Quiz Malam :
Kalo ada pekerja dengan gaji 10 jt tapi komponen upahnya sebagai berikut :
Upah pokok = 1 jt
Tunjangan tetap = 500 rb
Tunjangan kehadiran (tunjangan tidak tetap) = 8,5 jt
apakah komponen upah tersebut menyalahi aturan ketenagakerjaan?
A. Tidak Menyalahi, Karena gajinya 10 juta
B. Menyalahi, karena komponen upah nya tidak sesuai
yang bener bakal di kasih hati + notifikasi dari mimin menteri.
Ini beneran kalau mau kuliah di Unhan perempuannya harus lepas hijab?
Jadi ceritanya ada seorang siswi yang daftar di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan). Udah keterima jadi Kadet Mahasiswa Cohort 7 UNHAN RI Jurusan Kedokteran selama 15 jam, sebelum akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dikarenakan adanya aturan bahwa harus melepas jilbab. Anehnya, katanya ini gak ada di aturan tertulis, tapi hanya berbentuk arahan dari Menhan sebelumnya.
Kok bisa gak selaras dengan sila pertama Pancasila yah 🤔🧵
Guys, setelah Prabowo bilang "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan enggak pakai dolar" sekarang giliran Ketua Komisi XI DPR Misbakhun yang ikut membela narasi itu.
Dan pernyataannya menurut gue sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya, karena ini datang dari orang yang seharusnya mengawasi kebijakan ekonomi negara.
Apa yang Misbakhun katakan:
"Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri."
Jadi menurut Ketua Komisi XI DPR pelemahan rupiah ke Rp17.600 hanya masalah orang kaya.
Rakyat desa aman.
Rakyat kecil tidak terdampak.
Tenang saja.
Gue mau tanya langsung kepada Misbakhun dan ini bukan retorika:
Bapak pernah makan tempe?
Kedelai untuk tempe itu 90% impor.
Harganya dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.600 harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Penjual tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakannya di lapak mereka.
Bapak pernah makan mie instan?
Gandum bahan baku mie instan yang jadi makanan pokok rakyat kecil 100% impor. Dalam dolar.
Petani di desa pakai pupuk apa?
Bahan baku pupuk sebagian besar diimpor.
Dalam dolar.
Rakyat desa sakit, berobat pakai obat apa?
Bahan baku obat generik sebagian besar diimpor dari China dan India. Dalam dolar.
Jadi siapa sebenarnya yang "tidak pakai dolar" itu? Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari sarapan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar yang Bapak bilang tidak relevan buat mereka.
Dan ini yang paling menggelikan dari seluruh pernyataan Misbakhun:
Di satu sisi dia bilang rakyat desa tidak terdampak pelemahan rupiah.
Di sisi lain dia bilang: "
Salah satu yang impor yang kita khawatirkan adalah impor dari komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi."
Jadi dia sendiri mengakui ada komoditas impor yang mengkhawatirkan.
Tapi komoditas impor itu tidak terdampak pelemahan rupiah?
Ini logika dari mana?
Misbakhun ini bukan orang sembarangan:
Dia Ketua Komisi XI DPR komisi yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
Dia yang seharusnya paling paham bagaimana transmisi kurs mempengaruhi kehidupan rakyat kecil.
Dan dia keluar dengan pernyataan bahwa rupiah anjlok hanya masalah orang kaya.
Ini bukan ketidaktahuan.
Ini adalah pilihan untuk membela narasi yang salah demi melindungi citra presiden.
Dan Prabowo sendiri bilang apa di Nganjuk:
"Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa ya kan?"
Presiden mengejek mereka yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi.
Menyebutnya tidak dimengerti.
Seolah-olah orang yang peduli dengan rupiah Rp17.600 adalah orang yang lebay dan tidak rasional.
Sementara Prof. Ferry Latuhihin ekonom 40 tahun pengalaman yang prediksinya soal rating downgrade, rupiah ke Rp17.000, dan IHSG ambruk semuanya terbukti memproyeksikan rupiah bisa ke Rp22.000-25.000 di semester kedua.
Siapa yang lebih bisa dipercaya? E
konom yang track record prediksinya benar tiga kali berturut-turut
atau presiden yang bilang "mau dolar berapa ribu kek" sambil memberikan Bintang Jasa kepada Kapolri yang laporan panen jagung?
Dan ini yang paling miris:
Misbakhun adalah Ketua Komisi XI yang tugasnya mengawasi BI dan kebijakan fiskal.
Tapi alih-alih mengawasi secara kritis dia justru memvalidasi narasi presiden bahwa rupiah anjlok bukan masalah rakyat kecil.
Ini bukan fungsi pengawasan.
Ini adalah fungsi humas.
