serba

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

KRONOLOGIS TERBONGKARNYA PENYADAPAN HINGGA RENCANA PEMBUNUHAN PRABOWO OLEH LISTYO SIGIT DAN KELOMPOKNYA.

Dua hari setelah Jenderal Suyudi menjabat sebagai Kapolri dan merotasi sejumlah perwira tingginya, termasuk Kabag MC atau Monitoring Center yang mengoperasikan alat sadap.

Saat pejabat baru membuka sistem penyadapan, ditemukan terdapat akses dari luar Polri yang tidak dikenal tepatnya di rumah yang beralamat di jalan Roa Jakarta Barat.

Sebagai langkah sigap, Petugas melaporkan anomali tersebut kepada Jenderal Suyudi, dan dalam kurun waktu kurang dari 2 jam Operator Sistem LIMS berhasil di ringkus dan dihadapkan dalam 2 pilihan, menjadi tersangka penyadapan atau menjadi Justice Collaborator. Operator memilih menjadi JC.

Sejak MC berada dibawah pimpinan Slamet Uliandi, kemudian berpindah tangan kepada Eko Hadi, hingga Ahrie Sontha, perwira yang menjadi operator alat tersebut adalah Joinaldo, Selama pemeriksaan, Joinaldo mengungkapkan bahwa sejak tahun 2025 Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri saat itu dan seluruh pengikutnya sering memaksa dengan ancaman kepada ybs untuk melakukan penyadapan terhadap pejabat negara termasuk presiden. Berdasarkan pengakuan Joinaldo juga, Rumah yang mengakses sistem penyadapan tersebut adalah safe house ilegal milik Ahrie Sontha Nasution.

Brimob Polri langsung di perintahkan bergerak untuk menggerebek rumah tersebut dan menangkap Ahrie Sontha. Ahrie Sontha sempat melakukan perlawanan namun Brimob Kelapa Dua berhasil melumpuhkan dan mengambil senjatanya.

Sesuai dengan keterangan Joinaldo, dimana Listyo Sigit dan kelompoknya berencana menggulingkan Presiden dalam kurun waktu paling lambat 3 tahun pemerintahan dengan cara apapun termasuk membiayai Aksi Indonesiagelap hingga aksi-aksi lainnya sepanjang 2025 sd 2026 dengan menggunakan Andi Gani KSPI sebagai penggerak massa buruh dan Anarko Agung, Franky, dll.

Upaya tersebut juga termasuk meracuni presiden melalui air purifier istana dan tempat tinggalnya. Ahrie Sontha telah mengakui keterangan tersebut dan segera di tetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan dengan Eko Hadi Santoso dan Listyo Sigit Prabowo.

Meskipun baru 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka namun Joinaldo juga menyebutkan beberapa nama jenderal lain yang terlibat dalam upaya pembnhan Presiden Prabowo,

yaitu:
1. Dedy Murty Haryadi
2. Nunung Syaifuddin
3. Ribut Hari Wibowo
4. Slamet Uliandi
5. Yudha Gustawan
6. Iwan Kurniawan
7. Asep Edi Suheri
8. Wahyu Hadiningrat

Sedangkan dari keterangan Ahrie Sontha, Jenderal lain yang terlibat adalah:

1. Helfi Asefaf
2. Muhammad Tedjo Kusumo
3. Abdul Karim
4. Syahardiantono
5. Herry Heryawan

[recehtapisayang @recehtapisayng]

Tuhan baik ya ! Ditunjukkan sesuai doa gigi jadi CCTV nya sejelas ini

[okt★ @okthingsz]

KRONOLOGI DEMO DI JOGJA:

[narkosun @narkosun]

@regar_op0sisi Ini lengkapnya 👇🏻

[narkosun @narkosun]

Di seminar itu, Jaya Suprana sebagai moderator, membuat nujum, bila kelak SMI akan menjadi presiden RI.

Tahun 2012 terbentuk Partai SRI untuk kendaraannya. Sayang terganjal syarat keikutsertaannya dalam Pemilu.

[TAWA @tawajkt]

Fakta menarik ttg kepalsuan ijazah mulyono

[𝙼𝚊𝚜 𝙳𝚊𝚗𝚝𝚎 🖌🎨 @DanteLokal]

Jejak digital gak bisa bohong.
Orang ini pendukung berat Listyo Sigit.

[Ricky H @TabirPalsu]

@f_fathur @RoySuryo_asli @DokterTifa Itu Sri Sinduwati, SH. MH yang pernah jadi kuasa hukum pragib. Dan video tsb adalah saat dia sidang sbg pengacara Nikmir.

SC TT : Guntur Prayitno

[tirtoid @TirtoID]

Temuan buku merah menyibak rentetan peristiwa pada April 2017: penyidik KPK yang tasnya dirampok, perusakan buku merah oleh dua penyidik KPK dari kepolisian, dan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Simak laporan Indonesialeaks soal Buku Merah.

[𝕬.𝕬.𝕿.𝕽 🏴‍☠️ @_anton1922]

@akbarfaizal68 Maju terus pak @prabowo & @SuyudiArioSeto hancurkan & matikan para penghianat NKRI.

[Solekhan @__PASMANTAP]

Dia sendiri yg narok disitu kok kalian yg heboh..
Aneh.!

