BUKAN SALAHMU, RAKYATKU
Oleh @ethadisaputra
"Saya telat bayar BPJS, makanya kartu saya diblokir."
"Maaf, saya harus berutang, anak saya sakit."
"Saya tidak punya uang untuk operasi, jadi saya pasrah."
Saya ingin berteriak di depan mereka: Bukan salahmu, Rakyatku!
Ini bukan salahmu. Ini salah sistem.
Bayangkan sebuah kapal besar. Kapal itu adalah negara kita. Di dalamnya ada jutaan penumpang, yaitu kita semua.
Nahkoda kapalโpemerintahโbertugas menjaga kita semua selamat sampai tujuan. Logikanya, kalau ada lubang di kapal, Nahkoda harus segera menambalnya. Kalau ada penumpang sakit, Nahkoda harus merawatnya. Itu kewajibannya.
Tapi apa yang terjadi? Kapal ini bocor. Banyak penumpang sakit. Alih-alih menambal, sang Nahkoda malah sibuk jualan pelampung. Dia bilang, "Kalau kalian mau selamat, beli pelampung ini. Saya tidak bisa jamin semuanya."
Itulah yang terjadi dengan BPJS.
Jaminan kesehatan seharusnya seperti pelampung yang diberikan gratis kepada semua penumpang di kapal. Karena hakikatnya, kita semua ini satu kapal. Kalau ada yang tenggelam, kapal ini ikut oleng.
BPJS seharusnya menjadi jaminan sosial murni, seperti yang diamanatkan UUD 1945. Dibayar negara, untuk semua rakyat. Tanpa kecuali.
Ketika pemerintah menyuruh kita membayar iuran BPJS, itu artinya mereka menjadikan kita pedagang. Kita disuruh membeli rasa aman dari penyakit, yang seharusnya gratis.
Kesehatan itu bukan barang yang bisa dijual-beli. Ini adalah hak yang harus dijamin oleh negara.
Kalau negara tidak mampu, mengapa tidak jujur? Mengapa harus menyembunyikan kelemahan di balik sistem asuransi?
Rakyat tidak butuh belas kasihan. Rakyat hanya butuh keadilan. Dan keadilan itu adalah ketika setiap orang, kaya atau miskin, bisa mendapatkan perawatan medis yang layak tanpa harus takut jatuh miskin.
Sudah saatnya kita menuntut Nahkoda kita untuk menambal kapal ini. Berhenti jualan pelampung. Beri kita jaminan.
Karena, sekali lagi saya katakan: Bukan salahmu,ย Rakyatku.