Out of all the Grok Bot alternatives I’ve tried, @OpenBOT_ is the only one that actually met my expectations. I’ve been using it for a week now, and it’s a genuine Grok Bot alternative.
One quick suggestion though: is there a shortcut for New Chat? It’s pretty tedious having to go to Agent Settings > Advanced > New chat every time I want to start a new conversation.
A shortcut for this would really help.
Keep crushing it!
Hari ini anak-anak libur, karena hari guru membuat guru-guru mereka punya acara serentak (ada jalan santai kayaknya). Saya melanjutkan kerja dengan santai, sambil merampungkan video persidangan Gus Yaqut yang dikirimkan Gus A. Rifqi Elmoe.
Bagi yang belum tahu, kasus ini sepele: ada kuota haji tambahan 2024 yang diubah dari 92:8 menjadi 50:50, dan KPK menduga ada korupsi di sana. Ada pula dugaan korupsi pada haji 2023, yang menyebut Gus Yaqut menikmati uang haram itu sebesar USD271.500.
Uniknya, persidangan sudah sampai ke-30, dan selalu ada anomali baru yang muncul di setiap persidangan. Akhirnya saya bertanya: apa yang sebenarnya mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Korupsi?
BPK sendiri, yang mencatat adanya kerugian negara sehingga KPK menjadikannya tersangka, tidak menemukan aliran dana satu sen pun ke Gus Yaqut, baik langsung maupun perantara.
Memperkaya orang lain?
Ahli yang dipanggil KPK sendiri menyatakan bahwa setiap orang, dalam kasus ini, hanya dibebani hukum atas perbuatannya sendiri. Dan tidak ditemukan perintah, nota, atau arahan langsung maupun lewat perantara dari Gus Yaqut, yang waktu itu menjabat sebagai menteri agama.
Memperkaya korporasi?
Mantan Ketua BPK sendiri mengatakan bahwa keuntungan perusahaan (PIHK) itu tidak merugikan negara, karena bukan uang negara. BPK ketika menyatakan negara rugi, sangat kesulitan menjawab: uang negaranya di mana?
Jawabannya selalu sama: karena kuota seharusnya 92:8, maka selisihnya dari 50:50 itulah yang disebut kerugian negara. Nah, ahli keuangan negara juga membantah ini, karena jikapun disebut keuangan negara, namanya potensi kerugian, bukan kerugian yang faktual.
Tindakan melanggar hukum?
Uni yang paling gong: Prof. Ramli Atmasasmita adalah saksi ahli yang memberatkan Gus Yaqut. Ketika di persidangan, ternyata beliau tidak diberi gambaran utuh soal kasus ini.
"Apakah pasal ini ditunjukkan kepada Saudara Ahli?" tanya Pak Dodi, advokat Gus Yaqut. "Tidak," jawab Prof. Ramli. "Apakah setelah membaca pasal ini, pernyataan Saudara berubah di persidangan?"
Setelah pasal itu beliau baca, "tentu saja berubah." Pasal ini, menurut Prof. Ramli, adalah diskresi (atau atribusi) bagi menteri agama dalam menentukan kuota tambahan.
Ternyata, Prof. Ramli hanya diberi tahu hal-hal yang memberatkan saja, (dan mungkin) baru tahu ada pasal ini di persidangan. Bayangkan jika Pak Dodi tidak menanyakan itu?
Anomalinya lagi adalah: orang yang jelas-jelas menikmati uang haram fee percepatan, supaya bisa haji di tahun sekarang tanpa antre, dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Sementara yang mau dibuktikan bersalah, belum ada satu bukti pun yang menyebutnya bersalah.
Persidangan yang mau sesi ke-31, dan Desember putusan sidang akan dibacakan. Saya benar-benar berharap hakim dapat bijak menilai kasus ini.
Karena akan jadi preseden: orang yang tidak terbukti korupsi, tapi bisa setahun lebih direnggut kehormatannya tanpa ada penyesalan dari KPK. Seperti kata Prof. Ramli, bagi APH (Aparat Penegak Hukum) tidak boleh mengada-ada dalam perkara hukum.
Karena ada nasib orang di sana.
Kalau sekarang Gus Yaqut yang kena, bisa saja orang lain kena juga. Karena masalahnya bukan pada orangnya, tapi aparat penegak hukumnya.
Pernah denger teori bystander effect??
Sebuah paradoks dimana keramaian justru tempat dimana mendapatkan pertolongan secara langsung lebih sulit karena bystanders effect ini.
Rizky Farizal ini adalah orang orang anomali yang langsung terpanggil tanpa mikir lama. He's a hero.
Siapa tahu kalian belum tahu, karena saya yakin kasus ini penting untuk pembelajaran hidup. Bahkan kalau kalian tidak peduli pada Gus Yaqut.
Gus Yaqut, mantan Menag RI yang sekarang jadi terdakwa kasus kuota haji, memang pejabat. Wajar kalau banyak orang malas mengikuti sidangnya. Tapi yang sedang diuji di sana adalah cara aparat penegak hukum membuktikan tuduhan korupsi.
