🔻

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Stop wak....✋️✋️✋️ INI GAWAT DARURAT

Buat kalian yang di jawa wajib baca ini!!!

Seorang Dirut PLN Darmawan Prasodjo diduga terang² melakukan nepotisme ditubuh PLN. Dia menyebut dirinya sebagai raja. Wajah polosnya banyak menipu kita selama ini kita kira dia orang yang baik ternyata sama aja dengan bapak pesugihan itu.

Bisa dibilang kehancuran PLN ada di depan mata jika pengelolaannya diberikan kepada seorang feodal akut seperti Darmawan prasodjo.

Mohon kepada @KPK_RI dan @KejaksaanRI periksa orang ini. Jangan sampai PLN rubah hanya karna ke-egoan pribadi. Pln punya negara bukan milik Darmawan prasodjo.

Kepada prabowo segera pecat manusia tidak bercus ini. Kami muak

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Hashim Djojohadikusumo adik kandung Presiden Prabowo — yang menurut gue perlu dibaca dengan teliti.

Karena yang keluar dari mulutnya bukan pembelaan biasa.
Tapi pengakuan yang justru membuka lebih banyak pertanyaan.

Apa yang Hashim akui:
Di acara Jaga Desa Award 2026
Hashim bicara soal MBG dan langsung mengakui:
Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya.

Belatung.
Dia sendiri yang nyebut itu.
Adik Presiden.
Di acara resmi.
Di depan media.

Tapi kalimat berikutnya yang bikin gue perlu berhenti sebentar:
Tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar
karena program MBG ini program pertama
yang dilaksanakan.

Dan di sinilah gue perlu kritis:
Keracunan massal anak sekolah itu wajar?
Makanan berbelatung yang dimakan anak-anak Indonesia itu wajar?
Gue paham maksud Hashim dia ingin bilang bahwa program besar selalu ada learning curve, selalu ada kekurangan di awal.

Tapi pilihan kata "wajar" untuk menggambarkan keracunan dan belatung itu bukan framing yang tepat. Itu terkesan meremehkan korban yang sudah nyata ada.

Puluhan siswa keracunan di Duren Sawit.
Puluhan keracunan di Bantul.
Itu bukan statistik.
Itu anak-anak yang sakit karena makanan yang seharusnya bergizi justru berbahaya.

Yang lebih menggelitik:

Hashim adalah adik kandung Prabowo.
Bos Arsari Group.
Salah satu orang paling berpengaruh di lingkaran dalam istana.

Dan dia bicara soal kelemahan MBG mengakui ada keracunan dan belatung tapi sampai hari ini tidak ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara terbuka karena kasus keracunan.

Tidak ada satu pun yang dihukum konkret.
Tidak ada satu pun pertanggungjawaban yang bisa dilihat publik.
Kalau Hashim sendiri sudah mengakui masalahnya pertanyaannya:
siapa yang bertanggung jawab dan apa yang sudah dilakukan?

Soal solusi yang ditawarkan aplikasi foto makanan:

Hashim menyebut ada aplikasi Jaga Desa dari Kejaksaan Agung di mana anggota desa bisa memotret kualitas makanan MBG dan melaporkannya.

Ide yang tidak buruk secara prinsip.
Transparansi dari bawah itu penting.

Tapi mari kita berpikir sejenak:

Program yang menghabiskan hampir Rp1 triliun per hari solusi pengawasan kualitasnya adalah minta warga desa foto pakai HP dan kirim laporan?

Bukan sistem audit independen yang masuk setiap dapur SPPG secara rutin?
Bukan BPOM yang dilibatkan secara wajib di setiap titik distribusi?
Bukan tim kesehatan dinas yang hadir di setiap pengiriman?

Pengawasan yang memadai untuk program sebesar ini tidak bisa dibebankan kepada relawan desa yang diminta foto-foto makanan.

Dan ini yang harus digarisbawahi:

Survei Policy Research Center sudah bilang: 88% manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur bukan anak-anak.
KPK sudah mengidentifikasi 8 titik rawan korupsi dalam MBG.
Kepala BGN sendiri mengakui ada kelemahan tata kelola.

Dan sekarang adik Presiden mengakui ada keracunan dan belatung tapi menyebutnya wajar.

Semua pihak sudah mengakui ada masalah.
Tapi tidak ada yang mengambil tanggung jawab konkret yang bisa diverifikasi publik.

Hashim mengakui keracunan dan belatung adalah kenyataan di lapangan. Itu langkah awal yang jujur dan perlu diapresiasi.

Tapi pengakuan tanpa aksi adalah pengakuan yang tidak berguna bagi anak yang sudah terlanjur sakit.

