Uus

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

Satu persatu para pengusaha dan investor MBG berteriak karena ketidakberesan program ini. Btw, jgn lagi sebut mereka relawan yaa...relawan itu rela bahkan jika tdk dibayar 😊. Satu lagi, ketika di bbrp tempat MBG dihentikan sementara knp yg teriak pengusahanya ya? Harusnya kan anak2 sekolah dan ibu hamil penerima manfaat yg teriak2 kelaparan krn ga dpt MBG, tapi saya malah blm dengar tuh ada penerima manfaat yg kelaparan gara2 ga dpt MBG. CMIIW

[Dimar @dimarsasongko98]

2017: First Travel. 63.000 jemaah gagal berangkat. Kerugian Rp905 miliar.

2018: Abu Tours. 86.000 jemaah gagal berangkat. Kerugian Rp1,2 triliun.

2018: Hannien Tour. Ribuan jemaah gagal berangkat. Skema Ponzi.

2026: Hanania Group. kurang lebih 2.500 jemaah gagal berangkat. Estimasi kerugian Rp60 miliar.

Setiap kasus: modus sama. Skema Ponzi. Dana jemaah dipakai tutup lubang lama. Tersangka ditangkap. Korban menangis.

Setiap kasus: respons pemerintah sama. Prihatin. Minta diusut. Janji perbaikan regulasi.

Kemenhaj mengakui Hanania punya akreditasi B, rekam jejak bagus, bahkan peraih rekor MURI.

Mereka yang keluarkan izinnya. Mereka yang audit 5 tahun sekali.

Sembilan tahun. Empat kasus besar. Hampir 200.000 korban. Hampir Rp2,5 triliun raib.

Dan sekarang pemerintah bilang akan "membuat regulasi monitoring yang lebih ketat."

Pertanyaannya bukan lagi kenapa travel ini bisa menipu.

Pertanyaannya: kenapa negara butuh 9 tahun dan 200.000 korban untuk baru mau serius?

Sumber :
Kompas: https://t.co/Xvg4nPj60F

CNBC Indonesia (First Travel/Abu Tours): https://t.co/7D0dQF82if

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Gugat Ke MK untuk minta masa berlaku SIM seumur Hidup

Mereka mengajukan uji materi Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Yang setuju
Ayo Dukung & Suarakan

[Faizal @zalkad]

Hal ini mengkonfirmasi betapa buruknya sirkulasi komunikasi Istana.

Ternyata valid banyak duta besar negara sahabat yang sampai menunggu berbulan-bulan belum diterima surat kredensial-nya oleh Presiden.

Bahkan harus di viral kan dulu baru Istana bikin agenda mendadak buat melantik para dubes padahal mereka udah nunggu sampai 8 bulan di Jakarta.

Lebih parahnya, aspirasi negara sahabat disampaikan melalui orang luar kekuasaan, eks Menlu yang di-diskreditkan cuman 3 bulan oleh Seskab.

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Gua cukup yakin emang Prabowo ini akan bawa ke kehancuran. Yang gua salah adalah: kok secepat ini.

[Joel Picard @sociotalker]

dumb and dumber

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Tuh kan MBG kasus nya jadi semakin Rame

Anggaran Besar kerja nya amatiran

[Bad News From Indonesia @bnfi_id]

BBC News Indonesia nerbitin investigasi panjang soal Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta, perempuan adat Marind-Anim dari Merauke yang selama 2 tahun vokal nolak PSN.

Tiba-tiba pergi dari kampungnya 23 Mei, muncul di Jakarta, terus LAPORIN koalisi masyarakat sipil yang selama ini nemenin dia ke Polda Metro Jaya.

Mama Yasinta pergi di hari yang SAMA pas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dateng ke Kampung Wanam. Keluarganya juga ragu dia punya duit buat terbang ke Jakarta, selama ini cuma jualan sayur di pasar.

