Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.
Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.
Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.
Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda.
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa?
Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon.
Ini ada sejarahnya.
Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.
Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*
10 Tahun Era SBY Berhasil Kurangi Lahan Logging sebesar 7,65 Juta Hektar, Tapi Malah Difitnah Serahkan 55 Juta Hektar ke Korporasi
AHY Peduli PD Reforestasi
✨ Bulan Bakti Demokrat 2025 ✨
Mari bersama memperkuat kepedulian, kesehatan, dan inklusivitas!
📅 Senin, 15 Desember 2025
📍 Gedung DPP Partai Demokrat
Jl. Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat
Ayo datang dan ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan:
🩸 Donor Darah (09.00–12.00 WIB)
Partai Demokrat x UDD PMI DKI Jakarta
🎗️ Seminar “Pencegahan Kanker dan Tumor” (09.00–12.00 WIB)
Partai Demokrat x Lembaga Kanker Indonesia
♿ Proklamasi Democracy Forum: Mewujudkan Partai Ramah Disabilitas (13.00–15.00 WIB)
Bersama Jaringan Disabilitas Demokrat
🎁 Gratis & tersedia door prize menarik! Disediakan Juru Bahasa Isyarat.
Dalam semangat Hari Relawan Internasional, Partai Demokrat mengajak masyarakat untuk berbagi kebaikan melalui Gerakan Donor Darah bersama PMI DKI Jakarta.
Setetes darah yang Anda berikan bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Mari hadir dan jadi relawan yang berdampak nyata!
📅 Senin, 15 Desember 2025
🕘 09.00 – 12.00 WIB
📍 Kantor DPP Partai Demokrat
Jl. Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat
Untuk registrasi: https://t.co/OKpyUBOWlk
🎁 Dapatkan door prizes menarik!
Ayo datang, ajak keluarga dan sahabat, dan jadilah bagian dari gerakan solidaritas kemanusiaan.
💙 Relawan kuat, Indonesia kuat.
Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Partai Demokrat berkomitmen membangun partai yang benar-benar ramah bagi semua warganya — tanpa pengecualian.
Melalui *Proklamasi Democracy Forum: Mewujudkan Partai Ramah Disabilitas*, kami menghadirkan ruang dialog untuk mendengar suara, pengalaman, dan aspirasi komunitas disabilitas sebagai bagian penting dari demokrasi.
📅 Senin, 15 Desember 2025
🕒 13.00 – 15.00 WIB
📍 Aula Yudhoyono, Lat. 4 - Gedung DPP Partai Demokrat
Disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI)
🎙️ Pembicara:
Fajri Hidayatullah, S.I.P., M.AP
Politisi Jaringan Disabilitas Demokrat
Nurwayah
Anggota DPR RI, Fraksi Demokrat
Moderator: Lis Dedeh
Hari Disabilitas Internasional mengingatkan kita bahwa inklusi bukan sekadar slogan—tetapi tindakan nyata. Mari kita wujudkan partai yang mendengar, memahami, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal.
💙 Partai Demokrat — untuk semua, bersama semua.
Salut untuk Timnas Putri Indonesia yg menjadi Juara AFF 2024! Namun sedih sekali mendengar bhw ketika mereka tiba di Jakarta tak ada pejabat dari @PSSI maupun @KEMENPORA_RI yang menyambut mereka. Dunia olahraga kita memang masih sangat seksis. #AFF#timnas