Alo!

Masih bisa hidup ngga ya

[Kompas.com @kompascom]

Anggota TNI Diduga Intimidasi Petani di Tasik, Lahan Mau Dijadikan Pertanian Batalion

Baca di https://t.co/QFAccpo05j

[Demokrasi Rasa Nepotisme @Bambangmulyonoo]

Rakyat kebagian bayar utang nya saja....

[Extra Time Indonesia @idextratime]

Serem banget ya kalo dipikir2

[Denni Sauya @denni_sauya]

📸‼️ Ajib...ajib emang dahsyat dari program, keputusan hingga statement 😯

[piee @noopiieeeeee]

isi koran 1998
Apakah anak sekolah SD, SMP dan SMA sekarang masih ada pelajaran sejarah?

[herwin @bangherwin]

“Kebetulan”?

Februari 2026:
Keponakan presiden terpilih masuk kursi strategis BI meski minim pengalaman moneter.

3 bulan kemudian:
Rupiah tembus level terburuk sepanjang sejarah.

Pasar itu keras kepala.
Mereka gak peduli apapun.
Yang dilihat cuma satu:
apakah negara ini masih dikelola orang kompeten atau mulai berubah jadi perusahaan keluarga.

Kalau institusi strategis diisi bukan berdasarkan keahlian, jangan heran kalau kepercayaan ikut runtuh.

Karena rupiah itu bukan sekadar angka.
Dia cerminan seberapa percaya dunia terhadap cara negara ini dijalankan.

[muklas @mukaikhlas]

caper banget anj

[piee @noopiieeeeee]

Presiden yang nyaris 30% hari-hari jabatannya dia habiskan di negeri orang.

Pulang tanpa hasil, lalu teriak; "hai antek-antek asing", padahal dia yg paling demen sama asing.
Menebar senyum dinegeri orang, menebar ancaman dan ketakutan di Negara sendiri.

Membanggakan mobil buatan sendiri dinegara orang tetapi mengimpor ratusan ribu mobil buatan negeri orang (India) ke negera yang di pimpinnya.

Mengaum saat jadi capres mengeong saat jadi Presiden.

Dia ingin menjadi Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah tapi ternyata dia adalah masalah terbesar bangsa ini...
pemimpin konaha...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di birokrasi Indonesia dan menurut gua ini perlu dibahas dengan sangat serius.

Dia mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu hari ini.
Dan alasannya bukan korupsi yang tertangkap KPK. Bukan OTT.
Bukan skandal yang viral di media sosial.

Mereka dicopot karena memberikan data yang salah kepada menterinya sendiri.

Kronologinya perlu dipahami dengan jelas supaya kita bisa menilai seberapa serius masalah ini.

Tahun lalu Purbaya menanyakan langsung kepada jajarannya berapa potensi restitusi pajak yang akan keluar?

Restitusi pajak adalah pengembalian uang kepada wajib pajak yang terbukti lebih bayar.

Stafnya menjawab nilainya sedikit.
Tidak ada yang mengangkat tangan dan bilang Pak ini sebenarnya besar.

Di akhir tahun realisasinya keluar Rp361,15 triliun. Naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
Berkali-kali lipat dari yang dilaporkan stafnya.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah satu detail yang Purbaya ungkap secara terbuka restitusi PPN ke industri batu bara saja membengkak Rp25 triliun secara neto.

Artinya negara membayar Rp25 triliun ke perusahaan batu bara untuk pengembalian pajak yang menurut Purbaya hitungannya tidak benar.

Ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar salah lapor.

Restitusi pajak adalah mekanisme yang sangat rawan dimanipulasi.

Cara kerjanya adalah wajib pajak mengklaim bahwa mereka sudah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dan meminta pengembalian dari negara.

Dalam kondisi normal ini adalah mekanisme yang adil dan perlu. Tapi dalam kondisi di mana pengawasan lemah dan data tidak akurat ini bisa menjadi celah untuk menguras kas negara secara sistematis.