Yang dibutuhkan bukan aplikasi foto dari warga desa. Yang dibutuhkan adalah:

Satu — audit independen menyeluruh atas seluruh dapur SPPG.

Dua — sanksi nyata dan publik bagi SPPG yang terbukti bermasalah.

Tiga — pelibatan wajib BPOM dan dinas kesehatan di setiap titik produksi dan distribusi.

Empat — laporan keuangan yang bisa diakses publik bukan sekadar klaim lisan bahwa sistemnya sudah transparan.

Kalau adik Presiden sudah bisa mengakui masalahnya di depan publik semestinya Presiden sendiri bisa mengambil langkah yang jauh lebih konkret dari sekadar minta warga desa foto makanan.
atau adek nya juga bakal
di cap antek antek asing
oleh abang sendiri??

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.

Angkanya dulu:

225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.

Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:

Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.

Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.

Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.

BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.

Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.

Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:

Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.

Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.

Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.

Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.

Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data

Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.

Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.

Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.

Apakah ini fiskal realistis?

Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.

Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.

Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.

Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.

Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.

Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.

Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.

Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?

Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.

Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.

Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

[Iran in Ghana @IRAN_GHANA]

Dear Italy,
Your PM just defended Pope and lost an ally in Washington — the Commander in Grief, yet the most 'powerfool'man on earth.

We'd like to apply for the vacancy.

Our qualifications: 7,000 years of civilization, a shared love of poetry, architecture, and food that takes longer to prepare than Trump's attention span.

The only thing Iran and Italy have ever fought over is who invented ice cream. Faloodeh came first. Gelato came louder. We've been in a 'cold' war over this for 2,000 years.

[txt onlineshop @txtdarionlshop]

INDONESIA LAGI KRISIS OJOL!

Driver & kurir udah mulai muak dan kompak berontak. Gelombang customer ngeluh dan ngamuk meningkat. Beberapa malah konflik antara ojol dan customer. Aplikator ga bisa diam terus-terusan.

Sebuah pengingat kalau kita memang saling membutuhkan.

[🔻 @SambelMbe]

@insharifain you should condemn the one that initiated the action, set your view straight

[🔻 @SambelMbe]

@amjadt25 im not though?

[🔻 @SambelMbe]

@gojekindonesia hai gojek, bagaimana cara melaporkan perilaku driver anda?

di aplikasi gojek hanya ada bot

driver anda sengaja berhenti ketika hampir sampai di titik penjemputan, sudah sy chat, kirim foto sy tunggu di pinggir jalan. akhirnya sy dtgi dan dia cancel, tancap gas di depan muka sy

[🔻 @SambelMbe]

@MWLOrg_en You should and MUST condemn the US and Israel's strike, they are the one that attacked first, Idiot

[🔻 @SambelMbe]

@AJEnglish please consider it only as a passing wind

[🔻 @SambelMbe]

@zainalamochtar @Rosianna766Hi @KompasTV @NataliusPigai2 wajib nonton ini mah kalo jadi, terima kasih mbak rosi, semangat prof. zainal arifin

[🔻 @SambelMbe]

@GrabID sudah dibalas oleh chat agent di aplikasi

[🔻 @SambelMbe]

Top banget pelayanan dari sistem @GrabID , hari ini 4x dicancel oleh driver persis ketika driver sudah hampir sampai di titik jemput. Terima kasih sudah bantu buang-buang waktu menunggunya ya

[🔻 @SambelMbe]

@Jakartalk anjeeeeerrrr nyesel nyalain sound

[Zoom Afrika @zoomafrika1]

In two years, Ibrahim Traore, President of Burkina Faso

1. Burkina Faso's GDP grew from approximately $18.8 billion to $22.1 billion.

2. He has rejected loans from the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. He said, "Africa doesn't need the World Bank, IMF, Europe, or America."

3. He reduced the salaries of ministers and parliamentarians by 30% and increased the salaries of civil servants by 50%.

4. He paid off Burkina Faso's local debts.

5. He established two tomato processing plants, the first-ever in Burkina Faso.

6. In 2023, he inaugurated a state-of-the-art gold mine to enhance local processing capabilities.

7. He stopped the export of unrefined Burkina Faso gold to Europe.

8. He built Burkina Faso’s second cotton processing plant. Previously, the country had only one.

9. He opened the first-ever National Support Center for Artisanal Cotton Processing to assist local cotton farmers.

10. He banned the wearing of British legal wigs and gowns in local courts and introduced traditional Burkinabé attire.

11. He prioritized agriculture by distributing over 400 tractors, 239 tillers, 710 motor pumps, and 714 motorcycles to boost production and support rural stakeholders.

