VnD @VnD889 - Twitter Profile

VnD889 retweeted

about 1 month ago

Guys, Purbaya baru bilang sesuatu yang menurut gue adalah pengakuan paling gamblang sekaligus paling mengerikan tentang kondisi birokrasi Indonesia yang pernah keluar dari mulut seorang menteri. "Dikasih tahu, di depan bilang 'Siap Pak' ternyata tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tidak dikerjakan lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis." Berhenti sebentar dan biarkan kalimat itu meresap. Ini bukan cerita tentang satu pegawai malas. Ini adalah gambaran sistemik tentang bagaimana birokrasi Indonesia bekerja atau lebih tepatnya tidak bekerja dari perspektif orang yang ada di dalamnya dan mencoba mengubahnya. Seorang Menteri Keuangan salah satu posisi paling powerful di kabinet memberikan arahan. Pegawainya bilang siap. Dan selama tiga bulan tidak ada yang dikerjakan. Tiga bulan. Bukan tiga hari. Bukan tiga minggu. Tiga bulan. Dan ini yang paling mengejutkan: Purbaya bilang dia harus mengingatkan lagi setelah tiga bulan. Dan setelah diingatkan masih tidak dikerjakan. Baru ketika orang itu digeser dari jabatannya baru nangis. Bukan nangis karena merasa bersalah tidak mengerjakan tugasnya. Nangis karena kehilangan jabatannya. Itu adalah cerminan yang sangat telanjang tentang motivasi sebagian birokrat kita: bukan untuk bekerja. Tapi untuk mempertahankan posisi. Konteks yang membuat ini semakin berat: Ini bukan terjadi di kementerian kecil yang tidak punya sumber daya. Ini terjadi di Kementerian Keuangan institusi yang mengelola anggaran negara ratusan triliun rupiah. Yang dipercaya investor global. Yang S&P kasih rating stable. Kalau di Kemenkeu saja kementerian yang paling disorot, paling diawasi, paling diperhatikan investor internasional masih ada pegawai yang bisa mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa konsekuensi langsung Bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar itu. atau emang semua kementrian seperti ini??? Soal bocor yang diakui Purbaya: "Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market dari barang ilegal. Sudah mulai jalan, tapi masih bocor sana sini. Orang di lapangan masih bocor." Ini adalah pengakuan yang sangat penting secara fiskal. Kebocoran pajak bukan hanya soal wajib pajak yang tidak jujur. Tapi juga soal oknum di dalam sistem yang menjadi fasilitator yang sudah gue bahas sebelumnya soal 40 perusahaan China yang tidak bayar pajak semestinya dan ada indikasi dilindungi dari dalam. Dan Purbaya mengakui upaya menutup kebocoran itu masih belum selesai. Ancaman Purbaya dan gue mau nilai ini secara jujur: "Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper." Ancaman ini terdengar tegas. Dan gue appreciate keberaniannya untuk mengucapkannya secara publik. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari sekadar ancaman: Sistem apa yang memungkinkan pegawai mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa ada konsekuensi otomatis? Kalau sistem sudah benar tidak perlu menteri mengancam satu per satu. Konsekuensinya sudah built-in. Tidak kerjakan tugas tiga bulan otomatis ada evaluasi. Tidak ada perlu nunggu diingatkan dua kali. Fakta bahwa Purbaya harus secara personal mengancam pegawainya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas internal di Kemenkeu belum cukup kuat untuk berjalan sendiri tanpa intervensi langsung dari pucuk pimpinan. Dan ini yang paling relate dengan semua yang sudah kita bahas: Dokumen kebijakan pajak beredar dengan tanda tangan elektronik Purbaya tanpa Purbaya tahu. Karena staf yang bilang "sudah aman Pak." Dua Dirjen dicopot karena dianggap bocorkan informasi menyesatkan ke pasar. Karena tidak ada yang lapor ke Purbaya sebelum informasi itu tersebar. 40 perusahaan China tidak bayar pajak ada indikasi dilindungi oknum dari dalam. Dan sekarang: pegawai bilang "Siap Pak" tapi tidak dikerjakan tiga bulan. Pola yang sama. Berulang. Di berbagai level. Di satu kementerian. Soal generasi birokrat dan ini yang paling dalam: Ini bukan soal satu generasi yang perlu diganti. Ini adalah soal sistem insentif yang sudah salah sejak lama. Selama naik jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas dan kedekatan daripada kinerja perilaku "siap pak tapi tidak dikerjakan" akan terus ada. Selama tidak ada konsekuensi otomatis yang cepat dan proporsional ancaman "angkat koper" hanya efektif selama menterinya masih ingat dan masih mau follow up satu per satu. Selama penilaian kinerja hanya formalitas yang semua orang tahu bisa "diatur" tidak ada yang takut dengan evaluasi. Purbaya mengungkap sesuatu yang semua orang di birokrasi Indonesia sudah tahu tapi jarang diakui secara publik oleh pejabat setingkat menteri: Bilang "siap" itu mudah. Mengerjakan itu pilihan. Dan selama konsekuensinya tidak cepat dan tidak pasti pilihan yang paling aman bagi banyak birokrat adalah menunggu sampai lupa atau diganti. Dan kalau itu terjadi di Kemenkeu kementerian yang paling diawasi maka pertanyaan soal MBG yang programnya tidak jelas siapa penanggung jawabnya, Kopdes yang tidak ada yang tahu siapa bayar gajinya, SPPG yang terus bertambah lewat jalur tidak transparan Semua itu tidak lagi mengejutkan. Karena sistemnya memang belum dirancang untuk akuntabel. Sistemnya masih dirancang untuk bertahan. Kalo sekelas bendahara negara kek gini jangan heran dengan kementrrian yang lain pasti gk jauh jauh bedanya bisa jadi lebih parah separah yang tidak pernah kita bayangkan

