Kelapa sawit telah menjadi ‘primadona’ bagi perekonomian Indonesia dewasa ini. Selain menyerap tenaga kerja, usaha sawit menyumbang pendapatan negara dlm bentuk pungutan CPO terus meningkat. Berikut tread IBC mengenai optimalisasi program sawit rakyat berkelanjutan
Konferensi Nasional EFT III Day 2 15Nov2022- Konsolidasi Masyarakat Sipil Untuk Memperkuat Pendanaan Lingkungan Hidup Dalam Agenda Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dan Pembangunan Rendah Karbon @ Jogja https://t.co/JyNjSpHQow
Selamat Menunaikan ibadah puasa.
~Marhaban Ya Ramadhan~
Saatnya menata hati untuk memasuki bulan suci nan mulia. Terangkai kata dengan Bismillah, terucap salam mengiring doa. Kuhaturkan maaf atas salah untuk menyambut Ramadhan penuh berkah.
#sahabatibc#MarhabanYaRamadhan
Kementerian Pertanian tahu dan paham betul bhw Rp30 juta/ha dana replanting tidak mencukupi bagi petani, harusnya Rp60 juta/ha. Anehnya, Komite Pengarah BPDPKS hanya alokasikan 25-30 juta/ha dari dana CPO selama ini. Smoga Komisi IV DPR terus dorong reform tata kelola CPO Fund.
Semoga tread ini memperkaya informasi publik terkait reformasi tata kelola PNBP sektor sawit yang berpihak pada petani dan mendorong peran Pemda untuk memajukan usaha sawit rakyat secara berkelanjutan.
Kelapa sawit telah menjadi ‘primadona’ bagi perekonomian Indonesia dewasa ini. Selain menyerap tenaga kerja, usaha sawit menyumbang pendapatan negara dlm bentuk pungutan CPO terus meningkat. Berikut tread IBC mengenai optimalisasi program sawit rakyat berkelanjutan
3) menyediakan paket jaminan social bg petani kecil selama masa replating; 4) memperkuat tata kelola kelembagaan & kapasitas berusaha Petani Swadaya secara berkelanjutan; dan 5) Reformasi tata kelola kelembagaan BPDKS yg lbh berpihak kpd petani kecil, transparan dan akuntabel.
Penjelasan @DitjenPK dan Ditjen Keuda Kemendagri, mulai tahun 2022 ini Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat menggunakan DBH DR & Sisa DBH DR utk pemberian insentif kinerja berbasis ekologi (EFT). Kebijakan ini sejalan dgn skema TAPE/TAKE yg dikembangkan CSO https://t.co/z1HrUEsqG1
Pejabat, politikus, pengusaha, hingga mantan aktivis terlibat dalam perebutan lahan untuk mengeruk nikel Sulawesi. Memakai celah hukum yang lemah dan suap untuk mendapatkan izin. Setengah juta hektare hutan gundul. #EdisiTerbaruTempo#MajalahTempo https://t.co/Fkwn39Ull8
Keren! Pemda Kabupaten Maros mengembangkan dan mengintegrasikan konsep Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam kebijakan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) 2022. Mendorong Pemdes berlomba utk peduli lingkungan hidup & tangguh bencana! https://t.co/WKNTzJLkAZ
IBC turut bangga, Skema Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi atau ALAKE akhirnya di adopsi oleh Pemkot Parepare mulai tahun 2022 sebagai kota pertama di Indonesia yang mengadopsi ALAKE. 10% dari PIW Dialokasikan Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi https://t.co/cVnQaRysla
Artikel kompas hari ini soal penyimpangan subsidi pupuk menambah list masalah praktik buruk tata kelola anggaran subsidi yang merugikan petani dan masyarakat luas. IBC melihat masalah ini sebagai penyakit menahun yg gagal di benahi pemerintah.
https://t.co/2F29snoOWL