Sharief Shihab

[Sharief Shihab @ShariefShihab]

@farman4x @farman4x the digital watch

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Apakah yakin kita masih bebas aktif ? Selama bertahun2, Iran adalah negara sahabat 🇮🇩. Kita sama2 anggota NonBlok, OKI, D8, G77, BRICS. Kita sering beda pandangan dan beda posisi dgn Iran, dan sistim politik + ideologi masing2 juga beda, namun 🇮🇩 dan Iran tidak pernah cekcok. Iran punya sejumlah musuh tapi tidak pernah meminta 🇮🇩 memusuhi musuh2nya. Fokus hubungan bilateral kita adalah kerjasama, persahabatan dan saling menghormati.

Sayangnya, ketika Ayatollah Khamenei dll tewas terbunuh, Pemerintah 🇮🇩 tidak menyatakan ucapan belasungkawa, sbgmana lazimnya kl pemimpin negara sahabat 🇮🇩 meninggal. Kelupaan atau sengaja ? Kalau sengaja, yg kita takutkan apa ? Apakah yakin kita masih bebas aktif ? Krn merasakan sikap dingin kita thdp kematian pemimpinnya, tidak heran Menlu Iran menolak dgn halus tawaran mediasi 🇮🇩. Mungkin mereka menyangsikan motivasi 🇮🇩 .. something to think about #wisdomwithoutfear

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Diujung thn 2025, sy sampaikan 4 kritik (dan saran) utk @Menlu_RI Sugiono. Semoga beliau tidak defensif menerimanya karena yg saya sampaikan ini mewakili pandangan sebagian besar masyarakat pecinta politik luar negeri kita. Semoga pula dapat menjadi bahan renungan yang bermanfaat u/ para eksekutor diplomasi🇮🇩. Silahkan disimak & dikomentari & dikutip. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Viral video ini. Pemimpin lebah membunuh seekor lebah, maka seluruh rakyat lebah membunuh pemimpinnya. Mereka kecil2 tp kompak-besatu, dan menang. Ada 2 pelajaran dari lebah ini: 1) Membuat madu yg menyehatkan bg manusia: 2) Sangat kompak utk melawan kedzaliman hingga menang.

[Akbar Faizal @akbarfaizal68]

Yth. Bpk Pres @jokowi, sy terhenyak membaca artikel Pak JK di Kompas dua hari lalu. Hilirisasi Bpk yg jg jd narasi utama Capres @prabowo & @gibran_tweet dibantah seluruhnya oleh mantan wakil Bapak dgn data terukur. Siapa yg hrs kami percaya? @luhut_binsar @bahlillahadalia

[Pandji Pragiwaksono @pandji]

… saya mencium akan ada masalah

[iNews @officialinews_]

@Dennysiregar7 Buya Syakur wafat diusia 75 tahun
https://t.co/uEdWZNzjH0

[Alissa Wahid @AlissaWahid]

Pak Menteri, Bansos & BLT itu program Negara, pakai uang rakyat. Uang kami. Bukan dari Pak @jokowi. Janganlah rakyat diajari untuk salah paham begini. Kita semua punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa lho, pak.

[The Figen @TheFigen_]

An unusual experiment to identify kindness in people ...

https://t.co/Bg5J8k4Gea

[Ncang Beni - Jenggo @NcangBeni]

Tejem Bener dah Bang Rocky
#AniesPresidenRI2024
#AniesPresidenRI2024

[𝓔𝓴𝓸 𝓦𝓲𝓭𝓸𝓭𝓸 @ekowboy2]

Secara ideologis Anies lebih Soekarnois ketimbang Ganjar

Anies for presiden RI ke 8..
Yang setuju silahkan retweet!!