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, Purbaya baru bilang sesuatu
yang menurut gue adalah pengakuan
paling gamblang sekaligus paling mengerikan
tentang kondisi birokrasi Indonesia yang pernah
keluar dari mulut seorang menteri.

"Dikasih tahu, di depan bilang 'Siap Pak'
ternyata tidak dikerjakan sampai tiga bulan.
Dikasih tahu lagi, tidak dikerjakan lagi.
Ketika digeser baru nangis-nangis."

Berhenti sebentar dan biarkan kalimat itu meresap.
Ini bukan cerita tentang satu pegawai malas.

Ini adalah gambaran sistemik tentang bagaimana birokrasi Indonesia bekerja atau lebih tepatnya tidak bekerja dari perspektif orang yang ada di dalamnya dan mencoba mengubahnya.

Seorang Menteri Keuangan salah satu posisi paling powerful di kabinet memberikan arahan.
Pegawainya bilang siap.
Dan selama tiga bulan
tidak ada yang dikerjakan.

Tiga bulan.
Bukan tiga hari.
Bukan tiga minggu.
Tiga bulan.

Dan ini yang paling mengejutkan:
Purbaya bilang dia harus mengingatkan lagi setelah tiga bulan. Dan setelah diingatkan masih tidak dikerjakan.

Baru ketika orang itu digeser dari jabatannya baru nangis.

Bukan nangis karena merasa bersalah tidak mengerjakan tugasnya.
Nangis karena kehilangan jabatannya.

Itu adalah cerminan yang sangat telanjang tentang motivasi sebagian birokrat kita: bukan untuk bekerja. Tapi untuk mempertahankan posisi.

Konteks yang membuat ini semakin berat:

Ini bukan terjadi di kementerian kecil yang tidak punya sumber daya.
Ini terjadi di Kementerian Keuangan institusi yang mengelola anggaran negara ratusan triliun rupiah.
Yang dipercaya investor global.
Yang S&P kasih rating stable.

Kalau di Kemenkeu saja kementerian yang paling disorot, paling diawasi, paling diperhatikan investor internasional masih ada pegawai yang bisa mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa konsekuensi langsung

Bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar itu.
atau emang semua kementrian seperti ini???

