Penghasilan negara ini 82% dr pajak
Pajak itu yg bayar rakyat, bukan anggota DPR, PSN, TNI ato Polri.
Tapi ketika rakyat menyampaikan kritik jawabannya: apa yg sudah kamu berikan pd negara??!!!
Belum pejabat yg suka ngremehin rakyat!
Heeiiii...
Klo rakyat berhenti bayar pajak, pejabat2 itu makan dr mana?
Sementara penguasa saat ini ugal2an mengelola uang negara demi kroni2nya... Seolah uang itu milik nenek moyangnya.
Bagus kan? 😓
JUST IN: BEM UI RILIS "THE REBELLION BEGINS #3: DEMO BAYARAN?!"
Halo, UI dan Indonesia!
Pada 24 Juni 2026, pimpinan para penguasa, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa beliau tahu demo itu ditunggangi dan dibayar.
Pertanyaannya, demo yang mana?
Mereka akan terus membenturkan kita: rakyat dengan rakyat.
Mari, balas permainan licik para penguasa dengan "menawarkan" Rakyat vs. Penguasa! Sampai jumpa kembali!
#MenujulndonesiaBangkrut
Dari sekian banyak pidato, pidato kali ini bener bener nyesek
Rakyat yang bayar gaji kalian, dikritik malah dibales:
“EMANG GUE PIKIRIN” dan disambut tepuk tangan yang meriah
Pajak yg udh gw bayar buat gaji anak lu :
• PPN 11% tiap kali makan, belanja, atau pakai jasa
• PPh puluhan juta per tahun
• Pajak mobil 2 dan motor 3 (saat beli dan tiap tahun)
• Pajak rumah (PBB)
• Pajak usaha kontrakan
• Pajak tiket pesawat
• Pajak saat lewat jalan tol
• Pajak BBM
• Pajak pulsa, paket data, internet, dan listrik
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan
• SWDKLLJ saat bayar pajak kendaraan
• Pajak rokok
• Pajak hotel
• Pajak restoran dan kafe
• Pajak parkir
• Pajak hiburan (bioskop, konser, tempat rekreasi tertentu)
• Bea Meterai
• Pajak jual beli properti
• Pajak deposito dan investasi tertentu
• Pajak impor barang dari luar negeri
• Bea masuk barang impor
• Pajak reklame
• Pajak penerangan jalan (di tagihan listrik)
• Pajak transaksi saham tertentu
• Pajak transaksi kripto
• Pajak hadiah undian
• Pajak sewa tanah dan bangunan
• Pajak penghasilan UMKM/usaha tertentu
• Retribusi pasar
• Retribusi kebersihan/sampah
• Retribusi perizinan tertentu
• Biaya administrasi dan pungutan daerah lainnya.
Terus masih dibilang kurang kontribusi ke negara. 😅
List yang tidak bayar pajak di Indonesia (DITANGGUNG APBN) :
✅ Presiden dan Wakil Presiden
✅ Menteri dan Wakil Menteri
✅ Anggota DPR RI
✅ Anggota DPD RI
✅ Hakim
✅ Pejabat negara lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
✅ ASN (PNS dan PPPK)
✅ Anggota TNI
✅ Anggota Polri
✅ Pensiunan PNS/TNI/Polri yang pensiunnya dibayar APBN/APBD
Dirut PLN : kami minta maaf atas pemadaman listrik bergilir jawa bali karena ketersediaan batu bara menipis
RAKYAT TELAT BAYAR SEJUTA ALASAN LISTRIK DI PUTUS
PERUSAHAAN LISTRIK MONOPOLI MALAH KAGAK ADA DUIT BELI BATU BARA ?
DUIT PEMBAYARAN KWH RAKYAT DI KEMANAKAN ? yap!
sonyy baru aja mengaku sesuatu tentang kasus korupsi MBG :
- nanik sendiri di ketahui memiliki dapur SPPG MBG
- Nanik 3 kali ganti nama yayasan di titik SPPG miliknya sendiri
- Titik SPPG Nanik tersebar di Madiun, Tapos Bogor, dan Karang Asem
- Prosedurnya harus pakai surat resmi Nanik tidak pernah kirim surat
- Nanik cuma bilang ke Sony: "Pokoknya diganti!"
- Ini terungkap dari BAP Sony Sonjaya (tersangka kasus MBG) di Kejagung
padahal sebelumnya wakil BGN bilang pegawai BGN tidak boleh punya dapur SPPG
kalo sudah begini apakah akan di tindak atau omon omon?
APBN DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN HASHIM
TVRI bayar Rp1,3 triliun dari APBN untuk hak siar Piala Dunia 2026, tapi masyarakat yang mau streaming lancar justru disuruh bayar lagi lewat paket BOLA GEMBIRA di Maxstream dan Folaplay. Ironis sekali wak.
Streaming sering error, putus-putus, buffering parah kali wak, bahkan login aja kadang susah tapi tidak ada kompensasi yang jelas bagi pelanggan yang sudah bayar. Siaran gratis di TVRI memang ada wak, tapi kualitas dan akses digitalnya jauh dari harapan wak, kadang lagi di jalan,atau dikantor mau nonton pun susah.
Yang Lebih parahnya lagi wak, penunjukan mitra OTT ini dilakukan tanpa tender terbuka, langsung ditunjuk sebagai MITRA STRATEGIS, mitra strategis kepala hashim iya, bayangkan wak Transparansi kontrak juga minim kali wak,ntah berapa sebenarnya nilai sublisensi yang dibayarkan Maxstream dan Folaplay ke TVRI? Jangan² hanya Rp1 miliar atau malah jauh di bawah itu wak? Kita sebagai rakyay tidak pernah diberi angka pasti, kan bangek. Uang pajak kita gak jelas dibuatnya.
Bayangkan wak TVRI bukan hanya menyiarkan, tapi juga aktif mempromosikan Folaplay yang kemudian bundling dengan IRA proyek yang berada di ekosistem Hashim. Uang negara dipakai untuk hak siar, lalu digunakan untk promosi folaplay dan keuntungannya mengalir ke platform swasta yang terkait kelompok tertentu itu wak.
Kalau ini dilakukan SCTV atau stasiun swasta lain, tidak masalah awak, sebagai pecinta bola sudah biasa bayar untuk nonton. Tapi ini pakai uang APBN, uang rakyat. Ketika gagal tayang lancar, tidak ada pertanggungjawaban yang tegas, kompensasi pun tak de, kan bangke.
Ini bukan Bola Gembira wak. Ini lebih cocok seperti Bola KKN, Kolusi, Korupsi, Nepotisme yang baunya sangat kuat kali akh, Tapi tak ada yang berani menyentuh karna terkait dengan PM.
Andai Uang Rp1,3 triliun itu, kalau digunakan untuk membangun jembatan, jalan, atau infrastruktur dasar di daerah, dampaknya jauh lebih nyata dan bermanfaat bagi rakyat. Bukan sekadar hiburan yang teknologinya saja masih error dan bobrok.
Ingat wak tvri itu milik negara Folaplay dan iran punya swasta, jangan sampai uang negara di pakai untuk memperkaya segelintir orang, jika kita diam wak, maka pola² yang sama akan terus di lakukan oleh penguasa serakah ini.
SEKARANG SAATNYA TVRI MEMBUKA SEMUA DATA MEREKA.JIKA TIDAK BERANI BERARTI BENAR TVRI TELAH ALAT UNTUK MEMPERKAYA HASHIM.