Pada gak sadar ya, jika ekosistem gurun jadi hijau, maka bumi akan membuat gurun baru di tempat yang tadinya subur.
Karena ini balancing.
Ada kajiannya waktu itu lupa dimana. Ada simulasi juga.
Dari rezim ini kita belajar:
1. Judol bisa dibasmi: buktinya Mandiri bisa blok rekening pendemo Pati atas perintah aparat
2. Bangunan sekolah bisa distandardisasi, sekolah rusak bisa segera renov: buktinya bangunan Kopdes bisa berdiri sampe pelosok negeri
3. Gaji nakes, guru, dan dosen bisa lebih sejahtera: buktinya ribuan karyawan SPPG bergaji di atas mereka
4. Jumlah kriminal di Indonesia bisa berkurang signifikan, kasus kriminal lebih cepet kelar: buktinya jumlah aparat saat demo sebanyak itu
Kita jadi tau kalo kita bisa, cuma mereka aja yang nggak mau😊
Kesimpulannya: kebobrokan memang sengaja dipelihara buat meraup suara di pemilu😊
Ada yg bilang pada saya kalau Indonesia nggak bisa pakai demokrasi tapi butuh pemimpin semi otoriter agar bisa maju, seperti Cina dan Singapura katanya. Tepat kah asumsi itu?
Karena 20 tahun lalu, LGBT di Indonesia masih sebatas bagian dari identitas/keberagaman karakter orang, makanya kita ngeliat Dorce sama Aming sebagai sebatas tokoh dengan identitas yang unik. Zaman dulu orang Indo lihat icon pelangi ya pelangi, bukan dikaitkan dengan LGBT. 20 tahun lalu, orang Indo dijejelin istilah "queer", "non-heteronormatif", dsb juga pada clueless, gak tau maksudnya apaan.
Sekarang? LGBT sudah mengideologis dengan seperangkat identitas, pemikiran, dan istilah-istilahnya, clashnya langsung head-to-head dengan ajaran Islam. Bukan konteks Islamnya yang berubah, tapi LGBT-nya yang berubah dari sekadar identitas menjadi gerakan ideologis yang menuntut perubahan di masyarakat. Anehnya para libtard kayak lu langsung pura-pura kaget pas masyarakat menentang penormalannya.
Mau balik lagi ke era 20 tahun lalu? Mulai aja dulu dengan mencopot bendera pelangi dari bio-lu. 👍
Pesan dari dosen Teknik Elektro UGM: Dr. Sunu Wibirama kepada dosen senior.
"Anda akan tahu gaji dosen itu TIDAK BESAR saat semua tunjangan dicabut, serdos dihapus, akses ke proyek ditutup, dan Anda harus hidup dari 75% gaji pokok terakhir."
"Itulah calon nasib Anda di hari tua."
Di bandingin si sherly tjoanda, bupati Siak ini lebih berbobot dan berisi tapi sayangnya tidak hobi ngonten saja. Beliau lebih memilih focus bekerja.
Berikut profilnya
Nama: Afni Zulkifli
Pendidikan Akademik: Meraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi publik, serta aktif mengajar sebagai dosen dan akademisi sebelum menjabat
Karier Jurnalis: Memulai karier profesionalnya sebagai wartawan (jurnalis) dan memiliki rekam jejak panjang di industri media.
Birokrasi & Pemerintah: Berpengalaman sebagai birokrat yang menduduki posisi tenaga ahli, serta sangat vokal menyuarakan isu-isu lingkungan hidup
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Tapi tapi
5€ ku juga bisa ku beli
ayam ½kg 2,5€
dn beras 1kg 2€,
Minyak mau tau gak? Seliter 1,5€ alias 30ribu
🗣️: "jgn apa2 d Rupiahin!"
Gakk!, biar pada melek, bahan pokok kita hampir sama harganya, tapi UMR beda Ampe 10x lipat! Pemerintah dzalim itu emng nyata!
Salah Siapa Fresh Grad Nggak Bisa Kerja?
Video yang aku QRT isinya seorang HRD yang bilang, dia nolak 90% pelamar fresh grad karena "cuma bisa teori, nggak bisa praktek." Dia bahkan nyuruh mahasiswa mikir-mikir soal pilihan kampus, cari yang ngajarin praktek dunia kerja katanya.
Aku nggak setuju sama cara dia ngomong ini.
Kita pisahin dulu ya. Kalau yang dia maksud itu lulusan SMK, D3, atau D4, oke, dia ada benarnya.
