TRAGEDI PENYAPLOKAN LAHAN:
Kisah Kelam Bagaimana Kelas Pekerja Dijauhkan dari Rumah dan Tanah Mereka Sendiri
Selama puluhan tahun, Indonesia menghadapi backlog perumahan yang terus membesar. Secara resmi, angka backlog sering disebut berada di kisaran 12–14 juta unit, tetapi di lapangan situasinya jauh lebih serius. Rumah layak semakin tak terjangkau, terutama bagi pekerja muda dan keluarga kecil di kota-kota besar. Harga tanah melesat cepat, sementara upah dan subsidi berjalan lambat. Di balik semua ini, ada sebuah mekanisme yang jarang dibahas secara jujur: praktik penyaplokan lahan secara masif oleh korporasi besar dengan harga yang tak manusiawi.
Di banyak daerah pinggiran kota, tanah rakyat dibeli oleh agen-agen perusahaan besar hanya dengan harga 5.000 sampai 25.000 rupiah per meter persegi. Ini terjadi sejak awal 1990-an hingga hari ini, dalam berbagai bentuk: pembelian putus, tekanan sosial, penawaran mendadak, sampai manipulasi informasi bahwa tanah tersebut akan dipakai proyek negara. Rakyat kecil yang tidak paham hukum, tidak punya akses ke penilai tanah independen, dan butuh uang cepat sering kali terpaksa menjual. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak memahami bahwa nilai tanah mereka sebenarnya puluhan hingga ratusan kali lipat.
Setelah lahan terkumpul, korporasi memproses konversi, memecah sertifikat, dan meningkatkan status peruntukan. Tanah yang sebelumnya dibeli seharga 5.000 per meter dijual kembali sebagai kavling perumahan, ruko, atau proyek komersial dengan harga mulai dari 2 juta sampai 15 juta per meter. Selisih ini bukan sekadar keuntungan bisnis, tetapi bentuk ekstraksi yang mencabut masa depan keluarga kelas pekerja untuk memiliki aset tanah.
Sementara itu, kelas pekerja — buruh pabrik, pekerja ojek online, guru honorer, pegawai kontrak, penjaga toko, perawat, office boy, dan jutaan lainnya — dibiarkan menyewa rumah petak atau kos sempit selama 20–30 tahun tanpa pernah mampu naik kelas menjadi pemilik rumah. Mereka produktif, mereka membayar pajak, mereka menggerakkan ekonomi, tetapi sistem properti justru menjauhkan mereka dari kepemilikan tanah. Mereka tidak kalah rajin; mereka hanya dilahirkan di tengah struktur ekonomi yang menempatkan tanah sebagai komoditas spekulasi korporasi.
Inilah tragedi yang jarang disebutkan secara terbuka: rumah dan tanah bukan lagi hak dasar, melainkan barang eksklusif yang dijaga oleh rumitnya regulasi dan permainan nilai. Konglomerasi besar memiliki modal, informasi, konsultan hukum, akses ke kepala daerah, dan kemampuan membeli lahan dalam jumlah besar. Sementara rakyat kecil hanya dihadapkan pada pilihan: jual murah sekarang, atau tergusur nanti.
Fenomena ini menciptakan generasi pekerja tanpa akar. Mereka bekerja di kota, tetapi tidak bisa memiliki rumah di kota. Mereka membayar pajak daerah, tetapi tidak jadi pemilik aset daerah. Mereka produktif, tetapi hasil produktivitas mereka tidak pernah kembali dalam bentuk kepemilikan tanah. Ini adalah bentuk modern dari penjajahan ekonomi: rakyat berada di tanah kelahiran sendiri, namun tidak memiliki hak untuk tinggal dengan layak.
Backlog perumahan tidak hanya soal kurangnya unit; ini adalah hasil dari akumulasi kapital yang tidak berimbang. Selama tanah menjadi instrumen spekulasi, selama pembelian tanah murah oleh korporasi dibiarkan tanpa regulasi yang adil, selama pekerja terus dihalangi dari akses pembiayaan yang manusiawi, maka tragedi penyaplokan lahan akan terus berlangsung.
Jika negara tidak melakukan koreksi, maka kota-kota besar Indonesia akan berubah menjadi ruang steril: tempat para pemilik modal berkembang, sementara para pekerja hanya menjadi tamu yang tidak pernah punya cukup uang untuk menetap. Dan bila ini terus berlanjut, satu generasi lagi akan lahir sebagai generasi pekerja tanpa rumah, tanpa tanah, tanpa masa depan yang bisa diwariskan.
Ini bukan sekadar laporan; ini adalah peringatan keras bahwa sistem perumahan kita sedang membentuk ketidakadilan struktural yang menakutkan.
Kata Mbah Nur:
Dia bakal mati ditawur rakyatnya sendiri.
Karena dia tahu, kalo rakyat udah ngamuk, dia bakal mati, pas DEMO besar gini,
Pada saat yang sama dia kabur ke Papua.
Pada saat yang sama anaknya disuruh jadi tameng, jualan makan gratis di Jakarta, untuk meredam rakyat kecil ikutan demo.
KEKEJAMAN DAN PELANGGARAN PIAGAM PBB TIDAK BERLAKU BAGI ISRAEL PALANG MERAH SEDANG MENYELAMATKAN KORBAN PENGEBOMAN MASIH DIBUNUH DIDALAM MOBIL AMBULANCE
Many people, who are being starved by Israel in northern Gaza, resort to medical fluids as a substitute for food as Israel continues to block water and food from from entering the area.
ISRAEL PENGECUTTTTTTTTT
SETAN...JAHANNAMMMMMM
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
MELIHAT VIDEO INI MELIHAT KEJAHATAN ISRAEL ATAS TEMPAT IBADAH..BILA GA KOMEN BAIK NYA UN FOLLOW SAJA AKUN INSTAGRAM BANG ONIM !!!!!!!
Sebarkan sebelum di hapus ig fb Twitter.
Yuk kita ikuti saran para ulama, kyai dan habaib, dan mereka yang peduli saudara Melayu kita di Rempang.
Langitkan doa seperti saran UAS ini ba’da maghrib nanti saat memasuki hari Ahad.
Doa orang tertindas Insyaa Allah maqbulan.
#TolakPenggusuranRempang#TolakPenggusuranRempang
Nah ... Akhirnya ditampilkan dr. Gamal buat di Depok.
Coba Bagong mau bergaya polling ah...
Warga Depok mana nih?
Pilih mana?
Dr Gamal Albinsaid : RT 🔄
Kaesang Pangarep : Like 💙
Yang punya pilihan lain silakan komen
https://t.co/FCsrowiF4c