warga lokal

[فــــوائـــــد @h_8lo5]

ماذا يحدث إذا توقفت عن الاستمناء لمدة عام كامل؟

هذه هي التغييرات التي تحدث في دماغك وجسمك لمدة 12 شهرا:

1. يصبح قضيبك أكثر...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Vanbureck83 @6ur3ckv4n8345]

Kira-kira Pesulap Merah Ke Gunung Kawi Mau Ngapain Ya?

#Rame2BasmiPreman
#Rame2BasmiPreman

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

NIH GUYS INFO LENGKAPNYA !!!

Kamu pedagang, ojol, freelancer, petani, nelayan, atau punya usaha sendiri?

Ada program pemerintah yang sering diabaikan tapi manfaatnya luar biasa. Namanya BPJS Ketenagakerjaan BPU.

APA ITU BPJS KETENAGAKERJAAN BPU?

BPU singkatan dari Bukan Penerima Upah.
Ini adalah program BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk pekerja mandiri yang tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan.

Siapa pun yang bekerja dan menghasilkan uang tapi bukan sebagai karyawan resmi,
bisa dan sangat disarankan untuk daftar BPU.

SYARAT DAFTAR

Syaratnya sangat mudah, hanya dua hal:
- Punya NIK atau KTP Elektronik
- Usia minimal 15 tahun, maksimal belum genap 65 tahun

Tidak perlu surat keterangan kerja, tidak perlu slip gaji,
tidak perlu dokumen dari perusahaan. Siapapun warga negara Indonesia yang bekerja secara mandiri bisa langsung daftar.

Ada tiga program yang bisa diikuti peserta BPU:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Wajib diikuti. Iuran 1% dari penghasilan yang dilaporkan, minimal Rp 10.000 per bulan.

2. Jaminan Kematian (JKM): Wajib diikuti bersama JKK. Iuran tetap Rp 6.800 per bulan.

Jadi paket minimal JKK plus JKM hanya sekitar Rp 16.800 per bulan.
Lebih murah dari segelas kopi kekinian.

3. Jaminan Hari Tua (JHT): Bersifat opsional tapi sangat dianjurkan. Iuran 2% dari penghasilan yang dilaporkan, minimal Rp 20.000 per bulan. Ini adalah tabungan masa depan yang bisa dicairkan.

Info terbaru 2026: Ada keringanan iuran 50% untuk program JKK dan JKM. Untuk sektor transportasi berlaku Januari 2026 sampai Maret 2027. Untuk sektor lainnya berlaku April sampai Desember 2026.
Artinya sekarang adalah waktu terbaik untuk daftar karena iuran sedang disubsidi.

MANFAAT YANG DIDAPAT

Manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja):
Pengobatan dan perawatan medis tanpa batas plafon biaya sesuai indikasi medis. Santunan tidak mampu bekerja: 100% upah selama 12 bulan pertama, lalu 50% mulai bulan ke-13 hingga sembuh. Jika cacat permanen, mendapat santunan sesuai tingkat kecacatan. Jika meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris mendapat santunan dan beasiswa pendidikan anak.

Manfaat JKM (Jaminan Kematian): Santunan kematian bukan akibat kecelakaan kerja sebesar Rp 42 juta. Biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta. Beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak, dari SD hingga perguruan tinggi. Total manfaat JKM bisa mencapai Rp 174 juta apabila anak masih sekolah. Syarat untuk mendapat manfaat penuh JKM adalah sudah membayar iuran minimal 3 bulan berturut-turut.

Manfaat JHT (Jaminan Hari Tua): Tabungan yang bisa dicairkan saat berhenti bekerja, pensiun, atau kondisi tertentu. Setelah 10 tahun kepesertaan, bisa diambil sebagian maksimal 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk persiapan pensiun.

CARA DAFTAR ONLINE (Paling Mudah)

Langkah 1: Buka browser, kunjungi situs https://t.co/6FhWlDSUfz

Langkah 2: Klik tombol daftar atau mulai pendaftaran BPU

Langkah 3: Masukkan NIK KTP dan data diri lengkap, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nomor HP aktif, dan alamat email

Langkah 4: Isi data pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, lokasi kerja, jam kerja per hari, dan estimasi penghasilan per bulan

Langkah 5: Pilih program yang ingin diikuti, minimal JKK dan JKM

Langkah 6: Pilih kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat

Langkah 7: Setelah data lengkap, klik lanjutkan. Sistem akan menghitung jumlah iuran yang harus dibayar

Langkah 8: Akan muncul kode pembayaran yang dikirim ke email

Langkah 9: Bayar iuran pertama melalui transfer bank, marketplace, minimarket, atau metode pembayaran lain yang tersedia

Langkah 10: Setelah pembayaran berhasil, kartu digital dikirim ke email. Kepesertaan langsung aktif.

