Sebelah Kampus

Seria A || AC Siena || cek gambar untuk informasi seminar-prosiding-kampus kelas karyawan.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

Jika mundur, maka GIBRAN dapat pensiun Rp. 20.160.000 per bulan.

1). Mantan Wakil Presiden yang mundur secara terhormat berhak menerima uang pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan.

2). Negara memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok, yakni senilai Rp2.016.000 per bulan.

3). Negara memberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok, yakni Rp403.200 per bulan untuk setiap anak dengan batas maksimal dua anak (syarat: belum bekerja, belum menikah, di bawah 25 tahun).

4). Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara.

5). Negara membiayai penuh pengeluaran operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden yang mencakup seluruh biaya pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulannya.

6). Mantan Wakil Presiden berhak diberikan hak milik atas satu buah bangunan rumah kediaman yang layak dari negara beserta seluruh kelengkapannya.

7). Negara menyediakan fasilitas satu unit kendaraan roda empat milik negara yang telah dilengkapi dengan pengemudinya untuk mobilitas sehari-hari.

8). Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak menerima fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada APBN.

— Sumber

1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (mengatur hak pensiun 100%, perawatan kesehatan, biaya rumah tangga, rumah kediaman, dan kendaraan).

2). Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (menjadi dasar perhitungan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000).

3). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara (mengatur hak pengamanan Paspampres seumur hidup).

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

penyakit orang yang gelar akademik nya banyak itu. . .

pas diskusi atau debat, selalu mention gelarnya. mirip2 NPD versi akademisi.

"loh. . . saya ini S2 bidang hukum. . ."
"saya itu, juga S1 ilmu ekonomi. . ."

hahaha beneran ketemu yang begitu, 2 minggu yang lalu. maaf saya tulis disini.

ybs... SH., MH., ME., MM dan lagi S2 agribisnis di UT (katanya).
diskusi soal hukum adat, isinya saya... saya.. saya.. saya...
Ya Allah 😄
maafkan aku yang julid ini.
jgn ditiru ya teman2.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

Polri jualan Hoegeng
TNI jualan Sudirman
PKB Jualan Gusdur
PDI P, jualan Sukarno

AC Milan, jualan DNA UCL
Inter Milan, Jualan treble

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

wamenkes:

klinik pratama KOPDES MERAH PUTIH, bisa beroperasi tanpa Dokter

here we go !!!

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

el Solo, menumbuhkan kumis.
langkah politik, atau cuma lupa cukuran saja.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@kedamaianalam @gamabunted @KulinerAftWork @suryadelalu @maribahasin @TotalPolitikCom iy jg

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

sobat presisi,
ada berapa gajah di DPRD Provinsi Kalian?

1). Banten, PSI, 3/100 kursi, 3%
2). DKI Jakarta, PSI, 8/106 kursi, 7,55%
3). Jawa Barat, PSI, 1/120 kursi, 0,83%
4). Jawa Tengah, PSI, 2/120 kursi, 1,67%
5). DI Yogyakarta, PSI, 1/55 kursi, 1,82%
6). Jawa Timur, PSI, 1/120 kursi, 0,83%
7). Bali, PSI, 1/55 kursi, 1,82%
8). Kalimantan Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
9). Kalimantan Tengah, PSI, 0/45 kursi, 0%
10). Kalimantan Selatan, PSI, 0/55 kursi, 0%

11). Kalimantan Timur, PSI, 0/55 kursi, 0%
12). Kalimantan Utara, PSI, 0/35 kursi, 0%
13). Sulawesi Utara, PSI, 1/45 kursi, 2,22%
14). Gorontalo, PSI, 0/45 kursi, 0%
15). Sulawesi Tengah, PSI, 0/55 kursi, 0%

16). Sulawesi Barat, PSI, 0/45 kursi, 0%
17). Sulawesi Selatan, PSI, 0/85 kursi, 0%
18). Sulawesi Tenggara, PSI, 0/45 kursi, 0%
19). Nusa Tenggara Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
20). Nusa Tenggara Timur, PSI, 6/65 kursi, 9,23%

21). Kepulauan Bangka Belitung, PSI, 0/45 kursi, 0%
22). Kepulauan Riau, PSI, 1/45 kursi, 2,22%
23). Maluku, PSI, 0/45 kursi, 0%
24). Maluku Utara, PSI, 0/45 kursi, 0%
25). Aceh, PSI, 0/81 kursi, 0%

26). Sumatera Utara, PSI, 0/100 kursi, 0%
27). Sumatera Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
28). Riau, PSI, 0/65 kursi, 0%
29). Jambi, PSI, 0/55 kursi, 0%
30). Sumatera Selatan, PSI, 0/75 kursi, 0%
31). Bengkulu, PSI, 0/45 kursi, 0%
32). Lampung, PSI, 0/85 kursi, 0%

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

sobat presisi,
ada berapa gajah di DPRD Provinsi Kalian?

