@LambeSahamjja Kata2,
Saya Prihatin..
Jd bare minimum yg ditunjukkan pejabat atas duka masyarakat.
Pada era beliau, total bersih akhirnya Dwifungsi ABRI lepas dari politik. Fraksi ABRI di DPR resmi berakhir, dan mereka yg memutuskan berpolitik harus mundur dri ABRI.
pdhl beliau dr militer.
guys lu pada tau kan hari ini
prabowo, bahlil dan teddy ada pidato
tapi tak satu pun dari mereka
menyinggung tentang kenaikan pertamax
kenapa dan bagaiamana nya lohh
Masih inget ga, dulu SBY mau naikin harga bensin 400 perak aja sampai pidato live di TV, minta maaf berkali-kali dengan wajah yang beneran sedih.
bahkan ada pengumuman seminggu
sebelum dinaikkan
Beliau punya banyak kekurangan tapi momen itu susah dilupain.
Pas Tsunami Aceh, beliau stay di lokasi bencana dan turun langsung. Bukan sekadar konferensi pers dari Jakarta.
Itu bukan hal yang luar biasa sebetulnya itu memang standar minimum seorang pemimpin. Tapi terasa luar biasa karena sekarang jadi langka.
Karena yang rakyat butuhkan dari seorang pemimpin di saat krisis sebenarnya sederhana:
Diakui. Ditemani. Dan kalau terpaksa ada kebijakan yang menyakitkan minimal dikasih penjelasan yang jujur, bukan denial.
Guys, KPK baru saja buka-bukaan tentang fakta baru korupsi di Indonesia yang menurut gue paling mengejutkan dan paling relate dengan kehidupan sehari-hari khususnya buat kalian yang masih muda.
Koruptornya makin muda.
Cara nyembunyiin uangnya makin canggih.
Dan salah satu caranya yang paling mengejutkan adalah melalui perempuan muda yang mereka dekati dengan uang panas.
Istilahnya sekarang: ani-ani.
Pertama kenapa ini terjadi:
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki menjelaskan polanya dengan sangat gamblang.
Koruptor sudah dapat uang besar. Langkah pertama: bagi-bagi ke istri, keluarga, anak, tabungan, bahkan amal.
Tapi setelah itu masih ada sisa uang tunai dalam jumlah masif yang tidak tahu mau diapakan.
Simpan di bawah kasur?
Takut dimakan kecoa.
Simpan di bank?
Takut ketahuan PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memantau semua transaksi mencurigakan.
"Bingung dia.
Ke mana uang Rp1 miliar ini?
Kalau ditaruh kolong, takut dimakan kecoa.
Kalau ditaruh tabungan, takut sama PPATK.
Ini yang paling ditakuti."
Nah di titik buntu inilah muncul solusi yang mereka pikir aman: dekati perempuan muda biasanya mahasiswi dan alirkan uang panas itu ke sana dengan dalih "bantu biaya hidup."
Dan ini gambaran yang KPK berikan yang paling menggelikan sekaligus mengerikan:
"Ngelihat dia yang cantik-cantik di sana.
Mulai cari yang bening-bening.
Didekati: adinda kuliah?
Di mana kuliah kamu adinda?
Hai Mas, sapa si cewek itu.
Dipanggil Mas padahal sudah tua
kemudian si cewek bilang: Mas kan masih muda."
Itu bukan gombal biasa.
Itu pencucian uang.
Uang yang masuk ke rekening atau dinikmati perempuan itu secara hukum masuk kategori Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
Dan ini yang paling penting untuk diketahui terutama buat perempuan muda:
Menerima uang dari seseorang yang kamu tahu atau seharusnya patut menduga uangnya dari hasil korupsi itu bukan urusan dia sendiri.
Itu urusan hukum kamu juga.
KPK menyebutnya sebagai pelaku pasif TPPU yaitu seseorang yang menerima, menabung, atau menyimpan uang dari hasil tindak pidana meskipun bukan dia yang korupsi.
Dan kalau terbukti kamu tahu atau setidaknya patut menduga uang itu dari kejahatan ada pasal tambahan yang menanti: Pasal 480 tentang penadahan.
Jadi bukan cuma dia yang masuk penjara.
Kamu juga bisa ikut terseret.
Dan ini tentang tren yang paling mengkhawatirkan koruptor makin muda:
Direktur Pelacakan Aset KPK Mungki Hadipratikto mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan.
Dulu koruptor rata-rata berusia di atas 60 sampai 75 tahun.
