Rudra

• The inheritor of 'Soul Eater Rune' •

[Rudra @__prometheus]

@fluffbreathe Selamat atas pencapaiannya!

[Rudra @__prometheus]

@bubeshevna Lagi brongos po?

[Rudra @__prometheus]

@kipo_opik Keluarga di rumah juga ga tau kabar mereka gimana tuh, selama fase itu ya harus prihatin dan ikhlas apapun kondisi yg terjadi pada anggota keluarga yg berangkat haji.. jd kenapa perayaan idul adha terasa lebih sepi dan khidmat ya krn hal itu..

[Rudra @__prometheus]

@kipo_opik Jaman dulu, orang kalo berangkat haji masih susah ga seperti sekarang bang terutama transportasinya dan memakan waktu yg lama (bisa berbulan-bulan) utk sampe ke Mekah .. kemudian selama perjalanan itu ga bisa ngasih kabar ke keluarga yg ditinggalkan krn keterbatasan..

[Rudra @__prometheus]

@nayywzr muncul tiba² warga sekaran di tl wk

[Rudra @__prometheus]

Juri budheg, MCnya juga blog.
Padahal jawabannya udah bener malah nyalahin artikulasi penjawab pertama. munyuk.. munyuk..
Kompeten apaan, utk menyimak jawaban aja mereka ga bisa, kek orang plenger👎🏻

[MANTO @KangManto123]

Hari pendidikan nasional enggak dirayain pemerintah yaa..?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[Catch Me Up! @catchmeupco]

Ada kabar baik di Hari Kartini tahun ini. RUU PPRT akhirnya sah jadi UU!

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[TIRTA @tirta_cipeng]

Terkait kasus rame2 d grup wa.
Hikmah yang diambil, tolong Biasakan jangan bercandaan mesum, karena bercandaan tersebut akan menjadi kebiasaan yg dibawa terus menerus sampe dewasa.

Kalo ngacengan itu dikontrol.
Bukan ngacengan sak nggon2.

Otak kok isine kenta kentu

[𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 @blank0429]

Almarhum Gusdur dimakzulkan krn dianggap lakukan kesalahan serius oleh DPR-MPR

Yakni:
▪︎Buloggate & Bruneigate (tidak kebukti)
▪︎Upaya bekukan DPR & MPR (Dekrit 23/7/2001)
▪︎Pecat Kapolri tanpa persetujuan DPR

Nah kalau yg jelas² langgar Konstitusi berkali-kali gimana?👇

[Rudra @__prometheus]

@cakebylily Kebetulan lewat tl, pilih kanan sih krn menurutku itu lebih keliatan soft en calm.

[Rudra @__prometheus]

Ingatkah Anda kapan bergabung dengan X? Ya, saya ingat! Tahun depan udah masuk SD #MyXAnniversary

[Rudra @__prometheus]

@machxiatto Spill rega cincinmu kui mbak

[Rudra @__prometheus]

@octanoicc kudapan wajib tuh wk

[Rudra @__prometheus]

@merapi_uncover EmBeGe rasa takjil 🤫👈🏻

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Kita emang udah ngga bisa percaya sama Baznas atau kementerian dengan label embel-embel agama lagi. Sejatinya kita emang udah ngga bisa percaya sama negara ini lagi sih. Daya cengkraman kroninya naudzubillah kuatnya.

Dalam berita ini, memang dikatakan musti ada kajian karena secara fikih, nggak semua golongan pantas mendapatkan zakat. Adapun MUI berpendapat kalo embege juga udah diatur di APBN.

Cuman kalo udah sampe 'disenggol-senggol' gini, apalagi bab pendanaan, yang kita kira enggak mungkin tuh bisa sangat mungkin terjadi kalo yang ngotak-ngatik kroni-kroninya si Gendut.

Mari do'akan supaya tidak sampai sepeserpun pemasukan infaq dan zakat kita terkonversi menjadi seporsi ompreng embege. Mutu pendidikan kita sudah lebih dari cukup untuk dijadikan korban, sekalipun itu juga sebetulnya jauh dari kata sepadan :"

[Rudra @__prometheus]

@Jateng_Twit Dari Keraton Agung Sejagad hadir ☝🏻