Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
A proper corporate crypto treasury policy has five components: signing authority, network scope, audit trail, escalation paths, and review cadence.
SSP Enterprise is the tooling that makes enforcing all five technically possible.
So what are you waiting for?
Many enterprise AI tools run on AWS or Azure.
This means your sensitive business data is processed on infrastructure you don't control. Decentralized AI on DePIN networks like Beaver AI on FluxCloud for example, is an example of building on infra you can trust.
For those that don’t know...
- You can now buy, hold, transfer(send/receive on base network), and trade Flux on the Coinbase Dex inside Coinbase.
- The team has also stood up a liquidity pool here: https://t.co/oslDanLHH3
- Please feel free to add liquidity if you are educated with LPs.
- ALSO, please ensure you are buying the correct FLUX!
🚨 THE FIRST UNCLE COMPETITION IS LIVE
Miss this one... and the next door stays closed
⚡ Win the EPIC 50 Shades of Uncle with 45 300 000 Gh/s + 22.69% bonus
🏆 Complete this challenge to unlock Uncle’s Hidden Treasure II
A secret code will be sent directly to your RollerCoin account email.
💀 It is now or never!
Collect the Uncle miners and stack absurd amounts of power.
👉 Enter now: https://t.co/hqiqBFpJE5
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
#intinyadeh anggota TNI beli rokok, org warung blg ada tambahan seribu utk admin QRIS.
Anggota TNI gak mau, "saya ini aparat", org warung jelasin klo semua kena. "Emang knp klo aparat?"
Anggota TNI pukul org warung, hancurin warung: pecahin etalase, kulkas, pake tabung gas.
Sorotan harian kompas ini, menunjukan situasi terjepitnya para guru, ditengah aturan yang makin ketat, anggaran makin dipersempit, sementara kebutuhan guru makin tinggi.
Ironinya, yang terjepit ini adalah guru-guru harapan yang mengajar di daerah 3T. Tanpa mereka, pendidikan tidak terselenggara.
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.
Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.
Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.
Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻
New EPS Calculation System Update 🔥🔥🔥:
Flux will transition node qualification from the current eps metric to eps_multithread for all node tiers.
This change is designed to better reflect real multi-threaded performance across the network.
Securely operating across multiple chains shouldn’t mean multi-wallet chaos.
SSP is built for it.
$BTC, $ETH, $POL, $AVAX, $FLUX
10+ chains in one secure multisig wallet.
From $BTC to altcoins to multichain management,
Zelcore is built for people who don’t want five wallets open just to keep up.
One wallet.
More control.
Guys, ini info paling gila hari ini......
ada sesuatu yang nggak masuk akal banget lagi beredar soal program pemerintah ini dan jujur,
ini bukan cuma aneh…
tapi udah mulai keliatan ngeri + sistematis
Jadi gini…
Ada info kalau titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu terus nambah setiap hari.
Padahal di sisi lain, portal resmi buat daftar mitra katanya udah ditutup sejak 1 Desember 2025.
Sekarang coba pikir logikanya pelan-pelan…
- Portal pendaftaran ditutup
- Tapi jumlah titik terus bertambah
- Bahkan dilaporkan tiap hari ada penambahan
Pertanyaannya simpel:
Masuknya dari mana?
Ini bukan soal “ah mungkin ada update internal”…
Kalau sistemnya transparan, harusnya:
- Ada pengumuman resmi
- Ada mekanisme khusus
- Atau minimal ada penjelasan ke publik
Tapi kalau yang terjadi malah “tiba-tiba nambah”…
ya wajar kalau publik mulai mikir:
ini data real atau cuma angka di atas kertas?
Dan makin panas lagi ketika dikaitin sama isu bayaran…
Ketika satu titik SPPG bisa dapat sekitar 6 juta per hari.
Kalau itu benar, berarti:
Makin banyak titik → makin besar anggaran yang keluar
Makin besar anggaran → makin besar juga potensi “mainannya”
Kasarannya sppg nya tidak benaran ada
tapi insentifnya jalan terus
sppg bodong atau fiktif
Di sinilah mulai kerasa pedasnya…
Karena ini bukan cuma soal angka nambah.
Ini soal uang negara + transparansi + kepercayaan publik.
Yang bikin miris bukan cuma dugaan “aneh-aneh”-nya…
tapi pola yang sering kejadian:
- Sistem ditutup ke publik
- Data tetap berjalan di belakang layar
- Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa tahu prosesnya
Kalau kayak gini terus, ya jangan heran kalau muncul kecurigaan:
Ini beneran program jalan… atau sekadar laporan yang ‘dibikin jalan’?”
Gue gak bilang ini pasti ada pelanggaran.
Tapi yang jelas:
Kalau logika sederhana aja gak nyambung,
berarti ada yang harus dijelasin.
Karena di era sekarang, masalahnya bukan cuma korupsi atau enggak…
tapi kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi.
Dan kalau transparansi hilang,
yang muncul bukan cuma kritik
tapi ketidakpercayaan yang jauh lebih bahaya
coba di cek tuh situs bgn udah lama tutup
tapi hampir tiap hari laporan banyak sppg baru
STOP WHAT YOU’RE DOING 🔥
Bring everything you’ve got to this competition
⚡ You can win an Uncommon Lazy Bull Miner with 65 000 000 Gh/s + 13% bonus
Complete all actions and claim it as yours
👉 Join the competition: https://t.co/1u62fZPG3r