Ketika Purbaya bilang ada yang tidak benar di hitungannya itu bukan kalimat ringan.
Itu adalah indikasi bahwa ada kemungkinan restitusi yang seharusnya tidak dibayarkan tapi tetap dibayarkan.

Atau restitusi yang nilainya dikembungkan.
Dan itu artinya uang negara keluar ke kantong yang tidak seharusnya.

Rp25 triliun neto ke industri batu bara saja. Bayangkan skala kerusakannya kalau ini terjadi di banyak sektor sekaligus.

Purbaya sekarang mengambil tiga langkah serius secara bersamaan.

Pertama investigasi internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang mengeluarkan restitusi.

Dua sudah dicopot hari ini.
Tiga masih dalam proses investigasi.

Kedua audit eksternal oleh BPKP untuk seluruh restitusi periode 2016 sampai 2025.
Sepuluh tahun. Itu bukan audit kecil-kecilan.

Itu adalah pembongkaran menyeluruh terhadap satu dekade pengelolaan restitusi pajak.

Ketiga penghentian sementara restitusi yang bermasalah sambil menunggu hasil investigasi dan audit selesai.

Sekarang pertanyaan yang paling penting dan paling sering tidak dijawab secara jujur.

Apakah ini bisa terjadi di kementerian lain?
Jawaban yang jujur adalah hampir pasti ya.

Kemenkeu adalah kementerian yang secara historis punya sistem pengawasan internal paling kuat di antara semua kementerian Indonesia.
Mereka punya inspektorat jenderal yang besar.

Mereka punya tradisi reformasi birokrasi sejak era Sri Mulyani.
Dan bahkan dengan semua itu dua pejabat tingginya bisa memberikan data yang salah kepada menteri selama setahun penuh tanpa ketahuan sampai menterinya sendiri yang mencium ketidakberesan di akhir tahun.

Kalau Kemenkeu yang sistemnya relatif paling ketat pun bisa kecolongan Rp25 triliun bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian lain yang sistem pengawasan internalnya jauh lebih lemah.

Bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian dengan anggaran besar tapi kultur akuntabilitasnya tidak sekuat Kemenkeu.
Kementerian infrastruktur.
Kementerian kesehatan.

Kementerian sosial. Semua punya anggaran raksasa dan semua bergantung pada data yang dilaporkan oleh jajaran di bawahnya.

Inilah yang disebut agency problem dalam teori manajemen publik ketika orang yang seharusnya melaporkan informasi akurat kepada atasannya justru punya insentif untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi tersebut.

Dan di birokrasi Indonesia insentif untuk memanipulasi data itu sangat besar karena konsekuensi tertangkapnya sangat kecil dibanding keuntungan yang bisa didapat.

Dan ada satu konteks yang membuat berita ini terasa jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan.

Ini terjadi di tengah kondisi APBN yang sudah sangat tertekan. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan.
Rupiah di Rp17.320 level terlemah sepanjang sejarah.

Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN sedang ditekan kondisi ekonomi yang melambat. Dan di saat yang sama Rp25 triliun neto keluar dari kas negara ke industri batu bara dengan hitungan yang menurut Menkeu sendiri tidak benar.

Itu bukan angka kecil.
Rp25 triliun adalah lebih dari separuh anggaran Kementerian Pendidikan untuk satu tahun penuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah puluhan ribu kilometer jalan desa yang bisa dibangun. Itu adalah ratusan puskesmas yang bisa dioperasikan.

tindakan Purbaya mencopot dua pejabat dan membuka audit sepuluh tahun adalah langkah yang benar dan harus didukung.

Keberanian mengakui bahwa ada yang salah di dalam institusinya sendiri adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di kalangan pejabat Indonesia yang umumnya lebih memilih menutup masalah daripada mengeksposnya.

Tapi satu tindakan tegas di satu kementerian tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar seberapa luas praktik serupa terjadi di seluruh sistem birokrasi Indonesia?

