Sejak gaji dan rincian tunjangan anggota DPR RI ramai dibahas, salah satu yang ikut disoroti adalah PPh 21 a.k.a pajak penghasilannya para anggota DPR yang ditanggung sama negara.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar bilang, kebijakan ini enggak adil karena karyawan swasta tetap bayar pajak penghasilan secara mandiri.
Untuk itu, Media mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati buat mengubah aturan yang udah ada supaya penerimaan negara dan efisiensi anggaran bisa lebih optimal. Menurutnya, reformasi harus dimulai dari kepalanya yaitu para pejabat publik.
Isu utama demo mencakup penolakan kenaikan gaji DPR, seruan pembubaran DPR yang simbolkan krisis kepercayaan publik, serta desakan penindakan tegas kasus korupsi.
Bagaimana aksi damai berubah menjadi ricuh dan berdampak?