The Constitutional Court rules it cannot annul or disqualify Gibran Rakabuming Raka as Vice President following a dispute over his educational eligibility.
HASIL FORUM BESAR - BRIGATA CURVA SUD⚒️
Sikap kami jelas: pertanggungjawaban, transparansi, revolusi manajemen, dan perencanaan PSS yang lebih terarah.
#PieterHuistraOut#RevolusiManajemenPSS#ResetPSS
kpu ngaku gak pernah datang langsung ke kemendikbud :
- buat cek syarat pendidikan gibran cuma pake surat keterangan doang
- bawaslu juga gak pernah datang ke kemendikbud
- soalnya dulu dibatesin akses
- bahkan dilarang bawa hp sama kamera pas verifikasi
- gara gara itu bawaslu sempet ajuin aduan kode etik ke kpu tahun 2023
- aturan penyetaraan ijazah luar negeri buat capres cawapres ternyata baru dibuat khusus buat pilpres 2024
- belum ada di pemilu sebelumnya
- hakim minta kpu serahin resume rapat internal yang biasanya ditandatangani semua pihak biar mk punya pemahaman lengkap
❗️NEED INFO❗️
Kami membutuhkan alat nozzle suntik gambut pet injector di Palangka Raya atau Banjarmasin, kalau teman-teman punya info please dm kami.
Tolong bantu RT, karena kami butuh cepat untuk pemadaman api besok di Palangka Raya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un
Dengan berat hati kami sampaikan bahwa saudara kita, Ihsan Nurhidayat, telah berpulang setelah menjalani rawatan pasca kecelakaan lalu lintas Sabtu sore.
REST IN PRIDE, IHSAN🕊️
Bantu up kasus ini guyss 🙏 ada siswa di MAN 3 Nganjuk melakukan pengeroyokan terhadap guru laki-laki yang sampai menyebabkan beliau meninggal dunia.
Sekarang posisi bocah ini disembunyikan orang tua dan guru di sekolahan terkesan menutupi kasusnya.
Kronologi lengkapnya di thread bawah ini
WKWK kalau diingat-ingat lagi, ini salah satu momen paling "niat nyerang tapi malah kena counter" di pilpres kemarin 😭
prabowo: gue bikin dia malu
anies: yakin wok?
Cara paling mudah melihat militerisme di era Prabowo bukan dengan menghitung berapa jenderal yang masuk kabinet atau berapa batalyon baru yang dibentuk. Itu hanya permukaan institusional.
Yang lebih menyingkap adalah kemunculan kembali sosok seperti Hercules Rosario Marshall di ruang publik Jakarta pada malam 27 Agustus 2026.
Hercules bukan sekadar “preman Tanah Abang”. Ia adalah artefak hidup dari operasi militer Indonesia di Timor Timur tahun 1980-an.
Sebagai TBO Kopassus, ia menjadi bagian dari jaringan kekerasan informal yang dibangun militer untuk mengendalikan wilayah pendudukan.
Hubungan personalnya dengan Prabowo terbentuk di situ: hubungan hierarkis antara perwira dan anak buah lokal yang kemudian diangkat ke Jakarta.
Ketika Hercules mendirikan GRIB Jaya pada 2011 dan menempatkan Prabowo di dewan pembina, yang terjadi bukan sekadar aliansi politik elektoral. Itu adalah reproduksi jaringan kekerasan yang sudah ada sejak masa pendudukan.
Yang menarik dari insiden Agustus 2026 adalah bahasa yang dipakai sendiri oleh sekretaris jenderal GRIB Jaya: mereka bertindak sebagai “Pam Swakarsa”. Istilah Orde Baru itu tidak muncul secara tidak sengaja.
Pam Swakarsa adalah mekanisme negara untuk men-outsource kekerasan kepada kelompok sipil bersenjata agar negara tidak terlihat langsung menekan demonstran.
Ketika kelompok yang dipimpin figur dengan latar belakang TBO muncul di jalanan dengan palang kayu dan ikat kepala putih untuk membubarkan massa, yang kita saksikan adalah kelanjutan logika yang sama: negara tidak lagi memonopoli kekerasan secara formal, melainkan mengelola jaringan kekerasan informal yang loyal secara personal kepada figur penguasa.
Ini bukan militerisme dalam arti dwifungsi klasik.
Militerisme di sini lebih berupa paradigma: setiap persoalan politik dan sosial dibaca sebagai ancaman keamanan yang memerlukan pendekatan koersif, baik oleh TNI maupun oleh “masyarakat” yang sudah dimiliterisasi.
GRIB Jaya dan Hercules berfungsi sebagai proxy yang memungkinkan kekuasaan menggunakan kekerasan tanpa harus mengeluarkan perintah resmi.
Ini yang oleh sebagian pengamat disebut informal coercive networks, sebuah jaringan paksaan informal yang menjadi ciri rezim hibrida.
Sengketa lahan di Tanah Abang memperkuat pola yang sama. Ketika Menteri Ara datang menuntut pengembalian aset negara, Hercules tidak mundur. Ia menantang negara di depan kamera.