Sekarang ada yang masih di bawah 35 tahun.
Dan perbedaan usia ini langsung mempengaruhi cara mereka menyembunyikan uang.
Koruptor tua: tanah, bangunan, apartemen, mobil, saham aset fisik yang kelihatan mata.
Koruptor muda: kripto dan aset digital tidak kelihatan, tidak ada di lemari atau garasi, dan jauh lebih sulit dilacak.
KPK mengakui ini adalah tantangan baru yang serius. Pola penyitaan harus berubah total karena aset digital butuh keahlian yang sangat berbeda dari aset fisik.
81% koruptor adalah laki-laki.
Mereka panik memegang uang tunai besar yang tidak bisa disimpan di bank.
Mereka mencari perempuan muda untuk jadi tempat mengalirkan uang panas itu.
Dan perempuan yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bisa terseret ke dalam kasus hukum yang sama.
Ini bukan hanya soal koruptor yang makin canggih.
Ini soal ekosistem korupsi yang melebar ke mana-mana termasuk ke orang-orang yang merasa tidak terlibat tapi menikmati hasilnya.
Yang paling bahaya bukan koruptornya.
Yang paling bahaya adalah ketika kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi bagian dari sistem itu.
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
guys lu pada tau gk nih......
di tengah huru hara negara ini
satu pertanyaan yang paling sering muncul di kepala banyak orang:
Bisakah Prabowo dilengserkan?
Jawabannya pendek: Tidak.
dan mustahil untuk terjadi
Dan itu bukan kebetulan.
Pertama mari kita lihat peta kekuatan DPR sekarang:
DPR periode 2024-2029 punya 580 kursi. Komposisinya seperti ini:
Koalisi pemerintah langsung:
Golkar 102,
Gerindra 86,
PKB 69,
PAN 48, Demokrat 44.
Total 349 kursi 60,2% dari DPR.
Partai pendukung tidak langsung:
NasDem 69, PKS 53. Total 122 kursi tambahan.
Penyeimbang yang artinya oposisi:
PDIP seorang diri dengan 110 kursi 18,97%.
Artinya: koalisi Prabowo menguasai 471 dari 580 kursi DPR lebih dari 81%.
Kedua bagaimana mekanisme pelengseran presiden di Indonesia:
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden hanya bisa dimakzulkan melalui tiga tahap berturut-turut yang semuanya harus berhasil:
Tahap satu di DPR:
Butuh minimal 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota.
Artinya butuh sekitar 387 suara untuk bisa mengusulkan.
Tahap dua di MK:
MK memeriksa dan memutuskan dalam 90 hari apakah presiden benar terbukti bersalah.
Tahap tiga di MPR:
Butuh dihadiri 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari yang hadir untuk melengserkan.
Sudah terlihat betapa mustahilnya ini? Kita belum masuk ke poin utama.
Ketiga kenapa angka 2/3 DPR itu mustahil dicapai:
Untuk mengusulkan pemakzulan di DPR dibutuhkan sekitar 387 suara.
Yang bisa dikumpulkan oleh oposisi?
Hanya PDIP dengan 110 kursi.
Itu hanya 19% dari DPR.
Bahkan kalau NasDem dan PKS bergabung sepenuhnya dengan oposisi totalnya hanya 232 kursi.
Masih jauh dari 387.
Dan ini yang paling krusial:
NasDem tidak akan kemana-mana.
PKS pun bukan musuh ideologis Prabowo yang cukup kuat untuk mengambil risiko politik sebesar itu.
Secara matematis tidak mungkin.
Keempat dan ini yang paling brilian dari kalkulasi Prabowo:
Prabowo tidak hanya merangkul koalisi biasa.
Dia merangkul hampir semua kekuatan politik besar
Indonesia dalam satu genggaman.
Golkar partai terbesar kedua dengan jaringan birokrasi terluas di daerah.
PKB Cak Imin yang dulu sempat berseberangan — sekarang di dalam.
Demokrat yang punya warisan SBY di dalam.
NasDem yang dulu bersama Anies di dalam.
PAN di dalam sejak awal.
Yang tersisa di luar hanya PDIP.
Satu partai. Sendirian.
Dengan 110 kursi dari 580.
Dan bahkan PDIP pun posisinya sangat tidak nyaman karena Megawati tidak punya sekutu kuat yang tersisa di parlemen.
Kelima faktor Jokowi yang sering dilupakan:
Ada yang sering bilang Jokowi sekarang berseberangan dengan Prabowo.
