Ricky F

[🅱🅰🅶🅾🅽🅶 @RagilSemar]

CADAS GURUNDA!! 👍

Minimal nge-share kalau gak berani ngomong...
Ngomong gak berani, nge-share takut... MATI SAJA!!!!!

#Bagongiyah

[Ken Hans @kenhans03]

Fakta sih....

[Ricky F @RickyFriy]

@Opposite6888 Ayo berantas calo.... Calonya dia sendiri
Ayo berantas korupsi... Koruptornya dia sendiri

[Ricky F @RickyFriy]

@xlsatu_ @myXL gimana nih... Saya langganan xl satu yang 100mbps tetapi kecepatan yang saya dpt tidak sesuai..
Komplen ke cs ga ada hasil, katanha mau ada teknisi datang sampai skrg ga ada juga, lah sekarang internet saya mati tp hub cs aja susah bgt

[🅰️𝕣𝕜𝕒𝕟𝕒_🅱️𝕦𝕒𝕟𝕒 @Arkana_Buana2]

Nasehat Putin buat Prabowo

[Ken Hans @kenhans03]

Andai semua pejabat seperti ini, menolak menteri yang suka pencitraan, apalagi dalam keadaan bencana....

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

PUNCAK KOMEDI
TV Layar Sentuh Di Sekolah Yg Compang Camping Hampir Rubuh

[Ken Hans @kenhans03]

Kondisi di masyarakat memang realitanya memang begini dan diperparah dengan adanya desil...
BPS dan instansi terkait pun saling lempar jawaban...

Nasib We eN Ii

[Ricky F @RickyFriy]

@AzzamIzzulhaq @Telkomsel Saya sebelumnya pake kartu flash, semenjak pindah ke halo.. malah jadi lemot... Udah komplen tetap aja

[arvinosavin @arvinosavin]

Gila, ketimpangan kita separah ini!

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Dr. Media Wahyudi Askar, menjelaskan hasil studi terbaru mereka:

1. Studi CELIOS mengungkap ketimpangan ekstrim: di saat pejabat/orang super kaya merayakan ultah mewah di Paris, anak-anak miskin berjuang keras hanya untuk bisa makan hari itu jg.

2. Indonesia kini punya 2 wajah ekstrem. Wajah pertama diisi oleh 1.700 orang super kaya, dimana kekayaan 50 orang terkaya di antaranya sudah setara dg total kekayaan 55 juta penduduk.

3. Oligarki ini menyetir harga pasar (ojol, LPG, properti) dan "membeli" demokrasi lewat pendanaan parpol. Sebaliknya, rakyat biasa harus berdesakan di transportasi publik yang buruk meski taat bayar pajak.

4. CELIOS mendorong Pajak Kekayaan (Wealth Tax) sebesar 2% untuk aset di atas Rp84 M. Didukung 89% rakyat, pajak ini bisa menghasilkan Rp142 T/tahun untuk menggratiskan layanan kesehatan, KRL, hingga beasiswa sampai bangun rumah layak warga rentan.

Nonton full di youtube nya Watchdoc Dokumentary nya disini 👇
https://t.co/cSzAPhXCd8

[Media Konsumen @MediaKonsumenID]

Seorang nasabah Allianz mengajukan klaim katastropik Rp500 juta untuk ibunya yang didiagnosis kanker lambung stage 4 pada 30 Desember 2025. Selama hampir 6 bulan, klaim tersebut mengalami 7 kali pendingan dengan permintaan berulang untuk hasil Patologi Anatomi, padahal dokter spesialis di Pantai Hospital KL sudah menyatakan biopsi ulang tidak diperlukan karena hasil pemeriksaan sudah jelas menunjukkan metastase. Pada 8 Juli 2026 pukul 19.30, sang ibu menghembuskan napas terakhir di Siloam Dhirga Surya, tepat di hari yang sama ketika surat pendingan ketujuh dari Allianz dikirimkan. Keluarga yang merupakan nasabah Platinum dengan 22 polis ini masih menanti kejelasan klaim di tengah duka. 😢

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

REKTOR ITB KE KOMISI X DPR:

KAMI CUMA DIBIAYAI APBN 18%, UKT 26%, SISANYA CARI SENDIRI!

INI KAMI SANGAT BERAT!

DI MALAYSIA, KAMPUS DIBIAYAI APBN 45%.

DI CHINA, 70-80%.

DI SINGAPURA, ANGGARANNYA 10x ITB, 50% DARI APBN.

KITA KAYA KAMPUS DI AMERIKA YANG CUMA 10% APBN.

