Kilas Balik
"Tokoh-tokoh Islam Disandera Jokowi"
Orang seperti @jokowi ini super licik. Dia tahu kasus beberapa tokoh termasuk Menag Nasarudddin.
Menag Nasaruddin itu harusnya ditahan karena melakukan pembiaran praktik pembengkakan biaya cetak Alquran. Sebagai Dirjen Bimas Islam waktu itu, dia melakukan pembiaran anak buahnya melakukan praktik koruptif. Akhirnya yang ditahan anak buahnya, Ahmad Jauhari, Direktur Bimas Islam.
Saya ajak Prof Nasar waktu itu ke Bang Mulya @TodungLubis untuk konsultasi. Menurut Bang Mulya harusnya kena pasal dan ditahan.
Nah Jokowi tahu celah ini. Dijadikanlah peluru agar Prof Nasaruddin mendukung dia. Selain Prof Nasar, sosok @HabibluthfiYahy juga dijadikan tameng agar Jokowi aman melenggang ke jenjang kekuasaan. Termasuk KH Maruf Amin cuma jadi bemper kekuasaan Jokowi. Setelah jadi cuma diparkir.
Beda dengan Prof Komaruddin Hidayat. Dukung @jokowi karena mengamankan dana bantuan ke UIII dan UIN. Ini diakui sendiri kok. Pas Pilpres 2024 saya tulis dia dukung @aniesbaswedan, dia ketakutan dan marah.
"Gak usah kamu tulis. Nanti dana ke UIII gak bisa cair. Saya dukung Anies diam-diam." Setelah marah, langsung unfriend pertemanan di FB. Banyak intelektual seperti Prof Komar takut karena jabatan dan bantuan dana ke lembaga tempat dia bekerja. Khas intelektual tukang. Oh ya, Prof Komaruddin memusuhi Prof Nasaruddin sampai sekarang. Bukan faktor HMI vs PMII tapi soal karir. Prof Nasar jauh lebih melesat karirnya di pemerintahan. Jangan terlalu kagum ke para profesor, termasuk jangan kagum ke Prof Quraish Shihab, sosok yang membumisasikan Alquran tapi pelit bersedekah.
Tokoh-tokoh Islam disandera Jokowi. Nah orang seperti Ustaz Rizieq Shihab yang melawan Jokowi, ya dikandangi dan enam anak buahnya dibantai di KM50.
Gen PKI rata-rata licik.
Siapa sangka ternyata belum ada yang kasih bantuan ke mereka loh, khusus ke lingkungan ini. Selain dapur umum yang juga amat snagt terbatas 😭
Sehingga pada saat kita ketuk rumah nya, Alhamdulillah di sambut luar biasa oleh mereka 🥺
Makasih yah teman2 aksi malam ke 2 bagikan makanan siap saji.
Teman2 mau ikutan support program untuk bentu korban banjir dan longsor di Tapanuli tengah
Yuk mulai 10.000
Jejak digital anda masih tersusun Rapih.. anda bantah Resmikan Bandara IMIP.. dan merasa Geram Tidak Baik selalu ke anda..😳
Berarti anda juga Bisa membantah selama ini tidak pernah menjadi mantan presiden RI 😩
Tukang Ngibul dan Pembohong Besar 😂
Pimpin BUMN merugi, pimpin PSSI nggak masuk piala dunia 2026 (Tak sesuai target) dan anehnya @erickthohir nggak mau mundur dari jabatannya. Sudah nggak becus malah rangkap jabatan pula 🤣🤣
🚨 BREAKING : Erick Thohir mengakui jika PSSI belum mengontak satupun nama untuk calon pelatih baru timnas Indonesia. ❌
Pihaknya sedang fokus menjaga citra sepak bola Indonesia di dunia internasional serta meminta media ataupun netizen untuk stop bullying pemain/pelatih.
Lagi dan lagi, kini program makan siang gratis kembali meracuni anak² kita atau generasi penerus bangsa dari kecamatan Kairatu kabupaten Seram Bagian Barat propinsi Maluku. Pak @prabowo apa ini yang anda inginkan?
