Dulu kami kirim putra2 terbaik melalui Indonesia Mengajar dan Guru Garis Depan utk mengabdi ke pelosok sbg pengormatan thdp setiap jengkal wilayah NKRI.
Memberi stigma buruk pada Papua, Malut, dan daerah terluar NKRI sbg tujuan mutasi hukuman sama dgn menghukum daerahnya juga.
Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.
Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.
Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin.
Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.
Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
Boleh dikutip.
bayangin ini jalur resmi masuk Pertamina lewat BPS tesnya puanjanggg dan soalnya susah gila. kalo lu ga pinter, cerdas, kritis, bahasa inggrisnya bagus, paham isu terkini terkait bidang yg didaftarin, dan lainnya ga bakalan mungkin lolos. tiba-tiba ada bocah 27 tahun jalur fast track timses jadi komisaris yg gajinya bisa nyentuh 200jt sebulan like what the hhhh..???
Banyak jawaban drtadi di tiktok ama beberapa twit:
“Kan yg naik pertamax, bukan pertalite”
Justru itu problemnya.
Akhirnya yg konsumsi pertamax bakal beralih ke pertalite. Karena slisihnya terlalu jauh.
Lanjut ke pertanyaan kedua
“Itu event dan cafe kenapa rame?”
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.
Perkenalkan Muhammad Pradana Indraputra , usianya 33 tahun.
Jabatan pertama: Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM.
Ditunjuk Oktober 2024 , tepat setelah ia aktif sebagai Koordinator Nasional relawan Penerus Negeri pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Jabatan kedua: Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PLN yang mengoperasikan puluhan pembangkit listrik nasional. Ditunjuk Juli 2025 , saat ia masih aktif menjabat stafsus.
Artinya: ia adalah pejabat Kementerian ESDM yang bertugas mempercepat penyelesaian isu strategis sektor energi ,sekaligus komisaris di BUMN energi yang berada di bawah pengawasan sektor yang sama.
Satu orang. Dua jabatan. Satu sektor.
Pejabat yang seharusnya memberi masukan kebijakan pengawasan energi, kini juga duduk di kursi yang seharusnya diawasi oleh kebijakan itu.
Di tata kelola yang sehat, dua posisi ini tidak boleh dipegang satu orang bersamaan.
Ada namanya: conflict of interest.
Pertanyaannya bukan soal kapasitas.
Pertanyaannya: siapa yang mengawasi komisarisnya, kalau komisarisnya adalah orang dari kementerian yang mengawasi BUMN-nya?
Dalam setiap pidatonya, prabowo kerap mengatakan,
"Siap mati demi rakyat"
"Membela kepentingan rakyat"
"Semua demi kebaikan rakyat", dsj.
Apakah semuanya ada yang terbukti? Belum. Ndak ada. Rakyat yang mana?
Sedangkan Tiyo, ia hanya mengenakan 1 kaus, dan hanya ia kenakan kurang dari 1 tahun, namun tulisan pada kaus rupanya terbukti dengan amat sangat akurat. Presisi.
BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.
Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc
Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.