When the EXOs commended Junmyeon on his efforts for ‘El Dorado’s stage and applauded for him 👏🏻
🩶 KIM JUNMYEON!!
🍒 He didn’t tell us “Let’s trust in each other” for no reason~
🐻 Of course~
🐰 Let’s trust! Our group slogan is ‘Let’s love’ + ‘Let’s trust’~
🐻 Let’s love, let’s trust!
🐰 But actually, even though you’re applauding for me right now, I believe that all of the members really deserve to be applauded today. Seriously, from Kai to Sehun, D.O., and Chanyeol~ Let’s give them a round of applause!
🐻 Should we all give each other a round of applause? 👏🏻
🐰 That’s right~ Since we only have the last (main) stage left, we should clap for that. It’s really the last~
🐻 *goes around clapping for each member* Sehun-ah~ Should we clap for each other? 👏🏻
🐥 *nods and claps* 🙂↕️👏🏻
-star Jeongwaja is back!! kai ketemu exol yg baru jadi maba 😭
kai: “emang waktu masih 3 SMA kamu nonton jeongwaja?”
exol: “iya, aku giat belajar! aku harus ketemu kai oppa! akhirnya kita ketemu!”
👥: ”YEAAYY😆”
🐻: since when have you been an EXO-L?
👩🏻: since i was in 5th grade in elementary school
🐻: what made you like them back in 5th grade?
👩🏻: kyungsoo oppa
🐻: i am leaving
LMAOOO😭😭😭
Alasan kami menggugat MBG di MK, karena persoalan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah menurun drastis, yang berakibat di rumahkannya para guru ASN PPPK. Fenomena ini bak domino, satu persatu kepala daerah merumahkan para guru PPPK ini.
Ingat, kita sudah menyalakan tanda bahaya. Namun pemerintah abai dan sibuk menggaji pemilik SPPG biar lebih giat berjoget dengan gaji 6 juta perhari. Perang Iran dan krisis minyak hanya mempercepat malapetaka ini.
Ulasan lengkap saya tulis di opini kompas, "Reset Pendidikan."
The Soviet Union made a film in 1983 about Zionism, the Rothschilds and the Israeli lobby in the US. It was buried for decades. I just added English subtitles and corrected the dubbed version. Watch what they didn't want you to see. Links below.
Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.
Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.
Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.
Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.
Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.
Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.
Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.
Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
Guys Netanyahu baru saja slip of the tongue yang mungkin paling jujur sepanjang konflik ini.
Dia tidak sengaja ungkap alasan sebenarnya di balik perang Iran.
Dan itu bukan soal nuklir.
Netanyahu bilang rencana sesungguhnya adalah membangun pipa minyak dari Teluk langsung ke pelabuhan-pelabuhan Israel. Memotong sepenuhnya jalur yang dikontrol oleh Arab termasuk Selat Hormuz.
Berhenti sebentar dan pahami apa artinya itu.
Selama ini narasi resminya adalah Iran harus dihentikan karena program nuklir mereka mengancam keamanan kawasan. Itu justifikasi yang dijual ke publik Amerika. Ke Kongres. Ke sekutu NATO. Ke seluruh dunia.
Tapi Netanyahu sendiri yang bocorkan bahwa ini soal kontrol jalur energi.
Pipa minyak langsung ke pelabuhan Israel itu artinya Israel tidak perlu lagi bergantung pada jalur maritim yang dikontrol negara-negara Arab. Artinya Israel punya akses independen ke sumber energi Teluk. Dan artinya siapapun yang ingin akses ke minyak Teluk harus berurusan dengan Israel sebagai titik transit.
Itu bukan keamanan nasional. Itu dominasi geopolitik atas sumber energi paling strategis di planet ini.
Dan konteks ini menjelaskan banyak hal yang selama ini terasa tidak konsisten.
Kenapa Israel menyerang South Pars ladang gas terbesar di dunia tanpa koordinasi Amerika. Kenapa fasilitas-fasilitas energi terus jadi target utama. Kenapa Hormuz menjadi pusat dari seluruh konflik ini.
Ini bukan perang untuk menghancurkan nuklir Iran.
Ini perang untuk mengubah siapa yang mengontrol aliran energi dari Teluk ke seluruh dunia.
Dan yang menanggung biayanya Qatar yang LNG-nya rusak diserang. Saudi yang kilangnya diancam. Rakyat Iran yang hidup dalam hujan hitam beracun setelah depot minyaknya dibom. Petani India yang tidak bisa dapat pupuk karena Hormuz tutup. Rakyat Indonesia yang harga BBM-nya akan naik karena semua ini.
Semua menanggung biaya dari satu rencana yang baru saja tidak sengaja diakui oleh orang yang merancangnya sendiri.
Kasus Munir melibatkan orang-orang di Badan Intelijen Negara (BIN). Kasus Andrie Yunus melibatkan Badan Intelijen Strategis (Bais).
22 tahun gak berubah. Sektor keamanan Indonesia muter-muter di titik kejahatan dan kebodohan yang sama. Para pengecut yang sama.