So far gw aktif di twitter, yg gw liat kaum woke/leftist tuh melarang orang2 untuk:
1. Sayang sama ortu
2. Taat agama, rajin ibadah
3. Berbeda pendapat
4. Netral/tidak sejalan dengan orientasi seksual yang ada
5. Membanggakan pasangannya (dikatain male centered)
GUYS, TOLONG BANTU UP ALGORITMANYA‼️
UPDATE #DEMO 10 NOVEMBER
GELOMBANG MAHASISWA ITS, UNAIR, UNESA BERGERAK BERSAMA MEMBAWA 4 TUNTUTAN:
1. PENANGGULANGAN BENCANA
2. PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN
3. DEMOKRASI, HAM, SUPERMASI SIPIL
4. EVALUASI KEADILAN KEBIJAKAN EKONOMI
SEMANGAT BERJUANG TEMAN-TEMAN MAHASISWA!!! STAY SAFE, TETAP KONDUSIF DAN SALING JAGA ✊🏻
#INDONESIASADAR
@hampimaw Kalo mau coba mempelajari pola pikir warga jatim dan jateng, saranku coba baca buku Religion of Java ini.
https://t.co/uU6O3x74OT
Ini studi tahun 60-an tp masih relevan di masyarakat sekarang. Dari sini bakal tau golongan masy gimana yg effortless dan gimana cara pola pikirnya
Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.
Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.
*SBY*
INFO A1 DARI ORANG DALAM ISTANA.
Informasi dari Istana disebut-sebut dikendalikan oleh dua orang: Teddy (Seskab) dan Prasetyo (Mensesneg).
Jurnalis yang tidak mengikuti arahan berisiko kehilangan akses, bahkan ID Press bisa ditarik seperti yang terjadi pada CNN. Media yang dianggap tidak sejalan juga bisa tidak dilibatkan dalam lawatan ke luar negeri.
Pers seharusnya mengawasi kekuasaan, bukan tunduk pada kekuasaan.
Kalau untuk mendapatkan informasi saja harus patuh pada penguasa, lalu di mana independensi pers?