Tapi mari kita lihat fakta: putra Jokowi Gibran adalah wakil presiden Prabowo.
Menantu Jokowi Bobby Nasution adalah Gubernur Sumatera Utara dari Gerindra.
Keluarga Jokowi sudah terikat secara struktural dengan kekuasaan Prabowo.
Memisahkan diri dari Prabowo berarti memotong jalur kekuasaan keluarganya sendiri.
Jokowi mungkin tidak selalu sejalan dengan Prabowo. Tapi dia tidak akan secara aktif membantu menjatuhkan Prabowo karena itu sama dengan menjatuhkan Gibran.
Keenam dan ini yang paling pahit untuk diterima:
Semua yang terjadi sekarang rupiah ambrol, guru honorer Rp250.000, MBG kacau, putusan MK diabaikan, militerisme merayap ke mana-mana tidak cukup untuk melengserkan Prabowo secara konstitusional.
Karena mekanisme konstitusional Indonesia tidak dirancang untuk merespons kinerja yang buruk.
Dia dirancang untuk merespons pelanggaran hukum yang terbukti dan diproses melalui tiga lembaga negara secara berurutan.
Selama tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti di MK dan selama koalisi 81% DPR tidak pecah dari dalam Prabowo aman sampai 2029.
Demo sebesar apapun.
Kritik sekeras apapun.
Rupiah selemah apapun.
Secara konstitusional tidak ada jalan paksa.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Prabowo tidak beruntung mendapat koalisi sebesar ini. Ini adalah hasil kalkulasi politik yang sangat dingin dan sangat sistematis merangkul semua yang bisa dirangkul, menetralisir semua yang berpotensi jadi musuh, dan meninggalkan hanya satu partai di luar.
Apakah itu bagus untuk demokrasi? Tidak.
Ketika 81% DPR ada di satu pihak fungsi check and balance sudah hampir tidak ada.
DPR yang seharusnya mengawasi pemerintah sudah hampir identik dengan pemerintah itu sendiri.
Tapi apakah itu efektif secara politik?
Sangat efektif.
Harapan untuk melengserkan Prabowo melalui jalur konstitusional dalam periode ini: hampir nol.
Bukan karena sistemnya tidak ada tapi karena angkanya tidak mungkin terpenuhi dengan komposisi parlemen yang ada sekarang.
Satu-satunya skenario yang bisa mengubah ini adalah kalau koalisi pecah dari dalam kalau ada satu atau dua partai besar yang memutuskan keluar.
Tapi dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat semuanya punya kepentingan di dalam kekuasaan kemungkinan itu sangat kecil dalam waktu dekat.
Seperti yang Okky Madasari bilang:
bukan soal menurunkan Prabowo sekarang.
Soalnya adalah jangan jatuh ke lubang yang sama di 2029.
Karena di 2029 rakyat masih punya satu senjata yang tidak bisa diambil oleh komposisi DPR manapun:
suara di kotak suara.
@senathriya @LambeSahamjja Salahnya dimana Mochtar Riady dan Dato Sri Tahir dapet penghargaan tersebut ? Dedikasi dan sumbangsihnya untuk negara ini saya rasa sudah sangat banyak
@LambeSahamjja Pada akhirnya pelan2 mmg mengikuti jejak sang mertua, meskipun dg cara modern.
Bioskop tsb dimaksudkan sebagai corong propaganda, menampilkan hal2 baik, hiburan semu, hingga kesenangan sesaat.
Apa bedanya dg Layar Tancap zaman mertua?
Diputar didesa, Film kolosal, dan anti PKI
Guys, ada satu fakta tentang IKN yang menurut gue paling memalukan dan paling jarang dibahas secara jujur.
IKN proyek terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia modern sudah resmi ditunda sebagai ibu kota negara.
Dan penyebabnya bukan karena bencana alam.
Bukan karena perang.
Bukan karena force majeure apapun.
Penyebabnya adalah:
Keppres pemindahan ibu kota tidak pernah keluar.
Bayangkan skala masalah ini:
Ratusan triliun rupiah sudah dihabiskan.
Infrastruktur dibangun.
ASN dipaksa pindah.
Pejabat-pejabat tinggi sudah berkantor di sana.
Seluruh narasi tentang Indonesia Maju 2045
dibangun di atas proyek ini.
Tapi satu dokumen paling fundamental Keputusan Presiden yang secara resmi memindahkan ibu kota tidak pernah ditandatangani Jokowi sampai masa jabatannya berakhir.
