ini fix bukan perasaan doang gara gara bensin naik, tapi emang pertalite makin boros anjir🙂 dulu isi full bisa dipake sampe 1 minggu, sekarang cuma bisa 3 hari anjir, padahal jarak tempuh sama aja. @pertamina
Ini benar akun BEM UI @bemuiofficial kah? Sanak @IndraJPiliang@fadlizon.
Koq tumben agenda aksi mereka sebahlul ini? Tumben lho aktivis UI sengaco ini buat agenda aksi yg saling menegasikan.
Bahlul !!!
Sy jelaskan dg Utas.
Kl lu merasa bhw lu tdk bs hidup brdampingan dg voter 02, ya lu cut off aja voter 02 tsb
Kl dia pacar lu ya putusin
Kl dia suami / istri lu ya ceraikan
Kl dia bokap / nyokap lu ya keluar dr keluarga dan lepas KK
Kl dia temen lu ya putus
Kl mau segregasi ya jgn nanggung lah 🙂
Jika nanti sosok ini dijadikan capres , asalkan bukan diusung banteng, aku siap ikut berjuang lagi untuk memenangkannya. Konsisten seperti bapaknya membuktikan dirinya bukan seorang boneka ketum partai.
Yg setuju ayo kita kawal lagi biar memimpin di 2029,
Tanggung jawab apa? Inisiator kenaikan PPN jadi 12% itu PDIP, Ketua Panja RUU HPP dari PDIP, sedangkan yg ketok palu jadi UU adalah Cak Imin. Kenapa tidak minta pertanggungjawaban mereka? Karena sekarang PDIP oposisi dan Cak Imin cawapresnya abah?
Gue bukan voters 02,tapi klo ada kata2 kaya gini ini tolol sih,kalo mau salahin ya salahin pemerintah yg bikin kebijakannya bukan salahin pemilihnya,indonesia itu negara demokrasi dan rakyat punya hak untuk milih presidennya klo lu salahin pemilih sama aja lu ngerusak demokrasi
Ada yg merasa hebat dgn memecat seorang Mantan Presiden. Mereka lupa, brapa banyak kader PDIP " PERGI " ..nama2 sprti Mas Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, Efendy Simbolon adlh kader hebat yg tak mau jadi Petugas Partai.2029 adlh PEMBUKTIAN Pak Jokowi atau PDIP yg lebih kuat
Sri Mulyani: Barang Kebutuhan Pokok Tidak Dikenakan PPN 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan barang kebutuhan pokok akan tetap dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) meski tarif pajak ini naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
“Pada saat PPN 12% diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu.
Dia menyatakan pelaksanaan undang-undang tetap menjaga asas keadilan, tak terkecuali soal PPN 12 persen.
Dalam konteks itu, kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tetap dijalankan namun sambil memperhatikan asas keadilan bagi masyarakat.
“Kami sedang memformulasikan lebih detail, karena ini konsekuensi terhadap APBN, aspek keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu kita seimbangkan,” ujarnya.
Pemerintah nantinya bakal mengumumkan paket kebijakan PPN yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Namun, Menkeu menjamin, kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan menambah beban pajak pada barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Adapun barang dan jasa yang dimaksud di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, serta jasa asuransi.
Di samping itu, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, pemakaian listrik, dan air minum juga akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.
Pembebasan PPN terhadap barang dan jasa tersebut sudah berlangsung saat ini, ketika tarif PPN yang berlaku sebesar 11%. Pembebasan itu pun akan tetap diterapkan saat PPN naik menjadi 12% nantinya, menurut Sri Mulyani.
“Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, yang kami sebut sebagai fasilitas, untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp231 triliun. Itu PPN yang tidak dikumpulkan dari barang dan jasa yang PPN-nya dinolkan. Tahun depan, kami perkirakan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun,” jelas Bendahara Negara.
Mengenai wacana PPN 12 persen yang hanya akan diterapkan pada barang mewah, Menkeu mengatakan pihaknya masih dalam tahap penghitungan dan persiapan, sehingga ia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.
Namun, dia menegaskan kembali, penyusunan kebijakan akan tetap konsisten memperhatikan asas keadilan.
“Di satu sisi ini menyangkut pelaksanaan UU, tapi juga ada sisi asas keadilan. Ada aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan dan kesehatan APBN. Kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” tambahnya.
“Dan untuk dampaknya terhadap APBN, harus kita hitung secara hati-hati, karena ini adalah kepentingan kita semua,” kata dia lagi.
@ditoks [BOYFRIEND APPLICATION]
Name: Reyy
Age: 22
Occupation: Mahasiswa Semester Akhir🙌🏻
Domicile: Palu, Sul-Teng
Zodiac: Libraboyy
Height: 1'66
Hobby: Ga tau, ga ada kayaknya😭
Fun fact: Kalo di keluarga kayak vampir (misterius), tapi kalo dah keluar jiwa social butterfly auto kluar😭
[BOYFRIEND APPLICATION]
Name: Reyy
Age: 22
Occupation: Mahasiswa Semester Akhir🙌🏻
Domicile: Palu, Sul-Teng
Zodiac: Libraboyy
Height: 1'66
Hobby: Ga tau, ga ada kayaknya😭
Fun fact: Kalo di keluarga kayak vampir (misterius), tapi kalo dah keluar jiwa social butterfly auto kluar😭