Robin Zaenie

menyediakan aneka macam batik
menerima pesanan seragam batik

[#IndonesiaGelap @LuckyLaki24]

Media W Askar : Salah satu diskusi terbaik yg pernah saya lakukan, berulang kali tarik nafas panjang setelah diskusi ini selesai.

Tidak mudah berbicara di depan seseorang yg saya kagumi pendidikan, keilmuan & perjalanan hidupnya membangun demokrasi & keadilan hukum di Indonesia.

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/CzvtS0skpF

𝗠𝗔𝗦 𝗪𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥, 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥𝗞𝗔𝗡

Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, salam kenal, selamat Kamis Pagi.

Beberapa hari ini saya berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kali ini izinkan saya menyampaikan surat terbuka ini kepada Mas Wapres.

Seperti biasanya, surat saya akan apa adanya saja. Kali ini saya meminta Mas Gibran mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮? 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮.

Yang sudah sering diperbincangkan adalah terkait Putusan 90 Mahkamah Konstitusi, yang saya sebut, “Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran”. Putusan yang merupakan pelanggaran etika berat berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK itu menyebabkan Mas Wapres memenuhi syarat umur sebagai calon wakil presiden. Sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, saya berpendapat, itulah putusan hukum yang paling menyakitkan dan melukai konstitusi bernegara kita. Ketika syarat umur dan hukum dasar konstitusi diakali demi kontestasi kursi wakil presiden.

Tapi, banyak pihak yang mengatakan, soal syarat umur sudah selesai. Saya sebenarnya tidak sepakat. Tapi anggaplah selesai. Maka yang masih menjadi soal adalah syarat pendidikan menjadi Wakil Presiden. Saya paham, bahwa soal ijazah atau sekolah inipun, sudah lama diperdebatkan. Tapi, mari kali ini kita bedah lebih dalam dari kacamata hukum tata negara.

Mas Wapres, salah satu syarat menjadi Wakil Presiden menurut Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Kami terus terang belum pernah melihat ijazah SMA Mas Wapres. Ijazah yang pernah Mas Wapres tunjukkan ke publik ketika masih menjadi Walikota Solo, adalah ijazah 𝘉𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 dari 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘉𝘳𝘢𝘥𝘧𝘰𝘳𝘥, Singapura. Bukan ijazah SMA.

Yang kami ketahui dari berbagai sumber, pemberitaan perkara pada persidangan di pengadilan negeri, peradilan tata usaha negara, ataupun di Komisi Informasi Pusat adalah, Mas Wapres ijazahnya disetarakan SMA karena telah menempuh pendidikan di 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩, Sydney, Australia.

Saya tunggu Mas Wapres menunjukkan ijazah, sertifikat, atau apapun, misalnya surat keterangan lulus dari 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 kepada kami. Kalau ijazah S1 𝘉𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 saja Mas Wapres berani tunjukkan, saya 𝘩𝘢𝘲𝘲𝘶𝘭 𝘺𝘢𝘬𝘪𝘯, menunjukkan ijazah SMA yang lebih rendah, mestinya lebih mudah. Untuk soal berani menunjukkan ijazah asli ini, Ayahanda Jokowi harus belajar banyak dari Mas Wapres.

Sebab, kalau logikanya sekolah di 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 itulah yang disetarakan dengan pendidikan SMA, maka harus ada ijazah dari 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 itu sendiri. Sejauh ini yang beredar di media massa bukanlah ijazah, tetapi Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019, yang menyatakan, Mas Wapres:

“Telah menyelesaikan pendidikan "grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Banyak persoalan pada surat keterangan yang demikian. Tentu yang lebih tepat untuk memenuhi syarat calon wakil presiden adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah SMA. Namun, saya menduga, karena tidak ada ijazahnya, maka surat keputusan tidak dapat diterbitkan.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Si bro @akbarfaizal68 sedang mencuci dosanya terhadap jokowi tapi tidak mencuci dosanya terhadap jonru ginting.

Tidak membaca koran tidak akan membuat mu kehilangan etika tapi lupa meminta maaf kepada orang yang telah kita dzolimi itu meruntuhkan semua etika dan moral pada dirinya.

Ayolah belajar berjiwa besar pak seperti besarnya nama anda di hati saya.