Dan siapa yang punya keberanian dan kapasitas untuk membuka semuanya?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Keracunan MBG di Indonesia Tahun 2026 :

08/01/26 di Semarang (75)
09/01/26 di Grobogan (803)
10/01/26 di Mojokerto (411)
12/01/26 di Majene (61)
12/01/26 di Wonogiri (206)
13/01/26 di Pekalongan (15)
13/01/26 di Siak, Riau (21)
17/01/26 di Lombok Tengah (38)
20/01/26 di Tulungagung (123)
20/01/26 di Kulon Progo (104)
21/01/26 di Magelang (80)
22/01/26 di Tulungagung (15)
23/01/26 di Aceh Timur (19)
23/01/26 di Tulungagung
23/01/26 di Gunungkidul (57)
26/01/26 di Tomohon (181)
27/01/26 di Cianjur (300)
27/01/26 di Tuban (14)
28/01/26 di Sukabumi (19)
28/01/26 di Buol, Sulteng (141)
28/01/26 di Kudus (600)
29/01/26 di Manggarai Barat, NTT (132)
29/01/26 di Pinrang (8)
30/01/26 di Grobogan (8)
30/01/26 di Muaro Jambi (150)
30/01/26 di Palembang (4)
02/02/26 di Surabaya (27)
04/02/26 di Dharmasraya (183)
05/02/26 di Jember (112)
05/02/26 di Ketapang (417)
05/02/26 di Palangka Raya (16)
05/02/26 di Singkawang (56)
06/02/26 di Wonosobo (26)
09/02/26 di Pati (22)
09/02/26 di Sidikalang (180)
09/02/26 di Ogan Komering Ilir (15)
10/02/26 di Tulungagung (24)
10/02/26 di Sidikalang (78)
11/02/26 di Penajam Paser Utara (25)
11/02/26 di Lombok Utara (30)
11/02/26 di Singkil (35)
11/02/26 di Manggarai, NTT (42 ibu hamil)
11/02/26 di Manggarai, NTT (131 siswa)
11/02/26 di Malang (7)
13/02/26 di Bandar Lampung (247)
14/02/26 di Polewali (16)
14/02/26 di Ngawi (67)
23/02/26 di Tegal (3)
24/02/26 di Tulang Bawang (33)
24/02/26 di Nias Selatan (60)
25/02/26 di Cimahi (43)
26/02/26 di Bireuen (140)
27/02/26 di Pasie Raja, Aceh Selatan (18)
27/02/26 di Sukadana, Lampung Timur (11)
01/03/26 di Banggai Kepulauan (12)
03/03/26 di Ngada, NTT (balita dan bumil)
03/03/26 di Timor Tengah Utara, NTT (7)
05/03/26 di Jombang (31)
06/03/26 di Sukabumi (47)
11/03/26 di Nabire (7)
12/03/26 di Pemalang (1)
31/03/26 di Enrekang (17)
02/04/26 di Jakarta Timur (72)
04/04/26 di Bima (27)
07/04/26 di Kalikotes, Klaten (81)
07/04/26 di Nganjuk (3)
08/04/26 di Bogor (106)
08/04/26 di Klaten Utara (70)
08/04/26 di Pundong, Bantul (19)
08/04/26 di Tasikmalaya (114)
08/04/26 di Banten (100)
09/04/26 di Jambi (3 guru)
09/04/26 di Mojokerto (79)
09/04/26 di Pacitan (139)
10/04/26 di Praya Tengah (11)
13/04/26 di Jetis, Bantul (80)
15/04/26 di Anambas, Kepri (155)
15/04/26 di Bojonegoro (17)
16/04/26 di Madiun (18)
16/04/26 di Cilegon (49)
16/04/26 di Karawang (46)
17/04/26 di Cianjur (134)
18/04/26 di Grobogan (34)
18/04/26 di Demak (187)
20/04/26 di Cilegon (9)
20/04/26 di Bangkalan
21/04/26 di Rembang (22)
22/04/26 di Sampang (19)
22/04/26 di Cilegon (11)
22/04/26 di Kediri (73)
22/04/26 di Lampung (147 siswa, 25 guru)
23/04/26 di Jeneponto (20)
23/04/26 di Bengkulu (8)
23/04/26 di Kubu Raya, Pontianak (6)
23/04/26 di Amuntai (61)
24/04/26 di Lombok Timur (51)
27/04/26 di Kediri (5)
27/04/26 di Bandar Lampung (112)
28/04/26 di Deli Serdang (12)
28/04/26 di Klaten (584)
29/04/26 di Cilacap (29)
29/04/26 di Tangerang (33)
29/04/26 di Batam/MAN Insan Cendikia
29/04/26 di Batam/SMKN 3
29/04/26 di Timor Tengah Selatan (47)
30/04/26 di Sumba Tengah, NTT (37)