Pada sidang 26 Oktober 2026, Pak Dodi Abdul Kadir, kuasa hukum Gus Yaqut, mempersoalkan pertanyaan jaksa kepada ahli. Menurut beliau, pertanyaan itu sudah mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran hukum, padahal ahlinya belum menyampaikan pendapat.
Andaikan Pak Dodi diam saja, mungkin kita tidak sadar bahwa pendapat ahli pun bisa diarahkan lewat cara bertanya. Makanya beliau meminta majelis hakim menguji proses pemeriksaan itu.
Sehari kemudian, Selasa 27 Oktober 2026, jaksa KPK menghadirkan empat ahli auditor BPK. Hasilnya? BPK menyatakan tidak menemukan aliran dana kepada Gus Yaqut.
Padahal, ini ahli yang dihadirkan jaksa sendiri, ya.
Lalu uangnya ke mana?
Menurut keterangan para ahli itu, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan mengalir ke sejumlah pegawai Kementerian Agama, asosiasi penyelenggara haji khusus, dan pihak lainnya.
Nilainya sekitar Rp22,67 miliar pada 2023 dan Rp121,23 miliar pada 2024. Totalnya Rp143,9 miliar.
Gus Yaqut sendiri lalu mempertanyakan dasar hukum dakwaan yang menudingnya memperkaya diri, padahal BPK tidak menemukan aliran dana kepadanya.
Sidangnya masih jalan, dan dugaan penyimpangan pihak-pihak lain juga masih diuji. Tapi kok yang paling disorot justru menteri yang aliran dananya tidak ditemukan?
Kenapa ini penting?
Karena kalau pertanggungjawaban pidana bisa dibangun dari jabatan saja, tanpa bukti uang mengalir, siapa pun yang pernah meneken kebijakan bisa bernasib sama (pejabat atau bukan).
Hari ini (Senin, 16 November 2026), giliran tim kuasa hukum menghadirkan ahli hukum administrasi negara, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Beliau menjelaskan Menteri Agama punya dua fungsi dalam penyelenggaraan haji. Pertama, tugas administratif pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kedua, sebagai Amirul Hajj menurut Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019, yaitu menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan haji atas nama negara, di dalam maupun di luar negeri.
Soal kuota tambahan, saya kutip persis dari ucapan beliau di persidangan:
"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri."
Jadi, kalau kewenangan menetapkan kuota tambahan diakui undang-undang, dan ahli yang kalian hadirkan sendiri menunjuk aliran uangnya ke pihak lain, apa yang sebenarnya mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Jepara sudah memulai untuk tidak membebani keluarga mendiang.
Takziyah yang seharusnya berarti membahagiakan keluarga yang ditinggalkan, ketika malah membebani, memang patut untuk ditinjau ulang.
Ada juga kecelakaan di jalan raya. Adu tanduk. Kedua pengendara terlegetak di jalan, kemungkinan pingsan.
Banyak orang mendekat. Gak ngapa-ngapain. Lihat-lihat doang gak jelas.
Macet dong.
Ibu-ibu teriak. Bapak-bapak kebingungan. Dan salah satu pengendara motor yang kena macet ini turun. Mengajak pengendara lain untuk menaruh korban ke pinggir jalan raya.
Sebelum penyelamat ini datang, kenapa harus ngumpul-ngumpul begitu?
Ada anak kecil kejebur di kali. Anak yang bersamanya teriak. Akhirnya banyak orang dewasa ngumpul, gak ngapa-ngapain.
Datang seorang pemuda yang datang ke keramaian itu. Tak pikir panjang, dia nyebur ke kali.
Tujuh menit kemudian, anak itu ketemu.
Pertanyaan saya: dari semua orang dewasa di sana, banyak sekali, hingga pemuda ini terjun tanpa pikir panjang, sebenarnya mau ngapain?
Kalau ada orang menyangkal titipan dan tidak ada saksi, biasanya kita hanya bisa pasrah.
Iyas bin Mu'awiyah, seorang hakim, pernah menghadapi perkara seperti itu. Seorang lelaki mengaku menitipkan harta, tetapi yang dititipi menyangkal. Tidak ada saksi, hanya ada sebatang pohon di tempat penyerahan.
Iyas menyuruh si penuntut pergi ke pohon itu, siapa tahu ia ingat pernah mengubur hartanya di sana. Si tergugat disuruh duduk menunggu, sementara Iyas mengadili perkara lain.
Lalu, bagaimana Iyas membongkarnya?
Nah, sesaat kemudian Iyas bertanya tiba-tiba: menurutmu kawanmu sudah sampai di pohon itu? Orang itu menjawab: belum. Iyas langsung berkata: hai musuh Allah, kamu memang pengkhianat.
Jawaban spontan itu menunjukkan ia tahu letak pohonnya. Ibn al-Jauzi mencatat, orang itu pun memohon maaf.