oliipe

[oliipe @_oliipe]

@TxtdariHI Makan tuh AI

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Judul Berita Sudah Dibuat Mengharu Biru

Eh ... langsung diprotes sama mbak2 yg ada di video 🤣

Judulnya Protesnya

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.

Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.

Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."

Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.

Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.

Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.

Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.

"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."

Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.

Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.

Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.

"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."

Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.

Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.

Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.

Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.

Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.

Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.

Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.

"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."

Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.

Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.

Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.

"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.

Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.

Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.

Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."

Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.

Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.

Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.

"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:

Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.

Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.

Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.

Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.

Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.

Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:

"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."

Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.

Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.

Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.

Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.

Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, pemerintah baru saja mengumumkan sesuatu yang dikemas sebagai kabar baik untuk rakyat kecil.

KPR 40 tahun.
Cicilan hanya Rp773.000 per bulan.
Pekerja bergaji Rp2 juta bisa punya rumah.

Kedengarannya bagus.
Kedengarannya pro rakyat. Kedengarannya seperti solusi.

Tapi gue minta lo berhenti sejenak dan pikirkian apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Ini bukan solusi.
Ini adalah desain perbudakan yang dilegalkan.

KPR 40 tahun artinya lo mulai mencicil rumah
usia 25 lo baru selesai di usia 65 tahun.
Tepat saat pensiun.
Tepat saat lo tidak punya penghasilan lagi.

Seluruh masa produktif hidup lo dari muda sampai tua habis untuk membayar satu rumah.
Bukan untuk menabung.
Bukan untuk investasi.
Bukan untuk pendidikan anak.
Bukan untuk menikmati hidup.

Untuk cicilan rumah yang tidak akan lunas sampai lo pensiun.

Dan ini yang paling mengerikan dari kalkulasinya:
Gaji Rp2 juta per bulan.
Cicilan Rp773.000 per bulan.
Itu 38,6% dari seluruh penghasilan hanya untuk cicilan rumah.
Belum makan.
Belum transportasi.
Belum listrik.
Belum air.
Belum biaya anak sekolah.
Belum biaya sakit.

Sisa untuk hidup: Rp1,2 juta sebulan.
Rp40.000 per hari.
Dengan Rp40.000 per hari lo harus makan, transport, bayar semua kebutuhan hidup.

Di era rupiah Rp17.600 per dolar.
Di era harga pangan yang terus naik karena kedelai, gandum, dan minyak semuanya impor dalam dolar.

Dan ini yang tidak pernah diceritakan pemerintah:

Total yang lo bayar selama 40 tahun dengan bunga bukan hanya harga rumahnya.
Lo membayar harga rumah ditambah bunga selama 40 tahun.
Yang bisa berarti lo membayar dua sampai tiga kali lipat harga asal rumah itu.

Rumah yang secara teknis bisa lo beli Rp200 juta lo bayar Rp400-600 juta selama 40 tahun.
Selisihnya masuk ke mana?
Ke sistem keuangan. Ke bank. Ke Tapera.

Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain dipaksa membayar premium berlipat-lipat hanya karena mereka tidak punya uang di awal.

Dan lo tahu apa yang paling gue ingat dari ini:

John D. Rockefeller pernah bilang sesuatu yang sangat terkenal dan sangat mengerikan:

"Saya tidak menginginkan bangsa pemikir.
Saya menginginkan bangsa pekerja."

Dan cara paling efektif untuk memastikan orang tidak berpikir kritis adalah memastikan mereka terlalu sibuk memikirkan cicilan.

Orang yang gajinya Rp2 juta dan cicilannya Rp773.000 tidak punya bandwidth mental untuk memikirkan kenapa rupiah melemah.

Tidak punya waktu untuk mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan dipotong 44%.

Tidak punya energi untuk marah tentang Nadiem yang dituntut 27 tahun atau Noel yang bilang menyesal tidak korupsi lebih banyak.

Mereka terlalu lelah.
Terlalu sibuk bertahan.
Terlalu tenggelam dalam tekanan cicilan yang tidak akan selesai sampai mereka pensiun.

Itu bukan kebijakan perumahan.
Itu adalah mekanisme kontrol sosial.

Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi:

Gaji tidak naik signifikan.
Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta.
Tabungan rata-rata turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta. Rupiah Rp17.600.
Harga pangan naik.
Guru honorer digaji di bawah UMP.

Tapi solusi yang ditawarkan bukan menaikkan upah.
Bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Bukan memastikan inflasi terkendali.

Solusinya:
perpanjang tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun.
Supaya cicilan per bulannya kelihatan lebih kecil padahal total yang dibayar jauh lebih besar.

Supaya lebih banyak orang bisa masuk ke dalam sistem utang jangka panjang yang mengikat mereka seumur hidup produktif.

Ini bukan membantu rakyat memiliki rumah.
Ini membantu sistem keuangan memiliki rakyat.

