalau menggugat orang lain disebut keberanian, mengapa ketika orang lain menggunakan hak hukumnya justru dianggap serangan kekuasaan?. Jangan sampai hukum dianggap adil hanya ketika menguntungkan diri sendiri, tetapi disebut kriminalisasi ketika merugikan kelompok sendiri. Katanya pejuang supremasi hukum, kok alergi kalau hukum bergerak ke arah yang tidak disukai?. Hukum itu harus tegak untuk semua, Pak Denny. Bukan cuma tegak ketika lawan yang diperiksa, lalu mendadak bengkok ketika kawan yang dipersoalkan.
Ini Ketua DPR RI mau menghadiri acara atau mau memimpin operasi militer? Pengawalannya begitu lengkap, sampai rakyat bingung, ini kunjungan kerja atau persiapan Perang Dunia Ketiga? π
Kalau pengawalannya sudah seperti kepala negara dalam situasi darurat, mungkin yang kurang tinggal tank Leopard, pesawat tempur F-16, dan pengumuman status siaga satu.
Tenang, Buβ¦ rakyat cuma mau menyapa, bukan mau merebut wilayah kekuasaan. π
Lucu juga negeri ini. Kurikulum Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia berbeda, tetapi ada yang seolah ingin mengukurnya dengan satu penggaris. Kalau semua perbedaan dianggap kejanggalan, jangan-jangan besok ijazah luar negeri harus ikut ujian paket kesetaraan opini. Mengkritik Wapres Gibran tentu sah, tetapi verifikasi akademik jangan sampai kalah oleh imajinasi politik.
Prof. Jimly, hak angket DPR adalah instrumen konstitusional untuk kepentingan publik, bukan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk Denny Indrayana. Kedekatan personal tidak boleh mengaburkan objektivitas hukum. Konstitusi harus dijaga, bukan dijadikan alat pertarungan opini.
βKalau tuduhan sudah dianggap sebagai bukti, lalu kesimpulan sendiri dianggap sebagai putusan, buat apa ada verifikasi dokumen dan proses hukum? Menuduh Wapres tidak punya ijazah SMA itu serius. Kalau punya bukti autentik, buka dan uji. Kalau tidak, jangan kemas asumsi menjadi βTERBUKTIβ hanya karena ditulis besar, merah, dan kuning. Manusia yang faham hukum semestinya paling paham: narasi bukan alat bukti, opini bukan putusan.β