@jiemoeee Bener banget, beberapa hari lalu urus dokumen phk karyawan yg kena phk ke disnaker setempat prosesnya cukup cepet. Tp dari mereka ngeluhin proses pencairan JKP ini yang agak lama…
Boleh reply atau dm ya, nanti saya bantu cek & konsultasi secara free! Ini juga beberapa merek yang udah saya bantu daftarin. Semoga ada jodohnya. Terimakasih!:)
Hai warga X!
Kenalin, saya Rendiarto Nugroho. Sehari-hari saya adalah karyawan yang kerjanya dari jam 9 s/d jam 5 yang berkutat sama dokumen hukum di kantor. Tapi, jujur aja, selain jadi karyawan, saya lagi nyambi dan nawarin jasa hukum ke orang-orang terdekat saya.
Saya open banget buat diskusi lebih lanjut, entah itu lewat DM atau ngopi virtual dulu. Saya mau jadi partner yang bisa jagain hak kalian biar kalian bisa fokus bisnis atau lainnya.
Ada yang mau coba cek nama brand-nya atau mau tanya soal ketenagakerjaan?
PERATURAN PEMERINTAH APA YANG AKAN DISUSUN PEMERINTAH DI TAHUN 2025?
Pada 24 Januari 2025, pemerintah netapin dan berlakuin Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025.
Apa isinya?
Peternak sapi di Pasuruan membuang susu hasil panen. Hal itu dilakukan karena adanya pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan susu. Industri juga lebih memilih menggunakan susu impor dari pada susu dalam negeri.
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
APINDO memberikan tanggapan terkait TAPERA
Tidak hanya kelas pekerja, pengusaha juga menyarankan optimalisasi BPJS TK sebagai sarana kepemilikan rumah
Make sense, pengusaha jg ketambahan 0.5% utk ikut iuran TAPERA ini