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Jokowi mengaku matanya minus 1,5 makanya pake kacamata.
Kacamata itu jatuh dan pecah,dan ajaibnya setelah pecah matanya tiba-tiba sembuh total sampai sekarang.

Agak laen junjungan termul ni🤣

[wayan angga @Waryan25Angga]

@MiskinTV_ Sekarang loe gw ketawain

[serba @_serb4]

@Waryan25Angga @MiskinTV_ sy lht dibelakang ijazah SD, SMP dan SMA koq gak ada nilai² mata pelajaran ya.. 🤔

[Dokter Tifa @DokterTifa]

KETIKA INTEGRITAS DIGADAIKAN
MAKA JPU MENJADI TERMUL

Kejadian di balik layar persidangan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Sebab dalam proses peradilan, independensi dan imparsialitas Jaksa adalah harga mati.

Integritas dan etika profesi, yang oleh segerombolan JPU yang tak bisa menjaga marwah dan profesionalitas demi berdekatan dengan orang yang sedang berperkara bukan hanya berstatus pelapor, tapi menjadi lawan utama dari The Big Boss mereka, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa menegaskan pentingnya tiga nilai utama: **Integritas, Profesionalitas, dan Kebijaksanaan.**

Dalam pengadilan yang sedang berproses, kedekatan personal dengan semua pihak yang berperkara haram hukumnya, karena berpotensi memengaruhi objektivitas, menimbulkan konflik kepentingan, atau menciptakan kesan adanya perlakuan khusus.
Persoalan bergenit-genit berfoto dengan pihak berperkara tentu tidak boleh dianggap sepele.

Peradilan adalah ruang untuk menegakkan hukum secara jujur, objektif, dan bermartabat.

Sebab keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.

Jangan sampai perilaku yang menimbulkan pertanyaan publik justru meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.

Kelakuan JPU Termul ini selain tidak pantas, sungguh mencoreng moreng Institusi Kejaksaan.

Mereka, lupa, Tuan mereka kini adalah Presiden Prabowo.

Presiden Termul sudah jadi Mantan.
Dan mungkin kasus Penyadapan akan segera menyeretnya jadi Pesakitan.

Kami laporkan pelanggaran etis dan integritas serius ini kepada Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Komisi III DPR, dan tentu saja kami tembuskan kepadan Presiden RI Prabowo Subianto.

[SudirmanBergerak @SudirmanLumpuh]

Peringatan darurat 🚨🚨🚨🚨
Gerakan #indonesiasadar

“ terbiasa nyewa ..! Pengunjung RANS carnival Maguwo Jogja impor “

Semoga November sadar
Boikot Raffi Ahmad dan Kiky

[rani @cewekbumble]

jangan pada lupa ucapan si wowok soal nanem sawit di papua!!!

sekarang lihatlah papua dibakar bukan sebuah kebetulan!

Sumpah ya rakyat papua ini bener bener kasian bgt. Sumber daya alam ada, tp dikeruk dan dirusak sedangkan rakyatnya dibiarkan miskin...

Badddjjjingan emang rejim dan antek-anteknya kalian membusuk lah di dunia dan neraka susah bawa bencana bagi negeri ini

[Jansen Sitindaon @jansen_jsp]

1) Sebagai seorang politisi yg waras apalagi berlatarbelakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apapun, pasca keluarnya putusan MA. Apalagi ditengah banyaknya teman-teman yang bertanya, termasuk rekan-rekan media.

2) Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam — walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam — masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: “belum ditemukan atau tidak ditemukan”. Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan”.

3) Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT.

4) Jika “letterlijk” mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN.

5) Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang “memundurkan” beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD.

6) Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja.

7) Apakah perkara ini akan lanjut ke “eksekusi” politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para “dewa-dewa” yang maqomnya ada di “langitan”. Untuk kita yang levelnya masih di “daratan” baru bisa sekedar memberi pendapat hukum saja.

Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar.

Hormat saya,
Jansen Sitindaon

[jktlife @joneshop]

Pemerintah Jepang & UK meminta warganya untuk siap darurat
🇬🇧 INGGRIS: 3 HARI
🇯🇵 JEPANG: 3 HARI

Dan mereka tidak sendirian:
🇧🇪 Belgia: 72 JAM
🇮🇪 Irlandia: "Bersiap Untuk Keadaan Darurat"
🇫🇷 Prancis: 72 JAM
🇩🇪 Jerman: 3 hingga 10 HARI
🇳🇱 Belanda: 72 JAM
🇵🇱 Polandia: 3 HARI
🇸🇪 Swedia: 1 MINGGU
🇳🇴 Norwegia: 1 MINGGU
🇫🇮 Finlandia: 72 JAM
🇩🇰 Denmark: 3 HARI
🇪🇪 Estonia: 1 MINGGU
🇱🇻 Latvia: 72 JAM
🇱🇹 Lithuania: 72 JAM
🇨🇭 Swiss: 1 MINGGU
🇹🇼 Taiwan: 7 HARI
🇪🇺 EU: 72 JAM
17 negara + Uni Eropa.

Apa yang akan terjadi ? Apakah mereka tahu sesuatu ?

[🅱🅰🅶🅾🅽🅶 @RagilSemar]

GAK SEMUA ORANG GILA MASUK RUMAH SAKIT JIWA

ada juga yang masuk istana