Di Jakarta, Yasinta ketemu 3 advokat + 1 perempuan Papua asal Mimika bernama Eka Kora. Dua dari empat orang ini punya jejak digital yang nyambung ke BIN. Salah satu advokat kerja di firma hukum milik pengurus DPP Gerindra.

Soal Eka Kora: dia pegawai Kemenag Mimika yang pada 2022 jadi orang nomor satu di Papua Muda Inspiratif, komunitas yang dibentuk & dibina BIN. Pembina utamanya pejabat BIN.

Di video klarifikasi, Eka bilang "kebetulan ketemu" Yasinta di Jakarta dan "diminta temani". Tapi dia juga tiba-tiba deny pernah ada di Papua Muda Inspiratif, padahal jejak digitalnya ada.

Salah satu pengacara Yasinta, Tongku Daulay, kliennya adalah Ahmad Dedi, pejabat Bea Cukai yang lagi diperiksa KPK soal kasus suap impor, sekaligus bendahara di organisasi sayap Gerindra. Tempo bahkan nulis dugaan Dedi juga staf ahli BIN & Kemenko Polkam.

Pengacara kedua, Feri Kurniawan, teridentifikasi bekerja di firma Ahmad Fatoni & Partners, milik Wakil Sekjen Bidang Advokasi DPP Gerindra, yang juga pernah jadi kuasa hukum Prabowo di sengketa Pilpres 2024.

Semua pihak kompak bantah, tidak ada konspirasi, tidak ada pembiayaan, tidak ada keterlibatan militer.
Tapi pola koneksinya terlalu rapi,
BIN → Gerindra → advokat → perempuan Papua yang selama ini lawan PSN, tiba-tiba balik arah dan laporin pendampingnya sendiri.

Yang perlu dijawab publik:
siapa yang beli tiket pesawatnya?
kenapa advokat berlatar Gerindra yang turun tangan?
kenapa Eka Kora deny afiliasi BIN-nya padahal rekam jejaknya ada?

Baca investigasi lengkap BBC News Indonesia 👇🏼

[Kompas.com @kompascom]

Ketua Majelis Etik Ombudsman, Jimly Asshiddiqie, menyebut eks Ketua Ombudsman, Heri Susanto, melarang anak buahnya mengawasi program MBG.

~RS

[MBG Jelek @menuembegejelek]

⚠️ INGAT BAIK-BAIK NAMA DAN WAJAH SI BAJINGAN TENGIK HERY SUSANTO INI!

Taukah Handai Tolan sekelian, mengapa embege bisa melahirkan kasus keracunan hingga 30.000++ kasus? Mengapa kepala Badan dan wakilnya bisa dengan sangat leluasa korupsi selama 1,5 tahun? Mengapa banyak sekali pegawai BGN di daerah yang menjabat sebagai korwil, dan/atau pegawai kelas coro di kubangan lumpur (espepege) memiliki etika dan kompas moral yang hancur? Mengapa banyak panganan yang tersaji tak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan terkesan mengenaskan? Mengapa kerap terjadi maladministrasi baik di tingkat pusat hingga di kubangan lumpur?

Salah satu jawabannya adalah ini! 🫵🏻

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi program kerja lembaga / badan negara, dipimpin oleh orang brengsek yang MELARANG staf-nya untuk menyentuh dan memeriksa jalannya embege!

*Apa fungsi Ombudsman? Tupoksi mereka adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik itu Kementerian, Lembaga, atau Badan—baik di pusat maupun di daerah—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan swasta yang menggunakan anggaran negara.

Sibangsat! Dia bukan cuman doyan duit suap tata kelola pertambangan nikel, tapi juga main-main sama proyek super prioritas rezim. Asu! Biadab!

[Dimar @dimarsasongko98]

Pengusaha Sukabumi setor Rp218 miliar ke BGN , ada MoUnya, ada tanda tangannya, ada bukti transfernya.

Yang tanda tangan dari pihak BGN: Lodewyk Pusung, Wakil Kepala BGN saat itu.