Dan yang paling miris:
Pemerintah mengklaim ini sebagai kebijakan pro rakyat.
Sebagai solusi untuk krisis perumahan.
Sebagai bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapi coba bayangkan satu skenario sederhana:
Lo mulai KPR di usia 25 dengan gaji Rp2 juta.
Lo cicil selama 40 tahun.

Di tahun ke-15 usia lo 40 rupiah makin melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lo di-PHK karena otomasi AI atau karena bisnis tempat lo kerja bangkrut karena investor asing kabur.

Cicilan tetap harus dibayar.
Rumah disita kalau tidak bayar.
Lo kehilangan segalanya setelah 15 tahun mencicil.

Itu bukan kepemilikan rumah.
Itu adalah ilusi kepemilikan yang bisa diambil kapan saja kalau lo tidak bisa membayar.

KPR 40 tahun bukan solusi krisis perumahan.
Itu adalah pengakuan resmi bahwa gaji rakyat Indonesia terlalu kecil untuk membeli rumah dengan cara yang wajar dan alih-alih menaikkan gaji atau menurunkan harga rumah, pemerintah memilih memperpanjang masa perbudakan finansialnya.

Rockefeller tidak membutuhkan rantai untuk mengikat pekerjanya.

Dia cukup memastikan mereka punya cukup utang untuk tidak berani berhenti bekerja.

KPR 40 tahun adalah versi modern dari filosofi itu. Diberikan dengan senyum.
Dikemas sebagai bantuan. D
an dirayakan sebagai terobosan kebijakan.

Sementara yang sebenarnya terjadi adalah: rakyat yang sudah kelelahan dipastikan akan terus kelelahan untuk empat puluh tahun ke depan.

[🥀 @boxxtoc]

tidak semua ODGJ ada di jalanan, buktinya ada yang lagi di pemerintahan

ODGJ: Orang Dengan Gila Jabatan

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Awak bingung harus respons macam mane 😭😭😭

[TxtdariBekasy 🇵🇸 @txtdrbekasi]

Prabowo completed his World Tour visiting 28 countries in just 1.5 years, while Taylor Swift needed 2 years for her World Tour in 21 countries.

[can @escandolcawet]

@KapudS640 tolong jangan kasi dia mic

[Mama Queen @Qu3en_Bakery]

HUT RI nya masih lama, logonya udah disiapin 😩

[oliipe @_oliipe]

@kalistohenituse Bahkan video ini ketika beliau masih menjabat sebagai wapres.. belum presiden. Sedangkan wapres kita saat ini loyo sekali tidak bisa diandalkan 😢

[oliipe @_oliipe]

@tanyarlfes Ini memilukan sekali!! Ya Allah mbyaak.. milih presiden macam nyari pacar, ngeliat dari fisiknya doang... 🫩🫩

[oliipe @_oliipe]

@ARSIPAJA Aposka siihhh? Dan pejabat yang di sana malah tepuk tangan dan ketawa??? Wallahi presiden dagelan begini. Mana wapresnya gak lebih baik dari ini. Ya Allah 😵😵

[oliipe @_oliipe]

@tanyakanrl Ini yang edisi spesial bukan sih kak, apa yg dapet merch juga gitu? Normalnya 30k kalo ga salah 😬😬

[oliipe @_oliipe]

@susan_amelia46 @piadesu_ @MiskinTV_ @banggavann @MitdaYenti @NoviSubandi92 @ellieverc @baeeebi @sugiono8282 KAK TAPI INI BUKAN SOAL TOLOT DAN TELEDORNYA. INI SOAL PERBUATAN KRIMINAL: MENCURI BARANG ORANG LAIN. oh my. DIPIKIR KALO MENGAMBIL YANG BUKAN HAKNYA ITU NORMAL? WAJAR? padahal punya pilihan loh untuk bersikap jujur, malah aji mumpung. 😒

[listyantidewi @listyantidewi]

Apapun kecuali menaikkan gaji guru, dosen, dan nakes.

[oliipe @_oliipe]

@malin_palimo @KapudS640 Bang, gabisa nyamain gojek ama kuli kasar. Gojek itu mitra, gaada jam kerja, jadi bisa menentukan jam kerja sendiri. Mau punya side hustle lain juga bebas, toh bukan kayak pegawai kontrak atau bahkan kuli bangunan yg punya jam kerja dan target dr pemborong. Think.

[oliipe @_oliipe]

@rflocked1 @AdamPrabata Oh gitu.. syukur deh, agak lega dengernya. Soalnya dokternya ga ngejelasin akan seberapa cepat/lambat pertumbuhan/persebaran ke organ/jaringan lainnya

[oliipe @_oliipe]

@malin_palimo @KapudS640 Kalo gaada gojek, itu 4 jutaan driver saat ini bakal kerja apa bang?