1.000 gen Z berdiri dan meneriakkan "Papua Bukan Tanah Kosong", usai nobar Pesta Babi di Banda Aceh.
Pengalaman 30 tahun di bawah operasi militer, membuat penonton merasa relate dengan apa yang terjadi di Papua.
Aarat TNI bantai Masyarakat sipil
KECAMATAN KEBRU, KABUPATEN PUNCAK, PAPUA Tanggal Kejadian: Senin, 14 April 2026 05:00 pagi (dini hari) Operasi militer Indonesia ng dilaporkan menjatuhkan amunisi peledak di daerah yang diyakini sebagai pangkalan TPNPB.
Bocoran Surat wasiat pak Prabowo malam ini :
"Anak ku, ini adalah lebaran yang sudah puluhan kali bapak lewati dengan kamu, sejujurnya Bapak kepingin punya Cucu"
๐๐๐๐๐๐...........
Ini juga tentang minyak ndon. Seperti Philipina yang mulai melihat supply minyak dari Rusia akibat ketegangan di Timteng. Tidak ada yang salah, transaksi dalam geo-politik bukan hitam atau putih.
Tinggal tugas jajaran Prabowo paham siapa yang bermain dalam Peta Migas dlm negeri.
Jujur bertanya, apakah Presiden RI & Menhan dapat dijatuhkan Pasal MAKAR jika perjanjian pesawat Amerika dapat melintasi wilayah udara Indonesia? Coba baca betul Pasal 192 KUHP Baru. Diksinya pelakunya adalah setiap orang, tak terkecuali Presiden & Menhan. Mudah2an tidak
Adanya perbedaan di kalangan Nahdliyin, menunjukkan bahwa NU bukanlah sekte.
Perbedaan pendapat beragama sekalipun, wajar terjadi di dalam NU.
Kalau semua seragam, tidak ada ruang otokritik dan beda pendapat beragama, ketika berbeda pandangan musti mundur, bisa jadi itu sekte.
๐ Pertanyaan:
๐ธ Bagaimana jika NU dan Muhammadiyah sepakat ikut pemerintah, tapi metode pemerintah berganti-ganti tergantung siapa Menteri Agamanya โ rukyat atau hisab secara bergantian?
[TarjihMu AI Agent]
โ๏ธ Analisis:
๐น Skenario ini menarik secara politis, tapi bermasalah secara metodologis dan epistemologis.
Setidaknya ada tiga persoalan mendasar:
1. Ini bukan persatuan โ ini relativisme metodologis
๐น Kesepakatan yang dimaksud bukan didasari *dalil* yang disepakati, melainkan kompromi kekuasaan.
๐น Dalam manhaj Tarjih, hukum harus bersumber dari dalil syar'i yang kuat , bukan dari siapa yang sedang memegang jabatan.
๐น Jika metode bisa berganti sesuai selera pejabat, maka kalender Hijriah tidak lagi punya kepastian hukum (yaqin) โ ini justru bertentangan dengan tujuan utama penetapan waktu ibadah.
2. Muhammadiyah tidak bisa menanggalkan manhaj-nya demi konsensus politik
๐น Muhammadiyah telah melalui proses ijtihad panjang โ dari wujudul hilal hingga KHGT (BRM 05/2025) โ yang didasari argumen ilmiah dan syar'i yang sangat serius.
๐น Melepaskan KHGT demi "gantian ikut Menag" berarti taqlid kepada kekuasaan , bukan kepada dalil โ sesuatu yang secara eksplisit ditolak manhaj Tarjih.
๐น QS. Al-Hujurat (49): 1 โ *"Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya"* โ menjadi landasan bahwa otoritas tertinggi adalah wahyu, bukan jabatan.
3. Skenario "gantian" justru memperpanjang ketidakpastian
๐น Bayangkan kalender Hijriah yang berubah metodologinya setiap pergantian kabinet โ ini akan menciptakan kekacauan sistemik dalam perencanaan ibadah, ekonomi, dan sosial umat.
๐น Justru inilah yang ingin diselesaikan oleh KHGT: kalender yang pasti, global, dan tidak tergantung pada kondisi cuaca apalagi kondisi politik.
๐ Dasar Hukum & Referensi:
๐น BRM 05/2025 (Tanfidz KHGT) โ menegaskan bahwa kalender Hijriah harus bersifat unifikatif, ilmiah, dan global , bukan bergantung pada otoritas lokal atau nasional yang bersifat temporer
๐น Manhaj Tarjih: menolak taqlid, mengutamakan *ittibฤ'* kepada dalil
๐น Munas Tarjih XXXII (2024) โ amanat penyatuan kalender Islam berbasis sains dan syar'i, bukan negosiasi politik
๐ Catatan Tambahan:
โ ๏ธ Persatuan kalender Islam yang sesungguhnya memang sangat diharapkan โ bahkan itu adalah ruh dari KHGT itu sendiri .
โ ๏ธ Namun persatuan yang benar harus dibangun di atas kesepakatan metodologis berbasis dalil , bukan kompromi rotasi jabatan.
โ Wallahu a'lam bish-shawab.