[Rustam 🕊️ @RstmBcl]

Di Mulai dari Malang

Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amithya RS menerima aspirasi Rakyat dan TEGAS akan memberhentikan Program MBG di Kota Malang yg mencederai kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah

Malang sdh yang lain kapan

Berhentikan MBG 🔥🔥🔥

#salamwaras

[fin @awaaannnn__]

“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Connie Rahakundini Bakri guru besar hubungan internasional yang sekarang mengajar di Rusia baru balik ke Indonesia dan bicara sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling berani yang pernah gue dengar tentang kondisi negeri ini.

Dia tidak bicara dari pinggir.
Dia bicara sebagai orang yang melarikan diri dari Indonesia karena nyawanya terancam.

Sebelum Prabowo dilantik Connie terlalu keras menolak proses Gibran yang menabrak konstitusi.
Dia bahkan turun sendiri ke depan Istana.
Bukan aktivis jalanan tapi ilmuwan pertahanan yang sudah puluhan tahun di bidangnya.

Tengah malam dia dapat peringatan dari FSB intelijen Rusia bahwa dia akan diselesaikan.
Diberi waktu 24 jam untuk keluar dari Indonesia.

Dia menemui Ibu Megawati malam itu.
Dan Ibu hanya bilang satu kalimat sambil memandangi foto lamanya bersama Bung Karno:

"Kalau sudah begini lebih baik ikuti saja."

Connie pergi.
Dalam semalam.
Dengan surat khusus dari Kedutaan Rusia.

"Mungkin mau diAndri Yunuskan.
Mungkin mau dimunirkan.
Saya tidak tahu.
Yang pasti saya harus pergi."

Dari St. Petersburg dia melihat Indonesia dengan mata yang jauh lebih jernih dari siapapun yang masih ada di dalam sistem.

Dan satu hal yang paling dia tekankan tentang Putin — yang menurutnya paling Indonesia tidak punya:

"Kekuatan Putin yang paling saya kagumi adalah:
masyarakat tidak boleh susah.
Semua bahan pokok tidak ada yang naik.
Apapun yang terjadi dengan negara kehidupan mendasar rakyat tidak diganggu."

Rusia kena sanksi terberat dalam sejarah.
McDonald's ditutup.
Chanel angkat kaki.
Semua brand Barat pergi serentak.
Rubel pernah jatuh.

Tapi besok paginya McDonald's sudah buka dengan nama baru.
Coca-Cola sudah diganti merek lokal.
Harga beras, minyak, kebutuhan pokok tidak bergerak.

Rakyat tidak panik.
Tidak mengeluh.
Mereka hadapi bersama dan langsung cari solusi sendiri.

Hasilnya: kepercayaan rakyat pada pemerintah tetap solid. Karena apapun yang terjadi di level geopolitik perut rakyat tidak diganggu.

Bandingkan dengan Indonesia.
Rupiah melemah harga beras naik.
Pertamax naik.
Harga obat naik 10-20%.
Suku bunga naik.
Dan pejabat masih bilang fundamental ekonomi kita baik-baik saja.

Connie langsung tembak kenapa bedanya:
"Di Indonesia para pemimpin diambil dari tanda terima kasih.
Latar belakangnya apapun tidak dilihat."

Putin menunjuk mantan Menteri Ekonomi muda sebagai Prime Minister khusus yang bertanggung jawab atas industri kreatif game, fashion, AI, robot semua dikembangkan masif dan terencana menggantikan yang pergi.

Di Indonesia kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun tidak punya kompetensi di bidangnya.
Hasilnya korupsi meledak sebelum setahun program berjalan.

Soal Prabowo yang terlalu sering ke luar negeri Connie tidak basa-basi:

Dalam 15 bulan menjabat 3 bulan di luar negeri.
Biaya rata-rata Rp20 miliar per hari.

"Rp20 miliar sehari you can do a lot.
Sekolah bisa dibangun 10 sekaligus. S
ementara di Aceh anak sekolah masih harus naik tali melewati arus sungai yang deras."

Dan dia banding langsung:
"Saya tidak pernah lihat Putin pergi ke luar negeri setiap dua minggu sekali.

Tidak ada presiden yang melakukan itu.
Kenapa Indonesia terus permisif?"

Soal buzer yang menyerang pengkritik pemerintah Connie paling keras di sini.

Dia tahu mejanya yang mana.
Dia tahu nama yang mengerjakannya.
Dan dia sudah kirim pesan langsung ke mereka:
berhenti atau dia yang ramaikan.

"Siapa yang bisa beli peralatan negara secanggih itu? Rakyat.

Kenapa rakyat dipakai untuk menghantam rakyat yang sedang mencoba mengkoreksi jalannya bernegara?"