[Rima Purwasih @rimapurwasih]

wowo bukan'nya selesaikan masalah malah bikin masalah baru

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/4H7cRRv4RR

𝗟𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗜𝗥𝗘𝗡𝗚: 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥, 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥𝗞𝗔𝗡

𝗗𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮
𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

Bapak Presiden Prabowo, selamat Senin pagi. Semangat Pak!

Izinkan saya kembali bersurat apa adanya.

Saya lanjutkan masukan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran. Alasan dan cara sudah saya tuliskan dalam “Memecat Gibran” dan “Memecat Gibran (Lagi)”. Itu kalau proses pemecatan (𝘪𝘮𝘱𝘦𝘢𝘤𝘩𝘮𝘦𝘯𝘵) yang kita lakukan. Ada proses lain yang lebih mudah secara cara, yaitu mendorong Gibran mengundurkan diri.

𝙆𝙚𝙣𝙖𝙥𝙖 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙡𝙪 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙣𝙜𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙣𝙙𝙤𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙗𝙚𝙧𝙝𝙚𝙣𝙩𝙞?

Harus bukan karena ada persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa, yang memang perlu dikoreksi. Segera! Membiarkan dosa itu semakin lama bertahan, membuat Indonesia semakin kehilangan harapan perbaikan.

Kita semua mafhum, bahwa Gibran menjadi Wapres – bahkan menjadi calon wakil presiden – sejatinya bukan karena integritas moral ataupun kapasitas intelektualnya pribadi, tetapi karena faktor Jokowi. Bagi Prabowo, Gibran adalah 𝘨𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵 untuk mendapatkan dukungan Jokowi. Bukan Jokowi sebagai pribadi, tetapi Jokowi sebagai presiden dengan seluruh aparat kuasa dan anggaran negaranya. Sebab, Jokowi dengan 𝘤𝘢𝘸𝘦-𝘤𝘢𝘸𝘦-nya adalah syarat utama untuk menang dalam sistem pemilu yang sarat dengan politik uang dan kecurangan.

Maka, langkah korektif memberhentikan Gibran bukan hanya perlu, tapi keniscayaan.

Terlebih dengan krisis ekonomi yang tidak sederhana, skandal publik berupa korupsi yang ada di mana-mana, serta adanya potensi skandal pribadi – sebagaimana saya tulis dalam “Tiga Sebab Jatuhnya Rezim” – kemungkinan pemberhentian Presiden Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin terjadi.

Jika Presiden Prabowo jatuh, maka secara konstitusi, kita akan punya Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi Indonesia, itu bukan berita suka, tetapi kabar duka. Itu adalah malapetaka. Sehingga memberhentikan Gibran adalah solusi utama dan pertama bagi bangsa.

Selain tiga alasan memecat Gibran yaitu: yuridis, politis-matematis, dan etis-politis (baca: Memecat Gibran (Lagi); ada satu cara yang sebenarnya lebih mudah. Yaitu, Wapres Gibran mengundurkan diri. Pasal 8 ayat (1) dan (3) UUD 1945 mengatur jabatan wakil presiden (dan presiden) kosong jika: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Mangkat, artinya wafat. Berhenti, adalah mengundurkan diri. Diberhentikan, adalah melalui proses pemecatan (𝘪𝘮𝘱𝘦𝘢𝘤𝘩𝘮𝘦𝘯𝘵). Tidak dapat melakukan kewajibannya, bisa karena alasan sakit yang permanen. Selain karena alasan tutup usia, proses yang tidak terlalu rumit adalah berhenti alias mengundurkan diri.

Jika sadar diri, jika sadar kapasitasnya, mestinya tidak sulit untuk Gibran mengajukan pengunduran diri. Bahkan, seharusnya bukan hanya mundur, tetapi sedari awal tidak maju sebagai Wali Kota Solo, apalagi Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui skandal putusan “𝗣𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗺𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻” yang merusak konstitusi, mempermalukan Mahkamah Konstitusi.

Terlebih, dalam Indonesia 𝘶𝘱 𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘵𝘦, tiba-tiba saja budaya mundur menjadi bagian dari etika pejabat negara. Yang terakhir adalah Gubernur BI Perry Warjiyo. Sebelumnya ada Ketua BGN Nanik S. Deyang, Pimpinan OJK, pimpinan KPK Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar, dan jangan lupa, Ketua Umum Partai Golkar: Airlangga Hartarto.