Lodewyk Pusung kini tersangka korupsi MBG di Kejaksaan Agung sejak 3 Juni 2026.

97 dapur yang dijanjikan tidak pernah diserahkan.
BGN cuci tangan. Kepala BGN baru bilang:

"Saya tidak tahu, saya baru masuk."

Pengusaha yang mau ikut program pemerintah ,uangnya raib, dapur tidak ada, jawaban tidak ada.

Yang menikmati: purnawirawan Letjen TNI, mantan pejabat eselon satu, orang-orang yang dilantik langsung oleh Presiden.

Bukan orang pinggiran. Bukan oknum kecil.

Orang-orang yang dipilih untuk menjalankan program paling dibanggakan pemerintahan ini.

Kalau ini bukan bukti kegagalan tata kelola yang sistemik , lalu apa?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Isunya nama² ini yg terlibat Korupsi MBG:
1. Nanik S Deyang
2 Patris Rumbayan ibunya Tedy
3 Ketua dprd jatim dan Jateng
4 Suwardi samiran
5 Dudung lewat kepala bgn
6 Puti Sari Gerindra komisi 9
7 D Mahari komisi 9
8 Yahya zaini
9 Wihardi banggar
10 Cucun Ahmad
11 ketua dan seluruh wakil banggar
12 Bima Arya Wamendagri
13 Wamenaker Feri
14 Ahmad Riza patria
15 ketua komisi 9
16 seluruh wakil ketua KOM 9 kecuali Charles honoris dan seluruh poksi komisi 9
17 Dek gam komisi 9
18 Muslim Ayu komisi 3
19 fitroh Basori wakil kpk
20 Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari SH, MH
21 Kapolres bekasi Kombes Sumarni
22 Irma Chaniago komisi 6
23 uya kuya komisi 3
24 Lula Kamal PIC Menko pangan
25 2 kolonel usulan AHY
26 gabungan asosiasi GAMBI-Kadin makan bergizi Indonesia... Dll.

isu saja bukan tuduhan proses masih diselidiki pihak terkait
sumber : threadsuzan18706

[Dimar @dimarsasongko98]

Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola , sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.

Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari. Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia , 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.

Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional , perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.

Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.

ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.

Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik , siapa yang mengawasi?

[BP™ @BangPino__]

Oegroseno kritik Jaksa: P21 Kasus Ijazah Jokowi Berpotensi Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

Mantan Wakapolri, Oegroseno, melontarkan kritik keras terhadap keputusan jaksa yang menyatakan berkas perkara dugaan berita bohong terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, lengkap (P21) dengan tersangka Roy Suryo.

Menurut Oegroseno, jika perkara ini tetap dipaksakan maju ke pengadilan, publik berhak mempertanyakan konsistensi dan logika penegakan hukum. Ia menilai kasus yang sebagian pihaknya sudah memperoleh penghentian perkara justru diteruskan kepada pihak lain, sehingga memunculkan kesan tebang pilih dan kriminalisasi.

Dengan nada menyindir, Oegroseno meminta aparat penegak hukum kembali membuka buku Hukum Acara Pidana sebelum terburu-buru menyatakan berkas lengkap. Baginya, P21 bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi harus berdiri di atas konstruksi hukum yang kuat, objektif, dan bebas dari tekanan opini.

"Kalau perkara yang semestinya bisa diselesaikan melalui restorative justice malah dipaksakan ke meja hijau, sementara pihak lain dihentikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib terdakwa, tetapi juga kredibilitas penegakan hukum itu sendiri," tegasnya.

Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap kasus yang sejak awal memicu perdebatan luas, dengan sebagian kalangan menilai proses hukum lebih sarat nuansa politik daripada murni penegakan hukum.

[Dimar @dimarsasongko98]

Istana mengklarifikasi biaya perjalanan Prabowo ke Paris yang tembus miliaran:

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan negara, sepenuhnya ditanggung pribadi Presiden Prabowo."— Seskab Teddy Indrawijaya, 1 Juni 2026

Mereka kira ini jawaban yang bikin tenang

Ternyata ini justru membuka masalah yang jauh lebih besar.