12. He provided access to improved seeds and other farm inputs to maximize agricultural output.

13. Tomato production in Burkina Faso increased from 315,000 metric tonnes in 2022 to 360,000 metric tonnes in 2024.

14. Millet production rose from 907,000 metric tonnes in 2022 to 1.1 million metric tonnes in 2024.

15. Rice production increased from 280,000 metric tonnes in 2022 to 326,000 metric tonnes in 2024.

16. He banned French military operations in Burkina Faso.

17. He banned French media in Burkina Faso.

18. He expelled French troops from Burkina Faso.

19. His government is constructing new roads, widening existing ones, and upgrading gravel roads to paved surfaces.

20. He is building a new airport, the Ouagadougou-Donsin Airport, which is expected to be completed in 2025 with a capacity to handle 1 million passengers annually.

[zhil @zhil_arf]

Tokoh perjuangan paling underrated adalah HB IX.

Tahun 1945, HB IX masih muda. Ia betulan mendukung hal seperti republik, kedaulatan rakyat, dll.

Ketika Soekarno teriak-teriak di podium, HB IX kerja di balik layar. Yogyakarta ia amankan dan bentuk menjadi markas perjuangan.

Ini terus berlanjut. HB IX tanpa banyak omong menjabat berbagai posisi menteri: pertahanan, ekonomi, dll. Berbagai lembaga negara ia bentuk dan atur, termasuk fondasi-fondasi badan intelejen.

Mungkin karena alasan inilah, HB IX dimasukkan ke daftar target pembunuhan oleh APRA saat upaya kudeta yang dipimpin Raymond Westerling. APRA juga berencana membunuh Hatta, yang saat itu menjabat perdana menteri.

HB IX sendiri berstatus sebagai PNS pertama di Indonesia, dengan NIP 010000001.

Pada zaman Demokrasi Terpimpin, ada 3 orang yang mengcarry keberlangsungan negara: Djuanda, Nasution, dan HB IX. Saat itu ekonomi Indonesia hancur-hancuran.

Perusahaan perkebunan, tambang, penerbangan, dan logistik perkapalan dirampas dari tangan asing dan dikelola oleh rezim Sukarno secara asal-asalan. Padahal pemerintah sangat bergantung kepada profit perusahaan-perusahaan itu untuk menggaji PNS, menggaji tentara, mengimpor beras, dll.

Hanya 3 manusia itu yang peduli dengan masalah membosankan l seperti "tatakelola perusahaan", "birokrasi", "anggaran", dll itu. Djuanda kecapekan dan meninggal kena serangan jantung pada 1963. Nasution dibuang pada tahun 1962. HB IX tidak dapat berbuat banyak. Sukarno sendiri sibuk pesta hedon di 6 istana.

Kebiasaan HB IX untuk beraksi di balik layar ini baru berlanjut setelah Orde Baru berdiri. Sementara ABRI asyik membantai komunis dan mengonsolidasikan kekuasaan, HB IX menjadi Menko Ekonomi dan Keuangan. Ia dan tim Mafia Berkeley-nya disuruh mengomandoi langsung seluruh usaha pemulihan kehancuran ekonomi post-apocalyptic yang ditinggalkan ketidakbecusan Sukarno.

Di sini, HB IX dan gengnya sangat berhasil. BUMN ditata, hukum-hukum yang mengatur ekonomi ditata, birokrasi dan lembaga negara ditata dan diisi oleh PNS. Modal asing, foreign aid, dan utang luar negeri didatangkan untuk membiayai segala usaha ini.

Di bawah tangan HB IX, Repelita I berhasil disusun, didanai, dan dijalankan. Repelita I mencakup peningkatan produksi pertanian via revolusi hijau, pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi, serta perbaikan produksi dan penyediaan pangan, sandang, pendidikan, dan layanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia.

Setelahnya, HB IX menjadi Wapres, dan terus aktif di kabinet sebagai anggota rezim betulan yang memikirkan, merumuskan, dan mengeluarkan kebijakan. Ia tidak sekedar menjadi hiasan penggembira seperti wakil-wakil presiden setelahnya.

HB IX tidak lanjut periode berikutnya dan mundur karena tak setuju dengan Suharto yang semakin otoriter dan sesukanya, apalagi setelah Peristiwa Malari 1974.

[🔻 @SambelMbe]

@TxtdariHI Kok Dubes RI untuk Rusia ngga diajak ya, biasanya kalo bilateral meeting itu Dubes selalu ada

Lalu, knp seskab? Bukan menteri2 lain yang mungkin bisa untuk mempererat kerjasama bilateral

[Vian @notwidodo]

Winner gets to take back Indonesia

[JATAM Nasional @jatamnas]

ACEH

Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​

Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​

Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.