Apakah mereka mundur, atau dimundurkan? Apakah mundur sebagai 𝘦𝘹𝘪𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘺 dari potensi kriminalisasi atau ancaman perkara yang mungkin terjadi? Sayangnya kita tidak tahu, dan hanya bisa menduga-duga.

[Catatan Dosen Hukum @dosenhukumnotes]

dalam khutbahnya, Media Wahyudi Askar, Ph.D., berkata:

"mohon sampaikan pesan ini kepada pejabat yang lain yang rakus dan tamak. Silakan angkuh, silakan sombong, silakan berbuat sesuka hati, silakan melakukan apapun yang kalian mau. Silakan cintai harta dengan sangat berlebihan.

tapi kita hanya perlu mengingat hal sederhana bahwa angka harapan hidup Indonesia itu 42 tahun. Ada masanya pejabat siapapun itu akan menjadi mayat. Ada masanya mereka akan menjadi jenazah."

***
setuju dengan pesan itu. Tapi ada yang perlu ditambahkan buat elit-elit yang rakus dan tamak itu:

1. kritik itu bukan musuh kekuasaan, tetapi alarm.
2. kalau alarm terus dimatikan, dilawan, dibungkam, bukan berarti bahayanya hilang, cuma mereka yang ngga dengar sampai semuanya sudah terlambat.
3. karena itu, kalau kritik terus dilawan, yang tersisa untuk mengingatkan penguasa cuma satu: maut.

itu!

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Link : https://t.co/JVHZv5lIow

𝗠𝗘𝗠𝗘𝗖𝗔𝗧 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡 (𝗟𝗔𝗚𝗜)

𝗗𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮
𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮

Bapak Presiden Prabowo, selamat Sabtu pagi.

Izinkan saya kembali bersurat apa adanya.

Surat saya sebelumnya, “Memecat Gibran”, mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir-mencibir. Begitulah politik: yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan: mengapa Gibran perlu dipecat, dan bagaimana pemecatan itu dilakukan.

𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻 𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗰𝗮𝘁?

Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan Wakil Presiden, menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Jangankan calon wakil presiden, kapasitas-intelektualnya bahkan patut dipertanyakan ketika maju sebagai calon Wali Kota Solo.

Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 (daulat rakyat) dibajak 𝗗𝗨𝗜𝗧𝗼𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶 (daulat uang). Dalam praktik politik yang makin bejat, jalan menuju kemenangan seolah diolah hanya tinggal dua: politik uang dan politik curang.

Dalam pemilu yang dikorupsi (𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘶𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯), modal untuk menang bukan lagi kapasitas-intelektual dan integritas-moral. Modalnya cukup satu: unggul secara elektoral, bagaimanapun caranya, apa pun strateginya.

Prasyarat meritokrasi politik dibuang sejak dalam proses pencalonan. Syarat moral bahwa yang curang tidak boleh menang, akhirnya tinggal mimpi idealita. Di panggung realita, para kontestan menjadi pragmatis, sementara rakyat semakin skeptis. Maka, lahirlah toleransi terhadap rumus moral yang koruptif: tidak bisa menang kalau tidak curang dan tidak memakai uang.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam 𝙃𝙤𝙬 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙘𝙞𝙚𝙨 𝘿𝙞𝙚 mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu gebrakan besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga, lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi dengan putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura.

Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan 𝘤𝘢𝘸𝘦-𝘤𝘢𝘸𝘦 Ayah Jokowi dan Paman Usman untuk menjadi kontestan pemilu, dan untuk menang. Dalam pemilu Wali Kota Solo, tanyakanlah kepada PDI Perjuangan bagaimana intervensi Jokowi bekerja. Dalam Pilpres 2024, tanyakan pula kepada Jokowi dan Paman Usman: apakah bentuk 𝘤𝘢𝘸𝘦-𝘤𝘢𝘸𝘦 mereka?

Putusan MK Nomor 90, putusan “dari Paman Usman untuk Ponakan Gibran”, adalah 𝘤𝘢𝘸𝘦-𝘤𝘢𝘸𝘦 nyata paling merusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluhlantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka, memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden bukan hanya perlu, tetapi harus. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama.

𝘽𝙖𝙜𝙖𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙚𝙘𝙖𝙩 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣?

𝙋𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖, 𝙨𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙮𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙨, prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku: pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian keputusan politik akhir di MPR. UUD 1945 pasca-perubahan sudah mengaturnya dengan lebih rinci.