ICW: Pembiayaan urusan negara dengan uang pribadi berpotensi melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kegiatan negara tidak boleh dilakukan jika anggaran tidak tersedia ,solusinya bukan nombok dari kantong sendiri.

FITRA: Kegiatan negara harus dibiayai APBN secara transparan dan akuntabel. Dana pribadi yang masuk ke kegiatan pemerintahan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak tercatat dalam sistem keuangan negara.

CELIOS: Publik berhak tahu ,biaya apa yang dibayar presiden, berapa nilainya, bagaimana mekanisme pencatatannya?

Menteri Keuangan Purbaya saat ditanya:
"Enggak ada aturannya."

Dalam 1,5 tahun: 50 kunjungan luar negeri, 95 hari di luar negeri, estimasi APBN yang sudah keluar Rp500 miliar. (FITRA)

Sementara program efisiensi anggaran memotong dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Jadi kalau anggaran negara kurang ,dipotong rakyat.

Kalau anggaran presiden kurang ,nombok sendiri, tidak tercatat, tidak bisa diaudit.

Dua aturan. Dua rakyat yang berbeda.

[Dimar @dimarsasongko98]

Perkenalkan Muhammad Pradana Indraputra , usianya 33 tahun.

Jabatan pertama: Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM.

Ditunjuk Oktober 2024 , tepat setelah ia aktif sebagai Koordinator Nasional relawan Penerus Negeri pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Jabatan kedua: Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PLN yang mengoperasikan puluhan pembangkit listrik nasional. Ditunjuk Juli 2025 , saat ia masih aktif menjabat stafsus.

Artinya: ia adalah pejabat Kementerian ESDM yang bertugas mempercepat penyelesaian isu strategis sektor energi ,sekaligus komisaris di BUMN energi yang berada di bawah pengawasan sektor yang sama.

Satu orang. Dua jabatan. Satu sektor.

Pejabat yang seharusnya memberi masukan kebijakan pengawasan energi, kini juga duduk di kursi yang seharusnya diawasi oleh kebijakan itu.

Di tata kelola yang sehat, dua posisi ini tidak boleh dipegang satu orang bersamaan.

Ada namanya: conflict of interest.

Pertanyaannya bukan soal kapasitas.

Pertanyaannya: siapa yang mengawasi komisarisnya, kalau komisarisnya adalah orang dari kementerian yang mengawasi BUMN-nya?

[Imam Shamsi Ali @ShamsiAli2]

2. @priyadijp1 minta dicarikan perusahaan US yg mau kerjasama. Melalui Konjen RI NY saya bantu hubungkan dg perusahaan baterei besar di NY bernama C4V. MOU ditanda tangani, bahkan kontrak kerjasama ditanda tangani. Priyadi janji fee 5 USD. Tenryata bohong dan hilang begitu saja

[𝕵𝖊𝖏𝖆𝖐 𝕾𝖊𝖔𝖗𝖆𝖓𝖌 𝕸𝖚𝖘𝖆𝖋𝖎𝖗🇮🇩🇵🇸 @Alfakir2770]

Orang cerdas² begini yg paling dibenci termul bikin temul kejang² . Soalnya org² ini susah dikibulin

@aniesbaswedan
@tomlembong

[CatatanAli7 @Catatan_ali7]

Gua Tuh Heran TEDDY tidak ada ikatan darah dengan PRABOWO

Kenapa saat TEDDY di hate sama Amien Rais

Relawan PRABOWO marah & Ancam laporkan Amien rais ??

KEMANA MEREKA SAAT AKUN KASKUS FUFUAFA MENGHINA DIDIT ANAK PRABOWO ????

[Ken Hans @kenhans03]

Bikin-bikin sendiri... Bingung-bingung sendiri...

😂😂😂