Ga salah ASN mikirin Tukin (Tunjangan Kinerja)
Hidup sekarang udah susah. Harga pada naik. Gaji mereka ga cukup. Hanya bisa ngandelin Tukin. Efek sistem single-salary belum diterapkan.
ASN juga wajar was-was dan mikirin Tukin terus kalau misal Tukin mau diubah dan dikurangin.
Yang harusnya mikir output dan outcome itu ya kepala daerah.
Output (hasil) dan outcome (efek) dari kebijakan pada akhirnya bersumber dari visi-misi
Dari program kerja yang kepala daerah janjikan kepada pemilih saat masih nyalon.
Harusnya kepala daerah yang geraknya lebih keras
ASN-ASN hanya melaksanakan arahan dan perintah kepala daerah secara profesional.
Mana mungkin mereka gerak sendiri, bisa kena maladministrasi mereka.
Kurangin ngonten makanya, Kang Gub.
Foto: Antara Foto/ARIF FIRMANSYAH
Semakin ke sini, saya makin yakin KDM memang lebih pantas disebut gubernur konten daripada gubernur yang benar-benar fokus membangun organisasi birokrasi.
Ia menyindir ASN karena katanya yang dipikirkan cuma tukin, bukan cita-cita bangsa.
Padahal argumennya punya banyak sekali celah .
Pertama, argumen KDM cenderung membangun false dichotomy, seolah ASN harus memilih antara memikirkan tukin atau memikirkan bangsa. Padahal keduanya bisa berjalan bersamaan. Seorang ASN dapat memiliki idealisme sekaligus memperjuangkan kompensasi yang adil. Menginginkan kesejahteraan bukan berarti kehilangan nasionalisme.
Kedua, KDM tampak mencampuradukkan peran (role confusion). Dalam organisasi, pembentukan visi besar, arah pembangunan, dan tujuan negara adalah tanggung jawab pemimpin politik dan pejabat struktural. ASN pada dasarnya adalah pelaksana kebijakan (bureaucracy as executor), bukan aktor politik yang merumuskan cita-cita bangsa setiap hari. Wajar jika percakapan sehari-hari pegawai lebih banyak berkaitan dengan target kerja, SOP, beban administrasi, atau kesejahteraan seperti tukin.
Ketiga, argumen KDM mengabaikan insentif ekonomi. Dalam teori ekonomi kelembagaan, perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem insentif. Jika pemerintah sendiri menjadikan tukin sebagai instrumen utama untuk mendorong kinerja, maka tidak mengherankan apabila ASN memperhatikan tukin. Sulit menyalahkan individu karena merespons insentif yang dirancang oleh organisasi.
Jika birokrasi kehilangan idealisme, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang mendesain sistem birokrasi, indikator kinerja, mekanisme promosi, dan budaya organisasi? Itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pemerintahan. Mengkritik ASN tanpa mengevaluasi desain sistem berisiko hanya menyalahkan gejala, bukan akar masalah sesungguhnya.
Amnesty International Indonesia menyebut ada tiga taktik klasik untuk membungkam suara kritis mahasiswa:
a. Kekerasan
b. Kriminalisasi
c. Suap dan fasilitas
Yang unik dari kasus UBK bukan cuma soal Rp 20 jutanya.
Tapi soal instruksinya: uang diberikan dini hari sebelum demo , dengan syarat mahasiswa tidak boleh ke Istana, dialihkan ke DPR.
Artinya bukan sekadar menyuap.
Tapi menyuap sekaligus mengarahkan.
Ada yang tahu mahasiswa mau ke Istana.
Ada yang punya akses ke pimpinan BEM sebelum subuh.
Ada yang punya uang tunai siap edar malam itu juga.
Dalangnya belum terungkap.
Tapi satu hal sudah jelas: ini bukan panik dadakan. Ini terencana.
Tindakan lebih keras daripada kata kata, beliau hadir sebagai ahli dari pihak pemerintah. Dan datang untuk melemahkan gugatan kami di MK.