𝙆𝙚𝙙𝙪𝙖, 𝙨𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙨-𝙢𝙖𝙩𝙚𝙢𝙖𝙩𝙞𝙨, prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya memprediksi, hati nurani partai-partai koalisi sejatinya tidak ikhlas Gibran menjadi Wakil Presiden. PDI Perjuangan yang secara resmi menyatakan bukan partai koalisi, saya duga akan mendukung penuh pemakzulan Gibran 𝘣𝘪𝘯 𝘑𝘰𝘬𝘰𝘸𝘪: sang 𝘭𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘳𝘦𝘯𝘨 bagi partai banteng hitam bermoncong putih.

[Maria A. Alkaff @MariaAlkaff_]

Media Wahyudi Askar soal putusan MK: menang tapi kalah…

Putusan MK soal MBG masih berikan waktu sampai 2027 untuk pakai dana pendidikan. Selama 1 tahun itu ada Rp62,4 triliun dana bisa terbuang untuk sampah makanan, hak pendidikan yang dipangkas sampai korupsi tentunya.

Sc: celios_id

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Mungkin bisa juga sebagai bahan pertimbangan bung @akbarfaizal68 ini dijadikan sebagai saksi dikasus ijazah Jokowi.

Sebab dia sangat faham silsilah dan riwayat Jokowi.
Mustahil dia gak tahu riwayat pendidikannya juga.

Mantan termul juga ternyata 🤣

[#IndonesiaGelap @LuckyLaki24]

Cara mas Media berargumen itu kok tertata dengan sangat baik, kontrol emosi nya juga stabil dan menurut ku sih keren banget 👍

[kiv z @triwul82]

Kalimat di Kompas TV ini menampar telak rezim: "Kalau sekali dua kali itu kelalaian, tapi kalau berkali-kali dari Garut, Blora, Kulon Progo sampai Lampung, itu namanya NEGARA MERACUNI RAKYAT!" . Tahun ajaran baru bukan bawa prestasi, malah bawa trauma massal. Udah ganti pimpinan 3 kali tapi tidak ada sanksi tegas ke vendor/SPPG. Biadab!

Video ; kompas tv

[Allah Islam Quran @AllahGreatQuran]

"We created man in the best design." Quran 95:4

[¥@N'$ @yaniarsim]

Dana MBG 335 T
Kalau dibagi rata, tiap orang dapat 361 rb/bln.
Jika dibagi ke orang miskin saja.
Dapat 66 jt/keluarga/tahun.
Jika dihitung perbulan, keluarga miskin dapat 5,2 juta.
Tapi hitungan seperti ini tidak disukai rezim dan kroni2nya.
Mereka bahkan membela MBG mati2an.

[Dunia sementara akhirah selamanya 🏴 @sayNotoIslampho]

🙏🤍🙏

[Michel Adam1515 @MichelAdam1515]

Sakit!
#DipaksaSehatDiNegeriSakit

"Aneh tapi nyata.
Polisi bukannya mengusut ijazah palsu Jokowi malah menteror orang2 yang meneliti ijazah Jokowi, atas perintah kapolri (Listyo)" (Ikrar Nusa Bakti)
#DipaksaSehatDiNegeriSakit

[Ardan @4rdan_jo]

Gaes....mohon doanya ya untuk semua guru sekolah dan tenaga pendidik dimanapun berada

Semoga para pahlawan tanpa tanda jasa ini, yang sudah mendidik anak-anak kita mendapat perlakuan yang seadil-adilnya. Udah ga bisa berword-word lagi sama mah 😭😭😭😭

[Farid Wajdi @farid_wajdi70]

Salam kenal dari Kepala BGN baru. 11-12 dengan Kepala BGN sebelumnya? Sila simak alur logikanya

[Rang Simabua @rang_simabua]

KIRIMAN REKAN DOKTER
Tips bagi yang bermasalah dengan gula darah.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Kemiskinan lahir dari kebodohan.

Makanya penguasa terus memaksakan MBG bukan pendidikan agar tetap miskin dan bodoh untuk dimanfaatkan 5 tahun sekali.

Tetap semangat bayar pajak wahai orang miskin lagi bodoh.

[Eko cahyo Putro @Sammi86Pilang]

Detik-Detik Fathimah Lempar Kotoran Ke Muka Qodari Yang Langsung Kena Ulti Dan Marah-marah.

Great job Fathimah 👏👏