Daftar sekarang jangan tunggu kecelakaan terjadi dulu.
Perlindungan aktif terhitung sejak pembayaran iuran pertama,
bukan sejak pendaftaran.

BPJS BPU bukan kemewahan.
Ini adalah jaring pengaman minimum yang seharusnya dimiliki setiap pekerja mandiri Indonesia. Iurannya lebih murah dari parkir motor sehari

[piee @noopiieeeeee]

Presiden yang nyaris 30% hari-hari jabatannya dia habiskan di negeri orang.

Pulang tanpa hasil, lalu teriak; "hai antek-antek asing", padahal dia yg paling demen sama asing.
Menebar senyum dinegeri orang, menebar ancaman dan ketakutan di Negara sendiri.

Membanggakan mobil buatan sendiri dinegara orang tetapi mengimpor ratusan ribu mobil buatan negeri orang (India) ke negera yang di pimpinnya.

Mengaum saat jadi capres mengeong saat jadi Presiden.

Dia ingin menjadi Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah tapi ternyata dia adalah masalah terbesar bangsa ini...
pemimpin konaha...

[dunia kegelisahan @IndonesiaFedera]

PASTIKAN BELI BARANG INI DI WAKTU YANG PALING TEPAT.

1. *BELI HANDPHONE - NOVEMBER*
Harbolnas 11.11 adalah Momen diskon elektronik terbesar sepanjang tahun.

2. *BELI KAMERA - FEBRUARI*
banyak toko elektronik kasih penawaran spesial di momen Valentine.

3. *BELI MOTOR - AGUSTUS*
dealer rutin gelar promo besar menyambut hari kemerdekaan.

4. *BELI MOBIL - DESEMBER*
dealer kejar target akhir tahun, posisi nego ada di tanganmu.

5. *BELI RUMAH - OKTOBER*
Indonesia Property Expo rutin digelar, DP dan harga terbaik bisa kamu dapat di sini.

[Adil_Lase @Lase32029]

Jago bang merayunya sampai mbak gak bisa berkata-kata ayo siapa yang mau belajar dari abangnya 🤣🤣🤣🤣

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[aveline @xiaomeiyz]

NYESEL BANGETTT DI USIA 28 BARU TAU INI 🥹🥹

1. Sering lemes : Vitamin B12
2. Mudah sakit : Vitamin C
3. Tulang lemah : Calcium
4. Susah tidur : Magnesium
5. Kulit kering : Vitamin E
6. Jerawatan : Zinc
7. Mata capek : Vitamin A
8. Sering pusing : Zat Besi
9. Rambut rontok : Biotin (B7)
10. Gampang capek : Vitamin B Complex

SAVE AJA DULU SIAPA TAU BUTUH‼️

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Storage HP Android lo penuh.

Lo hapus foto, hapus video, hapus app. Masih penuh.

Karena yang makan storage lo bukan file yang keliatan. Yang kebanyakan makan storage itu sampah TERSEMBUNYI yang Android gak pernah kasih tau ke lo.

Gue bersihin punya gue kemarin dapet 23GB balik tanpa hapus satu foto pun.

Gini caranya:

[Hidden Tips @24x7knowIedge]

Netflix Secret Codes

[MahaKersa @mahakersa]

Ternyata sirup-sirup lokal ini jarang dinotice pas lebaran, tapi rasanya juara.

Mana favoritmu? Atau ada merek lain yg gak ada di tweet ini..? Coba share yaaa

[Bhandafod @Bhandafod_]

Old man just miss the chance 😬

[CARGO🎬 @Cargo_1911]

This weekend, go watch this series , you will never regret your time🔥👀

[Tuan Utan @Tuanrajaharimau]

3 teknik utk kawal ketagihan pornografi. Slowly but surely! Semoga Allah permudahkan usaha kalian.

🎥Mirahaz

[Malkia Nyuki 👑 @nyuki_malkia]

Best Action Movies for 2026 ....highly Recommended

[Kaji 🎬 @kaji_sijo]

Here are 4 movies you must watch. 🎬🍿

Watch it alone.🔞🔥

[PRIME SCENES 🎬 @PrimeScene1]

These movies hit different when you’re alone🔞🍿

[b3'doel @B3doel___]

Pinjem mentalmu mas,😂😂