Di Rusia orang yang punya pandangan berbeda tetap bisa berdebat.

Yang diserang adalah argumennya bukan orangnya. Yang dikriminalkan bukan pendapatnya.

Di Indonesia yang mengaku demokrasi Saiful Mujani dikriminalkan.
Dino Patti Djalal diserang.
Dokter Tifa dipolisikan.
Hanya karena berbicara.

Dan prediksi Connie soal Indonesia ke depan tidak ada yang lebih keras dari ini:

"Kalau Indonesia terus berjalan seperti ini —arus ada radical break.
Kalau tidak ada kita tidak bisa lanjut."

Soal Pemilu 2029 dia bilang blak-blakan:

"Kalau Prabowo mau jadi presiden lagi dia pasti menang.
Buat apa pemilu?
Cuma menghabiskan uang.
Jadi stempel saja seperti Orde Baru."

Dan skenario yang lebih berbahaya:
Prabowo tidak maju sendiri tapi mewariskan kekuasaan ke orang yang dia sayangi.
Persis pola Jokowi.

"Berkuasa itu enak.
Dan semua orang di sekelilingnya akan mengamini itu."

Dan Connie menutup dengan satu kalimat yang menurut gue paling menyentuh dari seluruh obrolan ini:

"Kami tidak minta gaji dari pemerintah.
Kami tidak minta jabatan.
Kami cuma ingin negara ini benar.
Harusnya pemerintah berterima kasih bukan mengkriminalisasi kami."

Indonesia punya sumber daya alam melimpah. Penduduk 270 juta.
Posisi geopolitik yang sangat strategis.

Yang tidak dimiliki Indonesia adalah satu hal paling sederhana tapi paling susah didapat:

Pemimpin yang benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat bukan kelanggengan kekuasaan sebagai prioritas utama.

Sampai itu berubah rupiah akan terus melemah.
Buzer akan terus menyerang.

Dan rakyat yang paling bawah akan terus membayar harga paling mahal dari semua keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan hidupnya.

[𝐀𝐫𝐲𝐚 @arkuyyy]

rekan-rekan semua,

sebagai tanggung jawab moril profesi, kantor kami AMALGAM Law Office berencana akan memberikan layanan pendampingan hukum GRATIS bagi para demonstran yg berangkat aksi pada Jum’at, 12 Juni 2026 ini di Jakarta (jika ada yg membutuhkan)

tapi kami juga harus mengakui bahwa manpower dan resource kami terbatas. sehingga, apakah ada rekan-rekan sejawat lawyer atau kantor hukum yg berkenan untuk beraliansi bersama kami dalam hal ini? if so, please reach me out

thanks in advance!

[STARBOY GUCCI🖤🦉🖤 @Guccistarboi]

Family shares video of their son Before Surgery & After surgery🥹

Doctors are indeed gods on earth 👏👏

[feri amsari @feriamsari]

Konoha-ra
[kau orang harus lakukan tiga peritah Rakyat]
1. Turunkan harga dan pajak rakyat
2. Cabut program MBG dan KopDMP
3. Hentikan budaya hidup mewah, plesiran, buzzer sbg jubir, dan korupsi pejabat

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia.

BPOM secara resmi mengakui di depan DPR:
mereka belum pernah melakukan
sampling makanan MBG.
Sama sekali.
Karena tidak ada anggaran.

Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar:
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran.
Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM.

Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman.
Tidak ada pengujian laboratorium resmi.
Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang.

Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir:
MBG: Rp60 triliun sudah terserap.
Hampir Rp1 triliun per hari.
Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar.
Bukan Rp2,9 triliun.
Bukan Rp2,9 miliar per bulan.
Total Rp2,9 miliar.

Perbandingannya:
anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri.

Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran:
BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG.
Sudah disetujui.
Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan.

Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya.

Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan.
Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian.

Dan ini yang paling ironis:

Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG.
Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan.

Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman.
Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa.
Mereka bisa melihat.
Tapi tidak bisa membuktikan.

Konteks yang membuat ini semakin mengerikan:
Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR.
Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo.
Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain.

Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran.

Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini:
BGN punya anggaran untuk:
Motor listrik Rp1,2 triliun
Digitalisasi Rp3,1 triliun
Semir sepatu Rp1,25 miliar
Sikat semir Rp272 juta

Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan.

Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak.

Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu?

Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai?

Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan.

Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu?

Bottom line:

Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen.

Bukan karena teknologinya tidak ada.
Bukan karena BPOM tidak mau.
Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu.

Ini bukan kelalaian kecil.
Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi.

Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran.

Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun.
atau ini bukan program makan bergizi
atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??