Guru besar kampus pencetak guru, rontok dihadapan kekuasaan. Berlindung dibalik kata kata manis yang kelak, keteladanannya dapat menjadi racun bagi guru dimasa depan
Gue gak terima diksi Luhut: โItu salah kita semua lahโ soal perencanaan MBG.
Itu semua salah kalian!
Enak aja narik-narik kami ke dalem kubangan busuk kalian.
pengen marah sekaligus sedih bgt anjirlah
kita tau ibunya (bu Ijah) berusaha untuk tersenyum depan kamera sambil ngitung duitnya tapi hatinya pasti tersayat-sayat ๐ฅบ
bayangin aja perjuangannya NGAJAR 40 TAHUN pas pensiun cuman dihargai 414 RIBU ๐ฅฒ
Guru di Indonesia hidup dalam jurang kemiskinan & kepastian karir yang abu abu.
Tapi mereka yang siap membunuh atas nama negara, malah diberi banyak tempat. Bahkan ditempat yang seharusnya haram mereka masuki.... Militerisme sudah semakin akut
TNI resmi akui memberi hukuman fisik kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap tidak disiplin.
Push up karena telat apel.
Hukuman kolektif karena tidak makan bersama.
Mereka bukan prajurit.
Mereka warga sipil yang direkrut jadi pengelola koperasi.
Dan sudah 3 peserta meninggal dunia dalam pelatihan ini.
DPR sudah minta dievaluasi.
Pertanyaannya: kenapa warga sipil yang mau kelola koperasi desa harus di-drill ala marinir sampai ada yang tidak pulang?
Koperasi desa diurus pakai logika barak.
Hasilnya bukan SDM unggul , tapi tiga keluarga yang kehilangan anggotanya.
๐จ Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Korban ke-4 yang meninggal dalam pelatihan militer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Penyebab meninggal dikabarkan karena dehdirasi berat, infeksi & gagal nafas.
Astagfirullah... nyawa dianggap mainan doang kali yah #IndonesiaGelap
Bukan salah kita semua, tp salah kalian sih. Sejak awal sudah banyak yg ingatkan kekeliruan sistemik dari MBG ini, tp apa respon kalian? Mereka yg kritik kalian serang, antek asing, tidak nasionalis dll. Bahkan, emak-emak dan anak-anak yg lapor menu busuk saja kalian tekan.
BEM yang itu ngaku dibayar 300juta.
Ibu-ibu ngaku dibayar 100ribu dan dapat panci.
Terus kita bisa apa?
Lapor kemana?
Audit itu dana dari siapa?
harus minta tolong kemana?
Kita udah dikasih pengakuan,
tapi seperti biasa hanya bisa diam.
Mau sampe kapan?
Rupiah lemah karena MBG?
Media Malaysia ini yang bilang, bukan saya, wkwkwk.
***
- Biayanya yang sangat besar
- Menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah
- Untuk membiayainya dalam jangka panjang.
Warga RW 01 Cikini, Menteng, baru saja protes di depan gedung SPPG, Jalan Kali Pasir, Jakarta Pusat.
Masalahnya: kantor sekretariat RW mereka mau dibongkar buat akses kendaraan operasional SPPG.
Lahan itu lahan HIBAH.
Dan selama ini dipakai untuk Posyandu balita dan Posyandu lansia.
Konteksnya perlu diingat:
BGN sendiri sudah keluarkan MORATORIUM pembangunan SPPG titik baru , karena jumlah dapur sudah meledak ke 27.877 unit, melebihi target awal 21.000 titik.
Program sudah over-target 32%......tapi di lapangan, masih ada yang mau membongkar Posyandu balita buat jalan masuk truk katering.
Program gizi anak , yang nyingkirin tempat pantau gizi anak.
Ini ironi, bukan kebijakan.
Hari2 jadi WNI ~
Ini gila sih...๐ค
Bayangin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang katanya buat anak sekolah, eh di Cilacap malah ditemuin 100 titik SPPG fiktif!
Dapur makan yang katanya ada, tapi pas dicek?
Gak ada bangunannya.
Ada yang di tengah hutan, sawah, bahkan kuburan.
Gak masukk akal...