Alif Raung

Art enthusiast | Santri Nahdliyin

[Alif Raung @__Raung]

Sejak kecil saya telah memimpikan banyak hal dalam tidur: percintaan yang basah, menjadi superhero, membunuh seekor ular, dan segala yang buruk dan menyedihkan. Tapi tak pernah seburuk mimpi tentang negara dan tuhan.

--dua hal yang selalu disesaki persoalan.

[aan @blessedchoke]

Ini anaknya MT Haryono ngomong begini, Bang

[Alif Raung @__Raung]

@kalistohenituse Hal-hal semacam ini, sbgmn yg terjadi pada Budiman dkk, mesti dilestarikan. Sebagai penanda bahwa dunia akademik tdk boleh dikadali oleh keculasan para penjilat kekuasaan.

[Elanto Wijoyono @joeyakarta]

@dimarsasongko98 Hati-hati dengan sirkel Dasco di jaringan aktivis/CSO dan mahasiswa. Kuat dan masif. Penumpang gelap gerakan rakyat ⚠️

[ajiarchive.psd @sukaberbicara]

artjog rasa didit.

[Taman Buku Bebasari @tb_bebasari]

Tuntutan atas kesopanan bikin konfrontasi politik jd sekadar problem prosedural. Melalui metode Aksi Langsung, massa tak menolak nilai demokrasi, mereka hanya mengambil balik hak veto politik saat saluran formal disumbat berkali-kali

New-post on substack

https://t.co/iSCWkxWKUM

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Buat temen-temen yang minta paparan kemaren di MK, silahkan.

[Rumail Abbas @Stakof]

10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter. Seskab Teddy menjelaskan alasannya:

"Pertamax adalah BBM nonsubsidi. Artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia."

Pekan berikutnya (saya hitung lima hari doang) minyak dunia anjlok seusai gencatan Iran-AS. Pertamina lalu menyatakan harga jual Pertamax saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga pasar internasional.

Layar Liputan6 lantas menampilkan banner "Pertamina: harga Pertamax tak selalu mengikuti minyak dunia."

Saat harga dunia naik, Pertamax harus mengikuti. Saat dunia turun, ternyata belum sepenuhnya mengikuti.

Saya kurang tahu mana yang jadi pegangan. Mungkin Teddy mengira semua rakyat Indonesia ini goblok. Tapi saya kurang tahu isi hatinya.

[Alif Raung @__Raung]

Artjog maneeeeh.

[Arungkala | Museum Orang Biasa (MOB) @_arungkala]

LEBARAN SENI, DISPONSORI DIDIT PRABOWO!

https://t.co/tnAbaIHqJ4

[kiv z @triwul82]

Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?

Video : kompas tv

[Inaya Wahid @inayawahid]

Kalo narsum 3 org sejenis & dr kubu yg sama semua, dgn host yg punya track record bias ke kelompok yg sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales.

[Alif Raung @__Raung]

Mantan koruptor bicara soal kepantasan dan moralitas.

[SINDOnews @SINDOnews]

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai, kritik eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto terhadap Presiden Prabowo Subianto tak pantas. Ia mempertanyakan kapasitas Tyo bila memimpin negeri.

"Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu? Yang mantan dari UGM itu, itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini?" kata Idrus saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati Prabowo sebagai Presiden. "Kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respons terhadap apa yang dilakukan oleh saudara siapa namanya? Saudara Tiyo itu," ucapnya.

#TiyoArdianto #BEMUGM #IdrusMarham #PartaiGolkar #Sindonews

[Arya @arkuyyy]

rekan-rekan semua,

sebagai tanggung jawab moril profesi, kantor kami AMALGAM Law Office berencana akan memberikan layanan pendampingan hukum GRATIS bagi para demonstran yg berangkat aksi pada Jum’at, 12 Juni 2026 ini di Jakarta (jika ada yg membutuhkan)

tapi kami juga harus mengakui bahwa manpower dan resource kami terbatas. sehingga, apakah ada rekan-rekan sejawat lawyer atau kantor hukum yg berkenan untuk beraliansi bersama kami dalam hal ini? if so, please reach me out

thanks in advance!

[Prabowo Subianto @prabowo]

Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.

[Alif Raung @__Raung]

@DivHumas_Polri Bagaimana menyampaikan aspirasi dengan santun agar tetap terdengar di hadapan barikade tentara dan polisi yg menyumpal gerbang telinga kekuasaan?

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

lebih tua dari Boaz Solossa, btw.

[Taman Buku Bebasari @tb_bebasari]

HAISH MBEL. Seakan era Harto kagak begitu. Biang keroknya ya dari era Harto. Transfer pricing bebas memangnya kagak kejadian lewat Ibnu Sutowo urusan minyak di Singapura? Urusan Apkindo n Bob Hasan pake Singapura sbg salah 1 base itu era siapa emang?

[tempo.co @tempodotco]

DPR Sahkan RUU Polri jadi Undang-undang

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.

Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc

[Dimar @dimarsasongko98]

Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola , sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.

Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari. Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia , 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.

Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional , perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.

Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.

ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.

Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik , siapa yang mengawasi?

[Rumail Abbas @Stakof]

Jika MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib 1,5 juta penggerak SPPG & supplier bahan makanan?

Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu juga. Karena sejak awal realisasi program ini, kan, ngotot "demi" gizi anak-lansia-bumil. Maka, perhatian saya ada di sana, bukan yang lain.

Kalau program ini benar-benar murni demi gizi anak-lansia-bumil, kenapa harus bikin rantai pasok sebesar itu yang ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan massal pada APBN?

Mereka yang ngotot dari awal apakah tahu persis bahwa ini bukan solusi gizi tapi mesin politik untuk bagi-bagi proyek?

Sekarang, tiba-tiba 1,5 juta orang jadi korban ketika programnya dihentikan (setelah mantan Kepala BGN-nya ketahuan korup), apakah mereka dari awal tidak tahu bahwa mereka cuma jadi alat untuk narasi “peduli rakyat” yang murahan?

Siapa yang salah kalau akhirnya nasib mereka terkatung-katung? Warga Indonesia selain 1,5 juta itu? Lho, bukan mereka yang memaksa "program gagal" ini jalan.

Lagian, kalau gizi anak-lansia-bumil memang prioritas utama, kenapa tidak langsung kasih dana tunai ke keluarga daripada lewat supplier dan penggerak yang entah berapa persennya cuma jadi perantara rente?

Seharusnya 1,5 juta penggeral SPPG harus menagih tanggung jawab ke mereka saja, bukannya ngasih tahu warga tentang kondisi mereka yang terkatung-katung itu.

Jadi, ya, jangan salahkan yang kritis dan protes sejak awal. Yang salah justru mereka yang ngotot program ini “harus” jalan, tanpa hitung-hitungan matang soal keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.

Nasib 1,5 juta orang pengegrak itu, kan, konsekuensi logis dari kebijakan yang dibangun di atas "sandiwara gizi", bukan atas dasar akal sehat, to? Sementara kalian, kan, mengambil itu atas dasar ekonomi, to?

Kenapa harus mengadu ke rakyat non-1,5 juta itu?

NB: 1,5 juta itu bukan "relawan", ya. Mereka digaji pakai APBN. Tidak bisa disebut relawan karena mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu.

Dan ternyata tidak begitu pecus.