1). Banten, PSI, 3/100 kursi, 3%
2). DKI Jakarta, PSI, 8/106 kursi, 7,55%
3). Jawa Barat, PSI, 1/120 kursi, 0,83%
4). Jawa Tengah, PSI, 2/120 kursi, 1,67%
5). DI Yogyakarta, PSI, 1/55 kursi, 1,82%
6). Jawa Timur, PSI, 1/120 kursi, 0,83%
7). Bali, PSI, 1/55 kursi, 1,82%
8). Kalimantan Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
9). Kalimantan Tengah, PSI, 0/45 kursi, 0%
10). Kalimantan Selatan, PSI, 0/55 kursi, 0%

11). Kalimantan Timur, PSI, 0/55 kursi, 0%
12). Kalimantan Utara, PSI, 0/35 kursi, 0%
13). Sulawesi Utara, PSI, 1/45 kursi, 2,22%
14). Gorontalo, PSI, 0/45 kursi, 0%
15). Sulawesi Tengah, PSI, 0/55 kursi, 0%

16). Sulawesi Barat, PSI, 0/45 kursi, 0%
17). Sulawesi Selatan, PSI, 0/85 kursi, 0%
18). Sulawesi Tenggara, PSI, 0/45 kursi, 0%
19). Nusa Tenggara Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
20). Nusa Tenggara Timur, PSI, 6/65 kursi, 9,23%

21). Kepulauan Bangka Belitung, PSI, 0/45 kursi, 0%
22). Kepulauan Riau, PSI, 1/45 kursi, 2,22%
23). Maluku, PSI, 0/45 kursi, 0%
24). Maluku Utara, PSI, 0/45 kursi, 0%
25). Aceh, PSI, 0/81 kursi, 0%

26). Sumatera Utara, PSI, 0/100 kursi, 0%
27). Sumatera Barat, PSI, 0/65 kursi, 0%
28). Riau, PSI, 0/65 kursi, 0%
29). Jambi, PSI, 0/55 kursi, 0%
30). Sumatera Selatan, PSI, 0/75 kursi, 0%
31). Bengkulu, PSI, 0/45 kursi, 0%
32). Lampung, PSI, 0/85 kursi, 0%

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

Jika mundur, maka GIBRAN dapat pensiun Rp. 20.160.000 per bulan.

1). Mantan Wakil Presiden yang mundur secara terhormat berhak menerima uang pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan.

2). Negara memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok, yakni senilai Rp2.016.000 per bulan.

3). Negara memberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok, yakni Rp403.200 per bulan untuk setiap anak dengan batas maksimal dua anak (syarat: belum bekerja, belum menikah, di bawah 25 tahun).

4). Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara.

5). Negara membiayai penuh pengeluaran operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden yang mencakup seluruh biaya pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulannya.

6). Mantan Wakil Presiden berhak diberikan hak milik atas satu buah bangunan rumah kediaman yang layak dari negara beserta seluruh kelengkapannya.

7). Negara menyediakan fasilitas satu unit kendaraan roda empat milik negara yang telah dilengkapi dengan pengemudinya untuk mobilitas sehari-hari.

8). Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak menerima fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada APBN.

— Sumber

1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (mengatur hak pensiun 100%, perawatan kesehatan, biaya rumah tangga, rumah kediaman, dan kendaraan).

2). Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (menjadi dasar perhitungan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000).

3). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara (mengatur hak pengamanan Paspampres seumur hidup).

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@CiptaBuana_ sudah cek alasan MK tetap lanjut?

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

kalau yang masih bingung!!!

YANG DIGUGAT KE MK DAN MA itu BUKAN GIBRAN. tapi SUKET yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD.
jadi scr aturan, cm mendikbud yang (mungkin) bisa ajukan PK ke PTUN.