Cc @DokterTifa@msaid_didu 😭😭
↖️✍🏻”𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗮𝗴𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗽𝘂 𝗚𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗞𝗮𝗽𝗼𝗹𝗿𝗶 ?”
Secara hukum tata negara, pengangkatan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden yang sederhana saja proses pelaksanaannya.
Proses formalnya jelas kok. Presiden memilih satu calon (dari internal Polri), mengajukan nama tersebut ke DPR untuk persetujuan, dan kemudian melantiknya. Setidaknya begitulah yang terjadi dulu, di era Tukang Kayu menjadi Presiden ketika mengganti Kapolri Jenderal Idham Azis dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun di era Presiden mantan Jenderal Kopassus, praktiknya malah menjadi ruwet, rumit dan kusut. Proses yang seharusnya sederhana itu bergeser dari sekadar "pelaksanaan hak" menjadi sebuah "arena negosiasi politik" yang kompleks.
Hak Prerogatif Presiden dihiasi dengan "Tarik-Menarik" (Pull and Tug) kepentingan “pejabat pro rezim Jokowi” alias termul, oligarki pemilik “Boneka Solo” beserta kendaraan tunggang (partai politik) dibelakangnya agar Kapolri petahana “tidak diganggu" atau tidak mengganggu Kapolri yang mengamankan kepentingan politik dan mesin politik mereka.
"Tarik-menarik" ini adalah bentuk negosiasi antar-elite penguasa loyalis Solo beserta Ketum-Ketum partai koalisi yang ingin "menitipkan" kepentingannya kepada Presiden.
Posisi Kapolri menjadi "alat tawar" (bargaining chip) dalam dinamika politik mereka. Pendukung Presiden yang berasal dari loyalis Solo bisa saja menggunakan "ancaman" terselubung, misalnya, mengganjal RUU prioritas Presiden di DPR jika usulan mereka terkait Kapolri tidak didengar.
Jadi dengan proses penggantian Kapolri yang memakan waktu lama, melewati batas kelaziman masa jabatan Kapolri sebelumnya, atau diwarnai banyak "drama" dan tekanan yang justru datang dari kolega Presiden sendiri, maka wajar jika muncul dugaan atau analisis yang menilai Presiden "lemah" dalam menjalankan kekuasaannya.
Dugaan "kelemahan Presiden" seringkali berbanding lurus dengan dugaan adanya "tekanan". Tekanan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dari yang halus hingga yang bersifat intimidatif.
Para pemilik bisnis besar (terutama di sektor ekstraktif seperti tambang, sawit, atau infrastruktur) sangat berkepentingan dengan siapa yang menjabat Kapolri. Mereka membutuhkan "backing" keamanan untuk operasional bisnis mereka.
Dalam pertarungan elite, bukan tidak mungkin ada faksi (baik dari internal Polri, intelijen, atau partai) yang "menyandera" Presiden atau lingkarannya dengan informasi sensitif/negatif.
Bentuk intimidasi yang lebih jauh adalah ketika faksi tertentu "bermain" dengan membiarkan eskalasi isu keamanan di wilayah tertentu, untuk mengirim pesan kepada Presiden bahwa "stabilitas terancam" jika ia salah memilih Kapolri.
Ini adalah skenario "deep state" yang ekstrem, namun sering menjadi bahan spekulasi di kalangan pengamat.
Proses penggantian Kapolri adalah mikrokosmos dari pertarungan kekuasaan di Indonesia. Hak prerogatif Presiden secara de jure (hukum) sangat kuat, namun secara de facto (realitas) ia terkunci oleh berbagai kepentingan.
Dugaan "kelemahan" Presiden muncul bukan karena Presiden tidak punya kuasa, tetapi karena ia terlihat tidak mampu atau tidak mau menggunakan kuasanya secara penuh akibat kalkulasi biaya politik yang terlalu tinggi dari tekanan koalisi, faksi internal, dan opini publik.
Begitulah realita politik, logika seringkali berlaku terbalik, tak ada jaminan Jenderal Pasukan Khusus yang ditempah dalam kawah candradimuka mampu mengalahkan Tukang Kayu yang ditempa dalam saluran gorong-gorong.
Memalukan memang, tapi begitulah faktanya, mau apa lagi..?