[Agus Susanto IV @cobeh2022]

Jokowi Sangat Tegas
Hebat

[𝓔𝓴𝓸 𝓦𝓲𝓭𝓸𝓭𝓸 @ekowboy2]

Samad hingga Novel Baswedan Resmi Laporkan Firli ke Dewas KPK

Yang dukung silakan retweet!!
https://t.co/rwfISw9Vld

[tvOnenews @tvOneNews]

KPK Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang https://t.co/GloTaH63Ac

[Islah Bahrawi @islah_bahrawi]

HEDONISTIK & KORUPSI

Dalam satu penerbangan panjang ke Afrika, saya sebaris tempat duduk dengan seorang pegawai kejaksaan China, namanya Jun. Dia berangkat ke Afrika bersama timnya untuk memeriksa seorang tersangka korupsi, warga China yang mengerjakan proyek investasi pemerintahan Tiongkok di Bostwana. Dia tidak bercerita banyak soal kasusnya, tapi saya sempat bertanya: "apakah si tersangka korupsi itu kelak akan di hukum mati?". Jun menjawab: "why not?!.

Menurutnya, memenjarakan seorang koruptor selama lima tahun biayanya sama dengan mengirimkan 2 mahasiswa ke luar negeri hingga menjadi insinyur. Jun lalu membuat simbol pistol dengan jari tangannya dan berkata; "satu koruptor dibunuh untuk mencetak dua insinyur, itulah bentuk keadilan bagi negara kami".

Korupsi bisa lahir dari aturan-aturan yang dipersulit, tapi pengawas dari semua kesulitan itu siap disogok. Korupsi adalah perselingkuhan antara moral dengan kejahatan konvensional yang berusaha dinormalisasi dengan wewenang. "Petugas negara yang korupsi adalah 'babi-babi' yang lebih senang berkubang lumpur daripada menjadi bacon strip", kata Leo Tolstoy.

Jabatan dalam suatu pemerintahan adalah amanat publik dengan wibawa yang sangat artifisial. Ada penghormatan yang sengaja diciptakan, dimana ketika pensiun, kehormatan itu perlahan akan sirna dan tidak berarti apa-apa. Pejabat berusaha menumpuk uang sebanyak-banyaknya (darimana pun asalnya) agar sampai mati ia tetap dilayani dan dihormati selayaknya pejabat.

Korupsi adalah pelanggaran moral yang terkadang bisa dinormalisasi dengan transaksi. Uang hasil korupsi bisa membayar massa, media dan penjara. Inilah siklus kejahatan yang sangat lazim; korupsi di suatu tempat akan menyokong korupsi di tempat lain.

Indonesia harus belajar ke negeri China, terutama dalam penindakan korupsi. Di sini ada gubernur, menteri, bupati, bahkan Hakim Agung yang terlibat korupsi. Mereka adalah sekumpulan perampok uang rakyat yang memilih hidup di kubangan lumpur daripada hidup lebih terhormat seperti babi yang ikhlas menjadi "bacon strip".

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Di tengah2 masyarakat sekarang ini bnyk sekali anggota POLRI yg melakukan aktivitas sosial dan keagamaan. Mengabdi kpd bangsa dan negara dgn ibadah berdasar moderasi beragama. Selain bnyk yg membantu kaum dhuafa', bnyk jg yg pandai mengaji. Contohnya Ferdi yg dari Aceh ini.

[Sharief Shihab @ShariefShihab]

Ngu.. emng cuman om ini membuat kata itu bermakna luas… selain merendahkan tp juga menghibur yang membaca.. kalo yg tersinggung dipastikan dialah yang dungu.. hahahahaha

[🇵🇸 @rockygerung_rg]

Buka puasa bersama, ibadah umat muslim, sesuai dengan Konstitusi: Dilarang.

Israel, penjajah dan pembunuh, tak sesuai dengan Konstitusi: Diizinkan.

Dimana otakmu, ngu?

[🇵🇸 @rockygerung_rg]

Buka puasa bersama, ibadah umat muslim, sesuai dengan Konstitusi: Dilarang.

Israel, penjajah dan pembunuh, tak sesuai dengan Konstitusi: Diizinkan.

Dimana otakmu, ngu?