Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
@preman_kalem ini observasi politik yang valid. Luhut punya kombinasi langka: senior militer, punya akses langsung ke Prabowo, dan reputasi sebagai "problem solver" yang gak bisa diabaikan siapapun. kalau Teddy memang perlu di-rem, Luhut adalah satu-satunya yang punya leverage untuk itu
Ditambah LBH Muhammadiyah mainnya cantik
Mereka sadar ngelawan ormas jalanan nggak bisa pakai otot balasan.
Jadi, mereka langsung mainin bidak catur nya lewat hukum:
1. Langsung bawa kasus ini ke Polda Metro Jaya (laporan penyekapan).
2. Minta perlindungan ke LPSK pada 25 Mei 2026.
3. Lapor dan audiensi ke Komnas HAM.
Strategi by the book ini bikin gaya premanisme langsung berhadapan head-to-head dengan instrumen penegak hukum negara dan tekanan publik.
Ormas mana pun, sekuat apa pun backing politiknya, bakal mikir dua kali kalau harus nabrak institusi agama sebesar Muhammadiyah yang bergerak secara konstitusional.
Ada dua poin yang gue pengen highlight soal ini..
Pertama, Jangan pernah senggol Muhammadiyah di bidang hukum.
Mereka selain terorganisir, jaringannya solid dan ga main-main. Apalagi, setiap menteri pasti ada kader Muhammadiyah.
Ini aja kelen lihat, Din Syamsudin sampai pasang badan buat lindungi keluarga Ahmad Bahar,
Kedua, Kader Muhammadiyah itu banyak yang lawyer berdedikasi.
- Pernah advokasi dan dampingin rakyat soal kasus Siyono (2016), Wadas (2022), Rempang (2023), PIK 2 (2024)
- Pernah ajuin JR untuk batalin UU SDA yang menswastanisasi sumber air (2015)
- Feri Amsari, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto itu termasukl ahli hukum yang menonjol.
Yaa.. ga heran kan mereka berani melawan you-know-who.
@is_pelssy setelah dilaporkan ke polisi, Hercules langsung telepon Dien Syamsuddin minta dipertemukan sama Amien Rais. orang yang berani tembak pistol di depan perempuan muda, mendadak perlu mediasi tokoh agama 😅 keberanian itu ternyata selektif yak
Buzzer sudah mulai digerakkan untuk bisa goreng berita ini dengan cara menyamakan pembangunan pusat MRO = membangun pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia. Sekali lagi, membuktikan kualitas oposisi kita pun di sektor ini 'sama sampahnya' dengan performa pemerintah.
Guys, ada foto yang menurut gue bicara lebih keras dari seribu pidato kenegaraan.
Di foto itu ada Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura.
Dia tiba di Cebu untuk KTT ASEAN.
Naik Singapore Airlines.
Penerbangan komersial biasa.
Turun dari garbarata seperti penumpang biasa.
Tidak ada foto dramatis keluar dari pesawat karena memang tidak ada yang spesial untuk difoto dia cuma turun dari pesawat komersial layaknya orang normal.
Di hari yang sama Prabowo tiba di Cebu dengan pesawat kenegaraan.
Diiringi Hercules yang khusus membawa Maung
dan segala kebutuhan rombongan.
Konteksnya yang membuat ini makin menohok:
Singapura adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia.
Utang Indonesia ke Singapura gabungan swasta, BUMN, dan berbagai instrumen lainnya mendekati Rp1.000 triliun.
Jadi analoginya begini:
ada orang yang punya utang ratusan miliar ke tetangganya.
Terus ada acara arisan di kompleks.
Si tetangga yang punya piutang ratusan miliar itu datang naik ojek santai, tidak perlu pamer.
Sementara si yang punya utang ratusan miliar datang naik Lexus dikawal Alphard dan Innova berjejer.
Itu bukan gaya hidup orang kaya.
Itu gaya hidup orang yang ingin terlihat kaya.
Dan bedanya sangat jauh.
