"Wajar dibayar 14M kan followers-nya puluhan juta"
Logika ini yang ketuker dari awal.
Kalau yang bayar swasta, silakan. Mau dibayar Rp14 miliar, Rp100 miliar, itu urusan pasar. Followers puluhan juta memang punya harga.
Tapi ini APBN. Ini duit pajak rakyat. Logikanya bukan lagi logika market rate, tapi logika politik anggaran: duit publik cuma boleh keluar kalau ada urgensi publik, manfaat publik, dan tidak ada cara yang lebih murah untuk mencapai tujuan yang sama.
Dan di kasus ini, tiga-tiganya gagal dijawab.
Menurut temuan ICW yang dirilis 9 November 2026, totalnya bukan cuma sekali bayar. Ada 8 paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 ke PT Rans Animasi Indonesia — perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad — dari dua kementerian: Kemendikbudristek di 2024 dan KKP di 2025-2026.
Pertanyaannya jadi bukan "pantas nggak dia dibayar segitu?"
Pertanyaannya:
1. Urgensinya di mana?
Di tengah narasi efisiensi anggaran, pemangkasan di mana-mana, guru honorer masih dibayar belasan ribu per hari, 9.000 PPPK di NTT terancam diberhentikan — kenapa belanja influencer justru jadi prioritas? Anggaran itu soal pilihan politik. Ketika negara memilih bayar Rp575 juta untuk satu Instagram Story dan Rp2,5 miliar untuk event attendance, negara sedang bilang: ini lebih penting daripada kebutuhan lain yang dikorbankan.
2. Kenapa harus pakai jalur mahal?
Setiap kementerian itu sudah punya Biro Humas, sudah punya tim komunikasi, sudah digaji dari APBN juga. Kalau program pemerintah memang bagus dan perlu disosialisasikan, kenapa tidak lewat jalur itu? Kenapa harus bakar belasan miliar cuma buat kejar engagement?
Engagement bukan indikator kinerja negara. Negara bukan brand yang butuh viral. Negara butuh programnya sampai, dipahami, dan dirasakan warga. Likes tidak bisa jadi ukuran keberhasilan kebijakan publik.
3. Ini konflik kepentingan atau bukan?
Ini yang bikin makin nggak bisa dibela pakai logika pasar. Raffi Ahmad bukan cuma artis swasta. Dia Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pejabat negara. Lalu perusahaan yang terafiliasi dengannya dapat kontrak dari negara. Di politik anggaran, ini namanya conflict of interest yang telanjang. Bukan soal dia kerja keras atau tidak, tapi soal posisi: negara bayar pejabatnya sendiri lewat perusahaannya untuk mempromosikan program negara.
Jadi jangan dibolak-balik.
Yang kita peributkan bukan kapasitas artisnya. Yang kita peributkan adalah cara negara memperlakukan duit rakyat seolah-olah duit itu gampang dicari.
Pajak dipungut paksa dari rakyat yang gajinya pas-pasan. Setiap rupiah APBN itu ada *opportunity cost*-nya: Rp14,7 miliar itu bisa jadi berapa ruang kelas, berapa gaji guru honorer, berapa kapal nelayan, berapa bantuan bencana.
Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan data: program apa, targetnya siapa, kenapa influencer adalah satu-satunya cara paling efektif, dan apa *outcome*-nya selain views — silakan buka semua kontraknya, buka KPI-nya, buka auditnya.
Sampai itu dibuka, wajar kalau rakyat marah. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan rate card artis. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan bahwa APBN dipakai untuk yang krusial, bukan untuk yang viral.
Halo min tolong dijawabnya. Penerbangan Makassar morowali hari ini dg maskapai wing air IW 1296 sdh sampai Morowali blm ya? Tolong dijawab yaaa terima kasih
@lionairgroup
@NazrielIlhammm@MiskinTV_ Gitu tuh apa ga ngrasa bersalah yaa kalo misal tjd sesuatu ke pasien yg ada diambulan. Gitu tuh mereka apa ngga punya empati ya liat org yg sedang memperjuangkan nyawa kerabatnya.
@SabielIchal@keluhkesahkonoh Justru 2 tahun, singkat. Ini ASN sampai pensiun harus jauh dr keluarga, berhemat biar bisa seengaknya setahun sekali bisa kebeli tiket ke kampung. Mau mutasi juga susah.
@PNS_Ababil Kadang iri juga sama sesama PNS yang bisa SPPD ke luar negeri.
Sebagai guru, kadang pengin juga SPPD ke luar negeri, misalnya Finlandia. Pingin lihat langsung gmn sistem pendidikannya, metode belajarnya, kurikulumnya, dan apa yg bisa dipelajari dari perbedaan dengan sistem kita.
@KapudS640 Aku dulu juga gitu.. kelas 2 apa 3 sd ya.. nangis2 gara2 upacara lupa ga bawa topi. Takut. Tp bapak ga mau balik ke rumah buat ngambilin. Krn bapak harus kerja juga. Trs bapak bilang, "gausah nangis. Belajar tanggung jawab atas kesalahanmu. Kalo dihukum ya terima konsekuensinya"
THE BEST INTRO siapa yg bikin naskah video ini, Jujur bikin nangis! 😭😭
Kata-kata dari Indra suami nikita willy ini soo reflektif, menyentuh, dan jadi kembali memikirkan untuk menata konsep hidup yg sudah terlanjur terkontaminasi matrealistik:
Itung2an waktu sama anak, abai sama kebutuhan pasangan,lupa menyapa orangtua bahkan menyepelekan sama kebutuhan diri sendiri yang itu bagian dari hak yg harus dipenuhi 🥺
Padahal keberkahan itu yang harus segera kita kejar daripada melulu memikirkan untung rugi ketika memenuhinya 🥹
@rangkaplafond@tsumitobachi_ Selain murid, guru jg jd korban.
Krn dia nambah jam ngajar, harus belajar materi yg ga dikuasi dr awal, sedangkan gaji ga bertambah.
@bnnystrn@kamentrader Di rumah ortu juga harus pantau sih. Percuma di sekolah gurunya sampe berbusa kuis perkalian, nyuruh perkalian tp kalo di rumah ga pernah hafalan. Tiap disuruh hafalan malah ngelamun. Mau keras ke anaknya takut ortunya ga terima.