Gibran sama sekali bukan pihak yang tergugat.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

saya tdk banyak belajar hukum tata negara, . .
tapi jelas, soal putusan MK dan MA.
itu ibarat 90 menit pertandingan. hasilnya mengikat dan tdk bisa diubah.

Prof. Yusril

🗣️:"yusril tegaskan gibran tak punya (lagi) jalur hukum utk buktikan ijazah. . ."

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

APBN Kita mengalir ke semua influencer, tapi tidak ke rakyat 😍

ehh bentarrrr 2023-2024 menagnga Gus Yaqut ya?

hahaha

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

kalau yang masih bingung!!!

YANG DIGUGAT KE MK DAN MA itu BUKAN GIBRAN. tapi SUKET yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD.
jadi scr aturan, cm mendikbud yang (mungkin) bisa ajukan PK ke PTUN.

Gibran sama sekali bukan pihak yang tergugat.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

stop the wedding !!!

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@machineheadz @NasDem hehe

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

saya kira begini. . .
dg terkumpulnya 174 suara untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini menunjukkan, kalau sdg ada manuver politik yang lumayan serius di Senayan.

@NasDem kelihatan banget gaspol jadi motor utamanya karena nyumbang dukungan paling banyak, jomplang banget sama PAN yang cuma diwakili satu orang.

Nah, soal Gerindra yang ogah buka-bukaan siapa saja nama anggotanya, itu jelas sinyal kuat kalau mereka lagi main aman atau masih ada tarik-ulur kepentingan di internal partai. . . 😄

jangan kaget, kalau wakil presiden pengganti dari geng solo. bersiaplah.

[Gumilar @pw_gun]

BREAKING‼️

Daftar Anggota DPR Hak Menyatakan Pendapat (HMP)

Fraksi PDI-P : 14 anggota
Fraksi Golkar : 11 anggota
Fraksi Gerindra: 11 anggota
Fraksi NasDem: 69 anggota
Fraksi PKB : 18 anggota
Fraksi PKS : 28 anggota
Fraksi PAN : 1 anggota
Fraksi Demokrat: 18 anggota

Jumlah Anggota HMP : 174 anggota

Paling banyak NasDem. Paling sedikit PAN.

Gerindra nggak mau menyebut nama-nama anggota yang manyatakan pendapat.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@kang_kanopi @NasDem wkkwkwwk

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@GhaneshRM @NasDem iyak

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@afannni @NasDem heheh

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@Capitalisborju @NasDem iya

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

saya kira begini. . .
dg terkumpulnya 174 suara untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ini menunjukkan, kalau sdg ada manuver politik yang lumayan serius di Senayan.

@NasDem kelihatan banget gaspol jadi motor utamanya karena nyumbang dukungan paling banyak, jomplang banget sama PAN yang cuma diwakili satu orang.

Nah, soal Gerindra yang ogah buka-bukaan siapa saja nama anggotanya, itu jelas sinyal kuat kalau mereka lagi main aman atau masih ada tarik-ulur kepentingan di internal partai. . . 😄

jangan kaget, kalau wakil presiden pengganti dari geng solo. bersiaplah.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

JANGAN KAGET

kalau malam-malam di UGM atau kampus lain, masih banyak mahasiswa disana.

ini prodi-prodi di UGM yang mahasiswanya paling sering nugas sampai malam di kampus:

1. Teknik Arsitektur
2. Pendidikan Dokter
3. Teknik Geodesi
4. Teknik Pertanian
5. Ilmu Kehutanan
6. Farmasi
7. Teknik Sipil
8. Kedokteran Hewan
9. Teknik Mesin
10. Kimia MIPA

Prodi apakah ada?
mungkin ada, atau malah banyak.

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

@BudiBaikk Bambang Bamungkas?

[Sebelah Kampus @Sebelahkampus]

kebohongan yang terus-menerus diulang, akan dianggap sebagai kebenaran.

[namaso @cariaeosa]

PIDATO PRABOWO HARI INI:

"BANGSA KITA KAYA, PERCAYA SAMA SAYA. ITU NARASI INDONESIA GELAP, ITU ADALAH JAHAT, DAN ITU DIBUAT OLEH ORANG JAHAT DAN ORANG JAHAT SUDAH KETAHUAN"