Soal bocor yang diakui Purbaya:

"Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market dari barang ilegal.
Sudah mulai jalan, tapi masih bocor sana sini.
Orang di lapangan masih bocor."

Ini adalah pengakuan yang sangat penting secara fiskal.

Kebocoran pajak bukan hanya soal wajib pajak yang tidak jujur.
Tapi juga soal oknum di dalam sistem yang menjadi fasilitator yang sudah gue bahas sebelumnya soal 40 perusahaan China yang tidak bayar pajak semestinya dan ada indikasi dilindungi dari dalam.

Dan Purbaya mengakui upaya menutup kebocoran itu masih belum selesai.

Ancaman Purbaya dan gue mau nilai ini secara jujur:
"Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper."

Ancaman ini terdengar tegas.
Dan gue appreciate keberaniannya untuk mengucapkannya secara publik.

Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari sekadar ancaman:

Sistem apa yang memungkinkan pegawai mengabaikan arahan menteri selama tiga bulan tanpa ada konsekuensi otomatis?

Kalau sistem sudah benar tidak perlu menteri mengancam satu per satu.
Konsekuensinya sudah built-in.
Tidak kerjakan tugas tiga bulan otomatis ada evaluasi.
Tidak ada perlu nunggu diingatkan dua kali.

Fakta bahwa Purbaya harus secara personal mengancam pegawainya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas internal di Kemenkeu belum cukup kuat untuk berjalan sendiri tanpa intervensi langsung dari pucuk pimpinan.

Dan ini yang paling relate dengan semua yang sudah kita bahas:

Dokumen kebijakan pajak beredar dengan tanda tangan elektronik Purbaya tanpa Purbaya tahu. Karena staf yang bilang "sudah aman Pak."

Dua Dirjen dicopot karena dianggap bocorkan informasi menyesatkan ke pasar.
Karena tidak ada yang lapor ke Purbaya sebelum informasi itu tersebar.

40 perusahaan China tidak bayar pajak ada indikasi dilindungi oknum dari dalam.

Dan sekarang: pegawai bilang "Siap Pak" tapi tidak dikerjakan tiga bulan.

Pola yang sama.
Berulang.
Di berbagai level.
Di satu kementerian.

Soal generasi birokrat dan ini yang paling dalam:

Ini bukan soal satu generasi yang perlu diganti.
Ini adalah soal sistem insentif yang sudah salah sejak lama.

Selama naik jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas dan kedekatan daripada kinerja perilaku "siap pak tapi tidak dikerjakan" akan terus ada.

Selama tidak ada konsekuensi otomatis yang cepat dan proporsional ancaman "angkat koper" hanya efektif selama menterinya masih ingat dan masih mau follow up satu per satu.

Selama penilaian kinerja hanya formalitas yang semua orang tahu bisa "diatur" tidak ada yang takut dengan evaluasi.

Purbaya mengungkap sesuatu yang semua orang di birokrasi Indonesia sudah tahu tapi jarang diakui secara publik oleh pejabat setingkat menteri:

Bilang "siap" itu mudah.
Mengerjakan itu pilihan.
Dan selama konsekuensinya tidak cepat dan tidak pasti pilihan yang paling aman bagi banyak birokrat adalah menunggu sampai lupa atau diganti.

Dan kalau itu terjadi di Kemenkeu kementerian yang paling diawasi maka pertanyaan soal MBG yang programnya tidak jelas siapa penanggung jawabnya, Kopdes yang tidak ada yang tahu siapa bayar gajinya, SPPG yang terus bertambah lewat jalur tidak transparan

Semua itu tidak lagi mengejutkan.
Karena sistemnya memang belum dirancang untuk akuntabel.
Sistemnya masih dirancang untuk bertahan.

Kalo sekelas bendahara negara kek gini
jangan heran dengan kementrrian yang lain
pasti gk jauh jauh bedanya
bisa jadi lebih parah
separah yang tidak pernah kita bayangkan

64

2K

666

306

112K

VnD

@VnD889

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users