Ini menunjukkan bahwa jaringan informal tersebut tidak sepenuhnya subordinat; mereka memiliki otonomi relatif di tingkat lokal dan bernegosiasi dengan negara berdasarkan loyalitas personal, bukan semata-mata hukum.
Negara Prabowo, dengan segala retorika “rumah rakyat” dan program 3 juta rumah, tetap harus berhadapan dengan aktor yang menguasai ruang fisik melalui sejarah kekerasan, bukan melalui sertifikat.
Jadi, apakah militerisme ada di era Prabowo? Ya, tetapi bentuknya lebih canggih daripada sekadar tentara kembali ke politik.
Ia muncul sebagai perpaduan antara perluasan peran TNI ke ranah sipil (batalyon teritorial, program makan bergizi, produksi obat) dan pengaktifan kembali jaringan preman-milisi yang sudah terbentuk sejak masa pendudukan.
Hercules adalah indikator yang paling kasatmata karena ia membawa sejarah kekerasan kolonial internal Indonesia ke jantung ibu kota pada 2026.
Yang perlu dikhawatirkan bukan hanya “preman turun ke jalan”, melainkan normalisasi gagasan bahwa ketertiban publik adalah urusan kelompok-kelompok yang punya hubungan personal dengan penguasa, bukan semata-mata institusi negara yang terikat hukum.
Itu militerisme dalam bentuk yang paling berbahaya: yang sudah meresap ke dalam masyarakat sipil sendiri.
Wallahi, we're finished.
INFILTRASI & ANCAMAN PADA GERAKAN MAHASISWA JOGJA!
Pembentukan FJD Diduga Jadi Alat Tanding Aksi Kerakyatan!
PERINGATAN DARURAT & ATENSI KESELAMATAN!
Gelombang aksi unjuk rasa "UGM Full Melawan" di Simpang Gramedia Sudirman Yogyakarta tidak hanya berhadapan dengan barikade aparat, tetapi juga diterpa isu infiltrasi dan pembentukan kelompok tanding di tingkat lokal.
Berdasarkan informasi dan dokumen pesan/grup chat yang beredar di kalangan aktivis dan media sosial, organisasi masyarakat STAK (diduga dibentuk oleh oknum aparat/PARCOK) dilaporkan membelah diri dan membentuk sub-koordinasi bernama Forum Jogja Damai (FJD).
Tangkapan layar bocoran grup chat koordinasi ormas tanding aksi mahasiswa" caption="Bocoran Pesan Koordinasi FJD
📍 Rincian Temuan & Poin Kritis Pengondisian Lapangan:
1. Modus Operandi Forum Jogja Damai (FJD)
Pembentukan FJD ditengarai bertujuan khusus untuk membendung, memecah fokus, hingga mengonfrontasi langsung gerakan mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah di jalanan Yogyakarta dengan mengatasnamakan KONDUSIVITAS dan KEDAMAIAN KOTA.
2. Penggalangan Massa & Intimidasi
Bocoran pesan singkat menunjukkan adanya instruksi pengondisian massa di titik-titik krusial (seperti perempatan Gramedia, Gejayan, dan Terban) untuk menciptakan narasi seolah-olah warga lokal menolak aksi mahasiswa.
3. Imbauan Waspada bagi Seluruh Massa Aksi
Melihat potensi benturan horizontal yang disengaja pembenturan antar-elemen, Aliansi Mahasiswa dan Simpul Masyarakat Sipil Jogja diimbau untuk:
• Satu Komando: Mematuhi arahan Koordinator Lapangan (Korlap) dan Tim Pengaman Aksi.
• Waspada Provokasi: Hindari gesekan fisik dengan kelompok penolak aksi yang sengaja memancing emosi.
• Dokumentasikan Visual: Ambil foto/video jika menemukan tindakan intimidasi atau penyusupan di barisan aksi.
🔍 Kawal Demokrasi dari Tindakan Premanisme:
Ruang demokrasi di Kota Pelajar harus tetap steril dari upaya-upaya adu domba dan intimidasi terselubung! Perjuangan mahasiswa adalah untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia!
Saling jaga keselamatan kawan-kawan di barisan aksi! Panjang umur perjuangan!
This is not scene of warzone in Ukraine or genocide in Gaza. This is the scene of reported 300 islamic boarding students got food poisoning from Prabowo's proud main program of MBG
The worst part is he doesn't care. This is why if some old fart running for president, ignore
Selamat datang ke "Animal Farm"
Ketika kenyataan sulit dibantah, maka bahasanya yang diubah. Jembatan yang rusak saat baru diresmikan direduksi menjadi “sling terlepas”, sementara struktur utama disebut tetap pada tempatnya. Seolah-olah yang bermasalah bukan jembatannya, melainkan cara publik melihat peristiwa.
Lebih absurd, penyebabnya diarahkan pada warga yang “terlalu antusias” karena lebih dari 50 orang melintas. Padahal itu terjadi dalam rangkaian seremoni peresmian.
Inilah logika Orwellian, kegagalan diubah menjadi “insiden”, tanggung jawab menjadi “ketidakpatuhan warga”, dan fakta jembatan rusak saat peresmian menjadi permainan definisi.