DPR yang seharusnya jadi checks and balances —malah jadi cheerleader.
Ketika presiden bilang rupiah bukan masalah rakyat desa dan ketua komisi keuangan DPR membenarkannya ada dua kemungkinan.
Pertama: mereka benar-benar tidak tahu bagaimana kurs mempengaruhi harga kedelai, gandum, pupuk, dan obat-obatan yang dikonsumsi rakyat kecil setiap hari.
Kedua: mereka tahu tapi memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena lebih penting untuk menjaga narasi presiden tetap terlihat baik.
Dua-duanya sama berbahayanya. Karena di ujung jalan yang membayar harga dari narasi yang salah ini bukan mereka yang duduk di DPR.
Yang membayarnya adalah ibu di desa yang harga tempe naik. Petani yang harga pupuk naik. Rakyat kecil yang obatnya makin mahal.
Dan mereka tidak punya podium untuk balik berbicara.
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
@Matt_stph kelas 3 SD. Kakak-kakak saya pun hanya lulusan SD. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi keluarga kami waktu itu.
Bagi saya, beasiswa ini benar-benar sangat bermanfaat. Alhamdulillah setelah lulus, saya mendapatkan pekerjaan yang layak. Ibu sudah saya minta pensiun dari...
@AlgenoaXaveriuz@ViralHot5@herys2972277578@wongtanisawah@Mundiwangi4 Dikuatkan 1 hadis"Dari Umar,sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad,kemudian mencium Hajar Aswad & berkata,aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak akan memberikan faidah apapun,jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu,maka aku tidak akan menciummu." (Sahih Bukhari,1494)
@AlgenoaXaveriuz@ViralHot5@herys2972277578@wongtanisawah@Mundiwangi4 Hai kak. Ini bukan berarti batu nya yang menghapus dosa ya. Ibarat ada guru mengatakan kepada muridnya "Hai muridku, sesungguhnya membuang "sampah" pada tempatnya akan mendapatkan poin tambahan". Ini bukan berarti yang akan menambahkan poin itu "sampah" nya kan ya?
@SuprantoJoe@saidiman Dari Anas, bahwasanya para shahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya orang ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) memberi salam kepada kami, lalu bagaimanakah kami menjawab (salam) mereka itu ?”. Beliau menjawab, “Katakanlah Wa ‘alaikum”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1706]
@SuprantoJoe@saidiman Hai kak. Dahulu Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kok kalau ada salam dari bukan muslim kita diajarkan untuk menjawab "Wa'alaika" yang artinya "Dan atasmu juga". Dasarnya ada dalam hadist Bukhari juz 7, hal. 134.
Semoga tercerahkan🙂
Sebanyak 112 warga Gaza tewas dan 760 lainnya luka-luka saat mengantre bantuan makanan akibat penembakan brutal tentara Israel, Kamis (29/2/2024), menurut pihak otoritas Palestina dan saksi mata.
Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis lokal Khader Al Za’anoun yang berada di lokasi kejadian. Ia mengatakan banyak orang berkumpul menunggu makanan yang dibagikan dari truk bantuan.
Namun, orang-orang langsung berlarian dan panik setelah Israel melepaskan tembakan. Akibatnya, banyak orang yang juga tewas karena ditabrak truk.
Penembakan ini juga dikonfirmasi oleh pihak Israel. Mereka bilang pasukannya menembaki massa karena telah mengancam pasukan mereka. Pihak Israel pun membantah penjelasan Kementerian Kesehatan Palestina.
“Truk-truk [bantuan] itu melaju ke utara, kemudian terjadi penyerbuan [ke truk tersebut], dan setelah itu, terjadi peristiwa [sekelompok warga Gaza] melawan pasukan kami. Begitulah yang terjadi Kamis pagi ini,” kata juru bicara Israel, dikutip CNN.
Atas kejadian ini Departemen Luar Negeri AS menekan Israel untuk melakukan penyelidikan.
| Narasi Daily
A palm oil company that had one of its permits revoked in January has continued to bulldoze rainforest near a popular birdwatching site in Indonesia's Papua province.
https://t.co/gVyvqrPuXW
Sering banget gemes ngeliat banyak pengajar matematika yg masih ngandelin rote memorization, bahkan di proses belajar yang early bgt. Jd banyak fakta2 yg mesti diapalin padahal gaperlu.
Nah ini, beberapa di antaranya. Ala 5 mathematical facts I wish I knew earlier:
Punya Gelar bukan berarti kita paling pintar
Itu hanya bukti bahwa kita pernah belajar
Bisa bermanfaat itulah tujuan berilmu
Bisa berbagi itulah bukti orang berilmu
Salam Akal dan Akhlak Sehat ✊🏻