Untung Sulistyono

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

IBU CENUK SAYEKTI DOSEN UNAIR BERSAKSI SAMBIL TERISAK DI MK:

Jadi dosen tahun 2010, saat itu gajinya 1,2 juta per bulan.

Dapat gelar Doktor tahun 2016. Serdos tahun 2020.

Tahun 2022 pindah ke Unair, gaji pokok saya 2,6 juta.

Belasan tahun jadi dosen.

Gaji pokoknya masih segitu.

Ini kejadian gak cuma di Unair. Kejadian di seluruh Indonesia.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Di bandingin si sherly tjoanda, bupati Siak ini lebih berbobot dan berisi tapi sayangnya tidak hobi ngonten saja. Beliau lebih memilih focus bekerja.

Berikut profilnya

Nama: Afni Zulkifli

Pendidikan Akademik: Meraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi publik, serta aktif mengajar sebagai dosen dan akademisi sebelum menjabat

Karier Jurnalis: Memulai karier profesionalnya sebagai wartawan (jurnalis) dan memiliki rekam jejak panjang di industri media.

Birokrasi & Pemerintah: Berpengalaman sebagai birokrat yang menduduki posisi tenaga ahli, serta sangat vokal menyuarakan isu-isu lingkungan hidup

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Dimar @dimarsasongko98]

Seskab Teddy Indra Wijaya .
Letkol Kopassus, mantan ajudan Prabowo, nol pengalaman diplomasi ,

merespons Dino Patti Djalal dengan sindiran: "diplomat hebat, walau cuma 3 bulan jadi Wamenlu."

Oke, Pak Letkol. Kita bedah satu-satu.

Soal biaya: Lo bilang kelebihan biaya ditanggung "pribadi Presiden." Tapi pesawat kepresidenan, pengamanan TNI-Polri, hotel protokol, tim advance, logistik 50-60 orang , itu semua tetap APBN.

Yang "pribadi" cuma excess-nya.

Dan Prabowo sendiri yang tanda tangan Inpres No. 1/2025 yang perintahkan seluruh K/L pangkas perjalanan dinas 50%.

Guru nyuruh murid hemat, gurunya keliling dunia.

Soal rombongan: Lo bangga rombongan turun dari 120 jadi 50-60 orang.

Dino tidak pernah bicara soal ukuran rombongan. Dia bicara soal frekuensi , 1 dari 6 hari Presiden ada di luar negeri.

Lo jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.

Soal investasi Rp 2.430 triliun: Ini total realisasi investasi PMDN + PMA tahunan , tren jangka panjang yang sudah berjalan sebelum Prabowo menjabat, dipengaruhi hilirisasi, regulasi, dan iklim global.

Lo tidak bisa buktikan berapa dari angka itu kausal dari kunker.

Berdiri di bawah hujan lalu ngaku bisa mendatangkan air.

Soal sindiran "3 bulan":
Dino punya PhD dari London School of Economics, 26 tahun karier diplomatik, 3 tahun Dubes untuk Amerika Serikat.

Yang nyindir dia adalah seorang Letkol yang jabatan Seskab-nya lahir dari loyalitas, bukan keahlian tata negara.

Di negara yang sehat, Seskab dijabat teknokrat.

Di sini, dijabat ajudan yang merangkak naik karena setia , lalu nyindir diplomat doktoral soal pengalaman.

"Speak truth to power," kata Dino.

Yang menjawab justru orang yang hidupnya melayani power.

[sarah @sahouraxo]

BREAKING:

Israel is dropping white phosphorus bombs on civilian areas in the village of Arnoun, Nabatieh, South Lebanon.

These are internationally banned munitions — and Israel is unleashing them against civilians.