[Alo! @RoySyamdika]

@Hidupsebagai62 Jelasssss

[Mazzini @mazzini_gsp]

Indonesia gak jadi punya EV sendiri karena pas proses riset & buat mobil listrik baru mulai, tim riset & inovator dijeblosin ke penjara 10 tahun dijerat kasus korupsi dgn alasan “MOBIL LISTRIK MEREKA GAK LOLOS UJI EMISI”

Sinting, mobil listrik gak ada knalpot, uji emisi apaan?

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Di atas podium sok teges; mengagung-agungkan sistem merit. Anti koneksi-koncoisme, anti ini anaknya siapa, ponakannya siapa. Faktanya? Bayangken, satu orang ADIK KANDUNG menjabat 5 posisi strategis sekaligus.

WHAT AN UNMISTAKABLY, PAINFULLY BLATANT HYPOCRISY!! 🫵🏻

#RezimMunafik

[A.K.I @ranggarila]

If You Know.. You Know..

[Bang David 🇮🇩 @davidnurbianto]

Tau gak kenapa kita harus berisik sama Pemerintah? Inkompetensi ini taruhannya nyawa. Nyawa lho nyawa. Yang kalo udah ilang kaga bisa balik lagi. Ilang karena sistem bobrok/ human error. Udah ilang terus gak ada yang tanggung jawab. Cuma jadi angka. Kan bangsat!

[Kapten Haddock @SeekHustle]

Jabatan Hashim Djojokusumo saat ini:

• Ketua Satgas Perumahan (sejak Agustus 2024)
• Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi (sejak 21 Oktober 2024).
• Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional (ditunjuk Maret 2026).
• Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya (sejak 20 Januari 2025).
• Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia (sejak 2025).
• Dewan Pengawas Indonesian Petroleum Association (IPA) 2026.
• Founder & Chairman Arsari Group.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
• Ketua Pembina PB Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) - April 2026
•Ketua Penasihat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) - April 2026
• Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) — sejak 2024

Anjirlah banyak bener, bisa membelah diri gue rasa orang ini 🙄

Eh kek gini dinasti ga sih??

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Prabowo ini bikin semua presiden pendahulunya jadinya terlihat bener kerjanya.

SBY itu nilainya 3/10, Jokowi 2/10 tapi Prabowo ini beneran 0/10. Nepotismenya gila. Temennya ditunjuk jadi Menhan yang ngurusin koperasi. Ajudannya dijadiiin Seskab. Adiknya dikasih jabatan multifungsi. Ponakannya dikasih Deputi BI.

Ekonomi lagi ambruk-ambruknya tapi presidennya macem gini. Hancur total.

[republik dagelan @sushidigoreng]

@KapudS640 Cuma gambaran anak orang kaya yang kepengen wujudin ego jadi presiden. Tapi gapunya skill sama sekali buat mimpin.

[Big Alpha @BigAlphaID]

Rupiah menempati posisi ke-5 mata uang terlemah di dunia menurut laporan Forbes Advisor per April 2026.

Di Asia, Rupiah berada di jajaran terbawah bersama Rial Iran, Pound Lebanon, Dong Vietnam, dan Kip Laos.