M. Syahrul Ramadhan

10.09.17 is Amazing ♡ | Amateur
Graphic Designer | Photography addict 📷
and just #EwakoPSM

[K.Wijono @KWijono]

UGM Menyala Gaess..🔥
Mahasiswa2 UGM memberi pelajaran penting pada Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid dan Sudaryono.

Ketiga pejabat kabinet Prabowo ini sedang Kopdar di Auditorium Joglo, awalnya suasana kondusif, sesaat setelah Budiman mengeluarkan video Tiyo Ardiyanto yg mobilnya diduga dipasang pelacak.. tiba2 mahasiswa tidak terima, meneriakan yel2 Pengkhianat, Revolusi2.. suasana makin ricuh dan tak terkendali.

Budiman langsung kena batunya kali ini…😂😂😂

[ketansusuw ✿ @tansuuuw]

🚨 ALERTA! ALERTA! ALERTA! 🚨

PERINGATAN SANGAT DARURAT!!!

MENUJU INDONESIA BANGKRUT

Halo, UI dan Indonesia! Ekonomi makin terpuruk. Rupiah ambruk, harga kebutuhan melambung, lapangan kerja hilang, utang negara membengkak, sementara rakyat makin menderita. Pemerintah terlalu sibuk memperkuat kekuasaan dan melindungi oligarki hingga lupa, atau memang tidak peduli, dengan penderitaan rakyat kecil. Sekarang saatnya bersuara!

#AksiMasa #DemoTolakKenaikanBBM #MENUJUINDONESIABANGKRUT #PeringatanDarurat

[Portugal @selecaoportugal]

Juntos com a certeza de que #VaiDarPortugal ❤️‍🔥🇵🇹

#FIFAWorldCup | @433

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Di bandingin si sherly tjoanda, bupati Siak ini lebih berbobot dan berisi tapi sayangnya tidak hobi ngonten saja. Beliau lebih memilih focus bekerja.

Berikut profilnya

Nama: Afni Zulkifli

Pendidikan Akademik: Meraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi publik, serta aktif mengajar sebagai dosen dan akademisi sebelum menjabat

Karier Jurnalis: Memulai karier profesionalnya sebagai wartawan (jurnalis) dan memiliki rekam jejak panjang di industri media.

Birokrasi & Pemerintah: Berpengalaman sebagai birokrat yang menduduki posisi tenaga ahli, serta sangat vokal menyuarakan isu-isu lingkungan hidup

[M. Syahrul Ramadhan @RhulsquaD]

@hicasamadim 72

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Dear, media.

Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...

[cozy 🕷️ @cozyaltruis]

Kenapa pemimpin negara boleh lansia, tapi kerja corporate 30an dianggap ngga produktif?

Dan kenapa ngelamar kerja harus pake SKCK? sedangkan banyak pejabat negara aja mantan napi

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Seputar Real Madrid @SeputarMadrid]

Generasi La Décima dan three-peat Real Madrid, yang merajai Eropa 4x dalam 5 tahun (2014, 2016, 2017, & 2018) resmi tutup buku musim panas 2026.

Dani Carvajal adalah warrior terakhir di generasi ini.

Terima kasih para Legenda.

Selamanya bersyukur menyaksikan mereka. 🤍

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

🇮🇩 1 Wakil Presiden
🇮🇩 49 Menteri
🇮🇩 59 Wakil Menteri
🇮🇩 580 Anggota DPR
🇮🇩 152 Anggota DPD
🇮🇩 2.120 Anggota DPRD Provinsi
🇮🇩 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota

TOTAL: 20.571 ORANG.

20.571 pejabat yang digaji pake uang rakyat.… SERIUSAN ga ada SATUPUN yang merasa pidato Prabowo bermasalah?

Terus rakyat disuruh percaya negara ini diisi orang-orang kompeten?

cc:albertsutopo

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.

Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.

Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.

Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.

Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.

Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.

Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.

Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.

"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."

Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:

"Saya pikir ini sengaja."

Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.

Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.

Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.

MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.

Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.

"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"

Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:

Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.

Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.

Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.

Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.

"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."

Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:

Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.

Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?

PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.

"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."

Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:

apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?

MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.

Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.

Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

[kale @kalistohenituse]

meanwhile habibie pas rupiah melemah & krisis moneter:

[The Reds Indonesia @The_RedsIndo]

SBY buruk, Jokowi buruk. Tapi mereka sama sekali gapernah ngomong kayak gini dalam forum resmi. Seorang presiden, pemimpin negara bicara dengan kapabilitas yang cuma seperti ini.

Orang-orang yang memilih dia karena kasihan atau karena apapun, kalian berdosa sekali untuk seluruh manusia di negeri ini. Bajingan kalian dan pilihan kalian. Bedebah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[tempo.co @tempodotco]

Berikut rincian realisasi pengadaan jasa EO yang dilakukan BGN.

1. Milli Kita Bersama (nilai kontrak Rp 446.035.649)

2. Erawan Prakasa Utama (nilai kontrak Rp 1.075.148.775)

3. Milli Kita Bersama (nilai kontrak Rp 426.647.038)

4. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 2.691.768.315)

5. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 1.067.681.250)

6. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 1.012.933.708)

7. Azka Jaya Pratama (nilai kontrak Rp 419.015.441)

8. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 11.072.879.037)

9. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 871.350.000)

10. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 12.576.438.473)

11. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 1.515.437.823)

12. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 1.593.618.536)

13. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 3.110.265.371)

14. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 2.310.487.200)

15. Mokhsa Karsa Ganendra (nilai kontrak Rp 626.964.429)

16. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 4.010.217.047)

17. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 1.153.290.000)

18. Pojok Celebes Mandiri (nilai kontrak Rp 15.416.365.703)

19. Falah Eka Cahya (nilai kontrak Rp 16.590.000.000)

20. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 4.597.322.631)

21. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 1.407.462.518)

22. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 469.242.788)

23. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 931.640.760)

24. Erawan Prakasa Utama (nilai kontrak Rp 1.660.725.488)

25. Senawangi Citra Imaji (nilai kontrak Rp 391.376.160)

26. Mokhsa Karsa Ganendra (nilai kontrak Rp 695.372.938)

27. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 5.257.989.248)

28. Maria Utara Jaya (nilai kontrak Rp 18.472.000.000)

29. Kredo Aum (nilai kontrak Rp 1.339.310.500)

30. Greenlite Kreasi Abadi (nilai kontrak Rp 465.554.555)

31. Gloria Abdi Cendana (nilai kontrak Rp 242.000.000)

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tau gak?
Ketua BGN baru aja klarifikasi soal anggaran makan gratis,
tapi jujur ya,
denger penjelasannya
malah bikin gue makin pengen nanya:

Ini Mau Ngasih Makan Anak Sekolah
Atau Mau Buka Toko Elektronik?

Gue beneran gagal paham sama logikanya.
Dia bilang datanya meluruskan tapi buat gue ini mah malah makin bengkok.
Nih, kita pretelin satu-satu biar lu tau yang dia bilang:

1. Laptop 5.000 Unit:

Klarifikasi Dia:
Bukan 32.000 unit kok,
cuma 5.000 unit doang di tahun 2025.
Logika: Woy, Pak! 5.000 unit itu kalau satu laptop harganya 10 juta (standar kantor),
totalnya 50 miliar
Itu baru urusan administrasi doang.

Pertanyaannya:
Ini Badan Gizi atau Call Center?
Emang anak-anak di pelosok kalau laper mau disuapin motherboard?

2. Alat Masak 245 Miliar:

Klarifikasi Dia:
Pagu alat dapur cuma Rp 252 Miliar,
realisasinya Rp 245 Miliar buat 315 titik.

Logikanya:
Berarti satu dapur jatahnya sekitar 780 juta
Lu bayangin,
modal 780 juta cuma buat beli alat masak di satu lokasi?
Itu mah udah bisa buka resto
fine dining di Jakarta Pusat

Rakyat itu pengen liat dapurnya ngebul pake bahan makanan lokal,
bukan liat perabotan dapur seharga mobil mewah yang ujung-ujungnya mungkin cuma dipake buat masak mie instan kalau anggarannya bocor.

3. Bayar EO 113 Miliar

Klarifikasi Dia:
BGN ngaku butuh EO karena internal belum siap.
Logikanya :
Ini paling ngeri.
Lu bikin badan baru
dapet duit triliunan
tapi lu bilang Gue gak siap kerja,
makanya gue sewa orang lain?
Terus gaji lu buat apa?

Rp 113 Miliar cuma buat bayar EO itu pemborosan
Itu duit bisa buat gaji ribuan Ibu-ibu PKK di desa buat masakin anak-anak mereka sendiri.
Kenapa duitnya malah lari ke pengusaha EO di Jakarta?
Bau-bau bagi-bagi jatah proyeknya kenceng banget di sini

4. Drama Kaos Kaki

Klarifikasi Dia:
Itu pengadaan Universitas Pertahanan, bukan BGN.
Logikanya:
Saling lempar tanggung jawab??
klasik Mau Unhan, mau BGN,
itu semua pake DUIT APBN,
duit pajak gue dan lu semua

Publik nanya kenapa program makan gratis ada bau-bau belanja kaos kaki lewat kampus militer?
Jawabannya malah teknis "swakelola".

intinya mah sama aja:
Duit rakyat diputer-puter di antara mereka sendiri sampe kita pusing ngelacaknya
Jangan mau dibego-begoin pake istilah Paguatau Realisasi"

Intinya simpel:
Anggaran makan gratis ini rawan banget lumer di jalan buat beli barang-barang yang gak ada hubungannya sama perut anak sekolah.

Mereka lebih sibuk belanja laptop dan bayar EO daripada mastiin peternak ayam dan petani lokal dapet orderan.

Klarifikasi ini cuma strategi "pemadam kebakaran" biar rakyat bisa tenang sementara, padahal lubang boroknya makin kelihatan.

Gimana menurut lu, Guys?
Masih percaya sama klarifikasi gajelas kayak gini, atau lu ngerasa ada yang lagi pesta pora pake duit makan siang anak-anak?

[Abul Muzaffar @abulmuzaffar10]

Ini salah satu sidang yang paling keras menurut gw dalam sejarah UI.

Dibuka dari jam 5 sore, selesainya nyaris jam 3 pagi.

Ratusan mahasiswa menyidang dan menyoraki pelaku KS.

Dekan, Wadek, Kaprodi, sebagian Guru Besar dan Dosen2 pada hadir. Ga ada yang pulang.

Dekan berjanji akan menjatuhkan sanksi DO ke pelaku KS jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan KS.

Sidang etiknya akan dimulai selasa ini. Kawal terus prosesnya.

[kiv z @triwul82]

ALARM DARURAT: APBN TEKOR Rp240 TRILIUN! Selamat Datang di "Jurang Fiskal" Indonesia.

Kabar buruk pagi ini: Menkeu Purbaya mengumumkan APBN per Maret 2026 defisit Rp240,1 Triliun. Lonjakan tekor mencapai 140% dibanding periode yang sama tahun lalu. Apakah ini awal dari kebangkrutan fiskal? Mari kita bedah.

Utas ; oleh Tim Gantangan.

https://t.co/3iLask7vod

[M. Syahrul Ramadhan @RhulsquaD]

@prabowo Apa susahnya sebut israel pak?