[TaufikTM @taufik_q]

Slh satu kejadian paling mengerikan dlm sejarah manusia terungkap. Momen saat anak kecil yg lg bawa wadah air buat keluarganya yg dikepung + kehausan malah dibom, sampai tewas dan tubuhnya hancur. Video yg ga bisa dilupain sama dunia.
--
Qodrat Mohon Nyate Sapi minang Paris Arafah Nabi Ibrahim

[TaufikTM @taufik_q]

BreakNews‼️ Pasukan telah IDF Israel menewaskan seorang anak laki-laki Palestina umur 14 tahun. Video ini perlu jadi perhatian publik. Tolong bantu sebarin ya ‼️

[Mas Gres @erlanishere]

ARAHAN JULID FI SABILILLAH

Misi GSF dalam bahaya!
Zionis Israel telah menghadang kapal-kapal GSF menuju Gaza, saat ini 5 WNI sudah ditangkap dan tersisa 10 kapal lainnya yang tengah berada di zona merah dan sebentar lagi akan tiba di Gaza, Insya Allah.
Kami mendorong segenap warga Indonesia untuk:
1. Mengawal kapal-kapal GSF dan turut ber-julid fi sabilillah, target Julid sudah dirangkum di: https://t.co/HgQu8Jl50L
2. Mendesak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan kecaman kepada Zionis terhadap penculikan WNI dan mendesak Bapak Presiden untuk secara resmi mendukung misi GSF.
3. Suarakan permohonan kita ke akun Instagram dan Twitter Bapak Presiden @prabowo.

Komandan Julid Fi Sabilillah
Erlangga Greschinov
19/05/2026

[Gerakan BDS di Indonesia @GerakanBDS_ID]

INGAT NAMA MEREKA:
Andi Angga Prasadewa (Angga)
Rumah Zakat @rumahzakat — Kapal Josef

Bambang Noroyono (Abenk)
Republika @republikaonline — Kapal Bora Alize

Thoudy Badai Rifan Billah (Thoudy)
Republika — Kapal Ozgurluk

Andre Prasetyo Nugroho (Andre)
Tempo @tempodotco — Kapal Ozgurluk

Rahendro Herubowo (Heru)
inews @officialinews_ — Kapal Ozgurluk

SOS!

Sumber: Instagram @globalpeaceconvoy

[SW News - SOFT WAR NEWS @SoftWarNews]

Ini di luar batas mengerikan.

Data terbaru menunjukkan Israel telah membunuh lebih dari 680.000 warga Palestina di Gaza.

Di antaranya:

• 380.000 bayi di bawah 5 tahun
• 99.000 anak-anak di atas 5 tahun
Itu berarti 479.000 anak-anak telah dibunuh oleh Israel.

Israel tidak sedang "membela diri".

Israel sedang memusnahkan kehidupan warga Palestina.

[Mas Gres @erlanishere]

BEBASKAN ANGGA SEKARANG JUGA!
Angga telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional.
Penculikan aktivis GSF merupakan pelanggaran hukum internasional dan Indonesia wajib secara resmi mengutuknya!
Mohon bantuannya teman-teman untuk me-retweet postingan ini agar viral dan diperhatikan oleh @prabowo @Kemlu_RI

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

KDMP beli ke Indomart, ngapain beli truk klo bisa dianter?

KDMP nglarisi Indomart?
Piye to jan e konsep KDMP Iki?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.

Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.

Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Włodzimierz Skalik @Wlodek_Skalik]

Palestyńskie dziecko zastrzelone z karabinu snajperskiego przez izraelskiego żołnierza, gdy szło z matką. Matka próbując utrzymać dziecko również została zastrzelona.

Media tego nie napiszą. Świat milczy.
To ludobójstwo.

[SW News - SOFT WAR NEWS @SoftWarNews]

Ini dianggap sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam seluruh sejarah perang.

Saat seorang tentara Israel melakukan penembakan jarak jauh terhadap seorang wanita tua di Gaza yang sedang memegang tangan cucunya, sambil mengangkat bendera putih, setelah pasukan pendudukan memberikan jaminan aman untuk melewati.

Melupakan dan Mengabaikannya adalah kejahatan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.

Angkanya dulu:

225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.

Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:

Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.

Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.

Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.

BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.

Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.

Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:

Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.

Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.

Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.

Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.

Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data

Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.

Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.

Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.

Apakah ini fiskal realistis?

Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.

Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.

Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.

Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.

Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.

Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.

Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.

Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?

Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.

Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.

Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?