Kurikulum mereka memang dirancang buat langsung terjun ke lapangan. Lulusan SMK otomotif harusnya udah bisa pegang kunci pas. Lulusan D3 akuntansi harusnya udah kenal software laporan keuangan. Itu wajar.
Tapi kalau yang diomongin itu lulusan S1, aku rasa dia salah paham soal apa itu sarjana.
Fungsi pendidikan S1 bukan buat ngelahirin tenaga teknis siap pakai. Fungsinya adalah ngebangun cara berpikir, ngelatih analisis, dan ngasih fondasi teori yang kuat.
Program sarjana ada karena masyarakat butuh orang-orang yang bisa memahami masalah secara mendalam, bukan cuma ngikutin prosedur. Dokter butuh paham fisiologi sebelum megang pasien. Insinyur butuh ngerti mekanika sebelum merancang jembatan. Ekonom butuh baca data sebelum kasih rekomendasi kebijakan.
Paham teori bukanlah hambatan, justru paham teori adalah alasan mengapa mereka bisa dipercaya. Fondasi dari pengambilan keputusan dan cara kerja di lapangan nanti.
Efek jangka panjang program sarjana yang kuat adalah penentu seberapa maju cara pikir suatu bangsa. Negara-negara yang punya sistem riset dan akademik yang sehat cenderung lebih adaptif ngadapin perubahan, lebih inovatif, dan lebih mampu ngelahirin solusi buat masalah yang belum pernah ada sebelumnya.
Kalau sarjana digantiin sepenuhnya sama pendidikan vokasi, kita bakal punya banyak tenaga terampil, tapi sedikit orang yang bisa ngembangin teknologi baru, nulis kebijakan publik yang baik, atau nemuin cara kerja yang lebih efisien dari yang udah ada. Itulah kenapa ada juga jenjang S2 dan S3 yang makin ke atas makin teoritis.
Kalau mau yang langsung bisa kerja tanpa training, ya rekrut lulusan vokasi, bukan sarjana.
Dan soal "nggak bisa praktek", itu justru tugas perusahaan buat ngatasin ini. Makanya ada yang namanya orientasi karyawan baru, OJT, atau program magang. Itu standar di perusahaan yang sehat.
Kalau HRD nolak kandidat cuma karena belum terlatih sebelum masuk, pertanyaannya balik lagi: emang perusahaan kamu nyediain sistem onboarding yang bener nggak?
Fresh grad itu ibarat fondasi. Kalau kamu nolak fondasi karena belum jadi tembok, ya itu bukan salah fondasinya.
DIBALIK SELEBRASI, ADA EKSPLOITASI.
Merayakan 669 poin prestasi tanpa membedah beban biaya adalah amnesia fiskal.
Di balik piala, mahasiswa berjuang melawan komersialisasi pendidikan yang kian agresif.
Sebuah utas investigatif BNFI 👇🏻
Unik, konvoi pakai bendera prabowo-gibran hanya karena gak suka PSS. Apa mereka gak ikut dinamika negaranya sendiri ya. Padahal, rupiah kita lesu, mbg bikin ribuan orang keracunan. Rezim ini nepotisme, kkn dan militerisme subur. Turut berduka atas nalar yang hilang, oalah pantes.
Pemikiran dangkal seperti ini merupakan bentuk dari apa yang disebut dengan kesadaran palsu: sebuah kondisi dimana kelas pekerja secara tidak sadar didorong untuk membela sistem yang merugikan kepentingan mereka sendiri, lalu menganggap beban dan ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar, alami, atau sekadar bagian dari akal sehat.
Penguasa suka sekali dengan pola pikir begini karena sangat efektif mengaburkan persoalan utama.
Perhatian digeser dari dampak nyata kenaikan ongkir dan logistik terhadap harga barang pokok, lalu diarahkan ke sikap sok kuat seolah semua masih aman.
Saat harga BBM nonsubsidi naik, publik dijinakkan dengan cerita lama tentang subsidi yang tetap dijaga, padahal tekanan biaya merembes ke mana-mana dan yang paling duluan terpukul tetap kelas pekerja bawah serta menengah bawah.
Di saat yang sama, kelas menengah perlahan dibujuk supaya merasa lebih dekat ke atas daripada melihat ke bawah, supaya ketidakadilan terasa wajar sehingga kemarahan sosial menjadi kehilangan tenaga.
Ini tidak pernah cuma soal kopi mahal, tapi soal siapa yang terus dipaksa menanggung risiko setiap kali harga naik sementara narasi publik dipaksa untuk menormalkan itu semua.