Yang paling ironis:
Maung kendaraan yang dibawa dengan Hercules untuk dipamerkan di KTT ASEAN adalah mobil yang komponen lokalnya masih diperdebatkan.
Masih banyak bagian yang diimpor.
Masih jauh dari bisa disebut produk murni Indonesia.
Jadi kita membawa Hercules khusus untuk memamerkan mobil yang belum sepenuhnya Indonesia ke forum internasional sementara PM negara yang kita utangi hampir Rp1.000 triliun datang naik penerbangan komersial tanpa drama apapun.
Dan yang paling menyakitkan:
Prabowo dan Gerindra dulu adalah yang paling keras menyindir gaya pamer pemerintah sebelumnya.
Mereka yang paling lantang bicara soal efisiensi, kesederhanaan, dan tidak menghamburkan uang negara untuk gengsi.
Hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan dengan muka lurus kenapa PM negara sekaya Singapura cukup naik SQ komersial,
sementara Indonesia yang defisit anggarannya Rp240 triliun di Q1 2026 saja merasa perlu membawa Hercules untuk urusan protokoler kenegaraan.
Kesederhanaan bukan tanda kelemahan.
Lawrence Wong tidak terlihat lemah dengan naik penerbangan komersial.
Justru sebaliknya dia terlihat seperti pemimpin yang tahu bahwa uang negara bukan untuk membiayai penampilan.
Sementara kita dengan segala tekanan fiskal, rupiah yang tertekan, dan defisit yang melebar masih merasa perlu membuktikan sesuatu dengan cara yang justru memperlihatkan ketidakamanan kita sendiri.
Bangsa yang benar-benar besar
tidak perlu selalu terlihat besar.
Bangsa yang benar-benar percaya diri tidak perlu membawa Hercules untuk membuktikannya.
Lo buka Netflix. Scroll 30 menit buat nyari film. Akhirnya gak nonton apa-apa. Tidur.
Lo buka Shopee mau beli charger. Ada 200 pilihan. Banding-bandingin 2 jam. Beli satu. Besoknya nyesel.
Seorang psikolog dari Swarthmore College udah riset kenapa ini terjadi. Dan jawabannya bikin kesel.
Gua setuju sm statement akhir si sender di thread aslinya. Bahwa ini “salah di sistimnya”.
Pemilik waris ud meninggal, ahli warisnya mutlak sbg penerima hak, gak ada jual beli disitu, penerima waris pun kalo boleh milih ya mending milih org tuanya tetap hidup sehat walafiat. Kok ya masih tega dipajakin.
Menurut gua, seharusnya cukup pake surat waris (yg menunjukan bahwa kita betul si penerima waris) plus surat kematian si pemberi waris, itu ud cukup utk membebaskan penerima waris dr segala macem biaya2 pajak itu.
Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.
Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?
Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.
Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.
Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.
Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:
Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.
Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.
Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.
Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.
Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.
Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.
Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.
Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.
Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.
Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:
Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.
BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.
Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.
Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.
Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.
Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:
Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.
Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.
Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.
Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.
Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.
Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.
Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.
Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:
Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.
Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?
Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.
Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:
Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.
Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.
Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.
"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."
Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.
Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.
BREAKING!!
Uya Kuya telah melaporkan beberapa akun yg menyebarkan fitnah dia memiliki 750 Dapur MBG (SPPG) padahal faktanya dia tidak memiliki satupun SPPG.
Kami tdk tahu apakah akun @dosenkesmas bagian dari yg dilaporkan. Tapi menghapus barbuk tidak membuat jadi kebal hukum.
@rouppme Sebenarnya ikan sapu2 ini bisa/boleh dimakan asal yg diternakan/dipelihara ya? Kalau yg di sungai banyak limbahnya macam Ciliwung itu gak boleh dimakan karena banyak racun?
@elisa_jkt@ridwanhr Peristiwa itu memang nyata dan menyakitkan bagi warga, jadi wajar kalau banyak yang menilai kebijakan tersebut kurang berempati. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab menata kota dan menegakkan aturan.