Ray Rangkuti menyebutnya dengan sangat tepat: Jokowi terlalu bernafsu.
Bernafsu membangun.
Bernafsu mengeluarkan uang.
Bernafsu memotong pita.
Bernafsu tampil di depan kamera di tengah hutan Kalimantan dan bilang ini adalah masa depan Indonesia.
Tapi untuk menandatangani dokumen yang secara hukum memindahkan ibu kota yang merupakan satu-satunya hal yang paling penting dari seluruh proyek itu tidak pernah terjadi.
Dan ini yang paling mengerikan:
Tanpa Keppres pemindahan ibu kot secara hukum Jakarta masih ibu kota Indonesia.
Sampai hari ini.
Apapun yang sudah dibangun di Kalimantan secara konstitusional belum menjadi apa-apa kecuali proyek konstruksi yang sangat mahal.
Amien Rais sudah menyebutnya:
IKN sekarang mangkrak.
Dalam bahasa Jawa muspr terbengkal tidak terpakai.
Berapa puluh triliun yang sudah masuk ke lubang itu?
Dan ini sambungkan dengan kondisi sekarang:
Anggaran pendidikan dipotong 44% untuk MBG.
Guru honorer masih digaji di bawah UMP.
Rupiah di Rp17.600.
IHSG ambruk.
Investor asing kabur.
Defisit Q1 sudah Rp240 triliun.
Tapi ratusan triliun sudah terkubur di hutan Kalimantan untuk proyek yang dokumen hukum fundamentalnya tidak pernah ditandatangani oleh presiden yang memulainya.
Dan Prabowo sekarang mewarisi semua ini:
Prabowo tidak memulai IKN.
Tapi dia sekarang yang harus memutuskan:
lanjut dengan biaya yang terus membengkak atau akui bahwa ini adalah salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah pengelolaan anggaran negara Indonesia.
Tidak ada pilihan yang mudah.
Karena apapun yang dipilih rakyat yang sudah membayar ratusan triliun untuk proyek ini tidak akan mendapat uangnya kembali.
Dan yang paling menyakitkan:
Jokowi sudah pensiun.
Sudah turun gunung untuk PSI.
Sudah keliling kabupaten kota untuk 2029.
Tapi tagihan dari keputusan-keputusan yang dia buat IKN yang mangkrak, utang yang menumpuk, sistem yang makin rusak itu yang harus dibayar oleh rakyat yang tidak pernah ikut memutuskan apapun.
Terlalu bernafsu membangun.
Tidak cukup serius menyelesaikan.
Dan yang menanggung akibatnya bukan yang memulainya.
Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.
Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.
Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.
Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.
Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.
Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.
Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.
Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.
Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.
"Kami sudah tidak punya harapan."
Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:
"Ini bisnis yang enggak benar."
Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.
Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.
"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."
"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."
Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.
Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:
Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.
Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.
Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.
Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.
Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:
Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.
Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?
Jawaban: empat sampai enam jam.
Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.
Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.
Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:
Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.
Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.
Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.
Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.
Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.
Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.
Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.
Dan soal Purbaya gue mau jujur:
Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.
Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.
Itu bagus. Gue apresiasi.
Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.
Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.
Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.
Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?
Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.
Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.
Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.
Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.
Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.
jadi inget podcast bocor alus @tempodotco yg judulnya "Peran Teddy Indra Wijaya dalam Komunikasi di Istana Negara". Di menit 33:38 dijelasin kalo Teddy ngefilter materi presentasi pejabat yg mau ketemu prabowo. Selain kurasi jumlah halaman ppt, yg lebih gokil Teddy juga kurasi data biar yg ditampilin yang bagus-bagus aja 😭
Baru nemu aplikasi yang bikin gue geleng-geleng kepala sambil ketawa 😭
Namanya Sidegigx. Isinya orang-orang Indonesia nyari bantuan random yang absurd tapi somehow… masuk akal?
Contohnya:
• Antriin resto biar ga nunggu lama
• Nyari kucing ilang
• Nemenin makan (sendiri tapi pengen ada temen)
• Jadi buzzer promosi
• Gambarin foto diri sendiri buat PP WA pake kertas (real photo di kertas 😭)
• Bahkan ada yang cuma nyari temen ngobrol doang
Dan yang paling gila… semua dibayar! Budgetnya dari 10rb sampai ratusan ribu.
Internet emang makin lama makin terasa kayak game open world. Kita semua jadi NPC yang bisa disewa buat side quest 😂
Lo pernah liat atau coba yang lebih absurd dari ini? Share di reply!
Cek aplikasinya di bio atau langsung search “Sidegigx” 👀