13. Pengaturan pendanaan reforma agraria.
14. Ketentuan pidana & peralihan.
15. Laporan kinerja kepada Presiden & DPR minimal setahun sekali.
Pemerintah juga menyiapkan 8 PP dan 5 Perpres sebagai aturan pelaksana.
Sumber: Hukumonline, 22 September 2026.
#UUReformaAgraria#Petani
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU pada Selasa (22/9/2026).
Ada 15 substansi utama yang disepakati DPR dan pemerintah, termasuk pengakuan hak rakyat atas tanah, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik agraria.
9. Perlindungan hukum & pencegahan konflik baru.
10. Penataan dan pembatasan penguasaan serta kepemilikan tanah.
11. Penguatan partisipasi masyarakat.
12. Penguatan data, pelaporan & akuntabilitas.
Pengesahan ini bukan akhir perjuangan. Pelaksanaannya tetap perlu dikawal agar aturan yang sudah disahkan benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk yang turun aksi, sampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan jangan beri ruang bagi provokasi.
DPR resmi mengesahkan UU Reforma Agraria, membuka babak baru dalam penataan dan penyelesaian persoalan agraria di Indonesia. Sejumlah hal penting kini memiliki dasar hukum, termasuk penataan penguasaan tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga redistribusi tanah.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Pengesahan tersebut disambut tepuk tangan federasi dan serikat petani yang hadir di ruang sidang.
Buka MaskerMu, jangan sembunyikan niat di balik kerumunan. Aksi adalah ruang menyampaikan suara, bukan alasan untuk membuat kerusuhan.
#BukaMaskerMu#awaspenumpanggelapruu
Buka MaskerMu! Jangan biarkan aksi damai ditunggangi pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi.
#BukaMaskerMu#awaspenumpanggelapruu
Jangan sampai perjuangan rakyat menjadi korban ulah penumpang gelap. Waspada, tetap bersatu, dan utamakan keselamatan.
#BukaMaskerMu#awaspenumpanggelapruu